Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerilaku perusahaan penerima fasilitas pembebasan pungutan negara yang cenderung tidak sejalan dengan upaya peningkatan daya saingnya menuju pemantapan struktur ekspor non migas cukup menarik untuk diamati dan diteliti.Masalah pokok tesis adalah ketergantungan perusahaan terhadap bahan baku impor yang sangat menentukan ketahanan hidupnya (survival), sehingga kecenderungan timbul perilaku yang tidak patuh terhadap ketentuan guna memperoleh fasilitas bahan baku tersebut.Analisis memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan data hasil pemeriksaan lapangan, didukung hasil pengamatan, wawancara dan studi kepustakaan.Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang tidak patuh sehubungan dengan ketergantungan bahan baku adalah keterbatasan sumber daya Bapeksta Keuangan, tidak adanya sanksi yang efektif, serta lemahnya daya saing perusahaan sehingga riskan terhadap pengaruh lingkungan yang memicu timbulnya pelanggaran yang memanfaatkan kelemahan peraturan.Rekomendasi penulis sebagai sumbangan pernikiran bagi Bapeksta Keuangan untuk mengurangi tingkat pelanggaran oleh perusahaan penerima fasilitas, yaitu :1. Penajaman prioritas alokasi anggaran operasinal untuk pemeriksaan lapangan (post audit)2. Peningkatan kemampuan dan jumlah personil3. Mengkaji dan mengevaluasi sistim dan prosedur pelayanan pemberian fasilitas4. Perumusan dan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran5. Peningkatan pembinaan dan bimbingan kepada perusahaan6. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait serta pemantapan koordinasi intern. "

"Economic globalization impacts to the increase of international transactions. Countries need each other to market their products and to supply their material resources for industries. Component automotive industry of Indonesia addicted to import their materials because they could?t get those specific kind of materials from domestic market. This condition has been affecting the competitiveness of their products in both domestic and international market because they have to pay customs rate 5-15%. Otherwise component that imported from other countries such as ASEAN countries has no customs (zero rate) because of harmonized system that is free trade agreement among Indonesia and them.Government took actions and used their function to protect components which is produced by domestic component automotive industry. They gave incentives for those industries by customs facilities to improve competitiveness of their products so can be compared with imported product. Custom exemption facility of import material used for production of component for vehicle gave by Regulation of Finance Minester Number 34/PMK.011/2007. Those facility wished to be longer, so it?s so interesting to analize the backgrounds, implementation, and evaluation. Rasearcher analized to gave description by qualitative methods.Before those regulation published there are some background conditions which make government gave the facilities. Those condition was such as addiction of imported materials, policy package for domestic automotive industry to maintain economic growth, and high demand of component automotive. Comparing the situations of domestic component automotive industry, government gave customs exemption facility of the specific materials nedded by component automotive industry.Then the implementation of that regulations mate some factors that could support or interrupt the goal. Evaluation of this facility can be analized by government?s revenue impacted positively from sector of other kind of taxes. Besides improvement of domestic sales and export comodity from company in component automotive industry reflect the good impacts of the facility. After there was the facility, comparisson was proved that component for vehicle of domestic industry has good competitiveness and can be compared from imported product."

"Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atas Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) dengan melakukan studi kasus pada PT X. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi KITE IKM pada PT X dan seperti apa hambatan dari kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif (post positivist) dengan melihat fenomena lapangan dari sisi teori implementasi kebijakan; dengan tujuan penelitian deskriptif; manfaat penelitian murni; dilakukan dengan teknik studi Pustaka dan wawancara mendalam; penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu Maret-Juni 2021. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan KITE IKM pada PT X berdasarkan content kebijakan menunjukan bahwa kepentingan dari penyusun kebijakan yang selaras; dan Efisiensi Biaya dan Efisiensi Waktu merupakan manfaat yang diperoleh oleh PT X, sedangkan berdasarkan context kebijakan menunjukan bahwa semua lembaga perumus kebijakan dari atas hingga bawah memiliki karakteristik yang menunjang kebijakan ini. Hambatan dari Implementasi KITE IKM pada PT X terletak penyelesian jaminan yang menimbulkan biaya dwelling time. Selain hambatan tersebut, ditemukan hambatan lain, diantaranya: Tidak adanya data IKM orientasi ekspor; Perbedaan Pemahaman Regulasi KITE IKM antar perumus kebijakan; dan Implementasi Pengecualian Ketentuan Pembatasan atas IKM yang belum menyeluruh.

---

This study analyzes the implementation of the import facility policy for export destinations for Small and Medium Industries (KITE IKM) by conducting a case study at PT X. The purpose of this study is to analyze how the implementation of KITE IKM at PT X is and what are the obstacles to the policy. This research was conducted with a quantitative approach (post-positivist) by looking at field phenomena from the theory of policy implementation; with the aim of descriptive research; pure research benefits; carried out with library study techniques and in-depth interviews; this research was conducted in the period March-June 2021. From the results of this study, it was found that the implementation of the KITE IKM policy at PT X based on policy content showed that the interests of policy makers were aligned; and Cost Efficiency and Time Efficiency are the benefits obtained by PT X; while based on the policy context it shows that all policy-making institutions from top to bottom have characteristics that support this policy. The obstacle to the implementation of KITE IKM for PT X lies in completing the guarantee which incurs dwelling time costs. In addition to these obstacles, other obstacles were found, including: No data on export-oriented SMEs; Differences in Understanding of KITE IKM Regulations between policy makers; and Implementing Exceptions to Restriction Provisions on SMEs that have not been comprehensive."

"barang modal dalam Kawasan Berikat antara importasi dan penyerahan dalam negeri dalam Kawasan Berikat pada PT. XYZ. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Skripsi ini menganalisis implementasi perlakuan PPN atas barang modal yang diimpor dan yang berasal dari lokal pada PT. XYZ dan menganalisis fasilitas atas barang modal yang berasal dari impor dan yang berasal dari dalam negeri. Hasil penelitian ini adalah kebijakan perlakuan PPN atas barang modal yang diimpor dan berasal dari dalam negeri tidak sesuai dengan konsep netralitas PPN karena atas impor barang modal dikenakan fasilitas PPN tidak dipungut, sedangkan atas penyerahan barang modal dari dalam negeri tidak. Implementasi fasilitas PPN atas PT. XYZ sudah berjalan dengan baik. Fasilitas yang relevan atas impor barang modal adalah pembebasan PPN sedangkan atas penyerahan barang modal dari dalam negeri adalah tidak dipungut PPN.

---

This paper discusses policy analysis imposition of VAT on raw materials and capital goods in the bonded zone between importation and domestic delivery at PT. XYZ. This study is a qualitative research with descriptive design. This thesis analyzes the implementation of the VAT treatment facilities over domestic capital goods with imported goods and analyzes the ideal VAT treatment facilities over domestic capital goods with imported goods.

Results of this study is the policy of VAT treatment on capital goods in the bonded zone between importation and domestic delivery is incompatible with the concept of VAT neutrality because imported capital goods is free of VAT, meanwhile domestic capital goods isn?t. Implementation of VAT facility in PT. XYZ has been running well. Relevant facilities for the importation of foreign capital goods is a VAT exemption, while on the transfer of domestic capital goods is free of VAT."