Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Aksesibilitas Toilet bagi Kaum Difabel di PusatPerbelanjaan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel gunamewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan danpenghidupan dalam suatu bangunan gedung atau lingkungan. Aksesibilitas yangdimaksud adalah ketersediaan akses, ruang yang memadai serta fasilitaspendukung yang sesuai. Pusat perbelanjaan sebagai bangunan publik, seharusnyamenyediakan aksesibilitas ini di semua ruangnya, termasuk toilet. Toiletmerupakan fasilitas yang dibutuhkan keberadaannya oleh semua orang, sebagaisarana membuang sisa metabolisme tubuh. Difabel dalam kajian ini difokuskankepada kaum pengguna kursi roda serta kaum lansia.Dengan mengambil contoh kasus toilet di empat pusat perbelanjaan kelasmenengah atas di Jakarta, yaitu Central Park, Grand Indonesia, Mall of Indonesiaserta Senayan City. Kajian ini menggunakan acuan Standar Internasional FDIS-21542, yang diimplementasikan kedalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/2006, serta kelebihan serta kekurangan dari material penutup lantai sertadinding. Dari kajian ini ditemukan bahwa fasilitas toilet di pusat perbelanjaan diJakarta belum seluruhnya memenuhi peraturan yang ada. Sehingga menyulitkanbagi kaum difabel untuk menggunakannya.

---

ABSTRACTThe focus of this study is Accessibility for Difable in Shopping Center?s Toilet.Accessibility is easiness for difable to realize the same opportunity in all of lifeand living aspect in the buildings and environment. In this case, accessibility areavailability of access, adequate spaces and appropriate facilities. Shopping mall aspublic space, supposed to provide the accessibility in all of their space, includingthe restroom. Restroom is one of the facilities that needed by everyone, because itused by people to release their body metabolism?s leftover. Difabel in this case,focused to wheelchair users and the elderly.This study takes case in restrooms in four middle-up class shopping mall inJakarta, which are Central Park, Grand Indonesia, Mall of Indonesia and SenayanCity. This study?s references using International Standard FDIS-21542, whichimplemented on the Regulation of Public Work Minister No. 30/PRT/2006. Thisstudy also uses the description of floor and wall coverings material as references.Based on this study, it found that not all shopping center?s restroom in Jakartafulfill the regulation."

"Universal design is a design is a design approach which considering that all products, building, exterior and interior spaces be usable to the greatest possible extent by all, regardless of ages and abilities...."

"Pendahuluan: Dengan stasusnya sebagai transportasi massal, Transjakarta harus dapat digunakan oleh seluruh kalangan termasuk penyandang difabel, salah satunya halte. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan ITDP pada tahun 2018, hasil observasi menjelaskan bahwa dari beberapa fasilitas ramah difabel yang dimiliki oleh Transjakarta masih banyak yang belum memenuhi standar, diantaranya adalah kemiringan ram, ketersediaan guiding block, lebar pintu masuk, ruang gerak bebas pada koridor, papan informasi berjalan, serta informasi berbasis suara yang masih belum banyak tersedia di halte Transjakarta. Metode: Variabel penilaian aksesibilitas halte diantaranya pada ukuran dasar ruang, jalur pemandu, pintu, ram, tangga, serta rambu dan marka sesuai Permen PUPR No. 14 tahun 2017 dan Permenhub No. PM 98 tahun 2017. Penelitian dilakukan seluruh halte ramah difabel Transjakarta sebanyak 64 halte yang tersebar di 12 koridor di seluruh wilayah DKI Jakarta kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hasil: Secara keseluruhan, tingkat pemenuhan aksesibilitas di halte ramah difabel bus Transjakarta sebesar 66%, aksesibilitas ukuran dasar ruang 89%, jalur pemandu 36%, pintu 79%, ram 71%, tangga 76%, serta rambu dan marka 45%. Kesimpulan: Kesimpulannya, pemenuhan aksesibilitas pada halte ramah difabel bus Transjakarta masih perlu ditingkatkan. Penelitian lebih lanjut mengenai aksesibilitas pada halte bus Transjakarta masih perlu dikembangkan.

---

Introduction: As mass public transportation, the Transjakarta facilities, including bus stops, must be accessible to the public, including people with disabilities. The ITDP research in 2018 explained that many Transjakarta facilities did not conform the accessibility standards, including the slope of the ramp, the availability of guiding blocks, the width of the entrance, free movement space in corridors, running text, and the availability of voice-based information. Methods: The accessibility variables of the bus stop assessment are the size of the space, guiding block, doors, ramps, stairs, as well as signs and markings according to PUPR Ministerial Regulation No. 14 of 2017 and Perhubungan Ministerial Regulation No. PM 98 of 2017. The research was carried out on all 64 Transjakarta disabled-friendly bus stop across 12 corridors throughout the DKI Jakarta area except Kepulauan Seribu Administrative District. Results: Overall, the accessibility fulfillment rate at the disabled-friendly Transjakarta bus stop was 66%, room size accessibility was 89%, guiding block 36%, doors 79%, ramps 71%, stairs 76%, and signs and markings 45%. Conclusion: The fulfillment of accessibility at the disabled-friendly Transjakarta bus stop needs to be improved. Further research on accessibility at Transjakarta bus stops still needs to be developed."

"Aksesibilitas adalah kemudahan melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain yang termasuk dalam sistem transportasi. Mobilitas masyarakat terjadi setiap hari, hal ini disebabkan oleh perjalanan dari dan ke kota atau tujuan masyarakat, seperti di kota Bogor. Menurut data riset Global Traffic Scorecard 2021, tingkat kemacetan di Kota Bogor menduduki peringkat ke-5 di Indonesia, dan ke-821 di dunia. Tingginya jumlah kendaraan yang melewati Kota Bogor serta jumlah pengguna komuter, dan permasalahan lalu lintas yang dialami di Kota Bogor, tentunya mengganggu aksesibilitas transportasi yang merupakan komponen penting dari sebuah kota dan juga sangat penting untuk menjamin masyarakat dapat mengakses layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Hal ini tidak dapat tercapai dengan baik jika akses mobilitas masyarakat terganggu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator aksesibilitas transportasi dengan menggunakan metode PTAL dan PTAI lalu mendapatkan pembaharuan indikator aksesibilitas menggunakan Skala Likert dan SEM - PLS. Hasil analisis PTAL dan PTAI adalah tingkat aksesibilitas transportasi di Kota Bogor masih tergolong sangat buruk atau masih sulit untuk dijangkau. Kemudian hasil dari SEM-PLS, variabel baru untuk perhitungan aksesibilitas transprotasi adalah Variabel Wilayah dengan indikator Kepadatan Tata Guna Lahan.

---

Accessibility is the ease of doing mobility from one place to another which is included in the transportation system. Community mobility occurs every day, this is caused by travel to and from cities or community destinations, such as in the city of Bogor. According to research data from the Global Traffic Scorecard 2021, the level of congestion in Bogor City is ranked 5th in Indonesia, and 821st in the world. The high number of vehicles passing through the City of Bogor as well as the number of commuter users, and the traffic problems experienced in the City of Bogor, of course disrupt the accessibility of transportation which is an important component of a city and is also very important to ensure that people can access services such as health, education and employment. . This cannot be achieved properly if access to community mobility is disrupted. Therefore, this study aims to analyze indicators of transportation accessibility using the PTAL and PTAI methods and then get updated accessibility indicators using the Likert Scale and SEM - PLS. The results of PTAL and PTAI analysis show that the level of transportation accessibility in Bogor City is still very bad or difficult to reach. Then the results from SEM - PLS, the new variable for calculating transportation accessibility is the Area Variable with the Land Use Density indicator."

"Aksesibilitas menurut kamus besar bahasa indonesia dimaknai seabgai hal yang dapat dijadikan akses. Aksesibilitas dalam dunia web memungkinkan setiap orang dapat menikmati informasi yang ada dalam sebuah situs yang termuat di internet"

"Penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik merupakan salah satu kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut mengatur bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan formasi dan mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik dengan menggunakan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) yang dikemukakan oleh Moulton & Sandfort (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan sudah sesuai dengan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs), walaupun belum mencapai target 2%. Hasil penelitian juga menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi proses implementasi kebijakan, antara lain keterbatasan formasi ASN yang dapat diisi oleh penyandang disabilitas, masih adanya instansi pemerintah yang enggan membuka formasi disabilitas dengan target 2%, kurangnya partisipasi dan kolaborasi dengan penyandang disabilitas, paradigma ableisme, tidak adanya sistem reward and punishment bagi instansi pemerintah terkait, belum adanya modul rekrutmen khusus penyandang disabilitas, hingga kurangnya koordinasi mengenai urgensi dan pemahaman akan pentingnya pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas diantara masing-masing instansi.

---

Providing access to work for persons with disabilities in the public sector is one of the policies and efforts made by the government to realize inclusive economic development for persons with disabilities. The policy regulates Ministries/Agencies and Local Governments to allocate formations and employ persons with disabilities at least 2%. Therefore, this study aims to analyze the policy implementation process for providing access to work for persons with disabilities in the public sector using the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory proposed by Moulton & Sandfort (2017). This study uses a post-positivist approach, with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the policy implementation process is in accordance with the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory, although it has not yet reached the 2% target. The results of the study also found several obstacles that influenced the policy implementation process, including the limited number of ASN formations that could be filled by persons with disabilities, government agencies still reluctant to open disability formations with a target of 2%, lack of participation and collaboration with persons with disabilities, ableism paradigm, not the existence of a reward and punishment system for relevant government agencies, the absence of a special recruitment module for persons with disabilities, to the lack of coordination regarding the urgency and understanding of the importance of inclusive development for persons with disabilities among each agency."

"ABSTRAKPendidikan inklusif merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses pendidikan untuk para penyandang disabilitas. Akan tetapi, persoalan baru muncul ketika anak yang memiliki disabilitas tersebut hanya dapat mengakses lingkungan fisik dan tidak dapat mengakses lingkungan sosial di sekolah reguler. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat aksesibilitas sosial yang dimiliki siswa berkebutuhan khusus di dalam sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif, yang dipengaruhi oleh tingkat segregasi dan tingkat prejudice. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey, terhadap 63 responden yang merupakan siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di SMP Negeri dan Swasta penyelenggara pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat segregasi dan tingkat prejudice memiliki hubungan yang positif dengan variabel tingkat aksesibilitas lingkungan sosial. Hubungan tersebut turut dipengaruhi oleh dua faktor lainnya, yaitu kontrol dari pihak sekolah dan motivasi sosial yang dimiliki oleh siswa berkebutuhan khusus itu sendiri.

---

ABSTRACT

Inclusive education is an effort to improve access to education for children with disabilities. However, a new problem arises when a child who has a disability can only access the physical environment and can?t access the social environment in regular schools. This study aims to examine how the level of social accessibility of the students with special needs in the regular school with inclusive education, which is influenced by the level of segregation and prejudice. This study uses a quantitative method with data collection through surveys, of the 63 respondents who were students with special needs who attend public and private junior high school with inclusive education in South Jakarta region. The results showed that the level of segregation and prejudice linked to the level of accessibility of social environment positively. The relationship is also influenced by two other factors, namely the control of the school and the social motivation possessed by students with special needs."

"Sebagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan obat publik, dibutuhkan optimalisasi perencanaan dan pendistribusian obat dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke Unit Pelayanan Kesehatan. Diketahui bahwa persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Kota Depok pada tahun 2022 adalah sebesar 84,21%, dimana angka tersebut memenuhi standar minimal 80%. Pada wilayah lain, diketahui persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kota Semarang pada tahun 2022 masing-masing adalah sebesar 89,13%, 95,16%, dan 100%, persentase tersebut dikatakan lebih baik dari persentase yang dimiliki Kota Depok pada tahun 2022. Tingkat ketersediaan obat dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain faktor input seperti keterbatasan anggaran dan faktor proses yaitu pengelolaan obat yang kurang ideal. Pengelolaan obat merupakan suatu proses yang dapat dievaluasi dan ditingkatkan setiap tahunnya guna mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen pengelolaan obat di Kota Depok. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber melalui wawancara dengan berbagai informan dan triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukan ketersediaan obat sesuai kebutuhan untuk tiga penyakit terbesar di Kota Depok tahun 2022 adalah sebesar 85,57%, dimana persentase tersebut sudah memenuhi standar yang ada. Pengelolaan obat yang dilakukan sudah mengikuti pedoman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan RI. Saran yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan analisis beban kerja bagi SDM agar pengelolaan obat yang dilakukan dapat lebih maksimal.

---

In an effort to increase the availability of public drugs, it is necessary to optimize the planning and distribution of drugs from the Regency / City Pharmacy Installation to the Health Service Unit. It is known that the percentage of Puskesmas with the availability of essential drugs in Depok City in 2022 is 84.21%, which meets the minimum standard of 80%. In other regions, it is known that the percentage of health centers with the availability of essential drugs in Bekasi Regency, Bandung Regency, and Semarang City in 2022 is 89.13%, 95.16%, and 100%, respectively, which is better than the percentage of Depok City in 2022. The level of drug availability can be influenced by various things, including input factors such as budget constraints and process factors, namely less than ideal drug management. Drug management is a process that can be evaluated and improved every year to get maximum results. Therefore, this study aims to determine the description of drug management in Depok City. The type of research used in this study is qualitative with in-depth interview method. Data validation used is source triangulation through interviews with various informants and method triangulation with document review and observation. The results showed that the availability of drugs as needed for the three largest diseases in Depok City in 2022 was 85.57%, where the percentage had met the existing standards. The drug management carried out has followed the guidelines of the Food and Drug Administration and the Indonesian Ministry of Health. Suggestions that can be given are to conduct a workload analysis for human resources so that drug management can be maximized."

"Latar Belakang: Target MDGs dalam meningkatkan kesehatan ibu akan tercapai apabila 50% kematian ibu dapat dicegah melalui peningkatan cakupan K1, K4, memastikan bidan tinggal di desa, meningkatkan dersalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, meningkatkan cakupan peserta KB terutama dengan metode kontrasepsi jangka panjang,serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam bidang kesehatan. Metode: Penelitian ini merupakan analisis lanjut Riskesdas tahun 2010, untuk mengkaji seberapa besar aksesibilitas pelayanan Keluarga berencana/KB di Indonesia. Hasil: Ibu yang mempunyai jumlah anak 3–4 orang di pedesaan lebih besar prevalensinya (27,1%) di bandingkan ibu yang tinggal di perkotaan (25,0%). Sebagian besar alasan utama tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin punya anak di perkotaan 27,0%, sedangkan di pedesaan 28,2%, alasan ke dua adalah takut efek samping di perkotaan 23,1%, di pedesaan 16,5%. Alasan tidak menggunakan alat kontrasepsi karena memang tidak perlu sebesar 10,0%. Perilaku pencarian pelayanan KB ibu hamil dengan status bekerja mempunyai hubungan signifikan dengan akses pelayanan KB (rasio prevalensi 1,073). Ibu yang tidak bekerja memiliki akses pelayanan KB oleh tenaga kesehatan lebih tinggi dibandingkanibu yang bekerja. Kesimpulan: Aksesibilitas pelayanan KB ini dirasa dianggap kurang memadai, karena tidak semua Poskesdes di pedesaan dibekali dengan infrastruktur dan alat pemeriksaan KB, kurangnya tentang pengetahuan KB di daerah pedesaan. Pencarian pertolongan pelayanan KB terbanyak ke tempat bidan, ke puskesmas menjadi pemilihan kedua, polindes, poskesdes menduduki urutan ke tiga."