Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis in bertujuan mengevaluasi jenis pusat pertanggungjawaban, proses penyusunan sistem pengukuran kinerja, dan pemilihan indikator kinerja pada nda Ghara Reksa (Persero). Penelitian ini merupakan studi kasus mengandalkan data primer dan hasil wawancara. Sistem pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan saat ini ada dua, yaitu tingkat kesehatan perusahaan berdasarkan KEP-100/MBU/2002 dan key performance indicators yang tertua kontrak manajemen. Hasil evaluasi yang dilakukan atas sistem pengukuran kinerja pada PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) menunjukkan bahwa sistem yangdigunakan saat inu memiliki beberapa kelemahan, sehingga dibutuhkan perbaikan atau alternatif sistem yang baru seperti Balanced Scorecard

---

The purposes of this case study are to evaluate the type of responsibility center, gn proce of performance measurement system, and the indicator PT Bhanda Ghara Reksa (Persero). The main sources of this study are primary a and interview. There are two performance measurement systems us

y, namely the company health grade based on KEP-100/MBU/2 performance indicators which exist in management contract. The showed that the system used still have weaknesses. Due to the weaknesses, the company should improve the system, or consider another system to be used like Balanced Scorecard."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan rancangan perencanaan audit internal berbasis risiko pada PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dengan melakukan analisis atas implementasi perencanaan audit internal yang ada.  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan audit internal berbasis risiko pada Satuan Pengawasan Intern masih belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit.  Oleh sebab itu, peneliti mengusulkan rancangan perencanaan audit internal berbasis risiko yang sesuai dengan kondisi PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dengan menggunakan faktor risiko.

---

The purpose of this paper is to evaluate and to design risk-based internal audit plan at PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) by analyzing the existing risk-based internal audit plan process.  This research is a qualitative research with descriptive analysis. The results show that the existing risk-based internal audit plan process has not optimal and has not fully compliant with the audit standard.  Therefore, we propose the design of risk-based internal audit plan by using risk factors which suitable with the condition of PT Bhanda Ghara Reksa (Persero).

"

"Badan usaha berbentuk perseroan terbatas ini banyak diminati oleh pengusaha di Indonesia karena mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukung (pemegang saham). Tetapi sejak krisis moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia dan Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan dampak terhadap badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah diakhirinya kelangsungan badan usaha tersebut dengan pembubaran dan dilanjutkan dengan proses likuidasi karena Perseroan Terbatas tidak dapat memberikan keuntungan lagi.PT. CIKARANG JASA ASTON Dalam Likuidasi dibubaran berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena tidak dapat menghasilkan keuntungan lagi. Pembubaran perseroan diikuti dengan likuidasi oleh likuidator yang ditunjuk dari Direksi perseroan tersebut yang melakukan tindakan pemberesan kekayaannya dengan memindahkan asetnya berupa tanah kepada pihak ketiga.Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dan data yang digunakan adalah data primer yaitu mewawancarai pihak-pihak terkait dan data sekunder yaitu mempelajari bahan-bahan kepustakaan. Likuidator berwenang mewakili Perseroan Terbatas dalam likuidasi pada waktu pemindahan hak atas tanah aset perseroan tersebut dan akta jual belinya dibuat oleh PPAT lalu didaftarkan pemindahan haknya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional."

"Sebagai akibat dari krisis moneter yang berkepanjangan yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, saat ini makin banyak debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam dunia hukum, debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dapat dinyatakan pailit ataupun apabila debitur masih merasa dapat memenuhi kewajibannya namun masih memerlukan waktu untuk itu, maka dapat mengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengaturan mengenai Kepailitan dan PKPU selama ini terdapat di Failisement Vervordening yang diundangkan dalam Staatblad tahun 1905 No. 217 Juncto Staatblad tahun 1906 No. 308 yang kemudian dirubah dengan Perpu No. 1 tahun 1998 yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4 tahun 1998. Walaupun Undang-undang No. 4 tahun 1998 merupakan Undang-undang hasil perubahan dan penyempurnaan dari Undang-undang Kepailitan pada zaman Hindia Belanda, namun dalam penerapannnya Undang-unaang Kepailitan ini masih terdapat hal-hal yang bermasalah seperti kasus kepailitan perusahaan asuransi ET . Manulife Indonesia yang sempat menjadi perdebatan masyarakat. Selain itu dalam kasus Pembatalan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU yang merupakan kasus yang jarang terjadi, juga ditemukan beberapa permasalahan baik diakibatkan kurang sempurnanya Undang-undang Kepailitan maupun akibat perbedaan penafsiran Hakim dan para pihak. Melalui Skripsi ini akan dibahas mengenai permasalahan tersebut. Bagaimana pengaturan umum mengenai PKPU. Bagaimana pengaturan umum mengenai perjanjian perdamaian dalam PKPU. Bagaimana studi kasus putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU. Bagaimana akibatnya bila para pihak tersebut lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian. Bagaimana penafsiran wanprestasi/overmacht. Bagaimana prosedur Pembatalan Perjanjian Perdamaian dalam Undang-undang Kepailitan dan bagaimana penerapannya dalam praktek."

"Perkembangan dunia perbankan di Indonesia mulai tumbuh dan berkembang sejak dilakukannya deregulasi yang luas di bidang perekonomian. Deregulasi yang luas tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Paket 27 Oktober 1988, yang dikenal dengan PAKTO 1988. Kebijakan deregulasi ekonomi tersebut dilakukan dalam suatu paket yang lebih luas menyangkut bidang keuangan, moneter dan perbankan, terutama berkaitan dengan pengaturan permodalan bagi usaha bank yaitu modal disetor minimum bagi pendirian suatu bank bank umum dan bank pembangunan swasta yang relatif kecil.Sejak saat itu bank-bank yang baru didirikan tumbuh dan berkembang seperti jamur di musim penghujan. Pelaku usaha yang bergerak di bidang industri manufaktur dan perdagangan yang mulai mendirikan bank-bank baru. Dengan cara itu mereka berusaha mengakumulasikan kapital secara horisontal dari kedua jenis usaha yang berbeda. Akibatnya, terdapat serangkaian mekanisme transfer o f pricing yang semata-mata diabdikan bagi kepentingan kelompoknya sendiri dan tidak lagi mengelola bank sebagaimana seharusnya, namun lebih dipakai sebagai ?kasir? si pemilik modal (konglomerat). Hal itu mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap Legal Lending Limit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Pada akhirnya bank-bank tersebut menjadi tidak sehat dan lambat laun menjadi bangkrut dan akhirnya dicabut izinnya serta diikuti dengan proses likuidasi.Implikasi atau dampak dari likuidasi bank dapat teijadi terhadap pemegang saham. Adapun dampak yang akan diterima oleh pemegang saham adalah pertanggung jawaban harta pribadi (unlimited liability), jika yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank, yaitu apabila perseroan dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Sehubungan dengan itu maka pemegang saham mempunyai pertanggungjawaban tidak terbatas yang berarti kekayaan pribadi pemegang saham harus menjadi jaminan pelunasan utang-utang. Hal tersebut dikarenakan pemegang saham telah turut campur dalam kegiatan usaha perseroan sehingga teijadi pelampauan batas-batas pertanggung jawaban yang terbatas bagi para pemegang saham perseroan (doktrinpiercing the corporate veil).Pemegang saham yang melakukan tindakan yang melanggar piercing the corporate veil akan berusaha sekuat tenaga agar pertanggung jawaban yang dibebankan kepadanya tidak sampai terlalu jauh membebani harta pribadinya. Dalam rangka likuidasi bank, maka tindakan pemegang saham agar dapat menghindarkan akibat terhadap kekayaan pribadinya adalah dengan melakukan pemanggilan RUPS untuk meminta pertanggung jawaban Tim Likuidasi atas tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan proses likuidasi walaupun proses likuidasinya sendiri belum selesai.Tesis yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindakan Pemegang Saham Bank Dalam Likuidasi Yang Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Sebelum Proses Likuidasi Selesai (Studi Kasus Pada PT Bank X (Dalam Likuidasi) ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, yang berdasarkan teori-teori, kaidah-kaidah hukum tertentu serta fakta kasus yang ada, diharapkan dapat mengkaji mengenai tindakan pemegang saham yang memanggil RUPS sebelum Tim Likuidasi menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam proses likuidasi."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis perubahan bentuk Badan UsahaMilik Negara Persero yaitu PT Asuransi Kesehatan menjadi Badan PenyelenggaraJaminan Sosial Kesehatan tanpa dilakukannya proses likuidasi. Diawali denganpembahasan proses pembubaran Badan Usaha Milik Negara Persero yang tundukpada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitudiwajibkan adanya likuidasi kemudian dibahas mengenai proses pembubaran PTAskes (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara Perseroyang dilaksanakan tanpa adanya proses likuidasi. Pada skripsi ini menitikberatkanpada perlindungan bagi kreditur PT Asuransi Kesehatan apabila dibubarkan tanpalikuidasi dan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk memberikan mekanisme yangjelas mengenai perlindungan bagi kreditur PT Asuransi Kesehatan yangdibubarkan tanpa proses likuidasi dan berubah bentuk menjadi BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

---

ABSTRACTThis mini thesis discusses regarding juridical review on the alteration of PTAsuransi Kesehatan to Health Social Warranty Convener Body without theliquidation process. The discussion starts from the dissolution process ofCompany State Owned Entity which shall be comply with the provision on LawNo.40 year 2007 on Limited Liability Company, which regulates the liquidationprocess and continues with the dissolution process of PT Asuransi Kesehatanwhich is one of Company State Owned Entity that conducted without liquidationprocess. This mini thesis focuses on the protection to the creditor of PT AsuransiKesehatan if the company will be dissolute without the liquidation process andtransformed to Health Social Warranty Convener Body. The results suggests thatthe clear mechanism regarding the protection to the creditor of PT AsuransiKesehatan which dissolute without the liquidation process and transformed toHealth Social Warranty Convener Body."

"Translation of a Javanese-Balinese didactic-moralistic poem"