Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada era globalisasi sekarang ini, perekonomian Indonesia merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari perekonomian dunia. Oleh sebab itu tidak mungkin kita dapat melepaskan diri dari percaturan ekonomi dunia dengan segala konsekuensinya. Krisis ekonomi Indonesia yang belum pulih sampai saat ini terutama sebagai akibat dari terdepresiasinya mata uang rupiah yang luar biasa.Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dalam rangka mencapai kemandirian mengalami pengaruh yang signifikan karena perubahan nilai tukar rupiah. Perubahan tersebut berdampak pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak (ability to pay tax), khususnya pajak penghasilan. Dari sudut pandang akuntansi dan perpajakan perubahan nilai tukar akan menimbulkan masalah perlakuan selisih kurs.Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dampak fluktuasi kurs mata uang terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan, dipandang dari aspek akuntansi dan perpajakan. Dalam menentukan dampak fluktuasi kurs mata uang terhadap pajak penghasilan wajib pajak ini harus memakai prinsip akuntansi yang lazim di indonesia (standar akuntansi keuangan), kecuali ketentuan perpajakan mengatur lain (dalam hal ini ketentuan perpajakan diprioritaskan). Selain itu, implementasi ketentuan perpajakan juga dibahas karena dapat mempunyai dampak yang luas dalam penerimaan pajak.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisn tesis ini adalah metode deskriptif analisis dengan cara mengadakan studi pustaka baik melalui Iiteratur akuntansi maupun peraturan perundang-undangan dan analisis data (informasi dan bahan-bahan) yang meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa dampak fluktuasi kurs mata uang terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan yang mempunyai utang valuta asing dan kegiatannya didominasi transaksi impor dalam keadaan mata uang rupiah terdepresiasi akan menurun dan dalam keadaan mata uang rupiah terapresiasi akan meningkat. Sebaliknya, dampak fluktuasi kurs mata uang terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan yang mempunyai piutang dan aset valuta asing serta kegiatannya didominasi ekspor dalam keadaan mata uang rupiah terdepresiasi akan meningkat dan dalam keadaan mata uang rupiah terapresiasi akan menurun. Peningkatan atau penurunan penghasiian wajib pajak akibat fluktuasi kurs mata uang akan mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah dan potensi beban pajak penghasilan wajib pajak.Sementara itu disarankan agar setiap ketentuan perpajakan yang akan dikeluarkan pemerintah, terlebih dahulu dikaji secara mendalam dan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat diminimalisasi dampak negatif baik bagi pemerintah maupun para wajib pajak. "

"Obligation Transaction Income Tax Policy Justice and Legal Certainty Principle ReviewA progressive obligation market expansion in Indonesia has made Government released Governmental Regulation Number 6 Year 2002 representing a law execution regulation. However, there have been still many issues not yet regulated resulting in confusion among taxpayers.Income accepted or taken from obligation transactions is one of incomes on a global taxation base. Thus, its is fair that income accepted or taken from obligation transactions combined with another incomes and taxable with a progressive rate. The main problem of this thesis is how should an obligation transaction income tax be regulated to make all economic ability additions accepted or taken from obligation transaction fairly taxable.This thesis is a descriptive analytic in type and data collection techniques used are (1) literature research including on various taxation regulations and another related documents and (2) field research using interviews with such related parties as tax administrator, tax consultant, and capital market administrator. Also, author has sent 10 (ten) questionnaires to taxpayers.Taxation policy of year 2002 has been inconsistent with Income Tax Law in cases of (1) deduction in final income tax (Pajak Penghasilan/PPh) on transaction value imposed only on transactions tradable and reportable to the stock exchange, has been inconsistent with global taxation and regulated no all transactions taking place in both primary market and secondary market, and guaranteed no a justice principle in tax imposition as well, (2) existence of tax exemption to certain taxpayers illustrating a chance for the taxpayers to conduct tax evasion, and (3) inexistence of premium income tax accepted or taken by taxpayers from obligation transactions.Therefore, it is suggested to make a comprehensive and consistent policy consistent with the one obeyed by Income Tax Law by taking the following tax imposition principles into consideration: (1) tax imposition, at the time of realization and implementation of global taxation, on all economic ability additions accepted or taken by taxpayers from obligation transactions, (2) equality in taxation treatment without differentiating type, source of party accepting income from those obligation transaction, and (3) reference of regulation concerning taxation on premium income accepted or taken by taxpayer from obligation transactions.xv + 145 + 5 tables + 2 pictures + 2 graphs + 3 appendices Bibliography: 40 books + 7 law and regulation + 5 journals/papers"

"Salah satu kemanfaatan utama dari transaksi kontrak berjangka komoditi adalah sebagai sarana lindung nilai dari kemungkinan kerugian investasi. Sarana lindung nilai seperti ini merupakan salah satu jenis transaksi derivative. Pada akhir dari transaksi ini (saat jatuh tempo atau terjadi cash settlement) nasabah (investor) akan dihadapkan pada dua hal yakni memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Apabila dikelola dengan baik, transaksi kontrak berjangka komoditi ini sangat potensial sebagai sarana lindung nilai dalam rangka memperoleh penghasilan dan mengurangi atau menekan kerugian. Dari sisi keberadaannya di Indonesia yang masih relatif baru, transaksi kontrak berjangka komoditi dapat menjadi suatu altematif investasi. Oleh karena itu, apabila hal ini digali lebih mendalam khususnya yang berkenaan dengan pengenaan PPh atas penghasilan dari transaksi kontrak berjangka komoditi, bukan tidak mungkin akan memberikan kontribusi yang besar pada penerimaan negara.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan transaksi kontrak berjangka komoditi dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan penerimaan negara. Pokok permasalahan tersebut apabila diperinci dalam bentuk kalimat-kalimat pertanyaan meliputi hal-hal sebagai berikut: (i) bagaimana konsep dan hakekat ekonomi dari transaksi kontrak berjangka komoditi?, (ii) bagaimana pendapat para ahli berkenaan dengan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi kontrak berjangka komoditi?, (iii) bagaimana perlakuan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dari kontrak berjangka komoditi yang saat ini berlaku di Indonesia?, dan (iv) bagaimana pengaturan PPh yang seharusnya diterapkan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dari kontrak berjangka komoditi di Indonesia ?.Untuk membantu proses pengkajian dan pembahasan masalah tersebut dilakukan penelitian secara deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan terlebih dahulu semua informasi atau data yang diperoleh dari penelitian. Selanjutnya atas semua data tersebut dilakukan analisis yang dikaitkan dengan ketentuan PPh yang berlaku saat ini dan korelasinya dengan sistem pemajakan yang memenuhi persyaratan keadilan vertikal dan horizontal. Yang pada akhirnya dari analisis data tersebut dapat dirumuskan suatu kesimpulan atau memberikan saran-saran. Sebagai pendukung analisis dilakukan penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dengan pengambil keputusan dalam bidang perpajakan yakni pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, dengan penyelenggara bursa yakni pihak Bursa Berjangka Jakarta, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan pelaku bursa seperti pialang anggot'a bursa. Dalam transaksi kontrak berjangka komoditi digunakan mark to market basis dalam arti setiap hari dilakukan penghitungan berdasarkan settlement price untuk hari yang bersangkutan sehingga diketahui keuntungan atau kerugian nasabah. Meskipun demikian penghitungan keuntungan atau kerugian bersih dilakukan pada saat jatuh tempo atau terdapat cash settlement. Yang menjadi objek PPh adalah penghasilan (keuntungan) yang telah terealisasi. Namun, secara teoritis untuk pengakuan atas keuntungan atau kerugian ini menggunakan matching basis yakni apabila kerugian underlying jatuh dalam tahun buku yang berbeda dengan tahun buku diperolehnya keuntungan dari derivative yang dimaksudkan sebagai lindung nilai bagi underlying yang bersangkutan maka keuntungan derivative tersebut harus dibukukan dalam tahun buku yang sama dengan dideritanya kerugian underlying.Berkenaan dengan penggunaan mark to market basis dalam kontrak berjangka pada dasamya tidak menjadi suatu masalah karena memang hal itu merupakan habitual practice dari transaksi tersebut. Sedangkan berkaitan dengan pengakuan ada tidaknya suatu penghasilan dari kontrak berjangka komoditi ini tetap mendasarkan pada realization principles. Oleh karena itu pengakuan adanya penghasilan atau kerugian pada kontrak berjangka komoditi dihitung setelah terselesaikannya suatu transaksi kontrak berjangka komoditi yakni pada saat jatuh tempo transaksi dan pada saat terjadi penyelesaian secara tunai (cash settlement). Maksud penghitungan dalam hal ini adalah penghitungan bersih setelah terlebih dahulu memperhitungkan keuntungan atau kerugian hariannya dari transaksi kontrak berjangka komoditi yang bersangkutan.Pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan tentang bagaimana pengenaan PPh yang seyogyanya diterapkan atas penghasilan dari kontrak berjangka komoditi yakni berpedoman pada 4 hal pokok. Mengingat sampai dengan saat ini Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang melingkupi tata laksana perpajakan belum merumuskan peraturan perpajakannya maka menurut hemat penulis 4 hal pokok tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan peraturan perpajakannya. Hal ini tidak lain dimaksudkan agar segera dapat tercipta suatu kepastian hukum atas perlakuan perpajakan dari keuntungan atau kerugian transaksi kontrak berjangka komoditi."