Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKomisaris Independen bertanggung jawb atas diterapkannya prinsip tata kelolaperusahaan yang baik dengan pemberdayaan Dewan Komisaris agar melakukan tugaspengawsan serta memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapatmemberikan nilai tambah kepada perusahaan.Adapun kendala bagi Komisaris Independen dalam perusahaan perasuransian dalammelaksanakan fungsinya adalah dimungkinkan terjadinya benturan kepentingan (conflictof interest) antara pemegang saham Perusahaan Asuransi dengan Kepentingan PemegangPolis yang mana Komisaris Independen harus selalu mendahulukan kepentinganPemegang Polis sehingga ada jaminan bagi perlindungan hak Pemegang Polis.Namun dalam prakteknya hal tersebut belum dapat dilaksanakan secara penuh, yangmana masih terjadi timbulnya kerugian pada pemegang polis karena keberpihakanKomisaris Independen kepada Pemegang Saham ditempat yang bersangkutan bekerja.Oleh karena itu dipandan perlu untuk melakukan pengawasan kepada pelaksanakan tugasdan tanggung jawab Komisaris Independen Perusahaan Asuransi, disamping perlunyaevaluasi kembali sistim pengangkatan Komisaris Independen agar Komisaris Independenyang diangkat dapat memenuhi harapan perusahaan dalam rangka Good CorporateGovernance.

---

ABSTRACTAn Independent Commisioner is responsible for the application of good companymanagement principlas by empowering the Board of Commisioners to carry out theirtask of supervision and to give advice to the Board of Directors effetively so as to be ableto give added value to the company.An obstacle for an Independent Commisioner in an insurance company in fulfilling hisfunction is the possible accurrance of conflict of interest between the Shareholders of theInsurance Company and the Policy Holders, and the Independent Commisioners alwayshas to prioritize the intereset of the Policy Holders so as to guarantee that the right ofPolicy Holders is protected.However, in practicy this cannot as yet be fully carried out since losses continue to besuffered by the Policy Holders due to partiality of Independent Commisioners in favourof the Shareholders at place where they are employed.Therefore, it is decmed neccessary to anpervise the implementation of the task andresponsibility of Independent Commisioners of Insurance Companies as well as toreevaluate the appoinment system of Independent Commisioners in order that theappointed Indenpendent Commisioners will be able to realize the hopes of the companywithin the framework of Good Corporate Governance."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis dampak penerapan manajemen risiko terhadap prinsip Good Corporate Governance di perusahaan perasuransian yang dilakukan dengan studi kasus pada perusahaan PT. XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan manajemen risiko perusahaan dan kesesuaiannya dengan POJK No.1/POJK.05/2015 serta perbandingannya dengan sebelum adanya peraturan tersebut. Hasil dari penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. XYZ dilihat kaitannya terhadap prinsip Good Corporate Governance untuk melihat bagaimana penerapan manajemen risiko yang efektif berimplikasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. XYZ sebagai perusahaan perasuransian sudah melakukan penerapan manajemen risiko yang efektif dengan baik sesuai dengan ketentuan POJK No.1/POJK.05/2015 dengan adanya peningkatan sebesar 4,76 . Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dan perlunya penyesuaian dari ketentuan prinsip penerapan manajemen risiko yaitu struktur organisasi dan sistem informasi manajemen risiko.

---

ABSTRACTThis Paper discusses about the analysis of the effect of risk management implementation on the Good Corporate Governance principles in insurance company, which in this case study is conducted at PT. XYZ. The purposes of this study are to observe the risk management implementation in the company and its compliance with POJK No.1 POJK.05 2015 and also its comparison before the regulation was released. Then, the effect of risk management implementation in PT. XYZ will be interpreted through the lens of Good Corporate Governance principles, in order to see the implication that an effective risk management implementation can have on the Good Corporate Governance principles. Based on author rsquo s results, risk management implementation in PT. XYZ as an insurance company has done well in its compliance to POJK No.1 POJK.05 2015 evidenced by the 4,76 increase of implementation. However, there are still incomplete in implementation and adjustment is also needed in order to improve the compliance to the POJK such as organizational structure and risk management information system."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian pada perusahaan ndash; perusahaan asuransi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deksriptif dan analisis data dengan membandingkan antara indikator ndash; indikator pada POJK No. 2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan tata kelola yang baik.Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan telah ditemukan adanya beberapa indikator yang masih belum memenuhi ketentuan pada beberapa perusahaan asuransi. Namun, analisis pada penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi di Indonesia sebesar 64 telah memenuhi ketentaun praktik tata kelola pada dengan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Selain itu penelitian ini juga menguji korelasi antara skor tata kelola perusahaan asuransi dengan ROA dan ukuran perusahaan. Hasil uji korelasi ini menunjukkan bahwa skor tata kelola perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dan ukuran perusahaan.

---

The purpose of this study is to review the implementation of POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company in Indonesia. The research method used are descriptive analysis and data analysis comparing between the indicators based on POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company with the suitability of application of good corporate governance by company.

Based on analysis of implementation of good corporate governance there are several indicators that still not meet the regulations yet by some insurance company. However, the results obtained in this study indicate that 64 insurance company in Indonesia has meet the regulations according to POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance in the insurance company. In addition, this study also examines the correlation between the score of corporate governance with ROA and firm size. The results of this correlation test indicate that corporate governance scores have no significant effect with ROA and firm size. "

"Tesis ini membahas tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 73/ 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang mengatur mengenai permodalan perusahaan asuransi. Tujuan pemerintah mengeluarkan PP ini adalah untuk memperkuat sektor asuransi. Pennodalan dinilai pemerintah adalah faktor yang mendorong pertumbuhan industri asurnnsi Indonesia dalam menghadapi kondisi persaingan dalam globalisasi. Ada banyak faktor yang mernpengaruhi pertumbnban industri asuransi Indonesia. Selain pertumbuhan ekonomi, industri asuransi Indonesia juga dipengaruhi oleh Premi Bruto, jumlah Perusahaan Asuransi, Laba/Rugi Perusahaan Asuransi dan Permodalan Perusahaan, Perusahaan asuransi nasional masih kurang bersaing dengan perusahaan asuransi asing yang masuk ke pasar asuransi di Indonesia. Selain kalah bersaing dalam hal permodalan, masalah­ masalah yang muncul dalam pasar asuransi di Indonesia semakin menghambat pertumbuhan industri asuransi seperti perang tarif yang terjadi, jumlah perusahaan asuransi yang terlalu banyak dan kurangnya dukungan kebijakan pemerintah terhadap perusahaan asuransi nasional yang bermodal kecil. Hasilnya, dalam waktu singkat, industri asuransi asing mampu menguasai pasar asuransi di Indonesia dengan mencatat pertumbuhan penetrasi asuransi yang sudah melampaui industri asuransi nasional. Meskipun kebijakan permodalan sudah terpenuhi, namun modal bukan satu-satuuya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri asuransi dan menjamin kuatnya perusahaan asuransi mengbadapi persaingan dengan asuransi asing di Indonesia.

---

This research outlines the government policy (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 73/ 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian) that regulates the minimum equity that insurance company must fulfill. The purpose of this regulation is to strengthen the insurance industries sector. Government point out that equity was a factor that pushes insurance industries growth to face the global competition circumstances, Many factors influenced the Indonesian insurance industries growth. As well as economic growth, Indonesian insurance industries growth was influence by insurance gross premium, number of insurance company, company's lost/profit and company?s equity. There is small effort of insurance private national company to compete the foreign insurance company under the joint venture company that penetrates insurance market in Indonesia. Besides the lack of contend in equity problems that arise in Indonesian insurance market has give credit to avert the growth of insurance industries, in example, tariff competitionbig amount of insurance company and lack of government support for insurance company that have small amount of equity. The result, joint venture company has been able to control the Indonesian insurance market with a good record of insurance penetration that overcome the level of private national company has achieve. Even though the level of minimum equity was fulfills, equity was not the only factor that influenced the insurance growth and guaranteed that private national insurance company was strong enough to face the joint venture company in Indonesian insurance market industries."

"Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan lembaga jasa yang membantu masyarakat dalam mempermudah investasi dan pembiayaan jangka panjang. Perusahaan asuransi termasuk salah satu contoh Lembaga Keuangan Bukan Bank. Salah satu produk asuransi adalah asuransi kendaraan. Dalam upaya untuk memasarkan produk asuransi kendaraan, perusahaan asuransi berkerjasama dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam kerjasama tersebut, ada diskon premi asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kendaraan bermotor kepada perusahaan pembiayaan. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi ini menimbulkan berbagai pendapat sehingga terjadi sengketa pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi di Indonesia dan untuk mengetahui ketentuan yang tepat mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi literatur. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengembangkan data yang didapatkan sebelum penelitian, kemudian dielaborasikan dengan fakta yang terjadi di lapangan dan teori yang relevan. Informan dari penelitian ini adalah dari pihak Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Perusahaan Pembiayaan, praktisi, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di Regional X, perusahaan pembiayaan konsumen mendapatkan penghasilan berupa diskon premi asuransi yang diperoleh saat penutupan asuransi. Praktik pemberian diskon ini sama dengan imbalan yang dapat dipersamakan dengan imbalan yang didapatkan oleh pialang asuransi. Dengan mempertimbangkan asas equality dalam hal equal treatment for the equals, maka diskon premi asuransi dapat dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian, perusahaan pembiayaan selama ini tidak ada melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi. Hal ini berlanjut dengan timbulnya sengketa pajak. Hal ini menggambarkan tidak berjalannya asa certainty. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan ketentuan yang tepat terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi yang dapat dilihat konsep Pajak Pertambahan Nilai, yakni konsep legal character Pajak Pertambahan Nilai dan konsep syarat kumulatif penggolongan Jasa Kena Pajak. Berdasarkan kedua konsep tersebut, penyerahan diskon premi asuransi memenuhi hal yang diatur dalam konsep tersebut. Dengan demikian, bahwa penyerahan diskon asuransi terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal ini perusahaan pembiyaan di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang saat pembayaran. Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi, perusahaan pembiayaan hendak memperhatikan faktur pajak dalam melakukan kredit pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai threshold dan waktu setor dan lapor Pajak Pertambahan Nilai.

---

Non Bank Financial Intitusions is a sevice institution that helps the community in facilitating investment and long-term financing. Insurance companies are one of example of Non Bank Finacial Institutions. One of the insurance products is vehicle insurance. Effort to promote the vehicle insurance products, insurance companies cooperate with consumer finance companies. In this collaboration, there is a discount on insurance premiums given by vehicle insurance companies to financing institutions. The treatment of Value Added Tax on the discount on insurance premiums raises various opinions, resulting in a tax dispute. This study aims to determine the practice of Value Added Tax collection on insurance premium discounts in Indonesia and to find out the exact provisions regarding Value Added Tax collection on insurance premium discounts. The research was conducted using a qualitative approach. Data was collected by in-depth interviews and literature studies. The data analysis technique was carried out by developing the data obtained before the research, then elaborated on the facts that occured and relevant theory. Informants from this study were from the Fiscal Policy Agency, the Directorate General of Taxes, Financing Companies, practitioners, and academics. The result showed that from the cooperation of insurance companies with consumer financing in Regional X, the finance companies get income in the form of insurance premium discounts obtained at insurance closing. The practice of discount insurance premium is same as rewards that can be equated with the rewards obtained with the rewards obtained by insurance brokers. By considering the principle of equality in terms of equal treatment fotr the equal, the discount on insurance premiums can be collected for Value Added Tax. So far, finance companies have not collected Value Added Tax on insurance premium discounts.This continues with the tax disputes. This illustrates the non-operation of the certainty principle. Therefore, appropriate provisions are needed regarding the collection of Value Added Tax on insurance premium discounts which can be seen from the Value Added Tax concepts, the legal character and cumulative requirements for the classification of taxable services. Based on these two concepts, the insurance premium discounts fullfills the things stipulated in the concepts. Thus, the submission of the insurance discount is payable for Value Added Tax. Value Added Tax on discount insurance premiums payable for taxable services performed by enterpreneurs in this case, finance companies in the customs area. Value Added Tax on discount insurance premium, payable at the time of payment. In collecting Value Added Tax on insurance premiun discounts, finance companies premi asuransi terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal ini perusahaan pembiyaan di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang saat pembayaran. Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi, perusahaan pembiayaan hendak memperhatikan faktur pajak dalam melakukan kredit pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai threshold dan waktu setor dan lapor Pajak Pertambahan Nilai."

"Penerbitan polis asuransi elektronik merupakan salah satu dampak yang dirasakan dari adanya perkembangan teknologi dalam industri asuransi. Dalam hal ini, penerbitan polis asuransi elektronik dapat menimbulkan permasalahan karena polis asuransi diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik dan bukan secara fisik/cetak. Hal tersebut membuat Tertanggung mengalami kendala berupa kesulitan dalam melakukan pengaksesan polis asuransi elektronik yang dimilikinya, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman yang didapatkan oleh Tertanggung tentang informasi pertanggungan yang terdapat dalam polis asuransi elektronik. Permasalahan yang demikian ini dapat ditemukan dalam pertanggungan asuransi unit link yang melibatkan Agen Asuransi, Perusahaan Asuransi dan Tertanggung dalam Putusan Nomor 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Secara garis besar, Tertanggung mempersoalkan tindakan-tindakan Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi yang dinilai merugikan dan tidak bertanggung jawab setelah dilakukannya penerbitan polis asuransi elektronik dalam pertanggungan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan putusan pengadilan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya dalam penerbitan polis asuransi elektronik Tertanggung, sehingga Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah melaksanakan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya dan tidak dapat dijatuhi hukuman, baik dari aspek pertanggungjawaban pidana dan aspek pertanggungjawaban perdata.

---

Issuance of electronic insurance policy is one of the impacts felt from technological developments in the insurance industry which can cause problems because insurance policy is issued in digital/electronic form. This made the Insured experience problems in the form of difficulties in accessing electronic insurance policy, as the result in a lack of understanding by the Insured regarding the coverage information contained in the electronic insurance policy. Such problems can be found in unit link insurance coverage involving Insurance Agents, Insurance Company, and the Insured in Decision Number 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Broadly speaking, the Insured questioned the actions of the Insurance Agent and the Insurance Company which were considered detrimental and irresponsible after the issuance of the electronic insurance policy in the coverage. The research method used in this writing is to use a normative juridical approach by examining legal literature, statutory regulations, and legal principles that apply to court decision. The result of this study is the Insurance Agent and the Insurance Company have both carried out their rights and obligations in issuing the Insured's electronic insurance policy, so that they have carried out their responsibilities properly and cannot be sentenced, both from the aspect of criminal and civil liability."

"Sebelum terjadi krisis moneter yang melanda negara Indonesia, sebenarnya industri asuransi menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi premi asuransi yang terus meningkat.Sejak krisis moneter pertengahan Juli 1997 hingga saat ini (Juli 1999), kondisi perekonomian nasional masih belum pulih, ditambah lagi dengan akibat kerusuhan 13-14 Mei 1998, perusahaan asuransi di perkirakan harus membayar ganti kerugian kurang lebih Rp. 8 trilyun , yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi dan reasuransi, bailk lokal maupun asing (Bisnis Indonesia 7 Juni 1998). Kerugian itu terdiri atas kerugian fisik, gedung dan gangguan usaha. Bila perusahaan lokal harus menanggung 10% saja dari jumlah kerugian tersebut, maka akan menanggung Rp. 800 milyar. Padahal menurut data Ditjen Lembaga Keuangan, jumlah perusahaan asuransi kerugian di Indonesia mencapai 103 perusahaan, dimana hanya 51 yang memiliki modal 10 milyar rupiah, sedangkan 52 perusahaan lainnya berkisar antara 3 milyar rupiah sampai dengan 9 milyar rupiah. Ini berarti banyak perusahaan akan gulung tikar akibat menanggung kerugian.Selain ancaman kerugian yang dialami perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa banyak dirundung masalah. Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar menyebabkan banyak pemegang polis dalam dollar yang membatalkan perjanjiannya dengan melakukan penarikan tunai. Pembatalan kontrak sepihak ini tentu sangat memberatkan perusahaan. Dalam hat ini ada dua tipe pemegang polis yang membatalkan perjanjiannya, yaitu mereka yang melakukan profit taking dan pemegang polls yang tidak mampu membayar premi akibat melonjaknya nilai tukar dollar.Perubahan besar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, terutama ditandai dengan kemajuan ilmu dan tehnologi telah menimbulkan gejala globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Arus investasi, industri, tehnologi informasi dan individual consumers menjadi global (Ohmae, 1995). Globalisasi merupakan proses yang tidak dapat dicegah dan pengaruhnya ternyata telah melanda perekonomian Indonesia."

"Pada prinsipnya asuransi merupakan himpunan dana dari suatu populasi untuk dimanfaatkan membiayai sejumlah kecil dari populasi tersebut apabila sedang jatuh sakit. Jaminan asuransi kesehatan merupakan sumber dana potensial yang dapat digalang untuk pemeliharaan masyarakat.Pemanfaatkan jasa asuransi didalam pembayaran pasien baik rawat jalan maupun rawat inap juga dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Jatinegara. Di RSIA Hermina Jatinegara, yang paling berpotensi menghasilkan piutang paling banyak dari segi nominal adalah piutang rawat inap asuransi dan perusahaan.Jumlah piutang tak tertagih pasien rawat inap jaminan asuransi dan perusahaan di RSIA Hermina Jatinegara mengalami peningkatan dari tahun 2004 ke tahun 2005 (Rp.48.942.938 3 Rp.116.072.250). Presentase piutang tak tertagih terhadap total tagihan asuransi dan perusahaan pada tahun 2004 dan tahun 2005 adalah sebesar 1,30%, dan 1,07%. Berarti jugs terjadi peningkatan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat pengembangan yang pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi pada bagian bagian terkait, wawancara mendalam dengan para informan serta pengumpulan dokumen-dokumen pendukung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa efektifitas penagihan piutang rawat inap pada jaminan asuransi dan perusahaan sehingga dapat menurunkan jumlah piutang tak tertagih dan meningkatkan pendapatan rumah sakit pada tahun 2005. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sistem I.P.O. yaitu Input, Process dan Output. Melalui hasil penelitian ini diharapkan adanya perbaikan pada manajemen piutang yang akhirnya akan berdampak pada optimalisasi penagihan piutang rumah sakit.Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa jumlah pelaksana di beberapa tahap siklus piutang dirasa kurang memadai. Begitu juga mengenai sarana pendukung untuk melaksanakan proses siklus piutang antara lain komputer, telepon, line telepon, faksimili dan ruangan kerja_ Selain itu kebijakan tentang periode penagihan belum ditetapkan, juga mengenai isi kontrak perjanjian kerjasama antara pihak rumah sakit dengan pihak asuransi dan perusahaan juga belum sepenuhnya dilaksanakan (punishmentldenda 2% bila debitur tidak melunasi kewajibannya dalam 30 hari).Pada akhir penelitian ini direkomendasikan perlunya diadakan diklat atau sosialisasiyang lebih sering pada bagian informasi, koordinasi yang lebih balk antara bagian terkait, pengadaan sarana yang lebih baik serta ketegasan dalam menjalankan perjanjian isi kontrak dengan pihak ketiga.

---

Principally insurance is the fund collection from a population in order to be used in costing a few amounts from such population if getting illness. Healthy insurance guarantee is a potential fund source that can be collected in order to maintain the society.

The using of insurance service in paying of patient both out-patient or in-patient also be executed in Hermina Jatinegara Hospital. In Hermina Jatinegara Hospital. the most potential in producing receivable is from in-patient of insurance and company.

In-patient bad-debt of insurance and company in Herrnina Jatinegara Hospital increase from 2004 to 2005 (Rp.48.942.938 - Rp.116.072.250). Percentage of bad-debt to total collectible amount in-patient of insurance and company of 2004 and 2005 is about 1,30%, and 1,07%. It means, increasing too.

This research named qualitative descriptive research that have development characteristic which its data collection using observation in related department, in-depth interview with the informan and supporting documents collections.

The goal of this research is to analize the effectiveness of in-patient insurance collection, so it can decrease bad-debt and increase the income of hospital in 2006. The method used in this research is I.P.O. approach system namely Input, Process and Output. By this result of research be hoped there is repairing in receivable management and finally, it have an effect into hospital collecting optimalizalion.

The result of this research is known that the staff amount in some ciclus collection be felt less suitable. it is also about supporting tools in order to execute ciclus collection process which are computer. telephone, phone line, faximile and room. Beside that the policy about collection period that have not decided yet. also about cooperation agrement contract contain between hospital side and insurance and company side is not executed (punishment about 2% if the debitor is not pay their obligation in 30 days).

In the end of this research recommended the importance of training education event or socialization that more frequent into information department, more better coordination between related department, the better supply of supporting tools and also the clearness in operating the contract contain agreement with the third party."

"ABSTRAKTingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam berasuransi masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan kesadaran berasuransi. di negara lain. Penilaian ini terutama jika dilihat dari sudut pandang tingkat penetrasi industri untuk pasar nasional nasabah individual. Hal ini menyebabkan perkembangan industri asuransi di Indonesia, khususnya asuransi syariah belum begitu signifikan. Padahal kita tahu bahwa potensi pasar industri asuransi syariah untuk berkembang di Indonesia sangat besar, mengingat mayoritas (80%) penduduk Indonesia beragama Islam. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memilih asuransi syariah dan variabel bebasnya terdiri dari faktor kebutuhan akan asuransi, faktor kepercayaan terhadap asuransi, faktor syariah, faktor ekonomis dan faktor produk. Metodologi penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan model regresi logistik (model logit).Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini menyebutkan bahwa mayoritas peserta asuransi adalah berjenis kelamin pria, berusia antara 26 sampai dengan 35 tahun, berpendidikan tinggi (Sarjana), bekerja sebagai pegawai Swasta dan berpenghasilan antara Rp L500.000 sampai dengan hampir Rp 3.000.000 per bulan. Sedangkan hasil analisis regresi logistik menyebutkan bahwa peluang responder untuk memilih asuransi syariah adalah sebesar 61,8 %. Dan kelompok masyarakat yang potensial untuk memilih asuransi syariah adalah kelompok masyarakat yang tingkat kebutuhannya akan asuransi tinggi dan sangat perduli terhadap sistem syariah.

---

ABSTRACT

Compared with other countries, Indonesian people insurance awareness is still in the low rate. Mainly.from penetration the industry point of view for individual costumer in national market. This leads to sharia insurance development, which is not significant enough. Indonesia has a big potential market for sharia insurance as 80% of its people are moslem. The dependent variable in this research is the people who choose sharia insurance. And the independent variable consists of insurance needs factor, trust factor, sharia factor, economics factor and product factor. Research method used is descriptive method and quantitative analysis with logistic regression method.

The description analysis conclude that most of insurance client are male, between 26 - 35 years of age, high educated (SI), working as private employee, and has a range of RpI,500,000 - 3,000,000 salary per month. The logistic regression analysis concludes that respondent probability to choose sharia insurance is 6.8%. And group it potential market is a citizen who has a high need of insurance and sharia system awareness.;Compared with other countries, Indonesian people insurance awareness is still in the low rate. Mainly.from penetration the industry point of view for individual costumer in national market. This leads to sharia insurance development, which is not significant enough. Indonesia has a big potential market for sharia insurance as 80% of its people are moslem. The dependent variable in this research is the people who choose sharia insurance. And the independent variable consists of insurance needs factor, trust factor, sharia factor, economics factor and product factor. Research method used is descriptive method and quantitative analysis with logistic regression method. The description analysis conclude that most of insurance client are male, between 26 - 35 years of age, high educated (SI), working as private employee, and has a range of RpI,500,000 - 3,000,000 salary per month. The logistic regression analysis concludes that respondent probability to choose sharia insurance is 6.8%. And group it potential market is a citizen who has a high need of insurance and sharia system awareness."

"Dalam setiap hubungan hukum terlibat beberapa pihak. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian yang mereka buat dan sepakati bersama. Setiap perjanjian yang dibuat tersebut harus di taati oleh pihak-pihak yang terlibat dan ada konsekwensi hukumnya apabila dilanggar. Karena Negara Republik Indonesia merupakan negara yang herd sarkan atas hukum maka setiap persoalan yang menyangkut pelaks anaan hak dan kewajiban para warga negara harus berdasarka n atas hokum yang berlaku. Demikian pula halnya dengan perjanjian yang dibuat antara seorang anggauta masya rakat dengan perusahaan asuransi. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan mengalihkan resiko yang di hadapi seseorang yang di timbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak di harapkan terjadi kepada orang lain ( perusahaan asuransi) yang bersedia untuk mengganti kerugian. Di mana dalam perjanjian tersebut para pihak saling memberikan prestasinya. Tertanggung berkewajiban membayar premi kepada penanggung dan. Penanggung berkewajiban untuk membayar ganti rugi apabila peristiwa tak tentu tersebut terjadi. Dalam perjanjian asuransi mengatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian tujuan dari hukum untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat dapat terlaksana."