Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbuatan notaris menyerahkan sertipikat hak milik pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan pemegang hak merupakan perbuatan melawan hukum. Notaris seharusnya berperan dalam membantu menciptakan sebuah kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang bersifat preventif. Notaris dapat mencegah terhindar dari adanya hukuman apabila dalam melaksanakan pekerjaannya tidak melanggar larangan serta sanksi yang ada pada UUJN. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai kewenangan notaris menyerahkan sertipikat hak milik pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan pemegang hak dalam putusan pengadilan negeri nomor  25/pdt.g/2018/Pn.Krg. Penelitian ini berbentuk analisis yuridis normatif, penelitian yang dilakukan berfokus pada norma-norma hukum positif yang berdasarkan bahan sekunder. Tipologi penelitian bersifat eksplanatoris yang bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena akibat dari perbuatan tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh yakni tindakan notaris yang tidak mengembalikan sertipikat pada pemiliknya merupakan perbuatan melanggar hukum. Notaris harus lebih memperhatikan dalam menerima sertipikat yang diserahkan oleh bukan pemegang hak, agar langkah selanjutnya notaris dapat meminta surat kuasa tertulis, atapun dengan surat kuasa tidak tertulis dan dihadiri oleh pemegang hak serta pihak ketiga. Tindakan notaris menerima sertipikat  hak milik pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan pemegang hak seharusnya melaksanakan penolakan dan diberikan pemberian edukasi kepada para penghadap. Notaris dalam melaksanakan kewenangannya perlu selalu mengacu pada aspek nilai kehati-hatian agar terhindar dari kesalahan dan pelanggaran hukum. Tanggung jawab notaris yang menyerahkan sertipikat hak milik pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan pemegang hak ada 3 (tiga). Secara pidana yaitu penggelapan pada jabatan, secara perdata adalah perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawaban administrasi.

---

The act of a notary handing over a certificate of ownership of the transfer of title requested by a non-right holder is an unlawful act. Notaries should play a role in helping to create a preventive legal certainty and protection for the public. Notaries can avoid being punished if in carrying out their work they do not violate the prohibitions and sanctions contained in UUJN. The issue raised is regarding the authority of a notary to hand over a certificate of ownership rights to transfer the title filed by a non-right holder in a district court decision number 25/pdt.g/2018/Pn.Krg. This research is in the form of normative juridical analysis, the research conducted focuses on positive legal norms based on secondary materials. The research typology is explanatory in nature which aims to identify the phenomena resulting from these actions. The research results obtained are that the action of a notary who does not return the certificate to the owner is an unlawful act. The notary must pay more attention to receiving certificates submitted by non-right holders, so that the next step is that the notary may request a written power of attorney, or with an unwritten power of attorney and be attended by the right holder and a third party. requested by non-right holders should carry out the refusal and provide education to the appearers. Notaries in exercising their authority need to always refer to the aspect of prudential values ​​in order to avoid mistakes and violations of the law. There are 3 (three) responsibilities of a notary who submits a certificate of ownership of the transfer of title requested by a non-rights holder. Criminally, namely embezzlement in office, civilly it is an act against the law and administrative responsibility."

"Latar Belakang dalam Skripsi ini adalah Saat ini, sering terjadinya perselisihan-perselisihan perdata tentang kepemilikkan sebidang tanah yang telah memiliki sertipikat hak atas tanah melalui jual beli. Di dalam praktek, tujuan kegiatan jual beli tanah adalah untuk memperoleh kepastian hukumnya, agar pihak pembeli mengerti bahwa obyek tanah yang baru dibelinya adalah terjamin kepastian hukumnya, terutama dalam hal batas tanahnya dan sertipikat tanahnya. Setiap subyek hukum, baik sebagai pribadi kodrati maupun pribadi hukum, pada dasarnya mempunyai kewenangan untuk memindahkan haknya atas tanah kepada pihak lain. Apabila terjadi pemindahan hak milik atas tanah secara jual beli, pihak penjual harus melengkapi persyaratan-persyaratan dalam pengurusan pemindahan hak miliknya dan menyerhkan kepada pihak pembeli dan pihak pembeli mempunyai kewajiban melakukan pengurusan pendaftaran tanahnya oleh kantor PPAT, tujuannnya adalah agar pihak pembeli mempunyai kepastian hukum atas tanah/bangunan yang baru dibelinya. Perbuatan hukum seperti ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Apa yang telah diperintahkan di Pasal 19 ayat (1) UUPA disempurnakan dengan diterbitkannya PP No. 24 Tahun 1997. Pasal 3 butir a PP No. 24 Tahun 1997 telah diatur lebih lanjut sebagai penegasan tentang tujuan pendaftaran tanah adalah a. untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pokok Permasalahan dalam skripsi ini adalah ada 2 pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran pemindahan hak milik apabila dilakukan oleh PPAT ? Bagaimana peranan PPAT dalam praktek pendaftaran tanahnya ?.Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu melakukan penelitian ke kantor PPAT.Kesimpulan yang ada dalam skripsi ini adalah menjawab 2 pertanyaan yang ada di dalam pokok permasalahan dan menyimpulkan secara singkat hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab skripsi ini dan dituangkan secara singkat dan jelas di bagian kesimpulan."

"Dewasa ini sering ditemukan kasus-kasus yang juga menjerat Notaris ke Majelis Pengawas maupun ke Pengadilan, mulai dari kasus perdata maupun kasus pidana yang kebanyakan disebabkan karena adanya kerancuan dalam hak dan kewenangan notaris disaat dia menjalankan kewenangan pejabat lain yang melekat kepadanya seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun Pejabat Lelang, yang mana hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk tesis, khususnya terkait dengan pengurusan penerbitan sertipikat pengganti yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pendekatan yang dipergunakan dalam tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach). Jenis data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis data sekunder yang merupakan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan dalam tesis ini, maka penulis kemudian mengambil suatu kesimpulan bahwa proses yang dijalankan oleh Notaris hanya terbatas sebagai penerima kuasa dan dan apabila dikemudian hari Notaris mendapatkan perlawanan, Notaris wajib memberikan keterangan mengenai apa yang dilakukannya beserta proses dan dasar hukum.

---

Nowdays are often found cases also ensnare the Notary to Supervisory Council of Notaries or to the Court, ranging from cases of civil and criminal cases are mostly due to the ambiguity in the rights and authority of a notary when they exercised authority other officials attached to them like Land Deed Officer Officials or auction, which it encourages the writer to do research as well as pouring in the form of a thesis, particularly related to the issuance of replacement the land certificate maintenance performed by a Notary. The approach used in this thesis is the approach of legislation (statute approach) and approaches the case (The Case Approach). The type of data that will be used in conducting this research is secondary data which is the study of documents or library materials. Based on the results of the discussion conducted in this thesis, the authors then take a conclusion that the process undertaken by the Notary is limited as a receiver from the power of attorney, and if later get resistance, the Notary shall provide a description of what it does as well as the process and legal basis."

"Notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat melakukan pelanggaran apabila tidak berpedoman kepada UUJNP dan Kode Etik Notaris. Salah satu pelanggaran Notaris yang terjadi adalah penahanan sertipikat milik kliennya setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Gianyar mengenai pembatalan PPJB, serta telah selesainya pengurusan IPPT. Pokok Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum serta tanggung jawab Notaris sehubungan dengan adanya penggelapan sertipikat. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dengan analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian adalah dengan selesainya Pengurusan IPPT serta adanya putusan pembatalan perjanjian pengikatan jual beli antara pihak calon pembeli dan calon penjual, maka sertipikat seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya, namun sertipikat tersebut ditahan dan tidak dikembalikan oleh Notaris. Oleh karena itu, Notaris dikatakan melakukan tindak pidana penggelapan. Selain itu, hasil penelitian juga menggambarkan bahwa tanggung jawab Notaris atas penahanan sertipikat milik kliennya adalah tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, tanggung jawab secara hukum perdata dan tanggung jawab secara administratif sebagaimana diatur dalam UUJNP tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.

---

Notary in executing their duties may commit a breach when not guided by UUJNP and Notarial Code of Ethics. One of the breach that occur was withheld of the client`s certificate by the Notary after the Court Judgement on termination of sale and purchase of binding agreement and the completion of IPPT. The main problems in this thesis are how the legal consequences and the Notary responsibilities related to the embezzlement of certificate. This research used the normative juridical approach, by using descriptive, and analytical research method.The result indicated that in the event the completion of IPPT and the Court Judgement on termination of sale and purchase of binding agreement between the prospective seller and buyer the certificate should be returned to the owner. However, the certificate was withheld and did not return to the owner. Therefore, a Notary is said to commit a criminal offense of embezzlement. In addition, the results of the study also describe that the criminal offences of embezzlement committed by a Notary to the client 39 s land certificate, thus the responsibility borne by the Notary is the criminal responsibility as stipulated in Article 374 of the Criminal Code, by civil law and administrative responsibility as specified in UUJNP and Notarial Code of Ethics."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Peranan PPAT dalam rangka pemberian Kredit Pemilikan Rumah tidak hanya membuat Akta Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan saja, namun terkadang juga dimintakan untuk melakukan pengurusan yang berkaitan dengan obyek jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM). PPAT yang tidak menyelesaikan pengurusan tersebut dan dengan sengaja menggadaikan SHM dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 900K/Pdt/2017. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT dalam pengurusan SHM sebagai jaminan Kredit Pemilikan Rumah dan akibat hukum bagi PPAT yang tidak menyelesaikan pengurusan SHM sebagai jaminan Kredit Pemilikan Rumah dan dengan sengaja menggadaikan SHM tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab PPAT dalam pengurusan SHM yang merupakan jaminan Kredit Pemilikan Rumah adalah tanggung jawab berdasarkan kuasa. Kepada PPAT berlaku ketentuan tanggung jawab secara administrasi, perdata, maupun pidana. Perbuatan PPAT yang tidak menyelesaikan pengurusan SHM sebagai jaminan Kredit Pemilikan Rumah dan dengan sengaja menggadaikan sertipikat tersebut digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum perdata, oleh karenanya PPAT dibebani kewajiban untuk melakukan ganti rugi. Adapun saran penulis adalah PPAT haruslah bisa memilah antara tugas pokok jabatan PPAT dan pekerjaan pemberian jasa. PPAT terlebih dahulu sebaiknya memastikan bahwa pekerjaan tersebut nantinya dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

---

Land Deed Officials must provide the best service to the community. Its role in the granting of a Home Ownership Loan is not only to make a Deed of Sale and Mortgage Deed, but sometimes it is also asked to make arrangements as a guarantee object. He is not immune from the law. Land Deed Official who do not complete the arrangement and intentionally pawn the certificate must be responsible for committing an unlawful act, as decided by the Supreme Court Number 900K / Pdt / 2017. The issue raised in this study is the responsibility of the Land Deed Official in arranging the Freehold Title Certificate as collateral for Home Ownership Loans and legal consequences for Land Deed Official who have not completed the management of the Freehold Title Certificate and intentionally pawned it. This study uses a normative juridical research method with a type of analytic descriptive research. Data analysis method used by the author is a qualitative method with document study data collection tools. The results of this study are The Land Deed Official responsibility in managing Freehold Title which is a guarantee of Home Loans is a responsibility based on power. Provisions for administrative, civil and criminal responsibility apply to The Land Deed Official. The legal consequences of unlawful acts filed by The Land Deed Official for not completing the management of Freehold Title as collateral for Home Loans and deliberately pawning the certificate are that civil law creates an obligation to make compensation. The author's suggestion is that The Land Deed Official should be made in making deeds and in providing services to the public always upholding their oaths and complying with applicable laws."