Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini mengevaluasi kebijakan komunikasi Pemerintah atas upaya pelestarianangklung, dalam kaitannya dengan diplomasi kebudayaan sebagai bentukkomunikasi internasional. Instrumen angklung sendiri telah diakui sebagaiwarisan kebudayaan tak benda asal Indonesia oleh UNESCO pada November2010 lalu. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan desainevaluatif menggunakan model studi kasus. Adapun hasil penelitian inimengungkapkan bahwa kebijakan komunikasi Pemerintah sebagaimana dokumenkomitmen yang ditandatangani pada sidang UNESCO tahun 2010 lalu belumterwujud. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan kebijakan komunikasiyang integratif dari Pemerintah agar pengakuan angklung sebagai warisankebudayaan tak benda ini dapat dioptimalkan sebagai alat diplomasi kebudayaanyang efektif bagi komunikasi internasional Indonesia.

---

Abstract This thesis was evaluating the government communication policy for thesafeguarding of angklung, regarding to the cultural diplomacy as a form ofinternational communication. UNESCO has approved Angklung instrument itselfas an intangible cultural heritage from Indonesia on November 2010. Thisresearch was using a qualitative method with an evaluated design in a study casemodel. Therefore, the result of this research showed that governmentcommunication policy, as a document of commitment that is signed in theUNESCO convention in the year 2010, hasn?t been accomplished. This researchwas concluding that the integrated communication policy by the government forangklung existence as an intangible cultural heritage was needed to optimize theeffectiveness of cultural diplomacy for the international communication ofIndonesia."

"ABSTRACTAngklung Gubrag merupakan salah satu angklung kuno yang berasal dari Kampung Cipining, Desa Argapura, Kabupaten Bogor. Masyarakat Cipining berpendapat bahwa Gigantochloa pseudoarundinacea jauh lebih baik digunakan sebagai bahan baku angklung dibandingkan Gigantochloa atroviolacea. Penelitian bertujuan untuk membandingkan karakter anatomi dan intensitas suara G. atroviolacea dan G. pseudoarundinacea sebagai bahan baku Angklung Gubrag. Penelitian berlangsung selama 10 bulan Februari-Desember 2016 . Dilakukan penyayatan buluh dan maserasi untuk membandingkan anatomi buluh bambu. Sayatan dan hasil maserasi kemudian diamati dibawah mikroskop Laboratorium Bio Imaging Departemen Biologi. Hasil penelitian menunjukkan Angklung Gubrag G. atroviolacea memiliki intensitas suara lebih rendah dibandingkan Angklung Gubrag G. pseudoarundinacea. Tipe pembuluh yang menyusun tabung suara G. atroviolacea dan G. pseudoarundinacea didominasi oleh tipe III. Kepadatan berkas pembuluh paling tinggi dimiliki G. pseudoarundinacea, sedangkan luas berkas pembuluh dan luas berkas sklerenkim paling tinggi dimiliki G. atroviolacea. Sel serat G. pseudoarundinacea lebih panjang dibandingkan G. pseudoarundinacea. Alasan pemilihan G. pseudoarundinacea sebagai bahan baku Angklung Gubrag pada masyarakat Cipining disebabkan intensitas suara yang tinggi karena kepadatan berkas pembuluh tinggi dan sel serat yang lebih panjang pada G. pseudoarundinacea.

---

ABSTRACTAngklung Gubrag is one of the ancient angklung that originated from Cipining Village, Bogor District. Community of Cipining having a notion that Gigantochloa pseudoarundinacea much better used as angklung rsquo s raw material compared to Gigantochloa atroviolacea. This study aimed to compare the anatomical character and sound intensity of G. atroviolacea and G. pseudoarundinacea culms as raw material of Angklung Gubrag. The study held form February to December 2016. Methods used to compare the anatomy of bamboo culms was fresh section and maceration. The incision and the maceration samples observed under a microscope of Bio Imaging Laboratory, Department of Biology. The results showed that Angklung Gubrag G. atroviolacea have lower sound intensity than Angklung Gubrag G. pseudoarundinacea. Type of vessels that make up the G. atroviolacea and G. pseudoarundinacea sound tube dominated by type III. Higher density of vascular bundles owned by G. pseudoarundinacea. Fibre length of G. pseudoarundinacea is longer that G. pseudoarundinacea. The reason of choosing G. pseudoarundinacea as a raw material of Angklung Gubrag in the Cipining community caused by high sound intensity affected by high density vascular bundles and longer fiber cells in G. pseudoarundinacea."

"Angklung, is one of the instrument made of bamboo which's popular in west Java, had been known since the clasic era (around 9 to 14 century). at first, angklung was used in traditional ceremony that related with agriculture, such as: ritual to Dewi Sri. Now, angklung is as an instrument for entertaining"

"Skripsi ini mendeskripsikan tradisi-tradisi Sunda yang diinvensi sebagai atraksi wisata di Saung Angklung Udjo, Bandung, Jawa Barat. Saung Angklung Udjo merupakan sebuah situs budaya yang menampilkan dan melestarikan tradisi Sunda dalam industri pariwisata. Di Saung Angklung Udjo kita dapat melihat bagaimana tradisi dikemas serta “dijual” kepada wisatawan. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa proses invensi tradisi dilakukan dengan beberapa penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, invensi tradisi memberikan dampak yang luas, baik di dunia pariwisata Indonesia dan juga masyarakat sekitar lokasi Saung Angklung Udjo.

---

This thesis describes the invented of Sundanese traditions as a tourist attraction in Saung Angklung Udjo, Bandung, West Java. Saung Angklung Udjo is a cultural site which showcases and preserves Sundanese tradition in the tourism industry. At Saung Angklung Udjo, we can see how the traditions are packed and “be sold” to tourists. The result of this research shows that invention of Sundanese tradition in Saung Angklung Udjo is done with some adjusments to the development of the society itself. In addition, the invention of tradition provides a wide impact, both in Indonesian tourism industry and also the community around Saung Angklung Udjo."

"Tujuan makalah ini adalah mengeksplorasi hubungan co-evolusi antara Industri Batik dan Pemerintah Indonesia. Studi ini disusun menggunakan kombinasi dua metode: kajian literatur dan studi kasus. Landasan teoritis berfokus pada variasi, seleksi dan retensi (VSR) proses perubahan dan teori ‘path dependency’. Metode studi kasus diggunakan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam industri batik Indonesia dan pemerintah Indonesia selama enam tahun terakhir (2006-2012). Pada bagian hasil, makalah ini menganalisa apakah landasan teoritis yang dipakai dapat diterapkan pada fenomena kehidupan nyata. Pada akhirnya, studi ini akan menjelaskan kemungkinan dan keterbatasan kedua entitas untuk beradaptasi dan mengintegrasikan lingkungan mereka untuk memastikan perkembangan masa depan sektor warisan budaya Indonesia.

---

The purpose of this paper is to explore the co-evolutionary relationship between the Indonesian batik industry and the Indonesian government. The study uses a combination of both literature review and case study. The theoretical foundation focuses on variation, selection and retention (VSR) process of change and the path dependency framework. The case research identifies the changes that occur in the Indonesian batik industry and the Indonesian government. The results analyze whether the theoretical foundation can be applied to the real-life phenomenon and explain the possibilities and limitations for both entities to adapt and integrate their environment to ensure future developments for the Indonesian heritage sector."

"Tujuan penelitian ini untuk menganalisis isi kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan implementasinya di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal serta untuk merumuskan arah kebijakan jangka panjangnya. Penelitian ini menggunakan post-positivistme dan metode kualitatif. Pendekatan model implementasi Grindle dipandang tepat untuk digunakan karena mampu memotret secara komprehensif proses implementasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi disharmoni antar peraturan perundangan dan inkonsistensi kebijakan karena ketidaktegasan pembuat kebijakan aktor kebijakan dan isi kebijakan. Terkait implementasi kebijakan dari aspek content of policy, belum efektifnya implementasi disebabkan belum adanya komitmen dari aktor yang terlibat karena benturan kepentingan confict of interest untuk kepentingan politik. Manfaat dari SPIP belum dirasakan secara optimal yaitu dari opini atas laporan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan daerah dan masih banyaknya temuan hasil audit BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Aspek perubahan yang diharapkan dari SPIP yaitu terwujudnya internal control culture masih jauh dari kenyataan. Faktor kepemimpinan yang kondusif belum terwujud. Faktor yang terakhir dari content of policy adalah lemahnya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai karena rendahnya translation ability dan asumsi bahwa SPIP hanya tugas dari aparat pengawasan serta keterbatasan wewenang dan kapasitas BPKP serta perlunya restrukturasi BPKP dalam pembinaan SPIP. Dari aspek context of policy kekuasaan yang besar dari kepala daerah mengamankan kepentingan politis dengan melemahkan pengendalian, adanya pola hubungan patron dan klien antara pejabat politik dengan birokrasi yang mempengaruhi program dan kegiatan, belum adanya mekanisme penegakan aturan dalam penyelenggaraan SPIP, belum ada sistem yang dapat mendorong pelaksana kebijakan tergerak untuk mengimplementasikan SPIP serta belum adanya program yang dapat menciptakan internal control culture sebagai syarat terwujudnya lingkungan pengendalian yang baik.

---

The purpose of this research is analyzing the content of Government Internal Control System Policy and its implementation at the City and Regency of Tegal and formulating its long term policy direction. The research is using the post positivism and qualitative method. Grindle implementation model is appropriate because it can depict responsively the implementation. There has been a disharmony between regulatuions and a policy inconsistency due to indecisiveness policymakers and the obscurity of policy content. From the content of policy aspect, the ineffectiveness of the implementation is caused by the absence of commitment from the involved actor because of a conflict of interest for political interests. The benefit of SPIP has not been felt optimally from the opinion of BPK to the regional financial report and there are still many findings of the compliance BPK results to legislative regulation. The expected changing from SPIP is far from a reality. The leadership conducive factor has not been realized yet. The last is the weak commitment from the leader and all employees by the poor translation ability and the assumption that SPIP is only a job from inspectorate and the limited authority and BPKP capacity as well as the needs for restructuring in the SPIP supervision. From a context aspect of policy there is the great power of the regional heads secures political interests by weakening control, the existence of patterns of patron and client relationships between political officials and bureaucracies that affect programs and activities, the absence of rules enforcement mechanism in the SPIP implementation, there is no system that could lead the executor policy to implement the SPIP and also there is no program to create the internal control culture as the conditions of a good environmental control."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji strategi pengemasan pesan yang dilakukan tim humas Presiden Joko Widodo dalam mengkomunikasikan kebijakan hukuman mati. Kebijakan hukuman mati selalu menuai pro dan kontra serta dianggap kontradiktif dengan citra humanis dan janji kampanye Joko Widodo saat pencalonan presiden 2014. Oleh karena itu, peneliti menganalisis tiga pidato Jokowi yang bermuatan wacana kebijakan hukuman mati untuk melihat strategi pengemasan pesan yang dilakukan tim humas Presiden Joko Widodo. Peneliti menggunakan analisa framing model Entman dengan paradigm konstruktivis dan pendekatan kualitatif. Dengan mempertimbangkan konsep komunikasi kebijakan publik, framing, dan teori dramatisme, peneliti menemukan bahwa tim humas Presiden Joko Widodo membingkai isi kebijakan hukuman mati mengenai efek deteren dan sifat utilitarian hukuman mati. Tim humas Presiden Joko Widodo juga membingkai situasional kebijakan hukuman mati sehingga kebijakan ini terlihat rasional. Strategi pengemasan ini dilakukan agar khalayak dapat memahami kebijakan hukuman mati dengan tepat. Kata Kunci : Framing, Kebijakan publik, Hukuman Mati, Pidato Presiden, Dramatisme

---

ABSTRACTThis study analyzes framing strategies by President Joko Widodo 39 s public relation team used in death penalty policy. The death penalty policy is constantly provoking pros and cons. Some people perceived this policy as contradictory to Jokowi 39 s humanist image and his promises about human rights during 2014 presidential election. Therefore, researcher analyzed three speeches of Jokowi which contained the discourse of death penalty policy to see the strategy of framing. Researcher used Entman model analysis with nonconstructive paradigm and qualitative approaches. Considering the concept of public policy communication, framing, and dramatism theory, researcher found that president Joko Widodo rsquo public relation team framed the content of death penalty policy on the deterrence effect and utilitarian nature of capital punishment. Public relation team of President Joko Widodo also framed the situational policies of the death penalty so that this policy looked rational. These strategies were done to gain public understanding of capital punishment policy. Keywords Framing, Public Policy, Death Penalty, Presidential Speech, Dramatisme"

"Keamanan maritim merupakan isu keamanan krusial bagi negara kepulauan seperti Indonesia, karena negara kepulauan rentan akan berbagai potensi ancaman yang datangnya dari laut. Untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi di laut, maka penting untuk memiliki kebijakan keamanan maritim. Dalam merumuskan kebijakan keamanan maritim, salah satu lembaga yang memiliki peran penting yaitu Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DEKIN bekerjasama dengan beberapa stakeholder guna menjaga stabilitas keamanan maritim Indonesia. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya tumpang tindih dalam pengambilan keputusan kebijakan keamanan maritim. Melihat permasalahan tersebut di atas, maka menjadi penting untuk mengetahui rumusan kebijakan keamanan maritim nasional di era SBY jilid II (periode 2009-2014) dan peran Dewan Kelautan Indonesia dalam perumusan kebijakan keamanan maritim nasional serta implikasinya terhadap ketahanan nasional. Untuk menganalisis permasalahan penelitian, peneliti menggunakan beberapa pendekatan teori, yaitu teori kebijakan publik, teori analisis kebijakan, konsep negara kepulauan, konsep keamanan maritim, teori kelautan dan maritim, serta teori ketahanan nasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif.Melalui metode ini diperoleh sejumlah data dari narasumber berupa data primer melalui wawancara mendalam kepada Sekjen DEKIN Dr. Ir. Dedy H. Sutisna, MS, Ketua Pokja Kebijakan Hankam dan Keselamatan di laut DEKIN Laksdya TNI (Purn) Abu Hartono, Anggota Pokja Kebijakan Hankam dan Keselamatan di laut DEKIN Laksma (TNI) Pranyoto, serta akademisi ahli hukum laut internasional Prof. Dr. Hasjim Djalal, dan data sekunder. Ada dua rumusan kebijakan keamanan maritim era SBY Jilid II periode 2009-2014 yakni UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Kebijakan Kelautan Indonesia (ocean policy), dengan isu sentralnya yakni pembentukan suatu badan yang sifatnya one command multifunction yaitu Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Dalam merumuskan kebijakan keamanan maritim, Dewan Kelautan Indonesia melibatkan institusi-institusi terkait dengan isu yang diangkat, dari sinilah kemudian setelah dibahas kebijakan keamanan maritim akan diajukan kepada Presiden. Kebijakan keamanan maritim nasional berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional di laut erat kaitannya dengan kedaulatan negara, sementara untuk menjaga kedaulatan NKRI dibutuhkan kebijakan keamanan maritim yang tepat sasaran dan memadai, sehingga ketahanan nasional Indonesia di laut bisa terwujud."