Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sekalipun beberapa indikator ekonomi makro telah menunjukan perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sektor ekonomi rill masih belum tampak pulih akibat lesunya pasar, investasi yang belum menunjukkan pertumbuhan serta beban pengembalian kredit yang masih cukup berat. Kinerja Bank Y di tahun 2001, kemungkinan besar masih akan tertekan oleh perolehan pendapatan bunga bersih yang negatif (negative spread), karena turunnya pendapatan bunga dan earning asset bank, yaitu pinj aman. Hal in! timbul karena sedikitnya kredit yang dapat dikucurkan Bank Y. Untuk dapat menghindari resiko kredit, bank cenderung memilih menempatkan dananya pacla surat-surat berharga pasar uang, danipada memberikan kredit dengan resiko dan ketidakpastian pasar. Hal ini erat kaitannya dengan fluktuasi keuntungan bank dan pengelolaan asset dan kewajiban bank. Bank Y dalani mengelola asset dan kewajibannya hanis melakukannya secara prudent dan profesional serta menerapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang tepat. Dalam karya akhir ini dianalisis kesenjangan dan profitabilitas Bank Y selama periode 31 Desember 2000 dan di dalam kurun waktu 1 tahun mendatang. Permasalahan karya akhir ini hanya alcan dibatasi pada analisis kesenjangan tingkat bunga pada akhir tahun 2000 dan pengaruhnya terhadap perolehan bunga bersih Bank Y jika terjadi pergerakan tingkat bunga SBI. Adapun tui uan dan karya akhìr ini adalah untuk mengetahui kondisi kesenjangan tingkat bunga antara asset dan kewajiban Bank Y di tahun 2000, mengetahul pengaruh yang ditimbukan perubahan tingkat bunga SHI terhadap profitabilitas atau pendapatan bunga bersih Bank Y akibat adanya kesenjaragan tingkat bunga (interest raie gap), dan menekan strategi yang sebaiknya ditempuh ALCO Bank Y dalam mengelola kondisi kesenjangan tersebut, agar tetap tercapai proiftabilitas yang diinginkan. Karya akhir ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif kuantitatif yang bermaksud mengupas permasalahan seputar resiko yang ditimbulkan oleh kesenjangan tingkat bunga dan bagaimana pengelolaan asset dan kewajiban ini agar dapat meningkatkan net interest income bank, melaiui strategi-strategi pengelolaan yang baik Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan anaJisis tersebut adaiah pertama, melakukan siniplifìkasi neraca. Kedua, m&akukan analisis vertikal terhadap neraca berdasarkan sensitivitas tingkat bunga. Ketiga, pemilahan komponen neraca berdasarkan time maturity. Keempat, menghitung kesenjangan dan rasio kesenjangan antara asset dan kewajiban. Kelima, menghktung rate diferrential dan asset dan kewajiban dan mengliitung net Entere si income yang diperoieh. Keenani, menghitung perolehan net interest income dan estimasi perubahan dan net interest income dengan menggunakan what i/analysis, yaitu anaiisis yang melihat pengaruh tingkat bunga terbadap Nil Bank Yjika diasumsikan tingkat bunga raie sensitive mengalami kenaikan sebesar 1% dan 2% atau jika tingkat bunga mengalami penurunan sebesar 1% dan 2%, akibat fluktuasi tingkat bunga SBI. Dari hasil anaiisis, dapat kita simpulkan bahwa kesenjangan yang terjadi di Bank Y adalah kesenjangan negatif, dimana RSA-RSL. Dengan dernikian jika terjadi J kenaikan tingkat bunga, profitabilitas Bank Y akan turun dan sebaliknya akan meningkat. Agar value of the firm dan Bank Y tersebut dapat tetap maksimal, diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang dilalcukan secara profesional agar dapat menjadi bank yang sehat dan dipercaya rnasyarakat dan investor. Pada akhir bagian dan karya akhir ini kami benikan kesimpulan dan saran kepada Bank Y dan para pembaca mengenai pengelolaan asset dan kewajiban yang sebaiknya dilaksanakan agar dapat dijadikan acuan dalam menyajikan informasi bagi para pengambil keputusan ALCO."

"Di dalam pengelolaan kegiatan operasional suatu bank, dana merupakan masalah yang amat penting disamping masalah-masalah lainnya seperti kredit, personalia, jasa nasabah dan lain sebagainya. Oleh karenanya, pengelolaan terhadap sumber dana dan pengelolaan terhadap penentuan skala prioritas penerimaan dana secara terpadu dan suatu bank harus dilakukan dengan baik. Pengetahuan mengenai pengelolaan sumber dana dan pengelolaan terhadap penentuan skala prioritas pengggunaan dana secara teerpadu (disebut dengan Asset-Liability Managentent) merupakan dasar pengetahuan yang harus diketahui dan digunakan pimpinan / manajer bank, dalam mengelola dananya. Pertimbangan utama di dalam Asset-Liability Management (pengelolaan dana) dari bank ini adalah keseimbangan antara tujuan mencari laba dengan tujuan menjaga likuiditas. Kegiatan perbankan menyangkut kepentingan dan dana yang dimiliE masyarakat, sehingga industri perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur oleh pemerintah. Bank dalam mengelola dana dan kegiatan usahanya harus pula memperhatikan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral. Bank Indonesia, yang merupakan Bank Sentral di Indonesia selarna ini telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan dalam ran -a mengatur industri perbankan di negara Eta. Di antara ketentuan-ketentuan/ peraturan-peraturan tersebut terdapat ketentuan mengenai Rasio Modal Minimum yang ditetapkan pemerintah semenjak 28 Pebruari 1991(clisebut dengan Paktri 1991/ Paket Kebijaksanaan Januari 1991). Rasio ini membandingkan Modal yang dimiliki suatu bank dengan Aktiva Bank tersebut yang telah dibobot sesuai resikonya, disebut dengan Capital Adequacy Ratio/ CAR. Setiap Bank diwajibkan menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resikonya (ATMR). Ketentuan ini disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Bank for Internasional Settlements yang berkedudukan di Basel, Swiss. Dikeluarkannya ketentuan ini tentunya menambah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan suatu Bank dalath melaksanakan Asset Liability Managementnya (pengelolaan dananya). Bank "X" sebagai salah satu pelaku dalam perbankan nasional tentunya diwajiblcan pula memenuhi ketentuan modal minimum. Untuk mengetahui kesanggupan Bank "X" memenuhi ketentuan ini digunakan beberapa cara yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan berbagai macam literatur, makalah, surat kabar, dan majalah sena studi lapangan dengan mengumpulkan data dan informasi dari Bank "X" sendiri. Untuk memenuhi persyaratan ini tentunya tidak mudah karena disamping memenuhi ketentuan tersebut Bank "X" juga hams menjaga keseimbangan likuiditas dan profitabilitas yang telah diperolehnya. Berdasar data laporan keuangan terlihat Bank "X" memindahkan dananya dari aktiva beresiko ke aktiva kurang beresiko untuk mengurangi besarnya ATMR. Namun untuk menjaga pertumbuhan asset-nya Bank "X" tetap memelihara beberapa asset yang produktif, sehingga besarnya ATMR tidak dapat dikurangi tetapi bisa ditekan pertumbuhannya. oleh karena itu Bank "X" masih perlu untuk menambah jumlah modalnya agar diperoleh Rasio Kecukupan Modal yang diinginkan. Dari usahanya ini Bank "X" berhasil memenuhi ketentuan pada batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia, disamping tetap memperoleh hasil yang dibutuhan untuk mengembangkan assetnya."

"Paket kebijaksariaan 1 Juni 1983 merupakan awal paket deregulasi di bidang perbankan yang menyebabkan bank-bank bebas untuk menentukan sendiri suku bunga deposito, tabungan, bunga pinjaman yang diberikan, serta pengurangan pemberian kredit likuiditas oleh bank sentral. Paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 adalah deregulasi yang dilakukan pemerintah terhadap bidang keuangan, moneter dan perbankan yang menyebabkan menjamurnya bank bank baru, dan pembukaan kantor-kantor cabang di mana-mana. Dua paket tersebut di atas adalah merupakan dua paket yang patut dicatat oleh dunia perbankan Indonesia, oleh karena dua paket tersebut di atas secara tidak langsung telah menuntut para perbankan nasional harus mampu tumbuh secara dewasa dan profesional. Banyak kalangan perbankan merasakan bahwa deregulasi tabun 1988 adalah merupakan awal dari kebangkitan sekaligus juga merupakan awal dari kemerosotan perbankan Indonesia. Karena deregulasi tersebut menuntut ketrampilan manajemen serta sistim yang digunakan dalam mengelola kekayaan, hutang dan modal dalam rangka meningkatkan margìn bank ditengah-tengah persaingan yang semakin ketat. Ada beberapa bank yang pada awalnya memiliki jumlah asset besar tapi pada akhirnya ambruk oleh karena kekurang siapan sistem dan manajemennya untuk mengelola asset tersebut. Penghimpun dana masyarakat pada saat ini dirasakan semakin sulit, sedangkan proporsi dana murah terhadap total dana masyarakat yang dihimpun semakin lama semakin mengecil sebaliknya proporsi dana mahal semakin lama semakin membesar. Kecenderungan ini akan sampai pada titik bahwa dana yang diperoleh seluruhnya rnerupakan dana mahal yang sangat meinpengaruhi Net Interest Income bank. Artinya bahwa Net Interset Income akan cenderung semakin mengecil, sedangkan harapan dan Owner adalah Net Interest Income yang semakin meningkat. Untuk menjembatani kedua hal yang bertolak belakang tesebut, manajemen mencoba menggunakan suatu ilmu terapan yang disebut dengan "Asset Liability Management" untuk mencari keseimbangan struktur di kedua sisi neraca yakni antara sisi asset dan liability agar tetap dapat bertahan pada NII yang telah ditentukan serta mencoba menemukan porfolio yang peka terhadap gejolak bunga. Pergerakan tingkat bunga yang cukup besar di pasar uang maupun pasar modal akan mempengaruhi ketahanan Asset dan Liability suatu bank. Sedangkan bila ditinjau dari Balance sheet suatu bank, rnaka hampir semua kredit yang disalurkan berasal dari dana pihak ketiga. Penataan atas asset "Interset rate risk" merupakan tujuan penting dalam penataan asset dan liability di dalam mempertahankan maupun menciptakan Net Interest Income yang tinggi. Interest rate risk merupakan alat untuk pemilihan strategi dan taktik guna mencapai interest spread dalam situasi pergerak tingkat bunga yang cukup besar di pasar uang Inaupur pasar modal (interest rate volatility)."

"Deregulasi disektor perbankan yang diawali dengan Kebijaksanaan 1 Juni 1983 dan diperkuat oleh Kebijaksanaari Paket 27 Oktober 1988 beserta perangkat peraturan-peraturan lainnya, menyebabkan terjadinya perubahan yang mendasar dalam sendi-sendi operasional perbankan di Indonesia, karena mampu merubah pola usaha yang selama ini bersifat pasif (orientasi pada produk) kearah pola usaha yang bersifat aktif (orientasi pada pasar/konsumen). Semuanya ini dilakukan dalam usaha mempertahankari pangsa pasar yang ada dan untuk melakukan perluasan usaha dalam situasi persaingan yang semakin tajam. Hal ini merupakan tanda bahwa pengelolaan aset dan liabiliti bank merupakan hal yang dominan dengan berusaha mempertahaTikan atau meningkatkan profitabilitas yang sudah ada. Dengan melimpahnya dana masyarakat yang berbasil dikerahkan bank-bank yang terutama didominasi oleh dana jangka pendek (6 bulan), menyebabkan struktur dana tersebut sulit untuk mendukung investasi disektor rill yang biasanya berjangka panjang, sehingga lehih banyak yang disalurkan kepasar uang maupun menyalurkan kelebihan likuiditasnya ke sektor-sektor yang bersifat konsumtif sehingga menyebabkan meningkatnya laju inflasi. Itulah sebabnya mengapa perbankan merupakan industri yang paling banyak diregulasi,baik oleh peraturan yang berskala nasional maupun internasional. Pengelolaan aset dan liabiliti bank adalah pengelolaan keuangan bank secara terintergrasi yang secara simultan memantau komposisi dan volume aset dan liabiliti, yang berarti menyangkut masalah pendanaan, sensitivitas tingkat suku bunga, penentuan tingkat hutang serta penentuan harga aset yang sesuai. Pengelolaan terutama diarahkan kepada spread (net income maigin) yang menghubungkan 2 aspek penting yaitu penghasilan yang diperoleh dari financial aset serta biaya yang timbul sebagal akibat dari financial liability yang dimiliki bank. Pembahasan dipusatkan pada situasi tiga (3) tahun sebelum dan sesudah Pakto 27 Oktober 1988. Pengelolaan aset dan liabiliti ini dilakukan oleh suatu komite yang mengelola fungsi utama bank dan bertanggung jawab Iangsung kepada Dewan Direksi. Penataan dana perbankan terutama dipusatkan pada likuiditas, posisi gap antara aset dan hutang, dana valuta asing serta earning asset dan investasi bank. Hal ini disebabkan karena bank menghadapi serangkaian aset, hutang dan hutang bersyarat yang didiversifikasi selama jangka waktu tertentu dan dalam situasi perubahan lingkungan usaha yang selalu berubah-ubah. Metode yang biasa digunakan untuk pengelolaan aset dan liabiliti bank yaitu gap management yang mengkoordinasikan semua komponen yang ada didalam neraca bank (baik yang tingkat suku bunganya variabel maupun tetap) dengan memusatkan perhatiannya pada hubungan antara variabel rate assets (VRAs) dan variable rate liabilities (VRLc), yang dalam kenyataannya selalu di rolled-over dan disesuaikan kembali harganya selama periode tertentu. Ada 2 cara yang digunakan untuk menganalisa gap management yaitu: a. Interest margin variance analysis. Merupakan suatu teknik analisa yang menyoroti bagaimana pengaruh perubahan tingkat bunga, volume sumber daya serta asset liability mix terhadap net interest margin (net interest margin/NIM ialah perbedaan antara pendapatan bunga dan biaya bunga yang dinyatakan sebagai prosentase dan earning asset). b. Funds gap analysis. Merupakan analisa sumber dan penggunaan dana yang dikelompokkan berdasarkari tanggal jatuh waktu masing-masing komponen neraca, baik yang memillki tingkat bunga variabel, tetapi maupun yang tanpa bunga, dengan asumsi bahwa bank memiliki perencanaan tahunan. Dalam situasi tingkat bunga pasar naik, maka spread bank akan menurun, karena pengaruhnya terhadap kenaikkan tingkat suku bunga sumber duna yang biasanya sangat sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga dipasar. Strategi gap dalam praktek sulit untuk diterapkan karena sulitnya menyesuaikan tanggal jatuh waktu masing-masing komponen aset dan liabiliti yang sangat peka terhadap tingkat bunga, adanya interaksi antara risiko tingkat bunga dan risiko kredit, pengaruh adanya risiko tlngkat keengganan konsumen terhadap struktur tingkat bunga , baik yang berasal dari pinjaman maupun deposito. Net interest margin sangat dipengaruhi faktor eksternal yaitu naik turunnya tingkat suku bunga yang berada diluar kontrol bank dan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, deregulasi dan perubahan tingkat bunga di pasar serta faktor internal yaitu faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh bank yang biasanya berasal dari organisasi intern bank itu sendiri. Analisa yang mengguriakan margin variance analysis Ini sulit untuk diterapkan apabila pihak penganalisa berada diluar organisasi bank, karena pengelompokkan komponen sumber dana dan aset yang menghasilkan sulit untuk ditentukan secara tepat, baik bobot masing-masing komponen, volume, jenis maupun tanggal jatuh waktunya secara tepat. Hasil analisa funds gap rasio menjeaskan bahwa periode Post- Pakto memperlihatkan terjadinya perubahan dalam struktur sumber dan penggunaan dana bank. Secara umum terjadi penurunan dalam komposisi funds gap rasio hal ini menunjukkan semakin menurunnya bagian dan sumber dana yang tingkat bunganya varlabel yang kemudian dipinjamkan atau ditanamkan dengan tingkat bunga yang variabel pula. Berarti semakin besar bagian dan sumber dana yang ditanamkan pada usaha-usaha dengan tingkat bunga yang tetap. Pada situasi tingkat bunga pasar meningkat akan menyebabkan peningkatan pada biaya sumber dana (biasanya sangat sensitif terhadap perubahan tingkat bunga di pasar) sehingga spread akan menurun. Laporan tingkat suku bunga pada bank umum pemerintah memperlihatkan bahwa walaupun persentase pertumbuhan pendapatan meningkat, tetapi persentase pertumbuhan biayanya cenderung meningkat sehingga secara umum spreadnya menurun. Pada bank swasta nasional, situasi yang terjadi juga sama. Pengaruh perubahan tingkat bunga, pertumbuhan ekonomi dan inflasi sangat erat kaitannya terhadap spread baik pada bank pemerintah maupun bank swasta, hanya dalam kasus yang terakhir ini masih terdapat fakior-faktor lain yang ikut mempengaruhi. Demikianjuga halnya rasio likuiditas, solvabilitas maupun profitabilitas, bank pemerintah memperlihatkan kinerja yang lebih bagus darlpada bank swasta nasional. Tetapi secara keseluruhan pada periode Post-Pakto terlihat adanya penurunan dan rasio-rasio tersebut."

"Notaris memiliki peran yang penting dalam kegiatan pemberian kredit maupun penyelamatan kredit oleh perbankan walau dengan banyaknya perubahan gaya hidup dan perekonomian yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Pemerintah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 namun kebijakan ini memberikan dampak negatif di berbagai sektor salah satunya perekonomian dalam skala nasional maupun daerah, salah satunya di Kota Jayapura. Sebagai bentuk respon keadaan pandemi, bank umum konvensional di Kota Jayapura melaksanakan restrukturisasi kredit sebagai solusi terhadap terjadinya kemungkinan kredit macet yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 3 (tiga) bank umum konvensional, tesis ini membahas bagaimana akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh Bank X, Bank Y, dan Bank Z pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura, mengapa peran Notaris diperlukan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pada semasa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura dan bagaimanakah pelaksanaan jabatan notaris apabila dilibatkan dalam restrukturisasi kredit pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura. Bentuk penelitian tesis ini ialah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data data sekunder dan data primer yang didapatkan berdasarkan wawancara kepada bank maupun notaris-notaris. Hasil penelitian tesis ini berbentuk deskriptif analitis yang menjelaskan secara menyeluruh, objektif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa terdapat 4 (empat) akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh ketiga bank yaitu adanya perubahan kesepakatan kreditur dan debitur, kekuatan pembuktiannya dibawah tangan, klausula perjanjian yang tidak solutif, dan sulitnya dilakukan pembuktian. Peran Notaris sangat dibutuhkan sebab akan mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Apabila dilibatkankan, Notaris tetap menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN dan kode etik.

---

Despite the various changes in lifestyle and economy brought by the Covid-19 Pandemic, notaries play an essential role in lending and credit rescue by banks. The government enacted Large-Scale Social Restrictions (PSBB) to combat the spread of Covid-19 during the epidemic, but this policy had a detrimental influence on a variety of sectors, including the economy on a national and regional scale, including Jayapura City. As a result of the pandemic, conventional commercial banks in Jayapura City implemented credit restructuring as a way to avoid bad debts caused by the Covid-19 Pandemic. Based on research conducted at three (three) conventional banks, this thesis will discuss how the legal consequences of Bank X, Bank Y, and Bank Z implementing credit restructuring during the Covid-19 Pandemic in Jayapura City, how the role of a Notary is required in implementing credit restructuring during the Covid-19 Pandemic in Jayapura City, and how the position of a Notary is implemented if involved in credit restructuring during the Covid-19 Pandemic in Jayapura City. This thesis research takes the form of normative juridical research with secondary and primary data. According to the findings of this thesis research, the legal consequences of implementing credit restructuring by Bank X, Bank Y, and Bank Z are changes in creditor and debtor agreements, the strength of the evidence is underhanded, the agreement clauses are not solutive, and it is difficult to prove. The role of a notary is very much needed since it provides legal certainty and protection. If involved, the Notary will continue to carry out his position in accordance with the UUJN and the code of ethics."

"Industri perbankan merupakan industri yang turbulence, terutama sejak pakto 1988. Juralah bank dan kantor bank berkembang dengan pesat, sehingga tingkat persaingan diantara lembaga keuangan kian meningkat. Bank berlomba-lomba untuk menaikkan tingkat bunga simpanan, mengenalkan berbagai produk baru dan menawarkan berbagai kemudahan kepada nasabah guna menarik dana masyarakat. Sehingga perkembangan industri perbankan pada saat itu sangat spektakuler. Adanya kebijakan uang ketat (tight money policy) menyebabkan tingkat persaingan menjadi semakin ketat, terutama dalam hal perolehan dana. Penarikan dana Badan Usaha Hilik Negara yang ada pada bank pemerintah sebagai aplikasi dari kebijakan uang ketat telah merubah kondisi likuiditas bank, apalagi disertai pula dengan penarikan kredit likuiditas Bank Indonesia. Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah tentunya merasakan dampak dari kebijakan di atas. Oleh karenanya BRI perlu meninjau kembali strategi pengelolaan asset dan liabilitinya agar diperoleh pricing yang tepat, terutama setelah adanya paket Februari 1991 yang pada paket tersebut disebutkan mengenai prinsip prudent banking, di mana bank dituntut lebih professional lagi di dalam pengelolaan asset dan liabilitinya. Ada beberapa faktor yang dapat memepengaruhi dalam penentuan harga, seperti cost of loanable fund, overhead cost dan resiko yang disebut sebagai faktor internal. Namun penentuan harga tersebut lebih ditentukan oleh faktor-faktor eksternal seperti, kebijakan peraerintah dan keadaan perekonomian seperti, tingkat persaingan bank, tingkat inflasi, kondisi neraca pembayaran dan sebagainya. Sehingga sulit bagi BRI untuk menerapkan metode pricing yang tepat di dalam rangka peningkatan pendapatannya. Oleh karenanya sebagai bank pemerintah yang telah berubah sebagai pesero BRI dituntut untuk bertindak lebih professional dalam hal pengelolaan asset dan liabilitinya terutama dalam hal pricing, agar dapat bersaing dan melakukan ekspansi secara meluas sesuai dengan agen pembangunan yang diembannya. "

"ABSTRACTKredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli rumah, dengan Jaminan Hak Tanggungan di tanah dan bangunan yang dibeli. Namun, dalam jual beli rumah tanah dan bangunan masih dalam proses penyelesaian sertipikat serta pembangunan, sehingga belum dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. Disetujui, bank tidak dapat memberikan fasilitas kredit kepada konsumen tersebut. Di sisi lain, pihak pengembang membutuhkan dana dari konsumen untuk melanjutkan proses pembangunan. Untuk mengatasi risiko kredit, pihak pengembang dan bank pun melakukan kerjasama mengenai pemberian jaminan pembelian kembalioleh pengembang. Akan tetapi, ketentuan tentang ketentuan garansi pembelian kembali sebagai Jaminan belum disetujui di Indonesia. Maka dari itu, skripsi ini membahas tentang kedudukan lembaga jaminan pembelian kembali ditinjau dari hukum Jaminan, yang disetujui dengan perjanjian jual beli rumah inden dengan fasilitas KPR antara PT. X, Y, dan Bank Z. Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga membeli kembali jaminan muncul karena adanya kebutuhan praktik penjaminan di lembaga perbankan untuk mengisi kekosongan hukum. Jaminan pembelian kembali lembaga tidak dapat dikonfirmasimenyetujui baik sebagai Jaminan kebendaan, atau Jaminan peroranganDiharapkan telah diakui dalam hukum Jaminan. Meskipun demikian, beli kembali jaminan diterima tetap sebagai alternatif lembaga penjaminan.Membeli kembali jaminan sebagai alternatif penjaminan.

---

ABSTRACTHome Ownership Credit (KPR) is a credit facility that can be used by the community to buy a house, with a Mortgage Guarantee on the land and building purchased. However, in the sale and purchase of land and buildings the house is still in the process of completing the certificate and development, so it cannot be encumbered with Mortgage Rights. Approved, banks cannot provide credit facilities to these consumers. On the other hand, the developer requires funds from consumers to continue the development process. To overcome the credit risk, the developer and the bank also collaborated on providing repurchase guaranteesby the developer. However, the provisions regarding the conditions of the repurchase guarantee as a Guarantee have not yet been approved in Indonesia. Therefore, this thesis discusses the position of repurchase guarantee institutions in terms of the Collateral law, which is agreed to with the indent sale and purchase agreement with KPR facilities between PT. X, Y, and Bank Z. The research method in this thesis is juridical-normative research, and uses library materials such as primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study showed that institutions to repurchase guarantees arose because of the need for guarantee practices in banking institutions to fill legal vacuum. Agency repurchase guarantees cannot be confirmedagree either as a material guarantee, or an individual guaranteeExpected to be recognized in the Guaranteed law. Nevertheless, the repurchase guarantee is accepted as an alternative guarantee institution.Buy back guarantees as an alternative guarantee."