Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pemungutan atas pajak penggunaan energi listrik di Kabupaten Bekasi. Permasalahan dalam skripsi ini difokuskan pada bagaimana efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta PT. X yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan official assessment system atas pajak penggunaan energi listrik yang dihasilkan PT. X karena PT. X belum memiliki kemampuan secara teknis dan administratif untuk menjadi pemungut pajak. Selain itu, bagi perusahaan-perusahaan yang baru berdiri sulit untuk diterapkan self assessment karena diragukan kepatuhannya. Secara keseluruhan, pemungutan pajak penggunaan energi listrik dinilai belum terpenuhi berdasarkan dimensi struktur, sistem, staf dan skill. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan beban kerja tiap bagian, jumlah pegawai yang berlebih dan latar belakang pendidikan petugas yang tidak sesuai dengan tugas yang diemban, sistem yang belum optimal serta kurangnya pendidikan bagi petugas.

---

This paper discusses the collection of taxes on energy use in the district of Jakarta. Problems in this thesis focused on the extent of the effectiveness of tax collection electrical energy usage for electricity generated by privately owned companies PT. X is performed by the Department of Revenue, Finance and Asset Management Bekasi. This study uses a quantitative approach based on the theory of Seven S.

The results of this study indicate that the background Bekasi government official to apply the tax assessment system for the use of electrical energy generated PT. X because of PT. X does not have the technical and administrative skills to become tax collectors. In addition, for companies newly established selfassessment is difficult to apply because of questionable compliance.

Overall, the taxation of electrical energy usage considered have not been met based on the dimensions of structures, systems, staff and skills. This is caused by uneven workload of each section, the excess number of employees and the educational background of the officer who is not in accordance with their mandates, a system that has not been optimal and lack of education for officers."

"Seiring dengan pertumbuhan teknologi yang pesat, kebutuhan masyarakat akan teknologi semakin meningkat. Perdagangan melalui internet ataupun secara elektronis mulai digunakan. Kemajuan pesat tersebut sebaiknya dilengkapi dengan Ide-ide kreatif untuk menyediaan konten-konten menarik. Berkembangnya industri kreatif yang didukung oleh infrastruktur teknologi membuka peluang usaha baru yaitu content provider. Bisnis tersebut tentunya tidak terlepas dari pengenaan pajak, terutama PPN. Penelitian ini membahas perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh content provider.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh content provider yang kebanyakan transaksi download atas digitized goods, sehingga seringkali susah untuk diidentifikasi penyerahannya. Kemudian, hal ini akan menyangkut pengidentifikasiaan content provider sebagai PKP yang seringkali menjalankan usahanya melalui website (virtual office). Penentuan waktu dan tempat terutang pajaknya juga sama pentingnya untuk diidentifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan didukung wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa content provider merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa dalam ruang lingkup PPN.

---

The rapid growth of technology is followed by the rise of human need on technology. Electronic trade through internet is often carried out currently. Regarding those condition, trade should be complemented by creative idea, in order to provide some interesting content. The growing of creative industry, whose implementation is supported by technology infrastructure, sets off a new business field opportunity, which is content provider. In any case, tax will be imposed on that business, particularly Value Added Tax (VAT). This research is focused on the treatment of VAT toward transactions which are performed by content provider.

The purpose of this research is to identify transactions which are performed by content provider; most of them are download transactions (digitized goods). Therefore, some supplies are often hardly identified whether they are taxable supplies or not. Moreover, this is related to content provider's identification as a taxable person, as regards its business operation is often implemented through website (virtual office). The determination of time and place of consumption is important to be identified as well. This research was using qualitative approach with descriptive research. Researcher was using library research and field research and fully supported by in-depth interview in her collecting data methods.

The result of this research shows content provider is a taxable person who carries out taxable supplies in the term of VAT."

"PT Nabisco Foods out for light food producer do increasing of sale of the product. For PT Nabisco Foods do promotion cooperation with a few retail company. This cooperation can be done by giving discount, giving of goods for free, year-end bonus if was abysmal of goals. Product placement in counter retail also one of form of promotion done by PT Nabisco Foods."

"Skripsi ini membahas permasalahan mengenai kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Bendaharawan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dalam melakukan kewajiban pemotongan atau pemungutan (withholding tax) Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan atau kekeliruan pemotongan/pemungutan pajak tersebut, serta menjabarkan kesalahankesalahan atau kekeliruan yang terjadi. Hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab kesalahan pemotongan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi disebabkan karena dalam kriteria pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak mensyaratkan harus memiliki sertifikat pajak (brevet). Selain itu kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan oleh Bendahara Pengeluaran maupun pengelola keuangan merupakan faktor lainnya yang menyebabkan kesalahan atas pemotongan pajak yang terjadi. Kesalahan pemotongan yang terjadi antara lain pemotongan atas objek pajak yang dikecualikan dan bukan objek pajak, salah menentukan jenis pajak, dan menunda pembayaran pajak.

---

This thesis discusses the problem of withholding tax errors or mistakes conducted by Government Treasures of Directorate General of New and Renewable Energy and Energy Conservation. This thesis conducted with a qualitative approach and aims to describe the factors of the cause of the withholding tax errors and outlines the mistakes or errors that occurred. The results shows that the factors of the withholding tax errors caused by the selection criteria of Government Treasures does not require must have a tax certificate. Furthermore lack of knowledge about tax regulations by the Government Treasurer and financial managers are spending the other factors. Withholding tax errors that occur among others are withholding tax on the object of tax exempt and not taxable income, the wrong kind of taxes, and delay payment of taxes."