Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang XYZ adalah merupakan salah satu Cabang Bank Pemerintah yang telah go public sejak tahun 1996, di mana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit, salah satu bentuk kredit Bank BNI adalah Kredit Usaha Kecil yang ditujukan untuk para pengusaha ritel.Permasalahan utama Bank BNI Cabang XYZ adalah menurunnya performance kredit usaha kecil sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 serta bagaimana agar perusahaan mampu meningkatkan pangsa pasar di kemudian hari mengingat prospek bisnis kredit usaha kecil cukup baik karena didukung oleh kebijakan Pemerintah yang mengharuskan semua perbankan menyalurkan kredit usaha kecil sebesar 20 % dari total kredit yang disalurkan. Penelitian ini di awali dengan menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal Bank BNI Cabang XYZ, dimana dalam menganalisis tersebut di gunakan metode Proses Hirarki Analitik (PHA) untuk memberikan bobot derajat kepentingan setiap faktor, sedangkan untuk menentukan posisi bersaing Bank BNI Cabang XYZ digunakan metode General Electric Matrix.Hasil dari pengujian PHA dan General Electric Matrix diperoleh posisi bersaing Bank BNI Cabang XYZ berada pada set V yaitu Hold and Maintain (bertahan dan membangun), sesuai dengan posisi bersaing perusahaan menurut Fred R David dapat direkomendasikan bahwa strategi alternatif perusahan adalah pengembangan pasar, pengembangan produk, diversifikasi konsentrik, diversifikasi konglomerat dan diversifikasi horizontal.Berdasarkan posisi bersaing Bank BNI Cabang XYZ disertai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta tujuan perusahaan, maka strategi alternatif yang paling cocok bagi Bank BNI Cabang XYZ adalah strategi pengembangan pasar, mengingat pasar masih belum jenuh dan mempunyai prospek baik di masa mendatang."

"Bank sangat berkepentingan terhadap Iangkah-langkah pengamanan terhadap kredit yang disalurkan. Disadari bahwa kredit bermasalah membawa implikasi terhadap biaya yang akan muncul , di karenakan biaya yang berkaitan dengan pengawasan, penagihan, maupun penyelamatan kredit membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan keuntungan bank. Dalam hal debitur cidera janji, Surat Kuasa untuk menjual semestinya bisa digunakan kreditur untuk menjual hak atas agunan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan urnurn serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut untuk mengkover utang debitur. Pengaturan kuasa menjual diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan , UU No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undangundang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, . Meskipun telah dengan tegas diatur dalam berbagai peraturan namun dalam pelaksanaannya kreditor mengalami kendala untuk menjual atas dasar kuasa menjual, karena memungkinkan debitor tidak bersedia mengosongkan obyek hak tanggungan atau menolak untuk menyerah-kan obyek hak tanggungan. Hal ini menjadi lain jika penjualan obyek hak tanggungan tersebut didasarkan penetapan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan eksekusi sebagaimana dimaksud oleh pasal 224 HIR. Efektivitas suatu surat kuasa untuk mengalihkan hak atas agunan yang dijadikan obyek jaminan mempunyai kekuatan hukum, jika tidak ada bantahan, namun jika ada bantahan dari pihak lawan, maka surat pengaduan utang tersebut tidak mempunyai sifat sebagai akta notariil melainkan akta di bawah tangan biasa , sehingga tidak mempunyai kekuasan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan meskipun di dalamnya terdapat irah-hirah kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam pelaksanaan terdapat kesulitan melakukan parate eksekusi berdasarkan kuasa menjual obyek Hak Tanggungan. Kesulitan tersebut timbui karena secara yuridis tidak ada kepastian hukum atas isi perjanjian yang dilakukan maupun karena dalam fakta sosial sexing mendapat hambatan dari pihak debitur sebagai pemilik obyek jaminan . Dengan demikian tidak mendorong perputaran roda ekonomi yang membutuhkan gerakan yang cepat dan tepat.

---

Bank has very high interest with security stages in terms of distributed credit. It is recognized that stagnant credit will bring about implication against arising costs, in which costs/expenses having relations with control, collection and recovery of credit requiring so many costs and will influence health and profitable levels of bank. In the event that debtor fails to perform indeed, the attorney or the authorization to sale may be used by creditor through his authorization to sale surety right via public auction as well as to settle debt thereof for covering debt. The regulation on authorization to sale is provided with Commercial Code, Laws No.4 year on Surety Right, Laws No.10 year 1998 on Amendment of Law No.7 year 1992 regarding banking. Although in some regulation had been set out strictly, but, in its implementation the creditor has obstacles to sale based on his authorization to sale, because possibly, the debtor is not willing to vacant the object of his surety right or even to reject it. It will be different provided that sales of such surety right object based on judgment of District Court who has execution power as meant within Article 224 HIR. Effectiveness of attorney to transfer surety right as insured object which has legal power, provided that any claim had not been filed, but, if it is filed then, such bond have not characteristic as notary deed but under the hand solely, so that, it has not execution power as court's judgment although the words of "For sake of justice under God Almighty' had been stated therein. To implement it there is trouble in realizing execution by attorney or authorization to sale Surety Right object. It is caused by juridical no legal certainty stated within content of agreement because frequently, in social facts there is obstacles from debtor as owner of such surety object. Hence, it had not stimulated economic cycles to grow rapidly and precisely."

"Sebagai sebuah lembaga keuangan, bank melakukan kegiatan penerimaan dana dari masyarakat dan penyaluran dana tersebut kepada masyarakat melalui fasilitas pemberian kredit. Suatu fasilitas kredit adalah pemberian prestasi oleh satu pihak (bank) kepada pihak lain (debitur/nasabah sebagai penerima kredit), dan pihak yang menerima prestasi berkewajiban mengembalikan prestasi tersebut pada jangka waktu tertentu dengan kontraprestasi (bunga) yang telah diperjanjikan. Dalam transaksi pemberian kredit para pihak menandatangani suatu perjanjian yang karenanya menurut pasal 1338 KUHPerdata mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang bersangkutan (bank dan penerima kredit). Namun pada kenyataannya, banyak kredit yang telah diberikan bank kepada nasabahnya tidak selalu berjalan lancar. Dalam perbankan ini disebut "KREDIT BERMASALAH". Kredit bank dapat dibedakan menjadi empat golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Ketiga yang terakhir inilah yang termasuk kredit bermasalah. Jadi kredit bermasalah adalah kredit yang tidak dapat dilunasi/dibayar kembali oleh debitur dengan benar dan baik, sesuai maksud dan atau syarat dan ketentuan yang sudahdiatur/diperjanjikan didalam perjanjian kredit. ''Kredit bermasalah" merupakan suatu masalah yang dapat merusak kesehatan bank dan berdampak negatip terhadap profitabilitas bank. Karena itu untuk menjaga kesinambungan usahanya bank perlu mengetahui penyebab timbulnya kredit bermasalah dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Upaya yang dilakukan bank adalah menyelamatkan nasabah yang kurang lancar dan diragukan agar tidak menjadi macet, dan kredit yang telah macet dapat diupayakan agar pinjaman kepada bank dapat dikembalikan (tanpa melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan atau Pengadilan Negeri (PN) yang memakan waktu yang lama dan biaya yang besar) Pada tahap pertama bank akan mencari apa yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah. Selanjutnya bank melakukan tindakan penyelamatan berupa rescheduling, reconditioning, restrukturting atau kombinasi dari ketiganya. Langkah antisipasi tersebut bersifat kasuistis artinya upaya penyelamatan yang dilakukan diselesaikan secara kasus per kasus karena setiap faktor penyebab kredit bermasalah mempunyai cara penanganan yang berbeda."

"ABSTRAKPeran perbankan memegang peranan yang utama dalam pembangunan di bidang ekonomi. Sejalan dengan itu Pemerintah Melalui Bank Rakyat Indonesia memberikan Kredit kepada pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Dalam kenyataannya, pemerintah yang telah meletakkan dasar bagi pengembangan disektor keuangan tersebut masih terdapat kesenjangan khususnya di bidang perkreditan. Penerimaan kredit usaha kecil masih dirasakan sulit bagi pengusaha kecil karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi serta di lain pihak masih banyak rentenir yang mau mempengaruhi pengusaha kecil untuk mendapatkan kredit dengan proses yang cepat meskipun dengan bunga yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pokok permasalahan yang dapat diajukan adalah faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yakni penulis menganalisis data menurut hukum yang berlaku yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pemberian kredit usaha kecil pada Bank Rakyat Indonesia. Penelitian menggunakan tipe penelitian evaluatif yaitu mengevaluasi suatu kegiatan pemberian kredit usaha kecil pada Bank Rakyat Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen melalui peraturan perundang-undangan, buku, data tertulis hasil perjanjian kredit dan informasi diperoleh dengan wawancara dengan Account Officer Bank Rakyat Indonesia Cabang Cut Mutiah Jakarta. Dalam pelaksanaan kredit usaha kecil yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia masih banyak pengusaha kecil yang tidak mendapatkan kredit karena agunan merupakan salah satu syarat dalam mendapatkan kredit sedangkan kebanyakan pengusaha kecil tidak mempunyai agunan. Untuk mengadapi kredit macet maka pihak Bank Raktat Indonesia melakukan dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring) dan apabila upaya tersebut tidak membawa hasil maka dilakukan dengan cara penyelesaian secara yudisial dengan menyerahkan kepada PUPN/BUPLN."

"Dewasa ini lembaga keuangan telah mengambil peran yang penting dalam sistem perekonomian, salah satunya adalah bank. Pelayanan jasa bank selain memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha, dapat juga memberikan kelancaran transaksi finansial dalam suatu aktivitas usaha. Salah satu pelayanan jasa oank adalah Bank Garansi. Penggunaan bank garansi dapat diterapkan dalam berbagai aspek usaha baik perdagangan dalam maupun luar negeri. Permasalahannya apakah pemberian bank garansi telah sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, permasalahan apakah yang timbul berkaitan dengan pencairan bank garansi dan bagaimana menyelesaikannya sehingga tidak merugikan para pihak. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum secara normatif, melakukan wawancara serta diskusi dengan P'hak yang menangani bank garansi, menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Proses pemberian bank garansi pada permasalahan ini telah memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian penanggungan hutang (borgtocht). Bentuknya belum sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi BI tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dan Surat Edaran BI tentang Pemberian Garansi Oleh Bank. Permasalahan pencairan bank garansi timbul karena pemegang obligasi mengklaim perjanjian penanggungan atau bank garansi agar penerbit obligasi memenuhi kewajibannya, karena ia telah cidera janji (wanprestasi). Pencairan dilakukan oleh bank penerbit selaku penjamin dan diberikan kepada pemegang obligasi. Setelah pencairan, seharusnya penerbit obligasi membayar kepada bank penerbit secara sekaligus namun hal itu tidak terpenuhi. Untuk melunasi pembayaran tersebut bank penerbit memberikan fasilitas kredit investasi, sehingga tidak merugikan para pihak. Fasilitas kredit investasi itu dituangkan kedalam perjanjian yang berlaku dari Desember tahun 2000 - 2006. Penerbit obligasi melunasi kredit investasi itu tepat waktu yaitu tahun 2006."