Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In the middle of 1997, there was monetary crisis that bring significant impact to the political and economy development. To refine the company condition that have impact of the monetary crisis, there are many of firms that implementing business restructure especially merger, by meaning to develop the efficiency and compete power. Most of restructure activities have potency to be charged by taxes. In business practices, usually the businessman identifies tax payment as burden or cost. In order the cost can be pressed as minimum as possible, so it is needed the well tax planning.Tax consideration in this business restructure, in fact, can not be neglected just like that, it is need to be analyst for all transaction that happen in related with the business restructure. Because of that, for a company that wants to do its business restructure is needed the tax planning well. By that means is expected will get a criteria of good tax planning in order to save the tax burden especially that related with business restructures.In general a planning is a process of determination of organization's goal and then presented with the strategy (program), tactics, and operational action that needed to get the company's goal as a whole. Otherwise, restructure is activity to change the company structure. In meaning of make bigger is including of merger. Merger is joint of two companies or more become one company.The purpose of this thesis is to describe and analyst the kind of business restructure especially merger as tax planning alternative in effort to save tax burden and analyst the impact of business restructure especially merger to tax burden that must be borne by company.The research method that used in this thesis is analytical descriptive method. The research was conducted through interviews with some tax official and tax officers, tax consultants and taxpayers. The document investigation was conducted based on the scientific works and the tax regulations either based on the law and its implementation terms.The effort to save tax through tax planning that made in this thesis especially for kind of business restructure that is by implementing a process illustration of merger between PT ABC and PT XYZ over the balance sheet and financial statement, after doing the process. then analyst through the regulation of laws and the other determination that regulate about business restructure especially merger. Based on this analyst, will be recognize which one the best to be chosen, of course by considering its tax regulation.From the analyst can be obtained the conclusion that business restructure especially merger can be made as one alternative of tax planning in effort to save tax burden. In fact, by doing business restructure have impact to tax burden that must be borne by company, especially merger that meet the requirements. From illustration that described on PT ABC as the transferor company and PT XYZ as the acquiring company, can be seen that tax burden save on the year that significant enough as stated because of the fiscal lost that can be compensated on the next tax year (tax loss carry forward).Based on the above conclusion, so it is suggested that merger that implemented by the both parties which doing business restructure especially merger can be made as one alternative of tax planning in effort to save tax burden. so it is effort to do merger that implemented by both parties is merger that have fulfill all requirements of tax."

"Dewasa ini, aktivitas usaha yayasan sangat beraneka ragam tetapi salah satunya yang menonjol adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Di bidang nernaiakan, vavasan sebagai salah satu bentuk organisasi yang mempunyai kedudukan sama dengan unit ekonomi lainnya. Persamaan kedudukan ini terlihat dalam TJU Pajak baru, yang rnulai berlaku sejak 1 Januari 1995. Hal ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, antara lain : pada umumnya telah berubah identitas yayasan saat ini, yaitu tadinya berorientasi pada kepentingan umum atau sosial menjadi aktivitas bisnis untuk kepentingan komersial, dan selama ini tidak didukung dengan penyelenggaraan pembukuan secara teratur dan transparan serta taat azas sesuai UU Pajak, serta adanya pihak tertentu yang memanfaatkan atau menumpang nama yayasan dengan tujuan menghindari pajak yang seharusnya.disetor ke kas negara. Oleh karena itu perlu suatu tindakan perencanaan perpajakan bagi yayasan pendidikan agar dapat meminimalkan jumlah pajak terutang secara legal. Permasalahan yang ditemui adalah : (a) bagaimana persepsi Wajib Pajak (WP) yayasan pendidikan di Surabaya terhadap implementasi perencanaan perpajakan, dan (b) apakah WP Yayasan Pendidikan di Surabaya telah mengimplementasikan perencanaan perpajakan sebagai upaya legal dalam rangka meminimalkan jumlah pajak terutang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris deskriptif yang bersifat eksploratif. Dalam penelitian ini menggunakan variabel mandiri yaitu persepsi, tanpa menghubungkan dengan variabel lainnya. variabel ini dijabarkan ke dalam 30 butir pemyataan yang terbagi dalam 3 faktor, yang diajukan kepada 40 responden yang telah terdaftar di 6 KPP Surabaya, yang ditetapkan dengan Metode Non Probability Sampling, khususnya Quota Sampling, dan ternyata hanya 30 kuesioner yang diterima untuk layak diuji. Jawaban dari responden kemudian diukur dengan menggunakan teknik Skala Likert. Dari hasil analisis, diketahui bahwa persepsi WP Yayasan Pendidikan di Surabaya terhadap implementasi perencanaan perpajakan dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor tarif pajak, ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku dan kebijaksanaan yayasan. Ternyata sekitar 80 % responden menyatakan setuju bila implementasi perencanaan perpajakan benar-benar dijalankan dan sisanya menyatakan tidak setuju. Walau 80 % responden menyatakan setuju, tetapi sekitar 80 % responden menyatakan belum mengimplementasikan perencanaan perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan sisanya menyatakan telah mengimplementasikan perencanaan perpajakan. Hal ini disebabkan oleh belum sepenuhnya pemahaman WP Yayasan Pendidikan terhadap UU Pajak, tidak tahunya terhadap teknik perencanaan perpajakan, tidak didukung dengan pegawai yang khusus menangani pajak serta tidak adanya dukungan dari pengurus yayasan. Untuk itu perlu peran serta dari aparat pajak khususnya Kantor Penyuluhan Pajak untuk secara lebih intensif memberikcan penyuluhan atau penyebar luasan informasi perpjakan yang baru terutama berkaitan dengan yayasan pendidikan sehingga mereka diharapkan bisa menjadi lebih memahami ketentuan UU Pajak dan bisa menjalankan teknik perencanaan perpajakan dengan baik. Hal ini juga harus diikuti dengan kewajiban penyelenggaraan pembukuan secara teratur dan transparan serta taat azas sesuai UU Pajak."

"Dalam rangka menghadapi arus globalisasi saat ini perkembangan sebuah perusahaan akan sangat bergantung pada cara-cara perusahaan tersebut menyiasati perubahan-perubahan didalam lingkungan bisnis yang terjadi. Hal ini berlaku pula pada bisnis tekstil yang ada di Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan dan hampir tidak mampu bersaing dengan produsen dari luar negeri. Untuk dapat terus bertahan di dalam arus globalisasi, maka setiap perusahaan harus dapat melakukan efisiensi di setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan mengelola kewajiban perpajakannya dengan sebaik mungkin agar perusahaan dapat menekan beban pajak ( tax burden) yang dikeluarkannya menjadi serendah mungkin. Dalam rangka meminimalkan beban pajak tersebut, maka perusahaan perlu mengelola kewajiban perpajakannya dengan baik, untuk mengelola kewajiban perpajakannya tersebut perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak.Salah satu bentuk perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan cara melakukan peremajaan mesin-mesin produksi yang dimilikinya, karena disamping perusahaan dapat menekan jumlah beban pajak yang dbayarkannya perusahaan juga dapat meningkatkan output yang dihasilkan agar dapat memenuhi permintaan pasar. Cara perencanaan pajak tersebut dilakukan dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance lease). Dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance lease) perusahaan dapat memperoleh mesin-mesin produksi yang dapat langsung dipergunakan untuk berproduksi dengan cara pembayaran diangsur setiap bulan, kuartal ataupun semesteran kepada lessor, sehingga dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance Iease) perusahaan dapat dengan cepat memperoleh mesin-mesin produksi yang dibutuhkan tanpa harus menunggu dalam waktu yang lama sampai penusahaan mempunyai dana untuk meIakukan pembelian tunai.Permasalahan yang timbul adalah bagaimana perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang dikeluarkan perusahaan, untuk tetap dapat bersaing dengan produsen lainnya tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan metode deskritif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi Iapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pemilihan altematif pembiayaan pengadaan mesin-mesin produksi dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance lease) dapat dijadikan sarana perencanaan pajak, karena alternatif ini lebih menghasilkan penghematan beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan pengadaan mesin-mesin produksi dengan pembelian tunai. Sehingga leasing dengan hak opsi (finance lease) dapat dijadikan salah satu altematif pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan Iikuiditas keuangan didalam menjalankan aktifitas perusahaan, hal ini dimungkinkan karena dengan memilih pembiayaan dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance lease) perusahaan tidak perlu menyediakan uang tunai untuk pengadaan mesin-mesin produksi."

"Pajak sebagai sumber terdepan dalam pendanaan pembangunan mempunyai peran yang strategis guna tercapainya stabilitas ekonomi makro sehingga periu diperhatikan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan negara. Di sisi lain Persaingan usaha menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau bahkan berkembang lebih baik melalui Keunggulan biaya keseluruhan, Pembedaan (diferensiasi) dan memfokuskan diri pada salah satu segmen pasar yang terbuka. Diferensiasi Perusahaan dilakukan melalui penggunaan merek pada produk yang dihasilkannya.Dalam persaingan usaha yang ketat, merek merupakan salah satu pembeda yang mempunyai 2 karakter elemen pokok yakni Produk atau market offering yang dipresentasikannya, dan Komunikasi tawaran dan janji merek yang bersangkutan. Merek memberikan kualitas dan kepuasan bagi konsumen yang mengkonsumsi dan segmentasi pasar dan citra perusahaan bagi Pemegang Merek yang memproduksi dan/atau mendistribusikannya. Melalui merek yang kuat, orang pribadi atau badan usaha mampu bersaing dan memposisikan diri sebagai yang terdepan untuk kualifikasi jenis dan kelas barang tertentu di Indonesia.Penerapan perencanaan pajak yang benar sangat perlu dilaksanakan oleh manajemen perusahaan bukan saja dalam rangka penghematan beban pajak tetapi juga memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan yang tepat pada waktunya agar Perusahaan terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Perencanaan pajak juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan setelah pajak, dan kemampuan perusahaan berkompetisi dengan pesaing dalam jenis dan produk yang sama untuk meraih kepuasan konsumen dan keberlangsungan usaha perusahaan.Dari latar belakang tersebut, Penulis mencoba merumuskan pokok permasalahan yaitu Bagaimanakah upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh pemegang merek dalam rangka meminimalisasikan pejak yang terutang ? Apakah implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pemegang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ? Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam mengoptimalisasikan potensi penerimaan pajak dari penggunaan merek oleh pemegang merek di Indonesia ?Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan upaya-upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebagai Pemegang Merek untuk meminimalisasikan pajak yang terutang, mengetahui kesesuaian implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan sebagai pemegang merek dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam optimalisasi potensi penerimaan pajak dari penggunaan merek oleh perusahaan sebagai pemegang merek di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pemegang merek di Indonesia apa adanya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perencanaan pajak, Perusahaan dapat melakukan tindakan yang merupakan penghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak, Pelaporan pajak yang dilakukan Perusahaan dianggap benar dan telah patuh pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, kecuali apabila terdapat data atau informasi dari pihak lainnya yang dapat membuktikan bahwa data dan informasi mengenai kewajiban perpajakan yang dilaporkan isinya tidak benar, dan terjadinya hambatan pada kapasitas seorang Account Representative (AR) dalam memberikan penggalian potensi perpajakan dan pengawasan terhadap wajib pajak, dapat diatasi dengan teamwork dan interaksi sesama dalam wadah forum AR.Untuk itu diharapkan Direktorat Jenderal agar memperbaiki sistem informasi perpajakan dan meningkatkan performa mapping wajib pajak, melakukan Memorandum Of Understanding dengan Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan konsisten atas kebijakan yang dilakukan dalam melakukan reformasi kebijakan dan pelayanan dalam sistem administrasi modern.

---

Tax as a forefront source for development funding plays a strategic role in macro-economic stability and that one should consider any influential aspects which in tum affect the ups and downs of the State revenue. Otherwise, Business competition inquires any organization to usually develop corporate strategy for its better sustainability and growth through total cost advantage, differentiation and focus on open market segment The corporate differentiation is managed by assigning brand to its products.

In stiff Business competition, the brand serves a differentiation whose 2 (two) major features, they are, product or marketing offering it represents, and offering communication and promise of the brand. Brand represents quality, customer satisfaction, market segmentation and corporate image for the Holder that creates and/or distributes the brand. Through sound brand, person or corporate body is able to compete and keep itself in the precursor position over qualifications and types of certain goods in Indonesia.

The application of sound tax planning is so necessary for the corporate management not only to cut tax duty but also meet tax report liability in time in order to avoid any tax penalty. Tax pianning is expected as well to increase corporate income after tax and its competition with competitors in the same type of products for customer satisfaction and corporate sustainability.

For the purpose of this background, the writer tries to illustrate problem statement, i.e., How to avoid tax evasion by the brand holder for reducing tax due? Does implementation of the tax payment by the brand holder match with the applicable rules of taxation? Are steps performed by the Directorate General of Taxation appropriate to optimize potential tax revenue from brand-use by any brand holders in Indonesia?

This study aims at dealing with tax evasion committed by the company as the Brand Holder for reducing tax due, recognizing adjustment of tax payment by the company as the brand holder with the applicable tax regulation and identifying steps ever taken by the Directorate General of Taxation for optimizing potential tax revenue from the brand-use by the company as the brand holder in Indonesia.

Research method applied in this writing of thesis is descriptive analysis in qualitative approach; a study for describing or illustrating common tax payment by the brand holder(s) in Indonesia.

Research results reveal that, for purpose of tax planning, the Company may have taken steps to avoid any tax evasion, report taxes effectively and efficiently according to the applicable tax regulations except otherwise data or Information is available from other parts of which they prove that data and information about tax payment is misrepresented, and current stumbling blocks in the capacity of Account Representative (AR) in providing exploitation of potential taxes and control over tax payers. This point of case could be resolved by means of teamwork and interaction inside the AR Forum.

For that purpose, the Directorate General of Taxation is anticipated to improve Tax Information System and raise performa mapping of the tax payers, enters into Memorandum of Understanding with the Directorate of Intellectual Property Rights under the Ministry of Law and Human Rights, and get consistent with any strategic plan for policy and Service reform in the modern tax administration system."

"Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Terdapat beberapa cara pandang atas kewajiban pembayaran pajak yang dibebankan kepada negara, sebagian ada yang memandang sebagai beban sebagian lagi memandang sebagai pembagian laba. Namun apapun cara pandang terhadap beban pajak yang harus dibayar, beban pajak tetaplah merupakan suatu beban yang secara ekonomis dapat mengurangi kekayaan perusahaan atau wajib pajak. Untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, maka perusahaan (wajib pajak) menerapkan perencanaan pajak agar diperoleh laba bersih setelah pajak yang maksimal.Fenomena ini mengarahkan penulis untuk membahas permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan pajak, yang dilakukan sebagai upaya yang legal (tidak melanggar hukum) untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayar sehingga dapat meningkatkan labs bersih setelah pajak yang optimal.Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penerapan perencanaan pajak pada PT."ESP" serta untuk mengetahui berbagai alternatif perencanaan pajak yang ada dalam berbagai transaksi bisnis untuk selanjutnya dapat ditetapkan altematif terbaik yang dapat memberikan penghematan pajak yang paling maksimal yang mana pada akhirnya akan mengakibatkan laba bersih setelah pajak paling maksimal.Penelitian ini menggunakan berbagai landasan teoritis sebagai dasar untuk melakukan analisis, diantaranya konsep-konsep yang berkaitan dengan perencanaan manajemen dan perencanaan pajak, konsep tentang motivasi dilakukannya perencanaan pajak, berbagai model perencanaan pajak serta tahap-tahap perencanaan pajak sampai dengan teknik dan praktek dalam melakukan perencanaan pajak.Ruang lingkup penelitian adalah dibatasi pada satu kasus yaitu PT."ESP", teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada bagian personalia, keuangan maupun pajak.Dari hasil analisis diketahui bahwa PT."ESP" belum melaksanakan perencanaan pajak secara komprehensif sehingga belum memberikan penghematan pajak yang maksimal, masih banyak perencanaan pajak yang dibuat oleh perusahaan yang mengandung risiko pajak yang tinggi baik atas pokok pajak maupun sanksinya.Suatu perencanaan dapat dikatakan baik dan memenuhi syarat apabila disusun melaui suatu konsep yang jelas serta melaui tahapan-tahapan pengujian dan perhitungan yang cermat. Perencanaan pajak pada PT."ESP" seharusnya disusun melalui beberapa tahap, yaitu mulai dari penyusunan alternatif-alternatif, dilanjutkan dengan evaluasi model kemudian diakhiri dengan pemilihan altematif yang terbaik."

"Tax in a business company can be identified as a burden that must be minimized since it reduces the net profit of the company. A company's effort to maximize its profit is related to the effort to minimize the burden. One of methods to minimize tax burden is tax planning. That is what PT ABC aiming to do to diverse its business in property sector.Three subject matters are going to be discussed in this research. The first subject is analyzing tax planning which have been done by PT ABC for diverse its business in property sector. Second is explaining other methods of tax planning which can be alternatives chosen by PT ABC in order to diverse its business. And third is analyzing the effect of the tax planning which PT ABC has chosen to minimizes the tax burden effectively.This research uses the interpretive social science approach or also known as the qualitative approach. This research is descriptive, meaning that this research supposedly tries to describe social phenomenon by collecting data. Researcher has performed studies of regulations and literature such as tax laws and regulations, and other theoritical sources. Researcher also has performed field research in a company which is PT ABC, by interviewing the financial manager.This research has described PT ABC's tax planning for business diversification in property sector. The Tax planning that have been chosen by PT ABC are setting up a new corporation, avoiding land takeover from the owner to avoid Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, and splitting the price of land and buliding through selling contract mechanism to buyers. There are many alternatives of tax planning in order to diverse a business. The alternatives to do tax planning are, through setting up a new business form which are by setting up a new corporation or a joint operation, by choosing type of trade transactions, or as an investment which are lending loan (direct loan or back to back loan) or buying shares. Each alternative has positive and negative impacts concerning the tax planning. This research has analyze the most efficient tax expense by comparing the tax planning methods between PT ABC's Tax planning and other alternatives."

"Sistem Self Assesment menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan serta seringkalinya peraturan perpajakan tersebut mengalami perubahan, sehingga membuat Wajib Pajak menjadi bingung dan lebih memilih menggunakan bantuan pihak ketiga yang mengerti akan peraturan perpajakan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yaitu pihak konsultan pajak. Persaingan bisnis konsultan pajak yang pesat, membuat konsultan pajak tersebut perlu menjaga pengguna jasanya agak tidak pindah ke konsultan pajak lain. Diantaranya dengan cara menjalankan kewajiban perpajakan kliennya dengan menggunakan perencanaan pajak agar dapat terhindar dari sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak X dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan klien dalam rangka penghindaran sanksi pajak, apakah sudah memenuhi peraturan perundangundangan perpajakan, dapat meminimalkan sanksi atau tidak, serta apakah ada resiko yang muncul dari dijalankannya perencanaan pajak tersebut.Berdasarkan penelitian didapatkan hasil penelitian bahwa perencanaan pajak dari Kantor Konsultan Pajak X tidak semuanya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan efektif dalam meminimalisir atau menghindari sanksi pajak. Namun ada juga perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga dinilai tidak efektif dan menimbulkan resiko jika perencanaan pajak tersebut dilakukan.The Self Assesment system demanded the Taxpayers to calculate, remit and lodge his individual tax obligation. However, the lack of knowledge in regards of tax regulation as well as excessively tax regulation altered , has made confused the Taxpayers who finally chose to asked the third party who understood comprehensively in regards of tax regulation to help carrying out his tax obligation idest Tax Consultant. The vast competition within the Tax Consultant business, has made the Tax Consultant needs to persuade its clients so that they will not move to the other Tax Consultant. One of the persuasion is by performing tax planning in working the clients tax obligation to avoid tax penalty. This research utilized the qualitative research descriptive with the aim to know whether the tax planning that was done by the Tax Consultant X in working the clients tax obligation to avoid the tax penalty has fulfilled the tax regulation, could minimise sanctions or not, also for knowing whether the tax planning taken had any risk might emerged.

Based on the research, the results obtained that not all the tax planning done by the Tax Consultant X are in accordance with the Tax regulation provisions and effective in minimizing or avoiding tax sanctions. However there are also tax planning done by the Tax Consultant X which are not in accordance with the Tax regulation provisions applied in Indonesia which considered ineffective and may caused the risk if the tax planning carried out."

"PT X sebagai sebuah perusahaan outsourcing berusaha mencapai efisiensi biaya dengan cara mengevaluasi beban pembayaran pajaknya untuk melalui perencanaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak yang diterapkan PT X dalam upaya untuk efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan, menganalisis manfaat dari perencanaan pajak, dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat perencanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT X menerapkan perencanaan pajak eksternal yaitu perencanaan pajak dengan jasa konsultan, terdapat manfaat setelah perencanaan pajak diterapkan dari segi biaya yaitu dapat meminimalkan beban pajak dan dari segi administrasi yaitu dapat melakukan penghematan waktu.

---

PT X as an outsourcing company strives to achieve cost efficiency by evaluating its tax burden through tax planning. This study aims to analyze the tax planning that applied by PT X in an effort to efficiently Corporate Income Tax Burden. The research used a qualitative approach. In addition, the data collection techniques used were in depth interviews, documentation and literature research. The results of this study indicate that PT X applying external tax planning which is tax planning with consultant services. There are benefits after tax planning is applied in terms of cost that is to minimize the tax burden and in terms of administration that can make time savings."

"Tujuan dari didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada. Dilain pihak salah satu kewajiban perusahaan adalah melaksanakan semua peraturan perpajakan dengan baik dan benar. Beban pajak merupakan salah satu komponen biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perlu pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari. Dari kedua kepentingan tersebut dibuat cara agar keduanya dapat tercapai salah satunya dengan perncanaan pajak (Tax Planning).Dalam menjalankan kegiatan usaha perusahan akan dibantu oleh para karyawan, dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan berupa pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara pihak antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21/26 untuk karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk pemberi kerja. Kedua jenis pajak tersebut mempunyai mempunyai hubungan timbal baik yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainya. Perencanaan pajak tidak hanya bertujuan semata-mata untuk memimalisasikan beban pajak perusahaan, ketepatan, keakuratan didalam melakukan perhitungan juga merupakan salah satu dari perencanaan pajak penghasilan pasal 21, agar tidak menimbulkan biaya pajak tambahan di kemudian hari. Keakuratan dalam melakukan perhitungan akan berdampak pada SPT Tahunan yang disampaikan oleh perusahaan.Pokok masalah dari tesis ini adalah selalu berusaha mencari peluang-peluang maupun celah-celah yang dapat dimanfaatkan dari perbedaan tarif antara dua jenis pajak yang berbeda. Selain itu juga mencari keakuratan dalam melakukan perhitungan pemotongan pajak agar didapatkan hasil yang akurat agar tidak merugikan baik karyawan dan perusahaan itu sendiri.Penelitian dilakukan pada PT. BII Finance Center dengan mengabil data-data berupa laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit, daftar perhitungan gaji karyawan dan SPT Tahunan baik Pajak Penghasilan Pasal 21. Dari data-data yang didapatkan dilakukan analisis dengan melakukan perhitungan ulang terhadap jmasingmasing jenis pajak untuk mendapatkan biaya pajak yang minimal serta mendapatkan perhitungan pajak yang akurat.Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian tunjangan akan menghasilan biaya pajak yang maksimal sedangkan untuk karyawan akan menambah penghasilan dibandingkan dengan pemberian natura. Sedangkan untuk pemberian tunjangan khususnya tunjangan pajak akan mendapatkan biaya pajak yang maksimal bila kondisi perusahaan untung dan tidak banyak karyawan yang berpenghasilan melebihi tarif 30%. Untuk hasil perhitungan pajak penghasilan pengunaan metode bayangan akan menghasilkan perhitungan yang akurat dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai kesimpulan bahwa pemberian tunjangan dapat memperkecil biaya pajak perusahaan dengan kondisi-kondisi tertentu dan tidak bertentangan dengan undangundang.Sebagai saran agar Direktorat Jenderal Pajak segera membuat peraturan pendukung untuk karyawan yang mempunyai penghasilan yang berfluktuatif seiring dengan diterapkanya undang-undang pajak penghasilan yang baru.

---

The aim of building a company is to gain optimal profit by minimalist all sorts of expenses. In other term, one of the company obligation is to apply all kinds of tax regulation by its term. Tax burden is one the expenses which is needed to be spent by the company, therefore goal management is needed to avoid loss in the future. For both interest are accomplished, one of ways is by making tax planning.Performing the business company is helped by employees, which they will get income in form of salary payment, honorarium, extra allowance and any other payment. Those kind of relationship will cost tax burden which is income tax article 21/26 for employee and income tax article 25/29 for employer. Both of tax have reciprocal relationship which influence both sides. Tax planning is not only minimalist the company tax burden. Precisions, accuracy in calculating is also one of way to plan income tax article 21 to avoid any extra taxes in the future. Accuracy in calculating will have impact on annual tax return held by the company.The issues of the thesis to find opportunities and ways/loophole which can be used from the differences of amount on two kinds of taxes. Also to find accuracy in calculating the different withholding taxes in order to get accurate result that wont inflict a financial loss both to employees nor the company it self.The research was done on PT. BII Finance Center by taking data in form of audited company financial report, list of the employee salary calculation and annual tax return article 21. The research on the data?s was done by recalculating on each kind of taxes to gain the minimal tax burden an to have the accurate calculation.The result on The research indicates that the allowance will produce max tax burden as the employee gain more income compared with base salary. At high profits conditions on the company and less by employee with income more than 30% fee allowance especially tax allowance gain maximum tax fee. Income tax calculation using the running method will produce accurate calculation compared with legal condition.As the conclusion that allowance will reduce the company tax fee with certain condition and in the term by the law. And as a suggestion Direktorat Jendral Pajak to form supported legislations of employee with fluctuate income along with the new income tax regulation."