Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"An Overview on The Returning of Payment Excess of Value Added Tax Arranged in Article 17C Law Number 16 The Year 2000 About Ordinary Implementation and Ethic of TaxationNowadays, the effort to increase tax acceptance is an urgent one. It is caused either by the uncertainty of oil and gas acceptance or the difficulty and the risk to get foreign loan. The tendency triggers the government to dig out and to maximize the acceptance from tax sector. One of them is done by the completion of regulation in the field of taxation while keeping in mind with the principles of fairness, Law assurance, legality and simplicity.The implementation of tax reform 2000 still undergoes many handicaps emerging both from the government. Who doesn't often have coordination in preparing the implementation regulation and lazy obliged taxpayers to implement or make use of taxation rules, which have been established smie they are often in a disadvantageous position. The handicap also takes place in the implementation of article 17C about Ordinary Implementation and Ethic of Taxation especially in the completion process of restitution of value added tax since in one side the government is willing to give a quick service in the restitution process but in the implementation regulation which have been released.The goal of this thesis writing is to know factors which affect the effectives of policy in giving the facility of returning the excess preliminary of value added tax as set in article 17C about Ordinary Implementation and Ethic of Taxation and further to analyze factors in order to be able to overcome the emerging problems.The research method done in this thesis writing is analytical descriptive method with data collecting technique is library research and field research through serious interview by using interview guideline to related persons and questionnaire distribution to 42 obedient obliged taxpayers which are listed in tax service offices in the area of Kanwil DJP Jakarta Khusus.From the discussion result we've got a conclusion that the handicap of the effectiveness of policy in giving the facility of returning the excess preliminary of valve added tax as established in article 17 C about Ordinary Provision and Taxation Procedure is primarily caused by the requirement or the criteria of obedient established is too heavy and the taxation section is too high if fiscal correction in post audit is found.To implement the facility policy of tax access preliminary returning well, the requirement or criteria in establishing obedient obliged taxpayers should be reoverwied and so should the regulation of administration section impalement in the form of 100% rise as established in article 17 C paragraph 5 about General Provision and Taxation Procedure.Bibliography = 40 references, 8 regulations, 4 scientific works 1 seminar papers (1971 - 2004)"

"Sejak dekade 1970-an muncul revolusi digital yang merupakan hasil penemuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Dunia pun memasuki suatu babakan sejarah yang baru, menurut Alvin Toeffler, disebut gelombang ketiga atau masyarakat informasi. Seluruh dunia, seluruh bidang kehidupan, seluruh institusi mempersiapkan diri mempergunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugasnya. Tidak terkecuali Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk bidang pemeriksaan.Disadari agar sukses maka para pengambil kebijakan harus mulai menggunakan sumber daya informasi di samping sumber daya lainnya. Dan teknologi informasi telah membawa dampak utama bagi struktur organisasi dan struktur industri, berupa automasi, disintegrasi, dan integrasi. Alvin Toeffler manawarkan cara berupa memperkuat pusat pemerintahan, sekaligus desentralisasi keputusan.Ketersediaan jaringan dan akses terhadap informasi serta komunikasi yang efektif dan penggunaan teknologi moderen merupakan kondisi pendukung terhadap kesuksesan pemungutan pajak di suatu negara. Administrasi pajak yang efektif dengan di dukung oleh kedua faktor tersebut diharapkan mampu mendeteksi berkas yang dicurigai atau pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak. Dengan demikian, keefektifan administrasi akan menjadi tinggi dan mampu meminimalisasi penggelapan pajak yang terjadi.Berdasarkan hal-hal di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah apakah SIP yang diterapkan telah berjalan efektif dan optimal dalam menunjang pemeriksaan pajak. Sebaliknya juga perlu diketahui efektivitas pemeriksa pajak sebagai unsur penunjang (penghasil) data SIP.Pengujian dan pembahasan permasalahan di atas dilakukan dengan menggunakan kuesioner terhadap para pemeriksa pajak baik yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (Seksi PPh Badan KPP Gambir Satu) maupun Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa Jakarta Lima). Fokus pembahasan pada peran pemeriksa pajak sebagai pengguna sekaligus penghasil data SIP. Pengujian keeratan berbagai faktor pengaruh dilakukan dengan uji statistik.Kesimpulan yang dapat diambil bahwa data SIP berguna dan digunakan dalam proses pemeriksaan pajak, tetapi belum efektif dalam penentuan wajib pajak yang harus diperiksa dan menghasilkan koreksi pajak yang signifikan. Padahal dari proses pemeriksaan pajak, selain sebagai pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak, juga diharapkan dapat menambah pemasukan pada negara. Selain itu, faktor nilai data yang material, kemungkinan penyalahgunaan data dan keengganan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi respon pemeriksa pajak sebagai penghasil data SIP.Karena itulah, saran yang diajukan adalah memperbaiki waktu pengiriman, keakuratan, dan ketersediaan data yang memadai. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya pengawasan bahwa data yang dihasilkan oleh pemeriksa pajak telah dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga terjadi komunikasi timbal balik."

"Pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak yang diatur dalam Undang-undang perpajakan. Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu jenis pajak yang sering terjadi kelebihan pembayaran pajak terutama terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan tertentu yaitu wajib pajak yang melakukan kegiatan ekspor maupun yang melakukan penyerahan kepada pemungut pajak pertambahan nilai. Adanya fakta bahwa per tanggal 15 Agustus 2006 terdapat 7.111 berkas permohonan restitusi pajak pertambahan nilai dengan nilai nominal sebesar Rp. 10,02 triliun untuk periode 2001 s.d 2006 menunjukkan adanya kelemahan disisi kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan tersebut. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 diterbitkan sebagai solusi untuk menyelesaikan tunggakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai tersebut. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan PER- 122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 di salah satu Kantor Pelayanan Pajak X di Jakarta. Kantor Pelayanan Pajak tersebut merupakan kantor yang pertama kali menerapkan sistem administrasi modern, di lain pihak wajib pajak yang terdaftar di kantor tersebut adalah wajib pajak yang sudah diseleksi dengan kriteria wajib pajak tersebut tergolong besar baik dari skala usaha maupun kontribusinya terhadap penerimanaan negara, relatif patuh terhadap peraturan perpajakan serta telah menjalankan administrasi dengan baik. Wajib pajak tersebut besar sehingga identik dengan transaksi banyak serta dokumen-dokumen yang harus disampaikan pada saat pengajuan restitusi PPN juga banyak, sedangkan kewajiban PPN disentralisasi di kantor pusat serta pelaporan PPN dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak X di Jakarta. Apakah kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai tersebut sesuai tujuan yang ingin dicapai yaitu menyangkut aspek kepastian hukum, pelayanan dan pengamanan penerimaan negara Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, di dalam mengumpulkan data dan informasi digunakan teknik pengumpulan data berupa studi perpustakaan dan studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak yang kompeten Data yang dianalisis adalah data sekunder yaitu Laporan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak X tahun 2002 sampai dengan 2007. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006, telah memberikan kepastian hukum (certainty) dan pengamanan penerimaan (revenue productivity), namun syarat pengajuan restitusi PPN yang banyak dan rigit tidak sesuai dengan asas kesederhanaan (simplicity) dan menambah beban perpajakan (cost of taxation) yang besar bagi wajib pajak juga terhadap kantor pajak sehingga tidak sesuai dengan asas economy. Kekurangan tersebut tidak sesuai dengan konsep dibentuknya kantor pajak modern yang mengedepankan pelayanan (client oriented). Model pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah model yang cocok diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak X. Berdasarkan analisis terhadap PER-122/PJ./2006 dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan tersebut masih relevan meskipun cantolan hukumnya yaitu Pasal 17B ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2000 diubah materinya. Berdasarkan Pasal 17B ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17B UU Nomor 16 Tahun 2000 dihilangkan, namun muncul Pasal 17D yang materinya berbeda."

"With the possibility of cross matching between input tax invoice and output tax invoice electronically, then manual input tax confirmation method has been leaved and replaced with electronically input tax clarification method using Taxation Information System Application (PK-PM Program through Computer).It is different from manual confirmation method where the cross matching of input - output tax is conducted selectively on entrepreneur-imposed tax that is inspected in the event of PPN restitution in accordance with Distribution Letter of General Director of Tax No: SE - 35IPJ.5Il 989, in electronically input tax clarification method, the cross matching of input - output tax is not conducted selectively not only to the inspected entrepreneur imposed tax, but to all entrepreneurs imposed tax. This matter can be possible because the comparison electronically is easier, accurate, not spend much time and can be executed in any time.The objective of this research is to recognize the importance of cross matching electronically conducted by the General Director of Tax on input tax reported by buyer with output tax reported by seller is in accordance with the decision of General Director of Tax No: KEP - 754/PJI2001. With cross matching electronically, besides it is easier, it is also aimed to decrease work burden of PPN and PTLL section, not need anymore to answer confirmation request from other work unit manually because cross matching process has been replaced electronically. Different from manual confirmation method, cross matching method electronically emphasizes on data recording tax Invoice mentioned in attachment of SPT PPN on time and accurately so that said objective can be realized. Besides, the cross matching method electronically also focuses on the existing follow up on confirmation response stating "exist and suitable with explanation" or response stating "not exist. Therefore the existing of said matters it needs to be conducted further investigation.Research method used is descriptive analysis method, with giving questioner to employee running duty in PPN and PTLL section at two offices of tax servicing in Jakarta. Accompanying with library research, learning taxation regulation, report, electronic data recording result, cross matching data of tax invoice electronically, warning letter and follow up of confirmation response stating "Not Exist".From the result of research can be concluded that cross matching of input - output tax electronically is very significant to decrease work burden in PPN and PTLL section as long as data recording of tax invoice mentioned at the attachment of SPT PPN is conducted on time and accurately. Factors influencing cross matching electronically is human resources, quantity and quality of entrepreneur imposed tax, time accuracy and the accuracy of data recording of input - output tax, as well follow up of confirmation response. Unfortunately, from the result of research also can be concluded that follow up on confirmation response stating "Exist and suitable with Explanation or response stating "Not Exist" is not conducted properly, data recording of input - output tax is not conducted on time, and the process of confirmation response need time more than previous method so that it causes the objective of cross matching of tax invoice electronically cannot be reached.It is suggested that the objective of tax invoice cross matching electronically can be reached. It is also better to submit notice letter electronically (e-Filling) as determined in the decision of General Director of Tax No : KEP - 05JPJ12005 concerning way order of notice letter submitting electronically (e-Filling) through application service provider (ASP) can be implemented as soon as possible so that data recording of input - output tax in PPN and PTLL section can be removed_ Besides, the supervision on follow up of confirmation response stating "Exist and suitable with explanation" or response stating "Not Exist needs to be more increased with not only publishing warning letter to PKP sellers who have not settled their tax invoice as output tax, but also accompanied by publishing SKPKBISKPKBT or proposal for conducted inspection if it can be proved that tax invoice is not valid."

"Dalam perpajakan di Indonesia, dikenal adanya kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan salah satu hak perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak. Dalam restitusi seringkali timbul masalah, terutama mengenai kualitas pelayanannya. Kantor Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah, tugasnya adalah memberikan pelayanan umum, khususnya pelayanan umum yang prima. Oleh karena itu, kesesuaian pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti, terutama di KPP WP Besar I yang didirikan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada Wajib Pajak.Peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu di KPP WP Besar I. terdapat standar-standar yang dapat dijadikan ukuran suatu pelayanan sudah prima atau belum, yaitu standar alur penyelesaian dokumen dan standar waktu. Selain itu, peneliti juga ingin mencari tahu apa yang menjadi hambatan dan faktor pendukung bagi KPP WP Besar I untuk dapat melakukan pelayanan prima tersebut.Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, berdimensi lintas waktu, dan penelitian terapan. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan survey yang didukung dengan wawancara mendalam dan observasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPP WP Besar I telah mengimplementasikan pelayanan prima dalam pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu.

---

Taxation obligation and taxation rights are a familiar terms in Indonesia Taxation. One of Taxation Rights that owned by tax payer is VAT Refund. Problems are often occurred in VAT Refund, as a matter of fact, especially its service quality. As a government instance, Tax Office is assigned to provide general services, first rate service in particular. Therefore, the harmonization between implementation of VAT Refund and standards of service which have been ruled in Tax Law, is remarkable to be researched, particularly in Large Tax Office I which was founded for providing professional service for the tax payer.

Researcher want to describe and analyze the harmonization between VAT Refund in LTO I, which is proposed by The entrepreneur with specific activities. There are standards which can be used as a first rate service?s indicator, such as standard completion document procedure and standard of time. Furthermore, researcher want to reveal the existing barrier and supporting factor as well, which LTO I encountered in accomplishing a first rate service.

In order to make analysis of it, researcher was using a quantitative approach with descriptive studies, and cross sectional research. Technique of data collecting used were library research and field research, while the research was conducted through survey and supported with in depth interview and observation.

The result of this research shows that Large Tax Office I has implemented first rate services in VAT Refund, which is proposed by the entrepreneur with specific activities."

"Pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendukung transisi energi bersih dan pengurangan emisi karbon. Sebagai langkah strategis, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah atas penyerahan KBLBB roda empat tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 dalam mendorong produksi, distribusi, dan konsumsi KBLBB di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan serta hambatan utama yang terjadi dalam penerapan kebijakan tersebut sesuai dengan PMK No. 8 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle yang menekankan pada faktor isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist, serta mengkombinasikan studi pustaka dan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik dan berhasil mendorong pertumbuhan penjualan kendaraan listrik dengan peningkatan pangsa pasar hingga 3,9% pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang bertujuan untuk membuat kendaraan listrik lebih terjangkau dan mempercepat transisi ke teknologi ramah lingkungan. Namun, pelaksanaan kebijakan menghadapi hambatan berupa kurangnya sosialisasi kepada PKP, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta mekanisme insentif yang membebani dealer secara finansial. Ketidaksinkronan kebijakan dengan kondisi lapangan, minimnya keterlibatan aktor utama, serta ketidakpatuhan dan kurangnya transparansi juga menghambat efektivitasnya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan sistem teknologi informasi, peningkatan koordinasi, dan pendekatan berbasis risiko guna memastikan responsivitas dan kepatuhan, sehingga kebijakan dapat mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik serta mencapai tujuan fiskal dan lingkungan yang berkelanjutan.

---

The development of battery-based electric vehicles (EVs) has become one of the government's focal points in supporting the transition to clean energy and reducing carbon emissions. As a strategic measure, the Indonesian government introduced a policy on the preliminary refund of excess Value Added Tax (VAT) borne by the government for the delivery of specific four-wheeled EVs, as stipulated in Minister of Finance Regulation (PMK) No. 8 of 2024, to encourage the production, distribution, and consumption of EVs in Indonesia. This study aims to identify the implementation of the policy and the main obstacles encountered in its application under PMK No. 8 of 2024. This research applies Grindle's policy implementation theory, emphasizing the content of policy and the context of implementation. The research employs a qualitative approach with a post-positivist paradigm, combining literature studies and in-depth interviews as data collection methods. The findings indicate that the implementation of this policy has been successful, driving the growth of electric vehicle sales with a market share increase of 3.9% in 2024. This aligns with the policy's objective of making EVs more affordable and accelerating the transition to environmentally friendly technology. However, the implementation faces several challenges, including a lack of outreach to taxable entrepreneurs (PKP), limited human and technological resources, and an incentive mechanism that imposes financial burdens on dealers. Misalignment between policy design and field conditions, minimal involvement of key actors, as well as non-compliance and lack of transparency, further hinder its effectiveness. To address these challenges, it is essential to strengthen information technology systems, improve coordination, and adopt a risk-based approach to ensure responsiveness and compliance. These measures will enable the policy to effectively support the acceleration of electric vehicle adoption while achieving sustainable fiscal and environmental objectives."