Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAngka kejadian KDRT pada perempuan dewasa terus meningkat setiap tahunnya.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pengetahuan dan sikapperempuan dewasa tentang KDRT di RW 10 Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos,Depok. Desain penelitian yang digunakan deskriptif sederhana dengan metodeanalisis univariat. Jumlah sampel sebanyak 93 responden, ditentukan denganteknik quota sampling. Hasil penelitian menunjukkan 64,5% responden memilikipengetahuan kurang dan 54,8% responden memiliki sikap buruk tentang KDRT.Pengetahuan kurang karena kurangnya sumber informasi, tidak berpengalaman,dan finansial terbatas. Sikap buruk dipengaruhi pengalaman significant others,budaya patriarki, dan keterbatasan akses media. Penyedia layanan kesehatanhendaknya memberikan penyuluhan dan konseling mengenai KDRT.

---

ABSTRACTThe number of domestic violence to women increases every year. This studypurpose was to provide an overview about knowledge and attitudes of adultwomen about domestic violence in RW 10, Sukamaju Baru Village, Tapos,Depok. The research design was simple descriptive with univariate analysismethods. Total samples were 93 respondents; determined by quota samplingtechnique. The results showed 64.5% of respondents had low level of knowledgeand 54.8% of respondents have bad attitudes toward domestic violence. Lessknowledge caused by inadequate resources, experienced, and financial.Significant others? experiences, patriarchy, and limited media access influencebad attitude. To prevent domestic violence, the health service providers shouldprovide adequate health education."

"Kekerasan dalarn rumah tangga (KDRT) yang teijadi pada istri sudah menjadi isu publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk mengidentiiikasi tingkat pengetahuan ibu rumah tangga tentang kekefasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri yang mcliputi pengertian, bentuk-bentuk, penyebab, dampak dan solusi. Hasil akhir penelitian terdiri dari tingkat pengetahuan tinggi, sedang, hendah. Penelitian dilakukan di RW 08 kelurahan Pondok Cina kecamatan Beji kota Depok. Jumlah SGIIIPCI 62 orang dengan lcriteria bisa baca tulis, masih memiliki suami, dan berusia 18-65 tahun. Tehnik sampling yang digunakan adalah consecutive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 36 responden (58,l%) memiliki tingkat pengetahuan tinggi, 25 responden (40,3%) memiliki tingkat pengetahuan sedang dan hanya l responden (1,6%) memiliki tingkat pengetahuan rendah."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kebahagiaan wanita dewasa muda yang dibesarkan dalam keluarga poligami. Selain itu, untuk mengetahui keutamaan dan kekuatan yang dimiliki dan bagaimana mereka mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka untuk meraih kebahagiaan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan disain deskriptif. Kuesioner VIA-IS juga digunakan untuk mengenal keutamaan dan kekuatan subjek penelitian.Subjek penelitian terdiri dari empat wanita dewasa muda yang dibesarkan dalam keluarga poligami. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada hasil dari kuesioner VIA-IS, standar dan pendapat peneliti.Dari analisis terhadap hasil wawancara dan perhitungan nilai dari kuesioner VIA-IS, disimpulkan bahwa: 1) gambaran poligami yang dilakukan ayah adalah rata-rata mereka hidup harmonis walaupun ada konflik tetapi tidak terlalu serius, hanya iri-irian; 2) gambaran penghayatan terhadap poligami yang dilakukan ayah adalah tidak mempermasalahkan perilaku tersebut; 3) semua subjek secara keseluruhan bahagia dengan kehidupan mereka karena hubungan interpersonal yang baik.; 3a) gambaran kebahagiaan mengenai masa lalu yang berpengaruh adalah emosi positif pride, gratitude dan forgiveness; 3b) gambaran kebahagiaan masa depan hanyalah emosi positif hope; 3c) gambaran kebahagiaan saat ini pleasure dan gratifikasi yang disesuaikan dengan keadaan di pondok pesantren; 4) gambaran penghayatan subjek mengenai keterkaitan antara poligami yang dilakukan ayah dengan kebahagiaan adalah pada awal mereka terpengaruh tetapi dengan berjalannya waktu, tidak terpengaruh; 5) keutamaan dan kekuatan yang dimiliki subjek adalah Forgiveness and Mercy dan Gratitude.Hasil penelitian menyarankan data harus dari beberapa sumber; melakukan penelitian kuantitatif; mengacu pada teori yang khusus untuk kekuatan gratitude bersama forgiveness and mercy; meneliti gambaran proses pembentukan dan aplikasi kekuatan gratitude dan forgiveness and mercy; subjek penelitian diganti dengan mereka yang berada di luar pondok pesantren; melakukan penelitian cross-sectional untuk membandingkan kebahagiaan mereka yang dibesarkan di dalam keluarga bercerai dan keluarga poligami.

---

The focus of this study was to understand the authentic happiness among young adulthood women in polygamous families; as well as to identify their virtues and strengths and how they applied them in their lives to gain authentic happiness. This was a qualitative descriptive interpretive study. Questioner VIA-IS was also used to identify the virtues and strengths of the subjects in this study.The subjects in this study were four young adulthood women from polygamous families. The data was acquired through deep interview and analysis was done referring to the results from questioner VIA-IS; and the standards and opinions set by the researcher.From the analysis of the results of the interviews and the questioner VIA-IS, the conclusions were: 1) the descriptions of polygamous families were generally harmonious even though there were some minor conflicts mainly jealousies; 2) there were no hard feelings generated from the polygamies committed by their fathers; 3) all subjects were generally happy in their lives because of very good interpersonal relationships; 3a) positive emotions like pride, gratitude and forgiveness influenced their authentic happiness about the past; 3b) only hope influenced their authentic happiness towards the future; 3c) pleasure and gratification were adapted to their lives in a boarding school; 4) they were at first influenced by the polygamies but later accepted them; 5) Forgiveness and Mercy with Gratitude were the strengths that they made used of in their lives.Suggestions made from the results of the study were that data should be from a few sources; quantitative research should be undertaken; must concentrate on specialized theories based on the strengths gratitude with forgiveness and mercy; research on the descriptive process of the formation and application of the strengths gratitude with forgiveness and mercy; subjects can be replaced with those not living in a boarding school; conduct a cross-sectional study to compare the authentic happiness of young adulthood women from divorced families and polygamous families."

"Kekerasan seksual selama ini banyak dipahami dalam definisi subjektif. Maknanya bergantung pada pengetahuan dan batasan subjek penahu. Untuk memecahkan masalah ini, Superson mewakili model feminis analitik, mencoba merumuskan suatu kerangka definisi objektif yang melepaskan kondisi-kondisi: 1) subjek A tidak mengetahui apa itu kekerasan seksual, 2) subjek A tidak mendefinisikan bahwa tindakan B terhadapnya adalah kekerasan seksual, 3) subjek A mengetahui bahwa B melakukan kekerasan seksual terhadapnya namun enggan untuk mengartikulasikan. Studi ini merupakan bentuk dukungan terhadap gagasan objektivitas di dalam kekerasan seksual sekaligus koreksi dengan mempertimbangkan diskusi yang berkembang di dalam teori feminisme. Secara khusus, proses pertimbangan dan kritik yang saya lakukan menggunakan kerangka realisme konstruksi sosial Sally Haslanger. Sehingga, rekonseptualisasi atas definisi objektif saya formulasikan melalui kekuatan konstruksi sosial konstitutif. Amatan ini juga ditujukan pada implikasi argumen objektivitas di dalam kebijakan kekerasan seksual di Indonesia yang saya khususkan yakni UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022). Permasalahan tersebut saya urai dalam dua rumusan pertanyaan: 1) Bagaimana argumen objektivitas di dalam kekerasan seksual: 1.a) Bagaimana problem pendefinisian kekerasan seksual? 1.b) Bagaimana pemeriksaan argumen objektif dan sumbangsihnya dalam perdebatan teori feminisme mengenai kekerasan seksual?, 2) Apa implikasi teoretik argumen objektivitas bagi kebijakan kekerasan seksual? Kesimpulannya, argumen objektivitas memberikan sumbangan bagi perdebatan teori feminisme, yakni melalui pemeriksaan realisme konstruksi sosial kausal dan konstitutif. Dua model ini mampu menunjukkan mana argumen lemah dan kuat dalam tiga perspektif feminisme mengenai kekerasan seksual (natural-biologi, sosiokultural, dan liberal). Pembedaan tersebut setidaknya berguna dalam melihat keluasan tindakan kekerasan seksual di dalam UU TPKS. Kendati demikian, keluasan permasalahan yang ada dalam UU TPKS tidak sepenuhnya mampu ditangkap oleh model ini. Oleh karenanya, saya memberikan catatan tambahan yang menyangkut dimensi korban kekerasan seksual dan tindakan yang belum diakomodir di dalam UU TPKS.

---

Sexual violence has been widely understood in terms of subjective definitions. Its meaning depends on the knowledge and limitations of the knowing subject. To solve this problem, Superson represents the analytic feminist model, trying to formulate an objective definitional framework that releases the conditions: 1) subject A does not know what sexual violence is, 2) subject A does not define that B's actions against him are sexual violence, 3) subject A knew that B had sexually assaulted her but was reluctant to articulate it. This study is a form of support for the idea of objectivity in sexual violence as well as a correction by considering the discussions that developed in feminism theory. In particular, the process of consideration and criticism that I carried out used the framework of Sally Haslanger's social construction realism. Thus, I have formulated a reconceptualization of the objective definition through the power of constitutive social construction. This observation is also aimed at the implications of objectivity arguments in the policy of sexual violence in Indonesia, which I specifically focus on, namely the UU TPKS (Law on the Crime of Sexual Violence No. 12, 2022). I will describe the problem in two questions: 1) What is the argument for objectivity in sexual violence: 1.a) How is the problem of defining sexual violence? 1.b) How is the objective argument examined and its contribution to the feminist theory debate on sexual violence? 2) What are the theoretical implications of the objectivity argument for sexual violence policy? In conclusion, the objectivity argument contributes to the debate on feminism theory, namely through an examination of the realism of causal and constitutive social constructions. These two models are able to show which arguments are weak and strong in the three feminist perspectives regarding sexual violence (natural-biological, sociocultural, and liberal). This distinction is at least useful in looking at the breadth of acts of sexual violence in the UU TPKS. However, the breadth of the problems contained in the UU TPKS cannot be fully captured by this model. Therefore, I provide additional notes concerning the dimensions of victims of sexual violence and acts that have not been accommodated in the UU TPKS."

"Kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi wacana yang banyak disorot karena angkanya tinggi, dan jumlahnya cenderung meningkat. Perempuan adalah golongan yang rawan mendapat tindak kekerasan, namun perlindungan hulcum dan sosial terhadap perempuan belum efektif (KCM, 9 Januari 2002). Data dari kantor Menteli Negara Pemberdayaan menyebutkan, sekitar 24 juta penduduk nrempuan pemah mengalami tindakan kekerasan (Wahjana, 2000). Bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi/sosial, seksual, dan spiritual.Peneliti tertarik untuk memperoleh gambaran rnendalam terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Herman (1997) mengemukakan bahwa perempuan yang mengalami perkosaan cenderung sulit menceritakan secara langsung pengalamannya, dan lebih mudah bercerita dalam bentuk orang ketiga. Pada penelitian ini peneliti mencoba menggunakan kartu-kartu TAT yang berisi garnbar peristiwa sehari-hari, sebagai alat bantu subyek untuk mengungkapkan pengalaman dan perasaannya tentang peristiwa traumatis. Tujuan penelitian adalah mcngetahui bagaimana respons subyek terhadap kartu-kartu TAT, dan arti dari respons tersebut. Termasuk bagaimana nrsepsi mereka tentang diri dan lingkungan setelah mengalami kekerasan seksual. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif terhadap 5 orang subyek yang berusia 14-19 tahun. Analisis dilakukan pada hasil interpretasi respons TAT. Selain data yang diambil langsung, peneliti juga menggunakan 2 data sekunder, yaitu hasil anamnesa dan administrasi TAT yang dilakukan oleh orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para subyek dapat berespons terhadap stimulus TAT. Hasil anamnesa dan interpretasi TAT saling menunjang untuk dapat memberikan garnbaran yang lebih mendalam tentang subyek. Melalui interpretasi TAT dapat terungkap penghayatan perasaan subyek atas peristiwa yang dialami, di samping persepsi mereka tentang diri, keluarga, dan lingkungan setelah peristiwa traumaiisnya Sehubungan dengan hasil di atas, maka selanjutnya disararikan TAT dapat digunakan sebagai alat bantu diagnostik untulc subyek yang mengaiami peristiwa traumatis. Hasil interpretasi TAT juga dapat digunakan untulc membantu subyek yang mengalami peristiwa traumatis untuk lebih memahami dirinya, melalui mekanisme feedback yang dapat dilakukan selarna proses pemeriksaan dan konseling. Untuk pengembangan penelitian serupa, disarankan untuk mencari subyek dengan latar belakang yang kurang lebih sama, untuk menambah pemahaman tentang perernpuan yang mengalami kekerasan seksual. Selain ilu, disarankan agar dilakukan penelitian untuk membuat standar tentang simbol-simbol tertentu dari TAT, khususnya pada masyarakat Indonesia."

"Violence against women is caused by many factors. one of them is wrong understanding of religious teaching as the result of literal interpretation of holy texts, whereas religious techings absolutely emphasize egalitarianism between men and women. Therefore, the violence is the result of interpretation merely, not the core and essence of religious teachings. To overcome, we have to interpret critically the holy texts, its supporting texts and whatever things resulted by the texts such as laws, norms, etc. In this case, we could use hermeneutics method that emphasizes aspects of text, cntect (history of text) and spirit of text when applied to the current context. This spirit means spirit of liberation. By using hermeneutiv methods in reinterpreting the holy texts we could hope that discriminations through disallowance of women ti be leaders, the value of women is a half of men and sexual violence against women in household that have always been refereed to holy texts can be avoided. Hermeneutic of liberation is a form of critical approach toward the problem of literal interpretation. It relates the interpretation of holy texts to be closer with the problems of humanity such as poverty, stupidity, oppression, discrimination and injustice."

"Skripsi ini mencoba membahas bagaimana memahami kontestasi wacana yang muncul dalam memahami substansi draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui pendekatan pluralisme agonistik Chantal Mouffe dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan pluralisme agonistik menjadi pendekatan alternatif dalam memahami keberlangsungan demokrasi di tengah kondisi pluralitas masyarakat. Konsep ini merupakan alternatif dari pendekatan demokrasi liberal yang memusatkan demokrasi pada tujuan untuk mencapai konsensus yang rasional. Mouffe melalui konsep pluralisme agonistiknya mengkritik bahwa orientasi demokrasi liberal pada proses pencapaian konsensus yang rasional telah mengeliminasi “the Political” sehingga berpotensi menghambat terciptanya pluralisme publik dalam kehidupan demokrasi itu sendiri. Adapun kontestasi wacana antara pihak yang mendukung dan menolak pengesahan RUU P-KS menjadi relevan untuk dipahami menggunakan pendekatan pluralisme agonistik karena kontestasi yang terjadi melibatkan wacana dengan pendekatan yang masih belum bisa menemukan titik kesepakatan. Dengan menggunakan pendekatan pluralisme agonistik, kontestasi wacana dalam memahami RUU P-KS merupakan refleksi dari hidupnya proses demokrasi. Berlangsungnya kontestasi wacana ini merupakan wujud ‘konsensus konfliktual’ (conflictual consensus) di mana artinya adalah merayakan keberagaman melalui pluralisme yang sarat konflik.

---

his thesis discusses about how to understand discourse between supporters and opponents of the Sexual Violence Eradication Bill using the concept of agonistic pluralism by Chantal Mouffe through qualitative research methods. Agonistic pluralism is an alternative approach to understand the process of democracy in divided society like Indonesia. Through this concept, Mouffe criticizes about democracy concept in liberal paradigm that tends to eliminate “the Political” because of its orientation to achieve rational consensus. The orientation of liberal paradigm democracy in a rational consensus process can hinder the creation of public pluralism in democratic it self. Discourse between supporters and opponents of RUU P-KS is relevant to be understood in agonistic pluralism concept because this discourse involves irreconcilable thoughts. By using an agonistic pluralism concept, the discourse in understanding the Sexual Violence Eradication Bill is a reflection of the existence of democracy. The ongoing discourse is a form of “conflictual consensus”, which means celebrating diversity through pluralism which is full of conflicts."

"Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) gagal mengesahkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada 2019, yang merupakan RUU usulan DPR pada 2016 dalam RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2014-2019. Pembahasan RUU ini cukup lama sejak dirumuskan pada 2014, dan hingga 2019 pembahasan hanya sampai pada tingkat pertama karena menuai pro-kontra di masyarakat. Studi ini fokus menganalisis kegagalan DPR dalam mengesahkan RUU PKS ini dengan menggunaka metode kualitatif berupa wawancara mendalam dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan pada dasarnya merupakan isu krusial yang memerlukan solusi melalui sebuah regulasi. RUU PKS dianggap dapat melindungi hak-hak perempuan dari kekerasan. Tetapi pada sisi lainnya, RUU PKS dinilai bertentangan dengan moral maupun ajaran agama bahkan sampai dianggap melegalkan seks bebas ataupun LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Masih melekatnya budaya patriarki, kurangnya komitmen maupun pemahaman representasi politik para anggota legislatif dalam membela hak-hak perempuan, juga masih adanya seksisme institusional di lembaga legislatif Indonesia, menjadi temuan dari penelitian terkait penyebab gagalnya pengesahan RUU PKS pada tahun 2019.

---

The People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) failed to pass the Bill on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) in 2019, which was the draft proposed by the DPR in 2016 in the 2014-2019 Priority National Legislation Program (Prolegnas) Bill. The discussion of this bill has taken a long time since it was formulated in 2014, and until 2019 discussions only reached the first level because of the pros and cons in society. This study focuses on analyzing the failure of the DPR in passing the PKS Bill by using qualitative methods in the form of in-depth interviews and literature review. The results showed that sexual violence against women is basically a crucial issue that requires a solution through a regulation. The PKS Bill is considered to be able to protect women's rights from violence. But on the other hand, the PKS Bill is considered to be contrary to moral and religious teachings and is even considered legalizing free sex or LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender). The inherent patriarchal culture, lack of commitment and understanding of the political representation of legislators in defending women's rights, as well as institutional sexism in the Indonesian legislature, are findings from research related to the failure to ratify the PKS Bill in 2019."

"Saat ini ditemukan banyak kasus kekerasan seksual yang dialami oleh para perempuan di Indonesia yang diungkap oleh media massa. Peran media massa dalam penyebaran informasi pun lantas menjadi krusial karena dapat berpengaruh terhadap pembentukan pandangan masyarakat terhadap kasus tersebut. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi, masyarakat pun dapat dengan mudah mengakses pemberitaan terkait melalui gawai dan sejenisnya. Adapun salah satu kasus kekerasan seksual yang pemberitaannya diungkapkan secara berkelanjutan hingga pada akhirnya menjadi perbincangan nasional adalah kasus yang dialami oleh Baiq Nuril, korban pelecehan seksual secara verbal yang juga dipidanakan atas pelanggaran UU ITE untuk pencemaran nama baik oleh mantan Kepala Sekolah bernama Muslim. Kasus tersebut pun merambah menjadi wacana internasional yang diberitakan terus-menerus yang salah satunya oleh The Jakarta Post, media massa di Indonesia yang berbahasa Inggris dengan target audiens menengah ke atas. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana The Jakarta Post merepresentasikan Baiq Nuril sebagai korban pelecehan seksual dari segi ideasional (gagasan) dan interpersonal (hubungan antarpartisipan). Penelitian ini juga mengkaji bagaimana keberpihakan The Jakarta Post terhadap Baiq Nuril. Dengan menggunakan ancangan campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini mengaplikasikan analisis wacana kritis oleh Fairclough (2010) dan linguistik fungsional sistemik oleh Halliday dan Matthiessen (2014), khususnya yaitu transitivitas dan modus. Sebanyak 27 teks berita tentang kasus Baiq Nuril di The Jakarta Post diperoleh secara daring sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik dari segi ideasional maupun interpersonal, Baiq Nuril secara utama direpresentasikan sebagai korban pelecehan seksual sekaligus korban UU ITE. Keberpihakan The Jakarta Post sebagai korban pelecehan seksual sekaligus korban UU ITE. Keberpihakan The Jakarta Post terhadap Baiq Nuril ditunjukkan dengan bagaimana Baiq Nuril ditampilkan sebagai pihak yang tidak bersalah dan lantas memperoleh banyak simpati serta dukungan dari berbagai kalangan, seperti aktivis dan lembaga keagamaan hingga pemerintah daerah setempat.

---

Nowadays, there are many cases of sexual violence experienced by women in Indonesia that are revealed by the mass media. The role of the mass media in disseminating information is crucial because it can influence public‟s views on the case. Along with technological advances, public can easily access related news through gadgets and so on. One of the cases of sexual violence whose news was continuously disclosed until it eventually became a national discourse was the one experienced by Baiq Nuril, the victim of verbal sexual harassment who was also convicted of violating the ITE Law for defamation by a former school principal named Muslim. The case has become an international discourse that was being reported by media continuously, such as The Jakarta Post which is the English-speaking mass media in Indonesia targeting the middle and upper middle class. In this regard, this study examines how The Jakarta Post actually represents Baiq Nuril as a victim of sexual harassment from both ideational and interpersonal perspectives. This study also examines how The Jakarta Post takes sides with Baiq Nuril. By conducting a mixed approach, namely qualitative and quantitative, this study applies critical discourse analysis by Fairclough (2010) and systemic functional linguistics by Halliday and Matthiessen (2014), especially transitivity and mode. A total of 27 news texts about Baiq Nuril in The Jakarta Post are obtained online as the primary data source in this study. The results of the analysis show that from both ideational and interpersonal perspectives, Baiq Nuril is primarily represented as a victim of sexual harassment as well as a victim of the ITE Law. The way The Jakarta Post advocates Baiq Nuril is shown by how Baiq Nuril is represented as the innocent party that gets a lot of sympathy and support from various groups, from activists and religious institutions to the local government."

"Penelitian ini berisi tentang perlindungan perempuan korban KDRT pada masa pandemi Covid-19 dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan angka kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT pada masa pandemi Covid-19. Keterbatasan ruang gerak serta menurunnya perekonomian menimbulkan frustasi bagi sebagian besar masyarakat yang dapat meningkatkan agresivitas. Perempuan sebagai kelompok rentan, memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi korban kekerasan. Sehingga, urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat upaya perlindungan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan perempuan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada Mei 2022 hingga Oktober 2022 melalui studi literatur dan wawancara semi terstuktur pada lima informan dari Komnas Perempuan, LBH Apik Jakarta dan Yayasan Pulih. Kelima informan tersebut dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya perlindungan perempuan korban KDRT pada masa pandemi Covid-19, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kebijakan ke berbagai lembaga pemerintah, melakukan layanan pengaduan dan rujukan serta melakukan Kampanye 16 HAKTP setiap tahunnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya dalam mata kuliah Perundang-undangan Sosial terkait dengan perlindungan sosial dan mata kuliah Kebijakan dan Perencanaan Sosial terkait dengan kebijakan sosial.

---

This research is about protection of women victims of domestic violence during the Covid-19 pandemic from the Social Welfare Science discipline. This research is motivated by an increase in the number of cases of violence against women, especially domestic violence during the Covid-19 pandemic. Space limitations as well as economic decline cause frustration for the majority of society which can increase aggressiveness. Women as a vulnerable group, have a high potential to become victims of violence. Therefore, the urgency of doing this research is to see the social advocacy efforts made by the National Commission on Violence Against Women as a National Human Rights Institution in order to prevent and cope with violence against women as well as increasing the protection of women in Indonesia. This research is a qualitative research with descriptive research design. Data collection was carried out from May 2022 to October 2022 through literature studies and semi-structured interviews with five informants from the National Commission on Violence Against Women, LBH Apik Jakarta and Yayasan Pulih. The five informants were selected using a purposive sampling technique according to the informant critetia needed in this research. This research showed that in doing protection of women victims of domestic violence during the Covid-19 pandemic, the National Commission on Violence Against Women provide policy recommendations to various government institutions, carry out complaint and referral services as well as doing 16 HAKTP Campaign every year. The results of this research are expected to be able to contribute in Social Welfare Science study program especially in social law course related to social protection and social policy and planning courses related to social policies."