Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Pembangunan yang berpusat pada rakyat dan upaya pembelajaran demokratisasi masyarakat dalam mempergunakan haknya sebagai warga negara salah satunya diwujudkan dalam forum warga berdasarkan kewilayahan (community of place) yang dikenal dengan Forum Komunikasi Perencanaan Pembangunan/ FKPP kelurahan, kecamatan dan kota sebagai forum yang bertujuan mensinkronikasikan dan menetapkan program pembangunan diwilayahnya.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pada jenjang mana keberadaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP baik pada tingkat kelurahan, kelurahan, kecamatan dan kota di Kota Depok yang dinilai dari aspek pemberian informasi, konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kewenangan kontrol masyarakat yang mengacu pada teori "Jenjang Partisipasi Masyarakat" Danny Burns, dkk. Serta untuk memperoleh gambaran hal-hal apa yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP tersebut.Metodeologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik pengambilan sampel informan menggunakan teknik Purposive Sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu Kepala Bappeda Kota Depok, Camat dan Lurah serta Peserta FKPP yang berjumlah 43 informan. Lokasi penelitian mengambil wilayah Kota Depok untuk mengkaji FKPP Kota, 2 Kecamatan yakni kKecamatan Beji dan Sukmajaya, 4 kelurahan yakni kelurahan Pondok Cina, Beji, Tirtajaya dan Cisalak.Penelitian jenjang partisipasi masyarakat ini mengacu pada teori "a ladder of Empowerment" Burns, dkk. Dari temuan lapangan menunjukan terdapatnya keragaman jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP kelurahan, kecamatan dan kota. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP memiliki karakteristik dari aspek pemberian informasi telah dilakukan kepada masyarakat, pelaksanaan konsultasi/diskusi telah berlangsung dengan walaupun dengan kualitas kurang baik sedangkan kewenangan pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat tidak ada. Dimana pengambilan keputusan masih berada di tangan aparat pemerintah dan masyarakat hanya sebatas memberikan masukan dan saran tanpa adanya jaminan pemerintah akan mempertimbangkan maupun menindaklanjuti saran tersebut. Sedangkan dari segi kewenangan kontrol, masyarakat tidak mempunyai wewenang untuk mengontrol hasil FKPP yang telah ditetapkan bersama.Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan FKPP ini diantaranya berasal dari masyarakat, pemerintah dan faktor eksternal yang kurang mendukung. Keberadaan masyarakat yang kurang memahami haknya sebagai warga negara untuk memanfaatkan forum ini merupakan kendala tersendiri yang menyebabkan masyarakat bersikap diam, apatis dan "nrimo" terhadap hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlalu dominannya posisi pemerintah dalam forum ini juga menghambat pelaksanaan konsultasi, pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat menyebabkan masyarakat. Adanya sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik menjadikan salah satu kendala disamping belum adanya sarana dan prasarana pendukung bagi terwujudnya partisipasi masyarakat seperti dalam hal belum adanya peraturan dan pedoman pelaksanaan FKPP, tidak adanya mekanisme serta sarana pengaduan rasa ketidak-puasan masyarakat dalam pelaksanaan kontrol.Pentingnya manfaat pelaksanaan forum ini dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiratif maupun ruang publik bagi masyarakat sebagai sarana pembelajaran demokrasi akan sangat disayangkan apabila forum ini hanya digunakan sebagai forum konsultasi/diskusi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan mekanisme dan prosedur pelaksanaan FKPP dari pemberian infomasi, Konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kontrol. Selain itu perlu diterapkannya strategi pemberdayaan masyarakat yang berbeda dalam pelaksanaan FKPP menurut jenjang partisipasi yang ada di kota Depok"

"E- Government merupakan sistem pengelolaan informasi yang berbasis teknologi informasi. Melalui penerapan e-government yang ada maka diharapkan kualitas layanan pemerintah kepada publik dapat lebih cepat, murah, transparan dan akuntabel. Sayangnya penerapan e-government ini belum banyak mempertimbangkan segi keamanan informasi, padahal dengan penggunaan data dalam bentuk digital dan jaringan yang terhubung satu sama lain, maka Resiko Ancaman terhadap keamanan sistem informasi akan semakin meningkat.Manajemen Risiko pada Keamanan Sistem Informasi yang dikembangkan oleh National Institute Standard Technology (KIST) menganalisa Ancaman terhadap keamanan sistem Informasi melalui identifikasi dua hal yaitu: Kemungkinan Ancaman dan Dampak. Output dari kedua hal diatas akan menjadi input bagi penentuan Tingkat Resiko yang hasilnya dibagi menjadi tiga tingkatan : High , Medium dan Low.Dengan telah di identifikasinya Ancaman serta Tingkat Resiko maka bisa dibuat langkah-langkah Kontrol Risiko untuk mengurangi risiko yang terjadi. Alternatif Kontrol Risiko sendiri terbagi atas: Kontrol Teknik, Kontrol Manajemen dan Kontrol Operasional yang penggunannya bisa bersamaan tergantung kondisi yang ada. Dengan penerapan proteksi keamanan sistem informal: pada penerapan e-government yang ada saat ini diharapkan dapat mengurangi resiko gangguan terhadap keamanan sistem informasi.

---

E - Government is system management of information based on information technology. Through applying of existing e-government that expected the quality of governmental service to public could quicker, cheaper, transparency and accountability. Unhappily applying of this e-government not yet considering many information security risk, though with usage of data in the form of digital and network which connenct one to another, hence Risk Threat to information system security will progressively arise.

Management Risk at Security Information System which developed by National Institute Standard of Technology (NIST) analyze Threat to information system security through identify two matter: Impact and Likelihood . Output from both will become input for determination of Risk Level which result divided into three level : High , Medium and of Low.

As the identifying of Threat and Risk Level can be made. Risk Controlling to lessen risk could be defined. Alternative Control Risk divided of Control Technique, Control Management and Control Operational which all of them can use the same time depended existing condition. With applying of information system security protection at applying of existing e-government is expected can lessen possible trouble risk to information system security."

"Setelah dua tahun berlalu, WHO masih menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat penambahan kasus aktif dan korban meninggal akibat COVID-19. Sejak awal pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh Indonesia, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi. Kota Depok merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kasus COVID-19 yang tinggi.Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19 di Kota Depok yaitu Kota Depok berada di wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan wilayah DKI Jakarta. Selain itu, Kota Depok merupakan kota dengan pekerja ulang alik terbesar di Indonesia yaitu mencapai 18,52%. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk mencegahpenularan COVID-19 di Kota Depok yaitu melalui vaksinasi. Namun, capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Depok masih terbilang rendah terutama untuk dosis 3. Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi yaitu akses. Dalam hal ini, lokasi geografis vaksinasi berpengaruh terhadap keputusan seseorang melakukan vaksinasi.Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran aksesibilitas lokasi vaksinasi COVID-19 di Kota Depok melalui penggunaan Sistem Informasi Geografis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan wilayah dengan capaian vaksinasi COVID-19 yang tinggi memiliki lokasi vaksinasi COVID-19 yang banyak dan wilayah dengan capaian vaksinasi COVID-19 yang rendah memiliki lokasi vaksinasi COVID-19 yang sedikit. Aksesibilitas lokasi vaksinasi COVID-19 di Kota Depok sudah baik apabila ditinjau berdasarkan jaringan jalan dikarenakan sebagian besar lokasivaksinasi di puskesmas dapat diakses melalui jalan lokal dan lokasi vaksinasi di rumah sakit serta institusi dapat diakses melalui jalan kolektor dan jalan arteri. Di sisi lain, luas area pelayanan lokasi vaksinasi COVID-19 terhadap area pemukiman Kota Depok yangtermasuk ke dalam kategori sangat terjangkau hanya sebesar 19,32%, kategori terjangkau yaitu sebesar 36,75%, dan kategori tidak terjangkau yaitu 45,65%. Maka dari itu, Kota Depok perlu melaksanakan kembali vaksinasi massal khususnya pada wilayah dengancapaian vaksinasi COVID-19 yang rendah dan melakukan program layanan vaksinasi penjangkauan terutama bagi penduduk lansia dan penduduk dengan disabilitas agar dapat meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Depok

---

After two years, WHO still defines COVID-19 as a pandemic. This is because there are

still additional active cases and death tolls due to COVID-19. Since the beginning of the

COVID-19 pandemic spreading throughout Indonesia, West Java has been one of the

provinces with the highest cases of COVID-19. Depok is one of the areas in West Java

that has a high number of COVID-19 cases. There are several factors that can increase

the risk of transmission of COVID-19 in Depok, Depok is in an area with a high level of

vulnerability due to its direct border with Bogor Regency, Tangerang Regency, and the

DKI Jakarta area. Apart from that, Depok is the city with the largest number of

commuting workers in Indonesia, reaching 18.52%. Therefore, efforts are needed to

prevent transmission of COVID-19 in Depok, namely through vaccination. However, the

achievement of COVID-19 vaccination in Depok City is still relatively low, especially

for dose 3. One of the factors that affect vaccination acceptance is access. In this case, the

geographic location of vaccination influences a person's decision to vaccinate. Therefore,

this research was conducted to describe the accessibility of COVID-19 vaccination sites

in Depok through a Geographic Information System approach. The results showed that

there was a tendency for areas with high COVID-19 vaccination outcomes to have a large

number of COVID-19 vaccination sites and areas with low COVID-19 vaccination

outcomes to have few COVID-19 vaccination sites. The accessibility of COVID-19

vaccination sites in Depok is good when viewed based on the road network because most

of the vaccination sites in puskesmas can be accessed via local roads and vaccination sites

in hospitals and institutions can be accessed via collector roads and arterial roads. On the

other hand, the service area of the COVID-19 vaccination sites for residential areas in

Depok, which is included in the very accessible category is only 19.32%, the accessible

category is 36.75%, and the inaccessible category is 45.65%. Therefore, Depok needs to

re-run the mass vaccination program, especially in areas with the low achievement of the

COVID-19 vaccination program and carry out an outreach vaccination program,

especially for the elderly and people with disabilities in order to increase the COVID-19

vaccination program in Depok"

"Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ada akhir tahun 2019 mengeluarkan aplikasi umum dalam perencanaan pembangunan daerah bernama SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai salah satu upaya dukungan TIK terhadap keterpaduan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Amanat tersebut secara bertahap kemudian dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah melalui pengintegrasian sistem perencanaan yang telah ada ke dalam SIPD, terutama berlangsung pada tahap penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2021 yang disertai sejumlah kendala seperti dualisme sistem. Pemerintah Kota Depok, melalui Bappeda merupakan salah satu daerah yang berhasil mengintegrasikan penyusunan RKPD Tahun 2021 ke dalam SIPD. Penelitian ini berfokus untuk menjelaskan fase perencanaan pembangunan terpadu yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Depok dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 melalui e-planning SIPD dengan teknik pengumpulan data kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Konsep fase IDP (Integrated Development Planning) dan e-planning menjadi teori utama dalam menganalisis. Hasil dan temuan lapangan memperlihatkan bahwa fase konsep IDP oleh Geyer (2006) terwakilkan dalam setiap tahap penyusunan, hanya saja tidak bersifat linear. SIPD sebagai sarana e-planning juga telah mencakup setiap fasenya, namun masih dalam arti sempit. Akibat polemik dualisme sistem yang terjadi, Bappeda Kota Depok dalam pelaksanaannya menggunakan tiga sistem secara bergantian, yaitu SIPD oleh Ditjen Pembangunan Daerah, RKPD Online, dan SIPD oleh Ditjen Keuangan Daerah dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri

---

At the end of 2019, the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia issued an application for regional development planning called SIPD (Regional Government Information System) as an effort to support ICT to create an integrated development planning in Indonesia. This mandate is then carried out in gradually by each Regional Government through the integration of the existing planning system into SIPD, especially taking place during the 2021 RKPD (Regional Government Work Plan) formulation stage. Depok City Government, through Bappeda (Regional Development Planning Agency), is one of the regions that has successfully integrated the preparation of the RKPD Year 2021 into SIPD. This research focuses on explaining the integrated development planning phase carried out by the Depok City Bappeda in preparation of the 2021 RKPD through SIPD e-planning with qualitative data collection techniques by in-depth interviews and literature study. The results and findings in the field show that the phase of the IDP (Integrated Development Planning) concept by Geyer (2006) is represented in each stage of the preparation, but it is not linear. SIPD as an e-planning tool has also covered each of its phases, but still in a narrow sense. As a result of the system dualism polemic that occurred, Depok City Bappeda used three systems alternately, namely SIPD by the Directorate General of Regional Development, RKPD Online, and SIPD by the Directorate General of Regional Finance and the Data and Information Center of the Ministry of Home Affairs."

"High population growth and limited availability of land in Yogyakarta require proper planning and management in order to accomodate various uses including cemeteries. This research aims at developing GIS-based Decision Support Systems for both setting priority for managing the existing cemeteries and finding location for new cemeteries. Evaluation criteria covering policy, economic, physical, ecological and socio-cultural aspect related to lands were developed. The spatial-based Analytical Hierrarchy Proses (AHP) was applied to determine weight of each criterion which then they are used to develope suitability maps. The spatial multi-criteria evaluation (SMCE) and GIS overlay operations were applied to determine priority cemeteries and also to find suitable locations for new cemeteries. The result show that GIS-based decision support system combined with AHP and SMCE is able to set up priority cemeteries in Yogyakarta. It is also presented that using the criteria, and combine with the Yogyakarta city spatial plan, there is no suitable location to developed as new cemeteries within the area of Yogyakarta City."