Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada masa Orde baru, muncul program- program agribisnis demi memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Program- program agribisnis ini terangkum dalam sebuah keputusan, yakni Program Tebu Rakyat Intensifikasi atau biasa disebut dengan TRI yang bercita memenuhi kebutuhan gula nasional serta mencapai swasembada gula. Beberapa daerah di seluruh Jawa terkena imbas akibat program ini. Kabupaten Cirebon, Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang mendapat program ini. Selama pelaksanaan program TRI, banyak jalan yang harus ditempuh. Di satu sisi pemerintah sudah mempersiapkan programnya dengan baik, di satu sisi para petani merasa baik- baik saja selama pelaksanaan program. Namun hal ini menjadi pertanyaan besar mengapa pada akhirnya di tahun 1997, banyak para petani tebu memilih untuk beralih ke tanaman pangan yang lain dibandingkan dengan tebu.

---

ABSTRACT<>br>During the New Order period, agribusiness programs emerged to meet the needs of Indonesian food. These agribusiness programs are summarized in a decision, namely the Intensification of Smallholder Sugar Cane Program or commonly referred to as TRI that fulfills the national sugar needs and achieves self sufficiency in sugar. Several areas throughout Java were affected by this program. District of Cirebon, West Java is one of the areas that got this program. During the implementation of the TRI program, there are many ways to go. On the one hand the government has prepared the program well, on the one hand the farmers feel fine during the program implementation. But this is a big question why in the end in 1997, many sugar cane farmers chose to switch to other food crops compared to sugarcane."

"Penelitian ini mengkaji pengaruh kebijakan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) terhadap produktivitas Pabrik Gula (PG) Jatiroto dari tahun 1975 hingga 1998. Industri gula memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia sejak masa kolonial. Meskipun Indonesia pernah menjadi produsen gula terbesar kedua di dunia pada awal abad ke-20, produksi gula menurun sejak krisis ekonomi 1930 hingga Perang Kemerdekaan. Ketergantungan pada impor gula semakin meningkat seiring dengan kurang efektifnya pengelolaan industri gula dan peningkatan konsumsi gula dalam negeri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/1975 mengenai sistem TRI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi dengan menggunakan sumber primer seperti dokumen pemerintah, arsip internal PG Jatiroto, wawancara dengan pegawai PG Jatiroto, serta sumber sekunder berupa buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang memiliki aspek kajian serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak 1968, penanaman tebu di PG Jatiroto telah menggunakan lahan rakyat disamping pengusahaan tebu di lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik pabrik gula. Pelaksanaan TRI di PG Jatiroto menemui hambatan yang menimbulkan keraguan petani untuk mengikuti program, namun PG Jatiroto berupaya meningkatkan partisipasi petani dan perluasan lahan dengan menyediakan fasilitas penunjang, membuka kantor wilayah khusus perluasan, menggunakan sistem glebagan, serta melibatkan Komando Rayon Militer (Koramil) Jatiroto. Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan TRI di PG Jatiroto belum dapat tercapai dengan baik, namun TRI memberi pengaruh signifikan terhadap produktivitas PG Jatiroto meliputi peningkatan kapasitas produksi, perluasan lahan tebu rakyat, peningkatan jumlah tebu giling, serta fluktuasi tingkat rendemen. Perbedaan rendemen tebu rakyat dengan tebu lahan HGU tidak signifikan karena pengelolaan lahan HGU yang lebih teratur, tetapi tingkat rendemen lahan rakyat setelah TRI seringkali lebih tinggi karena memengaruhi besaran penghasilan petani.

---

This study examines the effect of the Smallholder Sugarcane Intensification (TRI) policy on the productivity of Jatiroto Sugar Factory (PG) from 1975 to 1998. The sugar industry has played an important role in Indonesia's economy since the colonial era. Although Indonesia was once the world’s second-largest sugar producer in the early 20th century, sugar production declined from the 1930 economic crisis until the War of Independence. Dependence on sugar imports increased along with ineffective management of the sugar industry and increased domestic sugar consumption. To overcome this, the government issued Presidential Instruction (Inpres) No. 9/1975 regarding the TRI system. The method used in this research is the historical method, which consists of topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography using primary sources such as government documents, PG Jatiroto internal archives, interviews with PG Jatiroto employees, as well as secondary sources in the form of books, articles, and previous studies that have similar aspects of study. The results showed that since 1968, sugarcane cultivation in PG Jatiroto has used people's land in addition to sugarcane cultivation on Cultivation Rights (HGU) land owned by the sugar factory. The implementation of TRI in PG Jatiroto encountered obstacles that caused farmers' hesitation to join the program, but PG Jatiroto tried to increase farmers' participation and land expansion by providing supporting facilities, opening a special regional office for expansion, using the glebagan system, and involving the Jatiroto Military Regional Command (Koramil). This study shows that TRI goals in PG Jatiroto has not been achieved well, but TRI has a significant influence on the productivity of PG Jatiroto including an increase in production capacity, expansion of smallholder sugarcane land, increase in the amount of milled sugarcane, and fluctuations in the level of yield. The difference in the yield of smallholder sugarcane with HGU land sugarcane is not significant because of the more organized management of HGU land, but the yield level of smallholder land after TRI is often higher because it affects the amount of farmers' income."

"ABSTRAKPada masa pemerintah Orde Baru berbagai kebijakan pembangunan terutama pertanian, tidak sedikit diantaranya yang kemudian menimbulkan kontroversial. Salah satunya adalah kebijakan atas pemenuhan terhadap kebutuhan gula nasional. Pro dan kontra atas kebijakan ini terutama pada pelaksanaannya. Kebijakan tersebut tertuang pada INPRES No. 9/1975 tentang tebu rakyat intensifikasi atau yang kemudian lebih dikenal dengan TRI. Tugas ini secara otomatis dibebankan kepada para petani untuk melaksanakannya. Salah satu daerah yang juga terkena untuk dijadikan areal perkebunan tabu adalah daerah Karesidenan Surakarta. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa daerah Surakarta merupakan salah satu daerah yang berpotensi di wilayah propinsi Jawa Tengah termasuk untuk perkebunan tabu. Bagi petani di daerah karesidenan Surakarta sesungguhnya mereka merasa berat untuk mengikuiinya namun tak ada pilihan bagi mereka untuk menghindar. Petani sebagai salah satu pelaku utarnanya diberi tanggung jawab yang besar namun dengan beban resiko yang hams mereka tanggung sendiri terutama dalam hal budi daya tabu_ Hal ini sudah merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi oleh mereka. Mulai dari penggarapan lahan, penanaman dan pemeliharaan yang dilakukan oleh para petani tergabung di dalam kelompok-kelompok tani. Dari apa yang diutarakan oleh para petani peserta TRI nampak bahwa sesungguhnya para petani tidaklah terlalu paham dengan apa yang harus dikeajakan oleh mereka dalam hal menanam tebu. Gambaran kerja teknis yang sangat panjang dan perlunya ketelitian serta ketekunan para petani dalam merawat dan mengelola tanaman tabu, ternyata membutubkan waktu kerja yang tak sedikit pula jam kerja yang panjang merupakan hal lain yang tarut menyertai rasa enggan petani untuk mau menanam tebu. Dalam pandangan petani bila dibandingkan antara jam kerja menanam tebu dengan padi yang lebih menguntungkan bagi mereka adalah menanam padi.

---

"

"Penelitian ini mengkaji dinamika sosial dan ekonomi di Pabrik Gula Kalibagor, Banyumas, dengan menerapkan perspektif arkeologi industri dan teori Marxisme. Mulai diterapkannya sistem tanam paksa oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1836 telah mengubah struktur ekonomi dan sosial di Jawa, khususnya dengan pendirian pabrik gula yang berbasis pada eksploitasi tenaga kerja lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana infrastruktur industri tebu dan pabrik gula berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional sekaligus menciptakan ketimpangan sosial antara kaum borjuis Eropa dan kaum proletar lokal. Melalui analisis artefak, dokumentasi historis, dan sisa-sisa material industri, penelitian ini menyelidiki bagaimana relasi antara majikan dan buruh di pabrik mencerminkan kondisi sosial yang lebih luas dan bagaimana prasarana produksi gula serta dokumentasi terkait pekerja mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial masa itu. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan baru mengenai sejarah industri gula di Banyumas tetapi juga menyoroti pentingnya teknologi dan produksi material sebagai pendorong perubahan sosial dalam masyarakat.

---

This study examines the social and economic dynamics at the Kalibagor Sugar Factory in Banyumas by applying industrial archaeology perspectives and Marxist theory. The implementation of the forced cultivation system by the Dutch East Indies Government in 1836 significantly altered the economic and social structure in Java, particularly through the establishment of sugar factories based on the exploitation of local labor. This research aims to uncover how the infrastructure of the sugarcane industry and sugar factories contributed to regional economic growth while also creating social disparities between the European bourgeois and the local proletarians. Through the analysis of artifacts, historical documentation, and remnants of industrial materials, this study investigates how the relationship between employers and workers at the factory reflects broader social conditions and how the infrastructure of sugar production and related worker documentation reflect the economic and social dynamics of the time. The results of this research are expected to not only provide new insights into the history of the sugar industry in Banyumas but also highlight the importance of technology and material production as drivers of social change in society."

"Suksesnya pendirian PG Colomadu oleh Mangkunegara IV mendorongnya untuk membangun Pabrik Gula Tasikmadu di tahun 1871, pembangunan ini diikuti dengan didirikannya fasilitas lain di sekitar pabrik berupa rumah dinas untuk para pegawai. Rumah dinas pegawai memiliki variasi bentuk dan ukuran serta komponen seperti jendela dan pintu. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengangkat permasalahan terkait adakah maksud dibalik beragamnya rumah yang tersebar di sekitar pabrik gula dan apakah dari peninggalan rumah tersebut dapat menunjukan atau merefleksikan kehidupan sosial para pegawai yang dulunya bekerja di PG Tasikmadu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah formulasi penelitian, implementasi penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi data, dan publikasi hasil penelitian. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan analisis bentuk dan keruangan terhadap rumah pegawai. Hasil analisis menunjukan adanya tingkatan kelas sosial antar pegawai dan juga konflik serta kontrol sosial oleh pegawai kelas atas terhadap pegawai kelas bawah.

---

The success of establishing PG Colomadu by Mangkunegara IV encouraged him to build the Tasikmadu Sugar Factory in 1871, followed by the establishment of other facilities around the factory, such as official residences for the employees. These employee residences varied in form and size, as well as in components like windows and doors. Therefore, this research aims to address the question of whether there was a purpose behind the variety of houses scattered around the sugar factory and whether these residential relics can indicate or reflect the social life of the employees who once worked at PG Tasikmadu. The methodology used in this research includes research formulation, research implementation, data collection, data processing, data analysis, data interpretation, and publication of the research results. To answer these questions, an analysis of the form and spatial arrangement of the employee residences was conducted. The results of the analysis indicate the presence of social class distinctions among the employees, as well as conflicts and social control exerted by higher-class employees over lower-class employees."