Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTekstil dan Produk Tekstil (TPT) adalah komoditas penghasi devisa terbesar di sektor non-migas, industri ini juga penyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan industri lain. Namun serbuan tekstil impor akhir-akhir ini baik yang legal maupun ilegal telah melumpuhkan industri tekstil lokal, sejak tahun 2004 tercatat banyak perusahaan tutup dan karyawan yang di PHK. Banyak konsumen yang memilih untuk membeli TPT impor karena memiliki harga yang lebih murah dan kualitas yang baik. Beberapa penyebab mahalnya tekstil lokal: mesin tua, upah buruh yang tinggi, mahalnya BBM dan TDL. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatur impor TPT namun masih belum mampu menekan masuknya TPT impor ilegal. Tesis ini ingin melihat apakah Undang-Undang Persaingan Usaha dan peraturan terkait lainnya telah berhasil menjamin persaingan usaha yang adil antar pelaku usaha dan mampu melindungi industri TPT lokal dari serbuan barang ini.

---

ABSTRACTTextile and Textile Product (TTP) is the largest foreign exchange producer at non oil and gas sector, this industry also majority labor absorbency than other industry. But imported textile, legal's one and also illegal has disabled local textile industry, since 2004 registered a lot of bankrupt textile company and workers that were dismissed because they can't compete with imported products. Consumer prefer to buy imported product because it is cheap in price and good in quality. Several cause why local textile is expensive: old textile's machine, high labor wage, expensive fuel and electricity. Government has issued several policy to manage TTP import, but it still can't push down the input of import TTP. This thesis wants to see if the Competition Law and other regulation was successful to guarantee fair trade among trader and able to protect local TTP industry from imported goods."

"Tanah mempunyai fungsi penting bagi eksistensi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan tanah merupakan media kehidupan dimana manusia beserta seluruh unsur penunjang kehidupan manusia (makhluk hidup selain manusia, serta unsur-unsur lain yang bersifat material) bernaung. Meski berfungsi sebagai media penyangga kehidupan manusia, namun secara kuantitas maupun kualitas keberadaan tanah tersebut tidak pernah mengalami peningkatan. Tanah tidak dapat secara langsung menyajikan kemakmuran, melainkan kegiatan usaha di atas tanah tersebut. Hal inilah yang kemudian seharusnya dijadikan prioritas dalam rangka pembangunan nasional, khususnya pembangunan perekonomian. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan usaha mandiri dengan memanfaatkan segala daya dukung dari kekayaan alam yang dimiliki, dengan menjadikan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama. Penggunaan tanah untuk pengembangan perkebunan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan nasional dan daerah. Kegiatan usaha perkebunan merupakan suatu usaha yang membutuhkan tanah yang sangat luas, sehingga tidak mengherankan jika usaha perkebunan dalam terminologi hukum agraria merupakan kategori penggunaan hak atas tanah yang sifatnya Hak Guna Usaha. Dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal per pasal UUPA, HGU sesungguhnya diperuntukkan untuk koperasi bersama milik rakyat bukan korporasi/perusahaan.Inilah rencana UUPA dalam menghentikan bentuk ekonomi dualistik yang dihasilkan oleh penjajahan. Bentuk dualistik itu adalah adanya perkebunan modern disatu sisi bersanding dengan pertanian subsisten dan masyarakat pertanian yang feodal disisi yang lain. Hal tersebut yang melatarbelakangi Penulis untuk mengkaji apakah kebijakan pemberian Hak Guna Usaha kepada penanam modal telah sejalan dengan kebijakan di bidang perkebunan dan penanaman modal yang bertujuan agar tanah dapat difungsikan secara maksimal bagi kemakmuran rakyat.

---

Land has an important function for the existence of human life; this is because land constitutes the media of life in which human being together with the entire human supporting elements (living things other than human being, as well as other material elements) take shelter. Even though functioning as human life supporting media, however, quantitatively and qualitatively the existence of the land has never experienced any improvement. Land cannot directly provide prosperity, instead of business activities on such land. This then becomes the priority in the framework of national development, especially economic development. The objective is in order to materialize independent business activities by exploiting any carrying capacity of natural resources being possessed, by setting the prosperity of the people as the main objective. The exploitation of land for the development of plantation is expected to be capable of giving contribution for the improvement of prosperity of the people, and the increase of national and regional income.

Plantation business activity constitutes a business requiring extensive land area, therefore, it is not unanticipated if plantation business in the terminology of agrarian law included in the category of utilization over land with the characteristic of Right of Exploitation. In the general elucidation and elucidation for article per article of the Basic Agrarian Law, Right of Exploitation is actually allocated for collective cooperation owned by the people, instead of those owned by corporations/companies. This is the plan of Basic Agrarian Law in order to bring an end to dualistic economic form deriving from colonialism. This dualistic form can be seen from the presence of modern plantation on one side standing side by side with sub-system plantation and feudal people's plantation on the other side. This is the background basis for the Writer to review whether the policy of granting Right of Exploitation to investor has already been inline with the policy in plantation and capital investment sectors having the objective in order that the land can be functionalized in an optimum manner for the prosperity of the people."

"Usaha pertambangan merupakan suatu cara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi suatu sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Pada pengusahaan sektor pertambangan minyak dan gas bumi memerlukan modal yang besar, teknologi mutakhir dan kemampuan sumber daya manusia yang ahli di dalam pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi. Tesis ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa literatur hukum, artikel, ensiklopedi dan peraturan perundang-undangan.Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini mengenai konsepsi pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, peranan hukum terhadap investasi pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, dasar pengaturan mengenai investasi di Indonesia pada umumnya dan investasi di sektor pertambangan minyak dan gas bumi pada khususnya. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, hal itu merupakan amanah konstitusi. Untuk dapat menikmati kekayaan sumberdaya alam tersebut, maka diperlukan pengusahaan secara langsung oleh Negara ataupun pengusahaan tidak langsung, mengingat keterbatasan modal, teknologi dan kemampuan SDM maka dipilihlah konsep investasi dengan bekerjasama dengan pihak swasta nasional maupaun swasta nasional, melihat perkembangan investasi sektor pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia dikenal sistem Konsesi berdasar Indische Mijn Wet, Kontrak Karya berdasarkan Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960, Kontrak Production Sharing berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 dan Kontrak Kerja Sama berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2001. Melihat konsep investasi sektor pertambangan minyak dan gas bumi yang pernah diterapkan di Indonesia memerlukan payung hukum berupa peraturan perundangundangan. Hukum dalam dunia investasi berperan sebagai faktor pendorong apabila hukum dapat menciptakan certainly (kepastian), predictability (dapat diprediksi) dan fairness (untuk keadilan)."

"Energi merupakan bagian yang sangat vital di dalam menggerakan roda perekonomian. Kajian yang dilakukan oleh International Energy Agency (IEA) dalam buku World Energy Outlook 2004 memperkirakan kebutuhan energi dunia akan terus meningkat dan di tahun 2030, peningkatan tersebut akan mencapai 60% (Sambodo, 2005). Demikian juga dengan negara-negara berkembang yang akan menyerap 67% dari total peningkatan tersebut (Sambodo,2005). Dorongan kenaikan permintaan minyak terutama dari negara seperti dari Cina dan India, telah mendorong kenaikan harga minyak dunia. Jika diperhatikan sejak tahun 2002 hingga medio 2005 harga minyak dunia sudah meningkat sebesar 180% (Sambodo, 2005). Studi ini akan mengkaji pengaruh kebijakan harga energi (BBM dan TDL) terhadap dunia usaha yaitu sektor industri menengah dan besar yang tergolong sebagai padat energi. Hasil kajian ini memberikan rekomendasi kebijakan akan cara-cara penyesuaian harga energi guna memberikan dampak yang minimal terhadap kegiatan ekonomi di bidang industri"