Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis tentang kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Skripsi ini membahas mengenai implementasi dari kebijakan pembebasan bea masuk yang tertuang dalam PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009. Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menggambarkan mekanisme implementasi dari kebijakan, hasil pencapaian kebijakan serta penjabaran dari faktor-faktor pendukung juga penghambat dalam implementasi kebijakan ini.

---

This thesis analyzes the policy of customs duties exemption on imports of capital goods PT Perusahaan Listrik Negara Persero power plant. This thesis discussed the implementation of the customs duties policy included in the PMK No 154/PMK.011/2008 and PMK No 128/PMK.011/2009. This is a qualitative descriptive research. The results of this research are describing implementation mechanisms itself, achievement of policies and derived from supporting factors also impediment due to implementation of this policy."

"Pemerintah Indonesia bertekad untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan di masa yang akan datang hingga tahun 2025 diharapkan penggunaan energi terbarukan mencapai 23% dari total bauran energi primer. Namun untuk memenuhi target tersebut, perusahaan membutuhkan barang modal yang memadai. Belum terpenuhinya barang modal untuk memproduksi alat pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia, membuat pelaku industri pembangkit listrik tenaga surya harus melakukan impor. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya serta apa saja faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya serta menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi dilaksanakan melalui berberapa tahapan dan pada nyatanya implementasi yang dilakukan belum cukup optimal, masih banyak faktor yang belum terpenuhi untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya.

---

The Indonesian government is determined to maximize the use of renewable energy in the future until 2025, it is expected that renewable energy will reach 23% of the total primary energy energy. However, to meet these targets, companies need goods that are adequate. The unfulfilled capital goods for producing solar power plants in Indonesia have made the solar power generation industry have to import. Based on this background, the researcher wants to analyze the implementation of the import duty policy on the import of solar power plant capital goods and what are the factors that can implement the implementation of this policy. This study aims to analyze the implementation of import duties on capital goods for solar power plants and to analyze the problems that occur in implementing this policy. This study uses a qualitative approach with literature study data techniques and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation is carried out through several stages and in fact the implementation has not been optimal, there are still many factors that have not been fulfilled to take advantage of the import duty facilities on the import of capital goods for solar power plants."

"Semakin meningkatnya kebutuhan listrik di Indonesia membuat Pemerintah berupaya untuk meningkatkan minat pengembang listrik swasta untuk berinvestasi di Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro dengan cara membuat Peraturan Menteri ESDM no 19 tahun 2015 untuk PLTM. Pemerintah membuat tarif fix untuk PLTM dimana pengembang listrik tidak dapat melakukan negosiasi harga terkait tarif PLTM seperti pada pembangkit lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tarif yang diberikan Peraturan Menteri tersebut sudah dapat menarik pengembang listrik swasta dari tingkat keuntungan yang didapat, dengan cara melakukan analisis sensitivitas pada pengembang listrik swasta yang telah memiliki kontrak dengan Perusahaan Listrik Negara dengan menggunakan tarif tersebut. Analisis dilakukan pada dua pengembang listrik swasta di lokasi yang mendapat tarif terendah dan tertinggi dengan membuat skenario perubahan pada perhitungan awal pengembang listrik swasta.

Hasil analisisnya dapat dilihat pada tingkat Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback Period dan Benefit Cost Rationya yang didapat pada perubahan skenarionya. Hasilnya tarif terbaru yang diberikan oleh Pemerintah untuk PLTM sudah layak untuk memancing minat pengembang listrik swasta dari tingkat keuntungan yang didapat. Meski begitu, hal penting yang harus diperhatikan oleh pengembang listrik swasta adalah energi yang dihasilkan setiap tahunnya, karena perubahan tingkat energi yang dihasilkan pertahunnya paling signifikan dalam berubahnya keuntungan untuk menentukan layaknya sebuah investasi.

---

The increasing demand for electricity in Indonesia made the Government seeks to increase the interest of Independent Power Producers to invest in minihydro power plants by making the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 19/2015 for minihydro power plants. The government made fixed tariff for minihydro power plants where Independent Power Producers (IPP) are not able to negotiate tariff for minihydro power plants as in other power plants.

This study aims to determine whether a given tariff regulation has been able to attract Independent Power Producers on the level of profits, by performing a sensitivity analysis on the Independent Power Producers who have contracted with Perusahaan Listrik Negara using the tariff. Analysis was performed on two Independent Power Producers in location that received the lowest and highest tariff by making changes to the initial calculation scenarios of Independent Power Producers.

Analysis results can be seen at the level of the Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback Period and Benefit Cost ratio that obtained in the scenario changes. The results is tariff that given by the Government for minihydro power plants is feasible to interest Independent Power Producers of level profits. Even so, the important things that must be considered by the Independent Power Producers is amount of energy produced annually, due to changes in the level of energy produced per year is the most significant changes in profits to determine an investment feasibility."

"PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) memiliki banyak kendala dalam menjalankan hubungan industrial. Berbagai dinamika hubungan industrial terjadi karena disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pihak perseroan dengan pihak serikat pekerja. Perseroan kerap mengeluarkan surat kebijakan tanpa berunding terlebih dahulu dengan serikat pekerja. Keluarnya surat kebijakan tanpa adanya pemberitahuan menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan hubungan industrial yang dirangkum menjadi Matriks 9. Kurangnya komunikasi inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan sudut pandang. Perbedaan Sudut pandang inilah yang menyebabkan terjadinya gerakan serikat buruh. Usaha yang dilakukan PLN baru mengintensifikasikan Lembaga Kerjasama Bipartit. Usaha ini adalah sangat baik, namun akan menjadi lebih baik lagi apabila didukung dengan usaha pendekatan yang bersifat non-formal atau kasual. Penulis menyarankan agar dibuat wadah non formal seperi morning gathering, penggiatan klub olahraga, seni, atau organisasi keagamaan, dan penggiatan halal bi halal.

---

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) has a lot of obstacles in running the industrial relations. The dynamics of industrial relations occur because of the lack of communication between the company and the trade union. The Company often issued policies without negotiating first with the union. Discharge letter policy without notice cause a variety of industrial relations problems are summarized into "Matriks Sembilan". The lack of communication is what causes the difference in perspective. Because of the difference perspective, PT. PLN (Persero) tries to intensify The Bipartite Cooperation. This effort was very good, but it would be even better if it is supported by the non-formal or casual approach. Writer recommend to the board management to use non-formal approach such as morning gathering, activate the sport, art, or religious organizations? activities, and liven up the gathering session."

"Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan/atau bahan, dan/atau mesin pada industri kecil dan menengah dengan tujuan ekspor, atau disebut dengan fasilitas KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah), sangat penting dalam rangka mendorong ekspor IKM. Penelitian ini akan membahas penerapan fasilitas KITE IKM, kendala yang dihadapi dalam penerapannya beserta solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fasilitas KITE IKM kurang berhasil. Terdapat kendala-kendala yang membuat penerapan fasilitas ini kurang berhasil yaitu dari segi perizinan, segi operasional dan segi penggunaan modul kepabeanan, sehingga masih banyak IKM yang belum menggunakan fasiltas ini.

---

The importance of custom duty exemption policy on imported goods, and/or materials and/or machines on small and medium enterprises with the aim of export, or called Facility for Export Purpose (SME KITE), in order to increase SME export. This study will discuss the implementation of SME KITE facility and the obstacle in its implementation. This study used a qualitative approach with descriptive design and data collection techniques such as library research and field studies conducted with interviews. The results showed that the implementation of SME KITE Facility not successful. There are obstacles that make the implementation of this facility not successful such as from permit aspect, operational aspect and the use of customs module aspect, so that many SME do not use this facility."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai pemberian kebijakan berupa fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi guna menunjang investasi disektor hulu migas dan mendorong peningkatan produksi migas dalam negeri. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan pemberian kebijakan, penerapan pelaksanaan, pencapaian sasaran dan tujuan dari pemberian fasilitas serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pencapaian sasaran pada dasarnya tercapai namun pencapaian tujuan dari fasilitas ini belum tercapai sepenuhnya oleh karena itu penelitian ini menyarankan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain tidak hanya disektor perpajakan, dalam rangka meningkatkan produksi migas dalam negeri.

---

This study addresses the provision of import duty exemption policy on the import goods for the upstream oil and gas investment to support oil and gas sector and to encourage increasing domestic oil and gas production. This research focuses on the considerations of basic provision policy, the implementing, and the achievement of the objectives facilities as well as the barriers faced by the government.

This research used a qualitative descriptive approach. The results are in the context of achieving the objectives basically is reached but the achievement of the goals has not been fully achieved. Therefore, researchers suggest the government needs other measures not only on taxation sector but also on energy policy in order to increase the domestic oil and gas production."

"Skripsi ini membahas mengenai model superleadership Dahlan Iskan yang diterapkan semasa kepemimpinan di PT Perusahaan Listrik Negara yang berorientasi pada pemberdayaan pegawai dan perubahan BUMN tersebut. Teori utama yang digunakan adalah teori Superleadership dari Charles C. Manz dan Henry P. Sims Jr . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pos positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif, melalui wawancara mendalam sebagai data primer dan biografi sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dahlan Iskan mampu memicu self-leadership dalam setiap jenjang seperti yang dijelaskan dalam teori Superleadership, yaitu memimpin individu untuk memimpin diri sendiri, memimpin tim untuk self leadership, memimpin budaya organisasi untuk self-leadership. Upaya yang dilakukan dengan mencontohkan perilaku kepemimpinan yang memberdayakan pegawai, dan tim kerja seperti membangun antusiasme, membangun kepercayaan pada generasi muda untuk memimpin, konsisten menerapkan perilaku kepemimpinan postif lainnya hingga menciptakan budaya organisasi.

---

A Thesis discusses about Dahlan Iskans Superleadership Model that was applied during his leadership in PT Perusahaan Listrik Negara which oriented to empowerment of employee and change that BUMN. Charles C. Manz and Henry P. Sims Jr. Superleadership theories used as the main theory. This research uses post positivist approach with qualitative data collecting technique, through indepth interview as a primer data and biography as the sekunder data.

The result from the research shows that Dahlan Iskan could triggering self-leadership in each stage such the explanation of leadership theory before, namely individual leadership to lead themself, lead a team to self-leadership, lead organizationanl culture to self-leadership. The efforts made by practicing leadership behavior that empower employee and team, such as build enthusiasm, build trust young generation to lead, and consistently apply another positive leadership behaviors, to create a culture of the organization."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait kebijakan kenaikan batas pembebasan bea masuk atas impor barang pribadi penumpang. Penelitian ini berfokus pada membahas alasan kenaikan batas pembebasan bea masuk yang diberikan untuk barang pribadi penumpang yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta hambatan yang terdapat dalam pemungutan pajak atas barang bawaan penumpang setelah dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Hasil yang terdapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alasan dikeluarkannya kebijakan ini untuk mempercepat proses pengeluaran barang penumpang dengan mengoptimalkan fasilitas kepabeanan yang telah ada. Selain itu, setelah dikeluarkannya kebijakan ini, terdapat hambatan dalam upaya pemungutan pajak dimana terdapat modus penghindaran pembayaran pajak berupa splitting dan underinvoicing dengan memanfaatkan batas pembebasan bea masuk yang dinaikkan untuk meminimalisir pembayaran pajak terkait.

---

This study aims to discuss the policy of increasing the de minimus value or exemption of import duty at some value on personal effect. This research focuses on consideration of increasing the de minimus value of personal effect issued by the government and barrier in collecting taxes on personal effect after the issuance of this policy. This research is qualitative research with a descriptive approach type. The study finds that the reason for issuing this policy is to accelerate of passenger goods clearance by optimizing existing customs facilities. In addition, after the issuance of this policy, there are various effort to prevent the tax avoidance of tax payments in the form of splitting and under-invoicing by utilizing the limit on exemption of import duties which is raised to minimize related tax payments."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kebijakan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman dan upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk penghindaran pajak setelah dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan kebijakan tersebut adalah untuk pengendalian impor dan menciptakan kesetaraan sekaligus menjaga daya saing antara produk lokal dengan produk impor. Selain itu dari berbagai upaya pencegahan penghindaran pajak yang dilakukan, didapatkan bahwa masih terdapat bentuk-bentuk penghindaran pajak yang terus dicoba untuk dilakukan dalam kegiatan impor barang kiriman. Dimana bentuk-bentuk penghindaran pajak tersebut berupa splitting dan underinvoicing.

---

This study aims to discuss the policy of reducing the exemption from import duty on imported goods. This research focuses on the consideration of reducing the exemption from import duty on imported shipments and effort to prevent the tax avoidance after the issuance of this policy. This research is qualitative research with descriptive research type. The study finds that the basis for consideration of these policies is to control imports and create equality while maintaining competitiveness between local products and imported products. In addition, from various efforts to prevent the tax avoidance, it also finds that the forms of tax avoidance carried on are existing in the activities of importing shipments. Where the forms of tax avoidance found are within the form of splitting and underinvoicing.

"