Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu fungsi dari perbankan adalah memberikan kredit kepada pemerintah, dunia usaha dan perorangan. Oleh karena pemberian kredit mengandung suatu tingkat resiko tertentu, maka bank akan melakukan berbagai ana-lisa terhadap pemohon kredit. Salah satu analisa yang terpenting adalah analisa laporan keuangan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa jauh PT Bank "X" menerapkan analisa laporan keuangan dalam menilai kelayakan permohonan kredit. Penulis melaksanakan penelitian ini dengan menggu-nakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori melatarbelakangi penelitian. Penelitian lapangan di-lakukan untuk memperoleh data-data dan informasi, melalui wawancara dengan pejabat yang berwenang. Dalam rangka melakukan analisa laporan keuangan, PT Bank "X" mewajibkan pemohon kredit menyerahkan neraca, perhitungan rugi-laba dan laporan sumber dan penggunaan dana paling tidak untuk dua tahun terakhir. Mak-sud analisa adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar hutang baik bunga maupun angsurannya secara teratur. PT Bank "X" dalam melakukan analisa laporan keuangan menggunakan teknik analisa perbandingan, analisa ratio dan analisa sumber dan penggunaan dana. Laporan keuangan PT "ABC" sebagai pemohon kredit memerlukan analisa yang cermat untuk mengetahui kelaya-kannya. Dengan menggunakan teknik analisa tersebut di atas, bank melihat bahwa tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan efektifitas penggunaan aktiva PT "ABC" berada dalam keadaan yang baik. Oleh karena itu, bank menyimpulkan bahwa PT "ABC" memenuhi syarat untuk memperoleh kredit. Analisa perbandingan laporan keuangan adalah untuk mengetahui potensi dan kondisi perusahaan. Analisa ratio adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, solva-bilitas, rentabilitas dan aktivitas perusahaan. Analisa sumber dan penggunaan dana adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengelola dana yang dimilikinya. Agar analisa dapat mencapai tujuannya, maka sebaiknya analisa dilakukan oleh orang yang kompeten selain bank juga melakukan pembinaan terhadap usaha nasabah."

"Tesis ini membahas mengenai pemberian jaminan rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan apabila debitur wanprestasi, dijelaskan pula mengenai ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana proses pemberian jaminan gadai rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan bagaimana ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Kesimpulan dari tesis ini adalah PT X, Tbk dengan Z Limited telah membuat perjanjian gadai rekening bank yang mengikuti peijanjian pokoknya, yaitu peijanjian kredit. Rekening bank yang dimiliki PT X, Tbk berada di bawah penguasaan Z Limited sehingga timbulnya gadai telah terpenuhi. Dalam hal ini yang digadaikan adalah rekening penampungan (escrow account). PT X, Tbk wanprestasi terhadap peijanjian kredit sehingga Z Limited berhak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan oleh PT X, Tbk. Dalam peijanjian gadai, diatur bahwa apabila PT X, Tbk wanprestasi, maka PT X, Tbk tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada bank dimana rekening bank atas nama PT X, Tbk berada bahwa seluruh pembayaran oleh bank tersebut wajib diberikan kepada Z Limited. Apabila pembayaran oleh bank tersebut diberikan kepada PT X, Tbk maka pembayaran tersebut tidak sah dan bank tidak akan dilepaskan dari kewajiban pembayaran tersebut. Namun, apabila tidak diperjanjikan, maka penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadai di muka umum (pelelangan). Pada dasarnya, ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi gadai rekening bank sama saja dengan ketentuan pelaksanaan lelang pada benda bergerak.

---

This thesis concerning the granting of pledge of bank accounts which is given by pledgor to pledgee and in the event the debtor breach (event of default) the agreement, also explained the provisions of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The subject matters of this thesis are how the process of granting of pledge of bank accounts and how the provision of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The method of this thesis is legal normative with literature method. The conclusion of this thesis are PT X, Tbk with Z Limited has entered the agreement o f pledge of bank accounts and follows the master agreement, which is the facility agreement. Also the bank accounts which is owned by PT X, Tbk under the possession o f Z Limited in such a way that the pledge has been incurred. In this matter the form of bank account is escrow account. PT X, Tbk breached the facility agreement and Z Limited has the right to execute the guarantee which given by PT X,Tbk. In the pledge of bank accounts agreement, it is stated that in the event PT X, Tbk breach such agreement, PT X, Tbk is obliged to notify in writing to bank where the bank accounts under the name of PT X, Tbk located that all the payments by such bank must be made to Z Limited. In the manner that such payment made by the bank concerned to PT X, Tbk will be invalid and will not discharge the bank concerned of its payment obligation. However, if it is not agreed by the parties, pledge has the right to sell the pledged object by auction. Basically, the implementations of auction?s execution of bank accounts apply equally to the implementation of auction?s execution of movable asset."

"Manusia dalam usahanya untuk mendapatkan nilai tambah atas segala usahanya mencapai keuntungan selalu mendapat beban kemunglcinan kerugian yang dapat dideritanya. Keuntungan dan kerugian merupakan dua sisi mata uang yang berbeda dalam sam keping mata uang, bila melihat suatu kemungkinan keuntungan pasti dibalilc kemungkinan keuntungan tersebut adalah kemungkinan kerugian. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan manusia untuk mengetahul segala hal yang ada di masa depan, sehingga resiko kerugian tersebut akan tenis membayangi usaba manusia mencapai keuntungan usaha. Berbagai usaha telah dilakukan oleh manusia untuk mengelola resiko tersebut, mulai dan usaba untuk menghindari resiko, memindahkan resiko kenigian tersebut ke pihak lain dan benar-benar menjinakkan resiko tersebut sehingga didapat suatu kondisi keuntungan uang cukup tinggi tetapi dengan tingkat resiko yang masih dapat di terima. Dalam upaya mengelola resiko itu sendini, ada beberapa tahap yang harus dilakukan sehingga proses pengelolaan resiko tersebut menjadi optimal, yaitu: 1. Tahap pertalna yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi resiko, meliputi telaah untuk menentukan penyebab, kapan teijadinya resiko tersebut, kondisi kondisi awal yang dapat dikenali sebagai peringatan dini akan teijadinya suatu resiko. 2. Tahap kedua adalah mengukur besaniya resiko yang teijadi, tahap ini menjadi penting karena peranannya "menerjemahkan" suatu resiko yang bersifat abstrak menjadi suatu nilai yang nyata yang dapat dimengerti danipaknYa secara Iangsung terhadap tingkat keuntungan dan kelangsungan usaha. 3. Tahap ketiga diwarnai dengan upaya penyusunan strategi perbaikan, strategi korekai atas resiko-resiko yang telah dikenali dan diukur pada tahap-tahap sebelwnnya. Pada tahap ini akan disusun suatu rencana (planning) untuk melakukan perubahan cara kerja sehingga resiko dapat ditekan pada tingkat seminimal mungkin tanpa harus mengorbankan keuntungan. 4. Tahap selanjutnya, tahap ke empat adalah melaksanakan strategi dan rencana yang telah disusun pada tahap ke tiga. 5. Tahap kelima di isi dengan proses pemantanan pelaksanaan planning apakah sesuai dengan garis yang telah ditetapkan dan memonitor basil pelaksaannya apakah sudah sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu mengendalikan resiko pada tingkat seminimal mungkin tanpa mengorbankan keuntungan yang ada. 6. Tahap selanjutnya adalah kembali kepada tahap pertama untuk mengulangi kembali proses manajemen resiko berdasarkaR perubahan strategi yang dilakukan. Sehingga proses manajemen resiko adalah merupakaii suatu sikius yang berkesinambungan yang diharapkan dapat memberikan sistem peringatan dini terhadap resiko yang mungkin terjadi. Dari tahap-tahap tersebut di atas, dapat dilihat peranan proses pengukuran resiko menjadi salah satu mata rantai yang penting dalam manajemen resiko. Sehingga dalam pembahasan tulisan ini, akan dlbahas suatu metoda yang relatif baru untuk mengukur besaran resiko yang terjadi yaitu dengan metoda Value at Risk (VaK). Metoda ini mampu menerjemahkan resiko menjadi nilai maksimal kerugian yang dapat diderita pada suatu tingkat keyakinan tertentu dan pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada tulisan ini akan dibahas suatu studi kepustakaan mengenai dasar-dasar teori mengenai pengukuran resiko dengan metoda VaR ini, diharapkan dari pembahasan studi kepustakaan ini didapatkan suatu pengertian dan cara yang baru mengenai pengukuran resiko yang Iebih akurat dan berguna dalam proses manajemen resiko selanjuthya, dibandingkan dengan cara-cara pengukuran resiko konvensional yang masih dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia. Metoda ini menjadi menarik karena mampu memberikan gambaran mengenai masa depan dalam masa yang tidak terlalu panjang (near future), keterbatasan jangka waktu ini karena asumsi yang digunakan dalam VaR bahwa segala kondisi yang mempengaruhi kemungkinan keuntungan dan kenigian suatu usaha adalah tetap. Pada kenyataannya, dunia keuangan adalah dunia yang sangat dinamis, sehingga efektifitas metoda ini terbatas pada untuk jangka waktu pendek(near future). Berbekal dari hasil-hasil pengukuran resiko dengan metoda VaR tersebut diharapkan manajemen dapat meneruskan ke tahap selanjutnya dalam tahap-tahap manajemen resiko. Pada bidang perbankan, perbankan nasional Indonesia khususnya, dalam rangka pengelolaan kegiatan perbankan yang memenuhi pninsip kehati-hatian, dan sejalan dengan ketetapan Bank for International Settlement (BIS), Bank indonesia telah mewajibkan semua bank untuk melabanakan manajemen resiko untuk tiap jenis resiko usaha yang ada, meliputi resiko operasional, resiko kredit, resiko pasar dan res iko ketidak-patuhafl. Untuk tulisan mi alcan difokuskan kepada salah satu mata rantai dalam proses manajemen resiko kredit, yaitu pengukuran resiko kredit. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai pengukuran resiko k-redit, dalam tulisan ini alcan diambil data aktual untuk pengukuran resiko kredit yang terjadi di salah satu cabang bank swasta nasional, yaitu PT. Bank "X" Cabang Utama "Z". Pengukuran akan dilakukan berdasarkan jenis kredit yang ada di Bank X dan alcan diukur resiko kredìt secara gabungan portofolio jenis kredit tersebut. Hasil pengukuran resiko kredit dengan metoda VaR akan dibandingkan dengan tingkat kerugian ñu yang terjadi di Bank X untuk masing-maSing jenis k-redit maupun untuk portofolio kredit yang ada. Selanjutnya pembahasan mengenai pengukuran resiko kredit ini akan dìakhiri dengan pengambilan kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan perbitungan data aktual dan saran mengenai penerapan metoda ini di Bank X."

"Tesis ini membahas kedudukan, akibat hukum dan perlindungan hukum dari Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit Multiguna antara pihak Bank X dengan suatu perusahaan yang karyawannya mendapatkan fasilitas kredit ini. Penelitian ini juga menguraikan mengenai keuntungan dan kerugian perjanjian kerjasama tersebut dan masalah kredit macet yang terjadi serta penyelesaiannya dalam kaitan dengan pemberian kredit multiguna.Hasil penelitian menemukan bahwa perlu pengkajian ulang terhadap perjanjian kerjasama pemberian kredit multiguna tentang pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemenuhan/pelaksanaan kewajiban perusahaan yang diatur dalam perjanjian kerjasama jika perusahaan pailit dan pertanggungjawaban perusahaan jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.

---

The focus of this study is the status, legal impact and legal protection of the Cooperation Agreement on Multipurpose Credit between Bank ?X? and a corporate whose employees receives this credit facility. The research also analyze the advantage and disadvantage of the Cooperation Agreement on Multipurpose Credit in relation to the Non Performing Loan and its settlement.The result of the research finds the needs to review the terms of the Cooperation Agreement on Multipurpose Credit towards the corporate?s responsibilities in case they declare bankrupt and if any mass severance of employee relations occur."

"Tesis ini membahas mengenai pemberian jaminan rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan apabila debitur wanprestasi, dijelaskan pula mengenai ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana proses pemberian jaminan gadai rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan bagaimana ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Kesimpulan dari tesis ini adalah PT X, Tbk dengan Z Limited telah membuat perjanjian gadai rekening bank yang mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu peijanjian kredit. Rekening bank yang dimiliki PT X, Tbk berada di bawah penguasaan Z Limited sehingga timbulnya gadai telah terpenuhi. Dalam hal ini yang digadaikan adalah rekening penampungan (escrow account). PT X, Tbk wanprestasi terhadap peijanjian kredit sehingga Z Limited berhak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan oleh PT X, Tbk. Dalam peijanjian gadai, diatur bahwa apabila PT X, Tbk wanprestasi, maka PT X, Tbk tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada bank dimana rekening bank atas nama PT X, Tbk berada bahwa seluruh pembayaran oleh bank tersebut wajib diberikan kepada Z Limited. Apabila pembayaran oleh bank tersebut diberikan kepada PT X, Tbk maka pembayaran tersebut tidak sah dan bank tidak akan dilepaskan dari kewajiban pembayaran tersebut. Namun, apabila tidak diperjanjikan, maka penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadai di muka umum (pelelangan). Pada dasarnya, ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi gadai rekening bank sama saja dengan ketentuan pelaksanaan lelang pada benda bergerak.

---

This thesis concerning the granting of pledge of bank accounts which is given by pledgor to pledgee and in the event the debtor breach (event of default) the agreement, also explained the provisions of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The subject matters of this thesis are how the process of granting of pledge of bank accounts and how the provision of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The method of this thesis is legal normative with literature method. The conclusion of this thesis are PT X, Tbk with Z Limited has entered the agreement of pledge of bank accounts and follows the master agreement, which is the facility agreement. Also the bank accounts which is owned by PT X, Tbk under the possession of Z Limited in such a way that the pledge has been incuned. In this matter the form of bank account is escrow account. PT X, Tbk breached the facility agreement and Z Limited has the right to execute the guarantee which given by PT X,Tbk. In the pledge of bank accounts agreement, it is stated that in the event PT X, Tbk breach such agreement, PT X, Tbk is obliged to notify in wriiing to bank where the bank accounts under the name of PT X, Tbk located that all the payments by such bank must be made to 2 Limited. In the manner that such payment made by the bank concerned to PT X, Tbk will be invalid and will not discharge the bank concemed of its payment obligation. However, if it is not agreed by the parties, pledge has the right to sell the pledged object by auction. Basically, the implementations of auction’s execution of bank accounts apply equally to the implementation of auction’s execution of movable asset."

"ABSTRACTKredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli rumah, dengan Jaminan Hak Tanggungan di tanah dan bangunan yang dibeli. Namun, dalam jual beli rumah tanah dan bangunan masih dalam proses penyelesaian sertipikat serta pembangunan, sehingga belum dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. Disetujui, bank tidak dapat memberikan fasilitas kredit kepada konsumen tersebut. Di sisi lain, pihak pengembang membutuhkan dana dari konsumen untuk melanjutkan proses pembangunan. Untuk mengatasi risiko kredit, pihak pengembang dan bank pun melakukan kerjasama mengenai pemberian jaminan pembelian kembalioleh pengembang. Akan tetapi, ketentuan tentang ketentuan garansi pembelian kembali sebagai Jaminan belum disetujui di Indonesia. Maka dari itu, skripsi ini membahas tentang kedudukan lembaga jaminan pembelian kembali ditinjau dari hukum Jaminan, yang disetujui dengan perjanjian jual beli rumah inden dengan fasilitas KPR antara PT. X, Y, dan Bank Z. Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga membeli kembali jaminan muncul karena adanya kebutuhan praktik penjaminan di lembaga perbankan untuk mengisi kekosongan hukum. Jaminan pembelian kembali lembaga tidak dapat dikonfirmasimenyetujui baik sebagai Jaminan kebendaan, atau Jaminan peroranganDiharapkan telah diakui dalam hukum Jaminan. Meskipun demikian, beli kembali jaminan diterima tetap sebagai alternatif lembaga penjaminan.Membeli kembali jaminan sebagai alternatif penjaminan.

---

ABSTRACTHome Ownership Credit (KPR) is a credit facility that can be used by the community to buy a house, with a Mortgage Guarantee on the land and building purchased. However, in the sale and purchase of land and buildings the house is still in the process of completing the certificate and development, so it cannot be encumbered with Mortgage Rights. Approved, banks cannot provide credit facilities to these consumers. On the other hand, the developer requires funds from consumers to continue the development process. To overcome the credit risk, the developer and the bank also collaborated on providing repurchase guaranteesby the developer. However, the provisions regarding the conditions of the repurchase guarantee as a Guarantee have not yet been approved in Indonesia. Therefore, this thesis discusses the position of repurchase guarantee institutions in terms of the Collateral law, which is agreed to with the indent sale and purchase agreement with KPR facilities between PT. X, Y, and Bank Z. The research method in this thesis is juridical-normative research, and uses library materials such as primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study showed that institutions to repurchase guarantees arose because of the need for guarantee practices in banking institutions to fill legal vacuum. Agency repurchase guarantees cannot be confirmedagree either as a material guarantee, or an individual guaranteeExpected to be recognized in the Guaranteed law. Nevertheless, the repurchase guarantee is accepted as an alternative guarantee institution.Buy back guarantees as an alternative guarantee."

"Skripsi ini membahas mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan studi kasus pemberian Kredit Usaha Rakyat melalui Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z. Pembahasannya mencakup prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan penerapannya terhadap peraturanperaturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan mengacu pada peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, serta norma atau kebiasaan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada studi dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat perlu diterapkan melalui pendekatan personal kepada debitur.

---

The focus of this study is the implementation of prudential banking principles on Kredit Usaha Rakyat distribution based on case study Kredit Usaha Rakyat distribution through credit agreement between PT A and Bank Z. This study includes prudential principles on dstributing credit and its implementation to the effective rules. This research use normative law approach method which means it use laws and regulations, court verdict, and customs as a reference. This research is based on document study related to this research object. The result of this research suggest that prudential banking principles must be applied on Kredit Usaha Rakyat distribution through personal approach to debitor."

"ABSTRAKKebutuhan akan rumah tinggal memicu bank dan lembaga pembiayaan untuk memberikan kredit kepada para nasabahnya. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memberikan Kredit, salah satu jenisnya adalah Kredit Pemilikan Rumah. Dalam pemberian kredit ini sudah tentu terdapat resiko. Salah satu resiko yang mungkin timbul adalah kredit macet. Penyebabnya dapat dibedakan lagi menjadi internal dan eksternal. Apabila muncul kredit macet maka hal ini akan berpengaruh kurang baik bagi kelangsungan operasional perbankan.Pada penulisan ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap Bank atas pemberian kredit pemilikan rumah didasari oleh dokumen palsu, yang merupakan studi kasus pada Bank X.Pada penulisan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian yang deskriptif dan jenis data sekunder. Sebelum masuk ke dalam pembahasan pokok permasalahan, terlebih dahulu dijabarkn tinjauan umum tentang kredit seperti pengertian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, jenis-jenis kredit, tujuan penggunaan, jaminan kredit, serta prinsip kehati-hatian (Prudential Priciple) yang harus diterapkan dalam pemberian kredit. Mengenai peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit bermasalah akan ditinjau baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan untuk pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap bank atas pemberian kredit pemilikan rumah didasari oleh dokumen palsu didasarkan pada studi kasus yang terjadi pada Bank X di Jakarta.Pada akhirnya penulisan ini membawa kepada kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap bank atas pemberian kredit pemilikan rumah didasari oleh dokumen palsu telah diatur oleh undang-undang. Adapun penyelesaian dapat dilakukan dengan pendekatan kepada debitur agar dapat menyelesaikan pinjaman serta adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan hal permasalahan ini.

---

ABSTRACT

The need for house triggering banks and financial institutions give mortgage loan to its customers. In the granting of mortgage loan of course there are risks. One risk that may arise is non performing loan. Nonperforming loan caused by internal or external factor can be both of. If it appears it will affect not good for the continuity of banking operations.

This thesis will be discussed on Legal protection of bank due to Mortgage loan based on fake documents, which is a case study on Bank X.

In this thesis the writer adopts a juridical normative and descriptive method of research and relies on secondary data source. It starts with an overview of the nature credit, such as the concept, elements, functions, types, purposes of credit, and the collateral for credit, as well as the principle of prudence in extending a credit. The discussion on Legal protection of Bank due to Mortgage loan based on fake documents will be review by Legislation, Bank Indonesia regulation and Otoritas Jasa Keuangan regulation. The case on Legal protection of Bank due to Mortgage finance based on fake documents, which is a case study on Bank X in Jakarta.

Finally this thesis concludes Legal protection of Bank due to Mortgage loan based on fake documents has been governed by regulations. The settlement more effective with an approach to the customer and with good faith from both side."