Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hedging komoditi di Bursa Berjangka Jakarta. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan ekonometrika dengan menggunakan 4 model, yaitu OLS, VAR, VECM dan ARCH-GARCH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil estimasi efektivitas hedging model VECM superior dibandingkan dengan model lain. Secara kesuluran, efektivitas hedging komoditi yang diperdagangkan di BBJ rendah, hanya komoditi Robusta dan Arabika yang baik sebagai alat mitigasi risiko. BBJ sebaiknya mengkondisikan iklim perdagangan semakin mendekati kondisi perfect hedge, sementara dalam bertransaksi sebaiknya hedger memerhatikan bulan jatuh tempo kontrak sehingga mendapatkan utilitas semaksimal mungkin.

---

This research is to analyze hedging effectiveness of commodity on the Jakarta Futures Exchange. Analysis on the research done with the approach of econometrics, i.e. regression analysis using 4 models, namely OLS, VAR, VECM and ARCH-GARCH. The results show that VECM models is superior from other models in analyzing hedging effectiveness of commodity in BBJ. Overall, commodities traded at Jakarta Futures Exchange is low, only Robusta and Arabica has high capability of mitigating risk. BBJ should customize the trading climate approaching to the condition of perfect hedge, while in a transaction should be looking at the maturity month contracts so hedger can get the most utility."

"Transaksi derivatif merupakan instrument penting dalam dunia usaha untuk lindung nilai resiko, dan juga dapat digunakan untuk tujuan spekulasi. Kontrak berjangka adalah jenis yang paling umum dari transaksi derivatif. Perdagangan berjangka merupakan salah satu komponen penting bagi pembangunan ekonomi. Di Indonesia saat ini, penghasilan dari transaksi perdagangan berjangka dianggap sebagai pendapatan usaha, sehingga perhitungan pajaknya harus ditambah dengan penghasilan lainnya dan dikenakan pajak dengan tarif PPh Badan sebesar 25%. Penghasilan yang diperoleh dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa seharusnya dikenakan pajak final berdasarkan UU PPh Indonesia. Penelitian ini membahas ketentuan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka di bursa. Tujuan dari penelitian yaitu menentukan ketentuan manakah yang paling tepat untuk diberlakukan, apakah final atau tidak final dan menganalisis ketentuan pajak yang berlaku saat ini berdasarkan asas ease of administration, dengan pertimbangan teoritis dan implementasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Peneliti menyimpulkan bahwa ketentuan PPh Final lebih tepat untuk diberlakukan.

---

Derivatives are essential instruments in business to hedge risk, but can also be used for speculative purposes. Futures contracts are the most common types of derivatives. Futures trading is one of important components for economic development. In Indonesia nowadays, income from futures trading is considered as a business income, so this will have to be added with other income and taxed at the 25% corporate income tax rate. Income derived from derivative transaction which traded on the exchange should be subject to final income tax based on Indonesian Income Tax Law. This study examines the income tax consequences of income derived from futures trading through the exchange.

The purpose of this study is to compare which the right tax regulation that should be applied to income from derivative transaction, final or non final and to analyze the current taxation rule about derivatives transaction against the principles of a good tax system (ease of administration), with theoritical considerations and implementations. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of depth interview and study some of literatures. The researcher concludes that final tax is applicable to income earned from derivative transaction."

"ABSTRAKDalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2006, disebutkan bahwa "resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang". Dalam penjelasan UU tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa resi gudang sebagai suatu instrumen keuangan dapat diperjualbelikan, ditukarkan, dijadikan jaminan kredit oleh pemegangnya, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di Bursa Berjangka. Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah apabila resi gudang dijadikan sebagai jaminan atau agunan, maka bagaimana bentuk jaminan pada resi gudang tersebut. Di Indonesia, undang-undang resi gudang merupakan undang-undang yang baru dan undang-undang pertama yang mengatur mengenai resi gudang. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba membahas bagaimana kekuatan hukum penjaminan suatu resi gudang apabila digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit? serta Bagaimana bentuk penjaminannya ditinjau dari hukum jaminan yang ada dalam praktek?. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder disusun dan dianalisis secara kualitatif. Melalui Undang-undang Nomor. 9 Tabun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 9/6/PBI/2007 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/2/PB1/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007, akan memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha kecil dan menengah terutama petani yang berkeinginan untuk menjaminkan resi gudangnya pada lembaga perbankan atau kreditur lainnya. Atas dasar kedua ketentuan hukum tersebut resi gudang sebagai tanda bukti kepemilikan komoditi dapat dijaminkan kepada lembaga perbankan. UU Sistem Resi Gudang mengamanatkan pembentukan suatu lembaga jaminan baru, yaitu Hak Jaminan, karena lembaga hukum jaminan yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan hak jaminan atas resi gudang. Pada bentuk hak jaminan resi gudang penguasaan barang ada di pihak ketiga yaitu pengelola gudang.

---

ABSTRAK

In the Article 1 Section 2 of The Law Number. 9 Years 2006 about The Warehouse Receipt System, mentioned that "a warehouse receipt is an evidence document upon the goods being stored in the warehouse, issued by the warehouse's owner". In it is elaboration explained that the warehouse receipt as a financial instrument can be sold and purchased, treated as a credit guarantee for the holder, while in a derivative trade it also can be used as an instrument to settle a transaction of a temporary trade contract which has been expired on the future exchange. The next problem occurs if the warehouse receipt is used as a guarantee, then how is its form of guarantee. In Indonesia, the law regulating this matter is the new and the first one who regulated the warehouse receipt. Regarding to this, this research is intended to figure out on how far is the legal force of a warehouse receipt in case it is utilized as the guarantee of a credit agreement? How is the process of the guarantee reviewed from the perspective of the applicable law of guarantee and within the practical level? In this research the writer applies a descriptive normative research method, while using the secondary data arranged and analyzed qualitatively. The Law Number. 9 Year 2006 concerning the warehouse Receipt System and Bank of Indonesia Regulation No. 91PBI/2007, which is the second replacement of the Bank of Indonesia Regulation dated at march 30th 2007, will bring legal certainty for the minor and medium entrepreneurs particulary the farmers who have intention to make his warehouse receipt as the guarantee on any banking institution or other creditors. Based on these two law, the warehouse receipt as the proof of commodity ownership is able to be guaranteed to a banking institution. The Law of The Warehouse Receipt System has ordered the forming of a new guarantee institution, named The Guarantee Right, recalling that the existing guarantee law institutions are not able to fill the needs of guarantee right upon the warehouse receipt. In addition, on the warehouse receipt right, the possession right of the commodity lies on the third party namely the warehouse owner."

"Pengelolaan risiko akan meningkat karena proses integrasi dengan ekonomi dunia akibat globalisasi ekonomi dunia. Pengelolaan risiko mutlak dilakukan Indonesia untuk dapat meningkatkan "bargaining power" di pasaran dunia, yang dapat dilakukan melalui lindung nilai (hedging) di Bursa Berjangka. Dengan adanya rencana kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, memungkinkan kalangan dunia usaha di Indonesia, khususnya komoditi kopi robusta dan olein, untuk mengelola risiko akibat fluktuasi harga melalui pemanfaatan lindung nilai yang tersedia di pasar berjangka.Penelitian ini mencoba mengemukakan salah satu alternatif pengelolaan risiko fluktuasi harga melalui pemanfaatan lindung nilai. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengungkap masalah-masalah yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara riset kepustakaan dan wawancara dengan nara sumber. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi risiko akibat globalisasi ekonomi dunia, identifikasi usaha pemerintah Indonesia membantu dunia usaha menghindari risiko fluktuasi harga yang merugikan,identfikasi dampak diperdagangkannya komoditi kopi dan Olein di bursa berjangka di Indonesia serta analisis ex-ante pemanfaatan lindung nilai (hedging) untuk komoditi kopi dan olein.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perdagangan menyediakan mekanisme untuk mengelola risiko harga, dan peranan pemerintah Indonesia mewujudkan kegiatan perdagangan bejangka komoditi memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan daya saing komoditi di pasaran dunia. Dengan akan diperdagangkannya komoditi kopi dan olein memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia, namun berdasarkan hasil analisis ex-ante pemanfaatan lindung nilai, tidak selalu melakukan lindung nilai akan dapat menghilangkan atau mengurangi risiko fluktuasi harga.Dengan akan diperdagangkannya kontrak berjangka komoditi kopi robusta dan olein oleh PT. Bursa Berjangka Jakarta, beberapa saran yang penulis kemukakan adalah agar dipersiapkan kemampuan sumber daya manusia pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, pemasyarakatan kegiatan perdagangan berjangka perlu dilaksanakan secara meluas, intensif dan terpadu, penertiban terhadap kegiatan perdagangan berjangka yang tidak memenuhi ketentuan hukum, dan untuk penelitian selanjutnya mengenai pemanfaatan lindung nilai disarankan dapat menggunakan analisa Game Theory."

"Pengelolaan risiko melekat dalam dunia Perdagangan Berjangka Komoditi PBK). Untuk menjaga dari risiko tersebut diperlukan sarana risk management melalui kegiatan lindung nilai dan pembentukan harga. Seiring dengan perkembangan yang ada, dunia Perdagangan Berjangka Komoditi berjalan kurang liquid. Menurunnya transaksi yang terjadi, maka akan menghambat keinginan nasabah dan pialang yang ikut bertransaksi, karena bukan keuntungan yang diperoleh, melainkan kemungkinan kerugian yang ditanggung.Kondisi Perdagangan Berjangka Komoditi yang tidak liquid tidak terlepas dari peran semua Iembaga yang terkait di dalamnya, di samping faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik pada lembaga bursa sendiri, Badan pengawas, pelaku, maupun Iembaga kliringnya.Peneiitian ini mencoba menelusuri penyebab permasalahan tersebut, dan berusaha mencari pengungkit, agar peran dan manfaat PBK dapat berjalan sebagaimana yang ditetapkan di Undang-Undang Nomor 32/1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Penulis mencoba menganalisis kinerja dari PT. Bursa Beqangka Jakarta (PT.BBJ), selaku bursa satu-satunya di dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia.Perspektif yang penulis ambil di dalam analisa ini meliputi perspektif transaksi, dan perspektif efisiensi biaya. Hal ini dikarenakan kondisi transaksi yang tidak liquid, dan penanggungan beban operasional pelaksanaan bursa yang banyak. Banyaknya variabel yang berpengaruh di dalam kinerja PT.BBJ, mendorong penulis memakai alat atau pendekatan sistem dinamis. Dengan ini diharapkan terbentuknya model pengukuran dan kebijakan yang dapat dilakukan.Dalam penelitian ini, hasil dari model yang terbentuk adalah Limit to Growth, dan success to successful. Dengan uji validitas model,dan uji sensitivitas variabel, dapat diketahui bahwa koefisien daya tarik mempunyai tingkat sensitifitas yang Iebih tinggi, di samping faktor spekulan dan pialang. Percobaan kebijakan pertama yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi Kebijakan untuk peningkatan koefisien daya tarik, yang dapat merangsang pelaku untuk bertransaksi. Kebijakan ini melalui kegiatan sosialisasi, dan training.Percobaan kebijakan kedua, meliputi peningkatan Permintaan dan Penawaran. Kondisi Permintaan dan penawaran yang berfluktuatif akan semakin meningkatkan transaksi. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dari pialang dan spekulator. Kebijakan ketiga, meliputi peningkatan peran pendendaan, atau pengketatan pelanggaran. Pengenaan sanksi dan denda yang tlnggi akan mengurangi pelanggaran, dan dana denda dapat dialokasikan untuk menutup biaya operasional. Oleh karena itu, diharapkan untuk dua tahun kedepan melalui kebijakan yang telah diskenariokan dapat menjadi pengungkit untuk perkembangan dunia Perdagangan Berjangka Komoditi.Keadaan Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia tidak terlepas dari faktor eksogenous atau luar, sehingga penulis mengharapkan kemungkinan adanya penelltian yang menindaklanjuti masalah ini, dengan melihat dunia Perdagangan Berjangka Komoditi secara utuh."

"Perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. Kontrak Berjangka tersebut di transaksikan oleh Pialang Berjangka Anggota Bursa Berjangka baik Pembeli maupun Penjual dan dijamin penyelesaiannya oleh Lembaga Kliring Berjangka. Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahan dikemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka. Kontrak Berjangka tersebut dibuat oleh Bursa Berjangka dan berisi mengenai spesifikasi komoditi yang menjadi underlying Kontrak Berjangka tersebut. Kontrak Berjangka diperjualbelikan secara elektronik oleh Pialang Berjangka Anggota Bursa Berjangka di Bursa Berjangka melalui sistem perdagangan yang disediakan oleh Bursa Berjangka. Meskipun Kontrak Berjangka tersebut diperjualbelikan secara elektronik melalui sistem perdagangan tetap memenuhi asas-asas perjanjian jual beli antara lain asas kesepakatan, terdapat obyek jual beli yaitu Kontrak berjangka dan terdapat peralihak hak dari Pialang Berjangka Pembeli kepada Pialang Berjangka Penjual melalui Lembaga Kliring Berjangka dalam hal penyelesaian transaksi dilakukan dengan penyerahan fisik komoditi.

---

Commodity futures trading is all matters related with the sale and purchase of commodities with the future submission under the Futures Contracts and or Options on Futures Contracts. Those futures contracts are traded by Brokers, members of Futures Exchange, both Buyers and Sellers, in which settlement is guaranteed by the Clearing House of Futures. Futures Contract is a standard form of contract for buying or selling Commodity in certain quantity, quality, type, place and time of delivery in the future that has been determined. Include in the definition of futures contracts are Options on Futures Contracts. Futures Contract is made by the Futures Exchange and contains specifications of the underlying commodities. Futures Contracts are traded electronically by Broker Member on the Futures Exchange through a trading system which is provided by the Futures Exchange. Although trading are conducted electronically through the system, trade still meets the principles of sales and purchase agreement, such as principle of consensus , the presence of transaction object and the transfer of right from Broker Seller to Broker Buyer via Futures House of Clearing, where settlement is carried out by physical delivery of commodities."