Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pengembangan kegiatan pengusahaan energi panas bumi di kawasan hutan konservasi di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kegiatan pengusahaan energi panas bumi di kawasan hutan konservasi Indonesia saat ini memiliki permasalahan mendasar mengenai adanya ketidaksingkronan pengaturan dua kebijakan Pemerintah yang saling berkaitan, yakni kebijakan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan di bidang konversi energi nasional, khususnya pengusahaan energi panas bumi. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis sinergisasi substansi peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan konversi energi nasional, khususnya pengusahaan energi panas bumi yang dituangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 dan UU Nomor 27 Tahun 2003. Harmonisasi kedua peraturan tersebut kemudian dituangkan dalam kerangka kebijakan terpadu yang dapat mendukung pengembangan kegiatan pengusahaan energi panas bumi di kawasan hutan konservasi di masa mendatang.

---

This research use juridical-normative analysis method with literature studies. This research studies about development policy of geothermal energy practice in Indonesian conservation forest area. This research shows that in recent times, geothermal energy development in conservation forest area possesses several problems concerning to the asynchronous regulation energy conversion, especially on geothermal energy development. This research seeks to analyze the harmonization of legal substances on conservation of natural resources and national energy conversion, especially on geothermal energy development, which are regulated in Law No. 5 Years 1990 and Law No. 27 Years 2003. Afterwards, such legal harmonization has to be standardizes in form of legal frameworks to encouraged geothermal energy development in conservation forest area in the future."

"Doddy juwandy nomor pokok mahasiswa 0798447019, dengan judul skripsi adalah Kebijaksanaan Pemerintah Tentang HaK Pengusahaan Hutan di Indonesia tahun 1967-1974. Skripsi ini terdiri- dari empat bab, 83 halaman disertai dengan lampiran-lampiran. Skripsi ini mencoba menggambarkan sejarah kehutanan di Indonesia terutama menjelaskan kebijaksanaan pemerintah pada awal Orde Baru sampai berakhirnya Pelita I. Kebijaksanaan pemerintah tersebut terutama yang berkaitan dengan pelakasanaan pengusahaan hutan yang dilakukan oleh para pengusaha swasta atau non pemerintah. Penulisan skripsi ini diawali dengan perkembangan kehutanan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Masa tersebut terfokus pada upaya memperetahankan kemerdekaan. Para pegawai atau pekerja di bidang kehutanan atau yang biasa disebut dengan para rimbawan turut pula berjuang, di samping harus melaksanakan tugasnya yakni menjaga keutuhan hutan di Indonesia. Masa awal kemerdekaan ini kehutanan merupakan salah satu bidang yang dapat menyediakan bahan-bahan bagi kebutuhan penunjang perang kemerdekaan. Sedangkan hutan-hutan merupakan tempat yang baik bagi tentara dalam menjalankan taktik gerilya. Atas dasar ini para rimbawan menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memungkinkan bagi keberhasilan usaha mempertahankan kemerdekaan. Walaupun tertuju pada masalah utama tersebut, para rimbawan yang tergabung dalam Jawatan Kehutanan tetap memperhatikan kebutuhan rakyat sejauh yang dapat dipenuhi oleh Jawatan dari hasil hutan. Sejalan dengan perkembangan pembangunan bangsa, kebutuhan akan berbagai jenis hasil hutan guna memenuhi kebutuhan atau untuk memperoleh dana dari ekspor hasil hutan. Pada masa selanjutnya hasil-hasil kehutanan dibutuhkan lebih banyak lagi. Jawatan kehutanan menyusun suatu kebijaksanaan yang baru yang lebih baik guna menyempurnakan kebijaksanaan sebelumnya agar dapat memenuhi target yang di bebankan dari pemerintah pusat. Program pembangunan nasionalyang merupakan kebijaksanaan pemerintah pusat dengan menggolongkan bidang kehutanan sebagai salah satu sektor yang membiayai pembangunan. Dalam menjalankan kebijaksanaan tersebut pihak kehutanan mengeluarkan kebijaksanaan pelaksana dengan menambahkan atau melengkapi peraturan-peraturan pelaksana sebelunya sebagai landasan usaha untuk mensukseskan proram pembangunan tersebut. Dalam usaha mengoptimalkan potensi hutan Indonesia Pihak kehutanan menyusun suatu rancangan Undang-Undang di bidang kehutanan yang akan diusulkan kepada pemerintah. Atas usul tersebut pemerintah mengeluarkan UU Pokok Kehutanan pada tahun 1967. UU tersebut di satu sisi mengatur atau mengelola hutan dan pengusahaannya oleh pemerintah. Di sisi lain juga mengijinkan pihak non pemerintah atau pihak swasta untuk terjun dalam pengusahaan hutan dengan pemberian Hak Pengusahaan Hutan (NPR). Pemberian HPH ini diatur oleh pemerintah melalui Direktorat Jendaral Kehutanan yang bernaung di bawah Departemen Pertanian. Dalam pelaksanaannnya ini .Dirjen kehutanan ini bekerja sama denganpemerintah daerah dalam pengaturan dan pengawasan hutan. Pelaksanaan kebijaksanaan HPH ini mempunyai tujuan utama untuk menambah devisa negara dengan memaksimalkan pengusahaan hutan sehungga dapat mengutungkan bagi pemerintah dan swasta. Tetapi kenyataan pelaksanaan kebijaksanaan banyak kendala-kendala bagi semua pihak, juga terutama masalah kurangnya tegasnya peraturan pelaksana guna mengantisipasi parkembangan pengusahaan hutan yang berlangsung sangat cepat sehingga menyulitkan dalam pengawasan dalam usaha-usaha menjaga kelestarian hutan bagi masa mendatang yang berbeda dengan apa yang diharapkan dan menjadi tujuan para rimbawan dalam menjaga kelestarian hutan. "

"Energi panas bumi menjadi andalan pemerintah dengan kontribusi sebesar 42% dari target pemenuhan suplai energi listrik nasional dalam program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW tahap II dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015. Namun, capaian hingga 2012 baru 4% dari target tahun 2015. dalam penelitian eksploratif deskriptif ini dikaji prospek pengembangan, kendala, dan risiko yang akan dihadapi dan sejauh mana dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan energi panas bumi. Lebih lanjut dikaji pula permasalahan yang diakibatkan oleh kesenjangan antara dukungan kebijakan pemerintah dan kendala pengembangan energi listrik panas bumi serta rekomendasi kebijakan sebagai solusinya. "

"ABSTRAKDengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, maka terhadap kawasan pelestarian alam dapat diusahakan. Kebijakan Pemerintah tersebut kurang menarik minat investor dikarenakan obyek-obyek di kawasan tersebut pada umumnya memiliki aksesibilitas yang rendah, sehingga diperlukan inventasi yang cukup besar untuk membangun sarana dan prasarananya. Di lain pihak izin pengusahaannya tidak dapat dijadikan agunan di Bank. Tujuan penel.itian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak yang timbul dari-implementasi kebijakan pemerintah, menganalisis faktor-faktor kendala dan hambatan yang dihadapi oleh para pemegang izin, serta memberikan saran alternatif kebijakan pemerintah di bidang pengusahaan pariwisata alam. Hierarki proses kebijakan dimulai dari policy level, organizational level dan selanjutnya operational level, level yang lebih tinggi akan mendasari level dibawahnya dan tidak boleh saling bertentangan. Sesuai dengan perkembangan jaman, beberapa pakar mengajak untuk mempelajari ulang asumsi-asumsi yang mendasari pemikiran tentang bagaimana seharusnya administrasi publik (pemerintahan) dilaksanakan. Target populasi dalam penelitian ini meliputi lingkup Departemen Kehutanan dan pemegang izin pengusahaan pariwisata alam; serta metode analisis ,meliputi metode induksi dan deduksi serta penalaran sebab akibat. Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala dan hambatan bagi pemegang ijin pengusahaan pariwisata alam.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengusahaan, pariwisata alam belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan kebijakan yang ditetapkan dianggap tidak rasional ditinjau dari aspek bisnis. Saran yang penulis kemukakan adalah pemerintah harus segera mengadakan penyempurnaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan."

"Panas Bumi adalah energi terbarukan yang ramah lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi Panas Bumi terbesar di dunia. Namun sampai dengan saat ini Indonesia belum mampu melakukan pengembangan kegiatan usaha Panas Bumi secara optimal. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Indonesia mengharapkan agar pemanfaatan energi Panas Bumi dapat dilakukan secara optimal. Faktanya pengembangan energi Panas Bumi sebagai alternatif energi pengganti energi fosil tidak banyak mengalami kemajuan yang signifikan. Oleh karena itu, pada tahun 2014 Pemerintah Indonesia mengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Atas permasalahan tersebut, Penulis merumuskan beberapa permasalahan sehubungan dengan tidak maksimalnya kegiatan usaha Panas Bumi khususnya dalam hal penggunaan lahan pada kawasan hutan dan penawaran lelang wilayah kerja. Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan mengkaji data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku dan wawancara dengan narasumber yang terkait. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas atas keadaan pengembangan Panas Bumi saat ini agar di masa yang akan datang pengembangan kegiatan usaha Panas Bumi dapat berkembang lebih baik.

---

Geothermal is an environmentally friendly renewable energy. Indonesia is one of the countries in the world who have the highest potential of Geothermal. However, until now Indonesia has not been able to develop Geothermal business activities optimally. By the issuance of Law Number 27 Year 2003 regarding Geothermal, Indonesia expects that the utilization of Geothermal can be optimal. In fact the developments of Geothermal as an alternative energy to replace fossil energy have no significant progress. Therefore, in 2014, Government of Indonesia replaced Law Number 27 Year 2003 regarding Geothermal with Law Number 21 Year 2014 regarding Geothermal. For such issue, the Author formulate some of the principal issues related to the nonoptimum of Geothermal business activities especially regarding to the land utilization on forestry area and the bidding offer of working area. The Author conduct literature research by reviewing secondary data such as laws, regulations, books, and interviews with related resource person. This research hopefully may deliver a clear picture of Geothermal development condition nowadays in order to conduct a better development of Geothermal business activities in the future."

"Studi ini membahas mengenai mekanisme pembangunan bersih (MPB) di Indonesia. Tujuan studi ini, yaitu menguraikan perkembangan MPB di Indonesia sampai Maret 2012 dan menguraikan peran MPB sebagai insentif pendanaan dalam mengembangkan energi panas bumi. Teknik analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriprif. Studi ini menyimpulkan bahwa terdapat 75 proyek telah terdaftar sebagai proyek MPB di dewan Eksekutif CDM, 139 proyek sedang/telah melakukan validasi dan 3 proyek MPB ditolak oleh dewan eksekutif CDM. Proyek MPB Indonesia yang telah mendapatkan sertifikat pengruangan emisi atau CER ada 15 proyek. MPB juga memberikan insentif pendanaan dari penjualan CER yang bermanfaat meningkatkan internal rate of return dari proyek panas bumi."

"

Berbicara mengenai sektor minyak dan gas bumi yang merupakan sektor strategis tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang terlibat didalamnya. Berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan pun ikut mempengaruhi tata kelola migas khususnya pada sektor hulu. Mulai dari tata kelola migas dikendalikan oleh Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara, kemudian terbit UU No. 22 Tahun 2001 yang mengalihkan pengelolaan migas kepada Badan Pelaksana (BP Migas), sampai akhirnya keberadaan BP Migas dibubarkan karena dinilai inkonstitusional berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Akan tetapi, saat ini kewenangan yang ada pada BP Migas dahulu masih dijalankan oleh SKK Migas sebagai suatu entitas baru yang menyelenggarakan pengelolaan sektor hulu migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013. Tidak terlepas dengan perwujudan negara di dalam Kementerian ESDM yang juga berwenang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam tata kelola migas di Indonesia. Kemudian adanya wacana pembentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) pada sektor hulu migas di dalam Rancangan UU Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan bagaimana status kelembagaan dari SKK Migas dan seberapa urgensinya pembentukan BUMN-K ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola migas saat ini menjadi sangat penting untuk menentukan peran dan tanggung jawab secara efektif dan efisien antara Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), dan SKK Migas, serta perlu ditinjau kembali mengenai badan usaha yang ideal dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan pengelolaan migas di Indonesia.

 

---

Talking about the oil and gas sector which is a strategic sector is inseparable from the authority possessed by each institution involved in it. Various developments in regulations and policies have also affect oil and gas governance, especially in the upstream sector. In the begining oil and gas governance is controlled by Pertamina as the only state company, then Law Number 22 of 2001 which is transferred management of the upstream oil and gas sector to the Implementing Agency (BP Migas), until finally the existence of BP Migas was dissolved because it was considered unconstitutional based on the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012. However, the existing authority at BP Migas was previously still exercised by SKK Migas as a new entity that carries out management of the upstream oil and gas sector established under Presidential Regulation Number 9 of 2013. It is inseparable from the realization of the state within the Ministry of Energy and Mineral Resources which is also authorized to carry out supervision and guidance in oil and gas governance in Indonesia. Then the discourse of forming a Special State-Owned Enterprise (BUMN-K) in the upstream oil and gas sector in the Draft Employment Law raises the question of the institutional status of SKK Migas and how urgent is the establishment of BUMN-K. The method in this research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. To face various challenges in oil and gas governance, it is now very important to determine the role and responsibilities effectively and efficiently between the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina (Persero), and SKK Migas, and needs to be reviewed on the ideal business entity in accordance with mandate of Article 33 paragraph (3) of the UUD 1945 Constitution to carry out oil and gas management in Indonesia.

 

"

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi pengelolaan energi panas bumi. Tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan dan melakukan analisis terhadap nota kesepahaman.Hasil penelitian penulis temukan adalah bahwa pengelolaan panas bumi dalam implementasinya mengalami hambatan dari ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 38 Undang-undang Kehutanan yang menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.Konsekuensinya, pada kawasan hutan konservasi tidak boleh dilakukan pertambangan panas bumi. Selain itu pada kawasan hutang lindung tidak boleh dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Akibatnya, optimalisasi produksi dan penggunaan energi panas bumi sebagai daya alam atau sumber energi yang dapat diperbarui menjadi terhambat. Untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan beberapa upaya yaitu perubahan peruntukan kawasan hutan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan baik atas sebagian atau atas seluruh kawasan hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Nota Kesepahaman merupakan upaya strategis dalam mempercepat implementasi pengelolaan panas bumi namun tetap menunggu perangkat hukum yang pasti.Penulis menyarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Panas Bumi terkait dengan istilah kegiatan pertambangan atau penambangan supaya diubah menjadi kegiatan usaha pemanfataan panas bumi dan tidak masuk kategori kegiatan pertambangan. Penulis menyarankan supaya pemerintah diberi hak untuk melakukan penunjukan langsung tanpa prosedur lelang bagi penambangan panas bumi skala kecil untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah terpencil. Kepada Kementerian ESDM disarankan agar terus mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi dengan mempersiapkan langkah-langkah dan instrumen-instrumen hukum yang bersifat teknis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konservasi.

---

ABSTRACT The focus of this study is the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry. The purpose of this study is to understand the implementation of management of geothermal energy. This thesis uses normative juridical type of research which use secondary or library data and also analyze the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry.As the result, the author finds that the implementation of geothermal energy finds obstacles especially by Article 38 of Law Number 41 Year 1999 regarding forestry, which only allow the usage of production forest and protection forest for the sake of development which is not related to forestry activities.Consequently, it is forbidden for mining activities in conservative forest. Besides, in the protection forest, it is forbidden to conduct open geothermal mining. This regulation obstruct the production and consumption geothermal energy as renewable energy. To overcome the obstacles in the implementation of the management geothermal energy especially in conservation energy, the forrest area is changed to non forest area and change the function. It also change the the function for the part or entire of the forrest area to become the different function.Besides, the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forrestry is a strategic effort in accelerate the implementation of geothermal management, but the effort should perceive the principles of natural resouces and keep on waiting for the definite rule instruments."

"Tesis ini menelaah sebuah kebijakan publik yaitu Perpu 1/2004 yang berisikan tentang ijin kepada tiga belas perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan di hutan lindung. Alasan kegentingan memaksa karena krisis ekonomi patut yang melatar belakangi kebijakan publik ini patut dikritisi dengan melakukan kajian kebijakan dengan menggunakan analisa kronologis keluarnya Perpu 1/2004 dan dengan metode cost benefit analysis. Kajian kronologis keluarnya kebijakan menunjukan tidak ada transparansi dan akuntabilitas kepada publik dengan tidak diakomodasinya masyarakat sekitar hutan yang merupakan pihak yang akan terkena langsung dari kebijakan ini, secara materiil Perpu 1/2004 ini bertentangan dengan peraturan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi seperti UUD' 45 pasal 28h dan pasal 33, UU No 10/2004, UU Na. 5/1990 pasal 19, UU 41/1999 pasal 24 dan pasal 38 serta UU 5/1994, secara formil perubahan bentang alam yang mempunyai fungsi khusus seperti hutan lindung sangatlah beresiko di tengah terjadinya deforestrasi di hutan Indonesia. Kajian menggunakan metode Cost & Benefit Analysis menunjukan bahwa secara jangka pendek kegiatan pertambangan memberikan keuntungan lebih tinggi daripada nilai intrinsik hutan lindung dan secara jangka panjang akan cenderung merugikan. Tampak perlu cara pandang baru dalam memandang sumber daya alam ini dengan lebih memperhitungkan nilai intrinsik alam yang selama ini diabaikan. Dengan cara itu akan timbul sikap humble economy, yang berarti tidak memandang kepentingan ekonomi sebagai satu-satunya alasan yang sah dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan maka rencana penambangan di hutan lindung tampaknya memerlukan kajian lebih mendalam dan dilihat secara kasus per kasus di setiap lokasi. Perhitungan alih fungsi lahan hutan menjadi areal pertambangan perlu ditelaah nilainya dalam kerangka analisis cost-benefit dalam jangka panjang."

"Menurut Kementerian ESDM (2018) sisa cadangan minyak bumi hanya akan cukup untuk 19 tahun, gas bumi untuk 55 tahun dan cadangan batu bara untuk 142 tahun dengan produksi energi Indonesia saat ini. Keterbatasan dari energi tidak terbarukan tersebut menjadi ancaman bagi ketahanan energi Indonesia di sisi lain proporsi dari energi terbarukan masih sangat kecil di bauran energi Indonesia. Potensi dan peluang energi panas bumi harus dimanfaaatkan dengan baik ke depannya karena walaupun memiliki 40% dari total sumber panas bumi dunia, pemanfaatan energi ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia yang memiliki cadangan yang jauh lebih rendah. Rasio kapasitas terpasang Indonesia terhadap cadangan sumber cadangan yang hanya sebesar 6.83%. Tantangan utama dari rendahnya utilisasi panas bumi di Indonesia di antaranya data yang tidak terintegerasi, pembiayaan dan regulasi pemerintah (Fan, 2018). Oleh karena itu penulis akan menganalisis kebijakan terkait panas bumi di beberapa negara yang dapat menjadi contoh dalam pengembangan panas bumi Indonesia ke depannya yaitu Amerika Serikat, Turki dan Filipina untuk realisasi target panas bumi Indonesia ke depannya.

---

According to the Ministry of Energy and Mineral Resources (2018) the remaining oil reserves will only be enough for 19 years, natural gas for 55 years and coal reserves for 142 years with Indonesia's current energy production. The limitation of non-renewable energy poses a threat to Indonesia's energy security, while the proportion of renewable energy is still very small in Indonesia's energy mix. The potential and opportunities of geothermal energy must be utilized properly in the future because despite having 40% of the total world geothermal resources, the utilization of this energy is still low compared to other countries in the world that have much lower reserves.

The ratio of Indonesia's installed capacity to reserves is only 6.83%. The main challenges of the low utilization of geothermal energy in Indonesia include unintegrated data, financing and government regulations (Fan, 2018). Therefore, the author will analyze geothermal-related policies in several countries that can be an example in the future development of Indonesia's geothermal energy, namely the United States, Turkey and the Philippines for the realization of Indonesia's geothermal targets going forward."