Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya dualisme dalam kebijakan mengenai jaminan kesehatan di Kota Bekasi, yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui Kartu Sehat berbasis NIK, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dari segi aturan maupun biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan menggunakan pengertian implementasi dari Van Metter dan Van Horn (1975) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan merujuk pada teori Edward III (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan melalui wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi sudah dijalankan sebagaimana apa yang telah dikonsepkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Namun, masih ditemukan kendala yang menciptakan terjadinya berbagai perubahan pada sistem pelayanan menggunakan KS-NIK. Dari 13 Dimensi yang mengukur faktor yang mempengaruhi implementasi, hanya 5 dimensi yang tercapai. Masih ditemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan KS-NIK sebagai Jamkesda, diantaranya keterbatasan Sumber Daya, intruksi yang tidak disampaikan dengan jelas, ketidaktersediaan insentif, prosedur yang masih menimbulkan keluhan, serta kondisi politik yang tidak mendukung pelaksanaan Jamkesda. Penelitian ini merekomendasikan untuk menjadikan skema jamkesda hanya sebagai pelengkap dari kekurangan yang dimiliki JKN.The dualism in the policy of health insurance in Bekasi City such as National Health Insurance (JKN) and Local Health Insurance (Jamkesda) through Kartu Sehat Berbasis NIK, causes the occurance of overlap from the side of rules or cost that must be issued by the government of Bekasi City. This research aims to analyze the implementation of KS-NIK policy by using the implementation definition from Van Metter and Van Horn (1975) and analyze the factors that influence the policy implementation of KS-NIK by referring to the theory of Edward III (1980). The research uses post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interview and literature study. The research results show that KS-NIK implementation as Jamkesda in Bekasi City has been run in line withpolicy implementation concept (Van Metter and Van Horn, 1975). However, there are still some obstacles that cause the change in the service system using KS-NIK. Out of 13 dimensions that measure the factor which influences its implementation, there are only 5 dimensions achieved. There are still various obstacles in the implementation of KS-NIK as Jamkesda such as limited human resources, unclear instruction, inequal insentive, unclear procedures, and political condition that do not support Jamkesda implementation. This research suggest that Jamkesda neet to in line with national regulation and fill the gap from national insurance."

"Target percepatan penyelesaian perekaman KTP-el semakin mendesak karena penggunaan KTP-el dalam urusan administrasi publik semakin diperluas. Ketuntasan pencatatan penduduk menjadi semakin penting karena data kependudukan kini digunakan sebagai sumber dalam perencanaan kebijakan yang penting peranannya dalam perencanaan pembangunan, inklusi penyampaian layanan dan pemerintahan, inklusi sosial, dan inklusi keuangan. Meskipun telah menerapkan pelayanan perekaman KTP-el dengan tambahan kegiatan pelayanan dan penggunaan mobil keliling, hingga Desember 2016 di Kota Batu masih ada 9 wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman, persentase ini masih lebih tinggi jika dibandingkan di tingkat nasional yang sebesar 4,2 . Berbagai penelitian menyebutkan bahwa ada permasalahan implementasi kebijakan KTP-el dalam aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam teori implementasi kebijakan keempat aspek ini sebenarnya telah dikembangkan dalam model oleh Edward III. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat wajib KTP-el belum melakukan perekaman KTP-el di Kota Batu pada tahun 2016 serta mencoba memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakannya. Metode yang digunakan merupakan perpaduan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan kuesioner, pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, dan aplikasi konseptual model implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan masyarakat sehingga belum melakukan perekaman KTP-el sebagian besar dikarenakan dan terkait dengan aspek komunikasi, dimana kebijakan dan program KTP-el belum tersampaikan secara jelas dan memadai dari Pemerintah/instansi pelaksana kepada masyarakat. Kendala implementasi kebijakan KTP-el di Kota Batu juga terjadi pada aspek sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara garis besar penelitian ini memberikan saran untuk selalu mengutamakan sampainya manfaat KTP-el pada masyarakat dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik kepada semua pihak yang terkait dalam penggunaan dan implementasi KTP-el dan memperhatikan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan pelayanan KTP-el dalam rangka menjangkau golongan masyarakat yang lebih luas.

---

There is an urgent need to accelerate recording completion of electronic identity card Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTP el since KTP el play extensive role in public administration affairs. The completeness of population records is becoming increasingly important as population data is now used as source of policy design which play important roles in development planning, inclusion of governance and service delivery, social and financial inclusion. Although additional service of recording KTP el via the use of mobile service to reach out citizen directly, Batu City only able to reach 9 of KTP el obligant that have not yet done the recording as per December 2016. This figure is still higher than the national level of 4.2 . Various research states that there are implementation problems of KTP el policy in the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In the policy implementation theory, these four aspects have actually been developed in the model by Edward III. So this study aims to analyze factors that cause the obligant of KTP el have not done recording KTP el in Batu City in 2016 and attempt to recommend policy implementation. The method used is combination of quantitative approach with the use of questionnaires, qualitative approaches by using in depth interviews, and conceptual application of Edward III policy implementation model. This study reveals that the reasons of not having KTP el recording are related to the communication aspect, such that policies and KTP el programs have not been clearly and adequately conveyed from the government implementing agencies to the community. Implications of the implementation of the KTP el policy in Batu City also occur in the aspects of resources, dispositions, and bureaucratic structures. This study findings suggest to always give priority better coordination and communication to all involved parties in the use and implementation of KTP el to effectiveness and efficiency of programs activities in order to reach broader population groups."

"Tesis ini membahas mengenai peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana terjadinya persekongkolan tender. Regulasi yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali mengalami perubahan sehingga menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian hukum. Selain diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, persekongkolan tender juga diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk lebih memahami bagaimana terjadinya persekongkolan tender, dalam tesis ini juga dijelaskan mengenai studi kasus tentang persekongkolan tender. Studi kasus yang diambil adalah Tender Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik)). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bagaimana persekongkolan tender dapat terjadi dan peran KPPU dalam mengawasi persekongkolan tender serta putusan yang dikeluarkannya. Tesis ini juga membahas mengenai penerapan pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dalam putusan perkara KPPU Nomor 03/KPPUL/ 2012 mengenai Tender Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 dengan sumber dana APBN DIPA Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012.

---

This thesis discusses the rules procurement of goods/services and how bid rigging can occur. Regulations governing the procurement of government goods/services often experience changes that give rise to debate and legal uncertainty. Regulated by Keppres No. 80/2003 and Perpres No. 54/2010 (last amended by Perpres No. 70/2012), bid rigging is also regulated in UU No. 5/1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. To better understand how the bid rigging occur, in this thesis also described the case study of bid rigging. As an example case study is Bid Rigging in Procurement of Goods/ Services In terms of UU No. 5/1999 (Case Study: NIK-Based Identity Card Application Tender (Electronic KTP)). This research is a normative juridical nature that research refers to the legal norms contained in the legislation. Based on this study it can be concluded how bid rigging can occur and the Commission's role in overseeing the bid rigging as well as the issuance of the verdict. This thesis also discusses the application of Article 22 of UU No. 5/1999 in the court judgment regarding the Commission verdict No. 03/KPPU-L/2012 about Bid Rigging in Procurement of Goods/Services In terms of UU No. 5/1999 (Case Study: NIK-Based Identity Card Application Tender (Electronic KTP))."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepercayaan publik terhadap privasi dan keamanan data sehubungan dengan pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia. Implementasi integrasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Namun, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait potensi risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data pribadi. Untuk melihat tingkat kepercayaan publik tersebut, penelitian ini menggunakan teori utama public trust menurut Grimmelikhuijsen dan Knies. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, studi kepustakaan. Survei dilakukan secara online melalui platform Google formulir dengan hasil responden sebanyak 130 responden yang merupakan Wajib Pajak di Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas sampel masyarakat Kota Depok memiliki tingkat kepercayaan sedang mengenai pengintegrasian NIK-NPWP. Faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan ini dipengaruhi dengan keyakinan masyarakat atas kemudahan dan kesederhanaan administrasi pajak melalui pengintegrasian NIK-NPWP ini. Namun masih terdapat tingkat kepercayaan yang rendah di antara responden terkait perlindungan privasi dan keamanan data karena kurangnya informasi transparan mengenai langkah-langkah keamanan yang diambil oleh pemerintah serta pengalaman negatif terkait insiden kebocoran data sebelumnya.

---

This research aims to analyze the level of public trust in privacy and data security in connection with the integration of the Population Identification Number (NIK) and Taxpayer Identification Number (NPWP) in Indonesia. The implementation of this integration is regulated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, which aims to increase the efficiency of tax administration and taxpayer compliance. However, concerns have emerged among the public regarding the potential risk of privacy violations and personal data leaks. To see the level of public trust, this research uses the main theory of public trust according to Grimmelikhuijsen and Knies. The research approach used in this research is a quantitative approach with data collection techniques through surveys, in-depth interviews, literature studies. The survey was conducted online via the Google form platform with the results of 130 respondents who were Taxpayers in Depok. The results of this research show that the majority of the Depok City community sample has a moderate level of confidence regarding the integration of NIK-NPWP. The main factor influencing this trust is influenced by the public's belief in the ease and simplicity of tax administration through the integration of NIK-NPWP. However, there is still a low level of trust among respondents regarding privacy protection and data security due to the lack of transparent information regarding security measures taken by the government as well as negative experiences related to previous data leak incidents."

"Jaminan Kesehatan Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui kebijakan Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (LKM-NIK), hingga saat ini masih menjadi kebijakan yang diunggulkan dalam upaya mencapai Universal Health Coverage di Kota Bekasi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan LKM-NIK sebagai jaminan kesehatan terintegrasi yang didukung dengan penggunaan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dan teknik pengumpulan data kualitatif yakni dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan LKM-NIK sebagai jaminan kesehatan terintegrasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini ditunjukkan dari tercapainya masing-masing dimensi implementasi kebijakan berdasarkan teori Charles O. Jones (1996). Namun masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki serta ditingkatkan dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan melalui kebijakan jaminan kesehatan terintegrasi.

---

The Integrated Health Insurance organized by the Bekasi City Government through the Public Health Service Based on National Identity Number Policy (PHS-NIN), is still the favered policy in efforts to achieve Universal Health Coverage in Bekasi City. Therefore, this study aims to find out how the implementation of PHS-NIN policy as integrated health insurance is, supported by the use of the theory of policy implementation put forward by Charles O. Jones (1996). This study used a post-positivist approach and qualitative data collection techniques, namely in-depth interviews and literature studies. The result of this study found that the implementation of PHS-NIN policy as integrated health insurance has been well implemented by the Government of Bekasi City. This is shown from the achievement of each dimension of policy implementation based on the theory of Charles O. Jones (1996). However, there are still number of things that can be improved in an effort to optimize health services through and integrated health insurance policy."

"Reformasi tahun 1998, telah memungkinkan terbentuknya pemerintahan baru. Banyak harapan digantungkan masyarakat terhadap pemerintahan baru tersebut, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada warga masyarakat, yang menghargai, dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi warga.Selama masa reformasi, telah terjadi pergantian kepemimpinan nasional sebanyak tiga kali. Namun, belum terlihat banyak kemajuan yang berarti untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat, serta masih minimnya perlindungan negara terhadap hak-hak asasi warganya.Perubahan memang bukan merupakan perkara yang berdiri sendiri dan langsung jadi, banyak aspek yang mempengaruhi perubahan, di antaranya adalah aspek penegakan hukum dan kesadaran untuk mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama.Pemerintah Daerah sebagai satu-satunya institusi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP), selama ini masih banyak menjadi sorotan masyarakat terhadap kinerjanya yang sering mengecewakan. Oleh karena itu momentum reformasi perlu dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan?perbaikan yang mendasar terutaina perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Penelitian ini mencoba mendeskripsikan aspek-aspek yang mempengaruhi kesadaran warga masyarakat untuk memiliki KTP dan secara khusus menggali aspek mana saja dari pelayanan pengurusan KTP yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki, dipertahankan, ataupun dikurangi. KTP adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan, mengendalikan jumlah penduduk, dan merupakan pelaksanaan hak asasi setiap penduduk, yaitu untuk dicatat dan diterbitkan KTP-nya oleh pemerintah. Sebagai hak asasi, KTP merupakan dokumen yang sangat strategis untuk memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, peningkatan ekonomi, pengakuan pemerintah atas status kewarganegaraan, dan sebagainya.Penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Setelah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik survei, wawancara mendalam, dan observasi dilakukan analisis aspek-aspek yang mempengaruhi sikap warga untuk memiliki KTP dan penilaian masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dari perspektif harapan warga dan penilaian kenyataan pelaksanaan pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek-aspek kesadaran warga masyarakat untuk memiliki KTP. Aspek-aspek tersebut yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal: tingkat pendidikan, usia, lapangan pekerjaan, dan lamanya tinggal di suatu wilayah. Dan, aspek eksternal: geografis, persepsi warga terhadap pemerintah, persepsi aparat terhadap produk jasa layanannya, dan tingkat kepuasan warga masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Daerah berupa nilai-nilai kesenjangan antara harapan dan kenyataan, serta penilaian prioritas pelayanan yang diberikan.Untuk meningkatkan kesadaran warga untuk memiliki KTP, maka aspek. yang menghambat warga untuk memiliki KTP harus dikurangi, seperti aspek geografis tempat layanan, aspek pendidikan warga, dan aspek pelayanan yang memuaskan warga; seperti faktor pemberian informasi dan prosedur pelayanan kepada warga masyarakat yang kurang jelas, faktor biaya yang terlalu mahal, faktor kemampuan dan keterampilan staf di lapangan, maupun faktor sikap dan etika petugas terhadap warga masyarakat yang datang berkunjung."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Kebijakan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Informasi didapat melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terkait dengan kebijakan ini, yang disebut data primer. Data lainnya atau data sekunder didapat melalui media cetak dan elektronik.Hasil penelitian menyarankan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melengkapi sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional administrasi kependudukan khususnya SIAK; menambah rangsangan (incentive) yang dapat merangsang kemauan masyarakat untuk merasakan arti pentingnya dokumen kependudukan; dan meningkatkan frekuensi program-program administrasi kependudukan seperti sosialisasi dan operasi penertiban secara terus-menerus agar penduduk semakin mengenal pentingnya dokumen kependudukan.

---

The focus of this study is concerning implementation of the population administration policy conducted by Depok Municipal Government. This research is qualitative descriptive interpretative. The data were collected by means of deep interview.

The researcher recommends Depok Municipal Government to add more infrastructure and equipment in order to assist the day-to-day operation of the government officer; to stimulate people to realize the importance of population documents by providing incentive; to increase the number of socialization and the control of the valid identity documents."

"Salah satu sumber pendapatan daerah adalah dari penerimaan retribusi. Kebijakan pengenaan retribusi menjadi dominan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, baik terhadap pelayanan barang dan jasa yang termasuk barang publik maupun barang bukan publik. Seringkali pelayanan yang dilakukan sesungguhnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang dikenakan retribusi tersebut bukan merupakan kebutuhan masyarakat tetapi lebih kepada kebutuhan pemerintah. Pendekatan yang digunakan untuk memaksakan diterbitkannya suatu pelayanan publik adalah pendekatan kekuasaan.Tesis ini berusaha menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Propinsi DKI Jakarta. Kebijakan retribusi KTP di Propinsi DKI Jakarta saat ini merupakan kebalikan dari keadaan sebagaimana dilakukan oleh daerah Iain. Menjelang akhir tahun 2000, Gubernur Propinsi DKI Jakarta menghapuskan retribusi KTP menjadi nol rupiah, berdasarkan tuntutan masyarakat melalui perwakilannya di DPRD Propinsi DKI Jakarta.Analisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan retribusi KTP di Propinsi DK] Jakarta dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti apakah kebutuhan memiliki KTP berada pada masyarakat atau pada pemerintah. Setelah itu, apakah realitas kebutuhan memiliki KTP tersebut sudah sesuai dengan kebijakan pelayanan KTP. Dengan kata lain, apabila kebutuhan mernjliki KTP tidak berada pada masyarakat, apakah kebijakan mewajibkan masyarakat rnemiliki KTP sudah sesuai dengan realitas di masyarakat. Selanjutnya, menganalisis bagaimana suatu kebUakan dapat dikenakan retribusi dan kornponen produksi apa saja yang dapat dijadikan dasar menghitung besamya suatu retribusi. Disamping tuntutan efektifitas dan keadilan, pemerintah dituntut rnelaksanakan suatu pelayanan publik secara etisien. Untuk itu, komponen produksi yang dijadikan dasar menghitung besarnya retribusi haruslah merupakan barang swasta. Komponen produksi KTP yang tidak termasuk barang swasta tidak diikutkan sebagai dasar menghitung besarnya retribusi.Untuk mengetahui kebutuhan memiliki KTP dan dampak sarnpingan KTP, digunakan pendekatan metode kualitatif yang dikuantiiikasikan. Kepada 300 responden tersebar di lima Kotamadya di Propinsi DKI Jakarta, diberikan daftar pertanyaan untuk rnengetahui kebutuhan memiliki KTP dan dampak sampingan KTP. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel frekwensi. Disamping analisis berdasarkan tabel frekwensi, juga dilakukan analisis hubungan antar variabel kebutuhan rnemiliki KTP dengan karakteristik responden untuk melihat kekuatan hubungan dan keberlakuannya pada populasi. Demikian halnya dengan hubungan antara variabel dampak sampingan KTP dengan karakteristik responden. Sedangkan yang lainnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif bierdasarkan studi kepustakaan dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, kebutuhan memiliki KTP adalah bukan berasal dari diri sendiri tetapi lebih kepada untuk mernenuhi persyaratan atau kewajiban. Untuk itu, kewajiban memiliki KTP sudah tidak sesuai diberlakukan pada kebijakan pelayanan KTP di Propinsi DKI Jakarta. Sebagaimana proses kebijakan sebagai suatu hirarki dari Bromley, maka kebijakan pelayanan KTP di Propinsi DK1 Jakarta harus diubah menjadi masyarakat tidak diwajibkan memiliki KTP. Selanjutnya ditemukan bahwa KTP merupakan barang swasta yang memiliki eksternalitas sehingga dapat dikenakan retribusi. Dengan demikian, retribusi KTP dapat diberlakukan kembali hanya kepada penduduk yang memohon saja. Seluruh komponen produksi KTP yang termasuk barang swasta dijadikan dasar menghitung besarnya retribusi KTP di Propinsi DKI Jakarta. Komponen produksi KTP yang ticlak termasuk barang swasta Salah satunya seperti jasa pencetakan KTP, tidak diikutkan dalam menghitung besarnya retribusi KTP."