Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Pembatasan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau diimplementasikan di Sidoarjo dengan tujuan untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal di Sidoarjo. Peredaran rokok ilegal di Sidoarjo perlu dikendalikan karena memberikan kerugian bagi negara, khususnya pada bidang penerimaan Cukai Hasil Tembakau. Keadaan tersebut membuat kurang optimalnya penerimaan Cukai Hasil Tembakau dikarenakan tingginya pelanggaran penyalahgunaan pita cukai pada beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena penerimaan Cukai Hasil Tembakau juga digunakan sebagai penerimaan yang digunakan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digunakan untuk menanggulangi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan Pembatasan P3C Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Sidoarjo beserta hambatan dan tantangan yang dialami. Metode yang digunakan merupakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa kebijakan Pembatasan P3C Hasil Tembakau telah dilaksanakan oleh pelaksana program sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam kebijakan tersebut memiliki derajat perubahan yang perlu dicapai untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal di Sidoarjo. Dalam pengimplementasiannya, adapun upaya KPPBC TMP B Sidoarjo dalam menghadapi hambatan dan tantangan selama dilaksanakannya implementasi kebijakan tersebut, salah satunya banyaknya pengusaha pabrik hasil tembakau yang tidak terdaftar sebagai pengguna jasa di KPPBC TMP B Sidoarjo.

---

The Policy for Restricting Applications for the Provision of Excise Tax Stamps for Tobacco Products is implemented in Sidoarjo with the aim of minimizing the circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo. Circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo needs to be controlled because it causes losses to the state, especially in the area of revenue from Tobacco Products Excise. This situation makes the revenue from Tobacco Products Excise less than optimal due to the high abuse of excise stamps in the last few years. This raises concerns because the revenue from Tobacco Products Excise is also used as revenue that is used for the Tobacco Products Excise Revenue Sharing Fund which is used to overcome negative externalities from cigarette consumption. Based on this, this research will discuss the implementation of the policy for Restricting Applications for the Provision of Tobacco Products Excise Stamps at KPPBC TMP B Sidoarjo along with the obstacles and challenges experienced. The method used is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. In this study it was found that the policy of Restricting Applications for Provision of Tobacco Products Excise Stanps had been implemented by program implementers in accordance with established regulations. This policy has a degree of change that needs to be achieved to minimize the circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo. In implementing it, the efforts of KPPBC TMP B Sidoarjo in facing obstacles and challenges during the implementation of the policy, one of which is the large number of tobacco product manufacturers who are not registered as service users at KPPBC TMP B Sidoarjo."

"ABSTRACTKonsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.Konsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.

---

ABSTRACTThe concept of earmarking in Indonesia is applied to the Revenue Sharing of Tobacco Excie. Pasuruan regency is one of the implementers of Revenue Sharing of Tobacco Excise in Indonesia. This research disscusses regarding The Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise in Pasuruan regency. The approach used is qualitative descriptive method. This study analyzes of the content of policy and the context of implementation. Results of this study is on the content of the policy related to the change of the Minister of Finance Regulation that was considered more advantageous for the recipent before than the new one because the new one is too tight, while from the context of policy has a difference of Minister of Finance Regulation on the interpretation between the local government and the central government who implement the regulation in Pasuruan regency is the cause of the absorption of funds that are not maximal. "

"Belum banyak riset yang mengkaji tentang implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) secara komprehensif. Padahal kebijakan ini sangat penting karena hadir dengan earmarking spirit dalam penggunaan revenue cukai tembakau yang bertujuan mengawasi peredaran hasil tembakau, dan menangani dampak eksternal konsumsi tembakau, serta mitigasi cukai ilegal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat implementasi kebijakan DBH-CHT dan menganalisis kendala pelaksanaan yang dihadapi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan teori Edward III dengan metode survei dan wawancara mendalam kepada 21 kabupaten/kota penerima DBH-CHT di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi kebijakan DBH-CHT di 21 kabupaten/kota wilayah Propinsi Jawa Timur cukup berhasil dengan nilain 3.92 poin dari skala 5 atau mencapai 78%. Sementara kendala yang menghambat antara lain tidak ada indikator sasaran yang jelas dari penjabaran kegiatan yang diatur dalam PMK sehingga menimbulkan multitafsir bagi pemda. Kendala lainnya adalah belum adanya petunjuk teknis dari bupati/walikota dan kesulitan meentukan jangkauan industri hasil tembakau.

---

There is not so many research which examines the implementation on Revenue Sharing Fund of Tobacco Excise (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau / DBH-CHT) in a comprehensive manner. Though this policy is very important, because it is stipulated based on the earmarking spirit in the use of tobacco excise revenue aimed: to oversee the distribution of tobacco products; to address the external effects of tobacco consumption; and to mitigate the illegal excise clearance. This study aims to analyze the level of policy implementation on DBH-CHT and analyze the constraints of policy implementation in the regions. This study uses a quantitative approach based on the theory of Edward III by survey and in-depth interviews to 21 districts/cities in East Java Province which received DBH-CHT. The results showed that the levels of DBH-CHT policy implementation in 21 districts/cities in East Java Province is quite successful with 3.92 points out of a scale of 5 or reaches 78%. While in the barriers on policy implementation, among others are: there is no clear target indicators of specific activity regulated under the Minister of Finance Regulation (Peraturan Menteri Keuangan/PMK) which raised the multiple interpretations for the regions; lack of technical guidance for the regents/mayors to implement the policy and some difficulties to identify the tobacco industry."

"Penelitian tentang ini pengaruh kebijakan pemerintah di bidang cukai pada kinerja pasar (market performance) hasil tembakau jenis sigaret di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui serta menganalisis dinamika hubungan kebijakan pemerintah dengan kinerja pasar hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM), sigaret kretek tangan (SKT), dan sigaret putih mesin (SPM).Ruang lingkup penelitian mencakup kinerja pasar basil tembakau jenis sigaret kretek (SKM dan SKT) serta non-kretek (SPM). Spesifikasi tersebut bertujuan memperjelas dampak kebijakan pemerintah terhadap konsumsi masing-masing jenis sigaret.Analisis penelitian menggunakan pendekatan Structure-Conduct-Performance (SCP) dengan memfokuskan pengukuran kinerja pasar untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan pemerintah pada pasar rokok sigaret. Dalam penelitian ini kinerja dlhitung dari rasio price-cost margin (PCM) yang dihasilkan oleh pasar sigaret. Rasio PCM atau dikenal dengan indeks Lerner menunjukkan kemampuan industri mengeksploitasi pasar untuk memaksimalkan laba. Nilai rasio sama dengan kebalikan dari nilai elastisitas permintaannya.Menggunakan data triwulanan tahun 1996-2004, penulis mengestimasi permintaan hasil tembakau berdasarkan model myopic addiction yang direkomendasi World Bank dimana variabel terikat konsumsi dipengaruhi oleh variabel bebas harga, pendapatan perkapita, laju konsumsi (t-1), trend konsumsi dan dummy. Model direkonstruksi Wang menyesuaikan kondisi penelitian.Dari hasil estimasi, elastisitas permintaan jangka pendek sebesar -0,57 untuk SKM, 0,23 untuk SKT dan -1,18 SPM. Sedangkan nilai rasio PCM masing-masing jenis hasil tembakau searah dengan semakin inelastis permintaannya yaitu sebesar 0,47 untuk SKM, 0,60 untuk SKT dan 0,23 untuk SPM.Kebijakan pemerintah di bidang cukai hasil tembakau ternyata lebih memberikan dampak menguntungkan pada kinerja pasar sigaret kretek dibandingkan sigaret non-kretek, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya rasio PCM untuk sigaret kretek dibanding sigaret non-kretek.Variabel lag konsumsi yang mencerminkan sifat adiksi bhsil tembakau dalam penelitian ini terpaksa dihilangkan karena tidak signifikan terhadap variabel terikatnya. Sehingga perhitungan elastisitas permintaan dan rasio PCM untuk jangka panjang tidak dapat dilakukan.Penulis menyarankan pada penelitian berikutnya dapat menggunakan data dengan rentang waktu lebih panjang (enam bulanan atau tahunan) untuk periode lebih lama sehingga dapat menggambarkan sifat adiksi basil tembakau.Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan rekomendasi : (1) Optimalisasi penerimaan negara melalui cukai; (2) Kebijakan yang lebih bersifat membatasi konsumsi hasil tembakau."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan menganalisis pengaruh pembatasan rokok terhadap penerimaan cukai industri hasil tembakau, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai industri hasil tembakau, dan kendala yang dihadapi dalan pencapaian target penerimaan cukai industri hasil tembakau tersebut. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan data hasil wawancara. Hasil analisis menunjukkan pembatasan rokok berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan cukai Industri Hasil Tembakau IHT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai IHT selain tarif cukai dan produksi rokok adalah pendapatan per kapita dan dummy1 yaitu faktor pembatasan rokok dalam PP 19 tahun 2003. Sedangkan kendala dalam pencapaian target adanya pelanggaran di bidang cukai seperti rokok tanpa pita cukai dan pita cukai palsu.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to analyze the effect of tobacco banned on the Performance in Tobacco Excise Revenue, the factors influencing tobacco excise revenue and the obstacles encountered in achieving the revenue targets of the tobacco industry excise. This study uses analysis method of multiple linear regression and interview results. Smoking restriction analysis showed a significant effect on the performance of tax revenues Tobacco Industry Directorate General of Customs and Excise DGCE . Factors affecting tax revenues in addition IHT tax rates and cigarette production is a factor of per capita income and dummy1 that is smoking restrictions in Government Regulation no 19 of 2003. While constraints in achieving the targets of violations in the field of customs such as cigarettes without excise bands and ribbons counterfeit stamps. "

"ABSTRAKDalam rangka penerapan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebagian sumber keuangan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Penggunaan DBH CHT bersifat earmark dan kebijakan penggunaannya pada tahun 2017 difokuskan pada bidang kesehatan. Pada pelaksanannya, terdapat permasalahan dalam penyerapan DBH CHT berupa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT khususnya untuk kesehatan di Kabupaten Karawang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Karawang yang belum optimal disebabkan oleh dua hal, pertama faktor isi kebijakan yang mengatur penggunaan dana secara ketat, kedua dari faktor lingkungan implementasi, terdapat SKPD yang merasa enggan mengelola dana tersebut karena ketatnya peraturan dan pengawasan.

---

ABSTRACT

Central government provides some financial resources to local governments, such as The Revenue Sharing of Tobacco Excise (DBH CHT). In 2017, the use of DBH CHT was focused on health sector. However, in the implementation stage, there is a low absorption of the budget that occurs in Karawang Regency. Therefore, this thesis aims to analyze the implementation of DBH CHT policy and the factors that influence the implementation of the policy, especially in health sector. The research is conducted through post-positivist approach utilizing in-depth interview and literature studies to the data collection technic. The results of this study indicate that the implementation of DBH CHT policy in Karawang Regency is not optimal is caused by two things, first the content of policy which regulate the use of DBH CHT strictly, secondly from the context of implementation, there are implementers who feel reluctant to manage these funds due to strict regulations and supervision.

"

"ABSTRAK

Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai dalam penyerapan penggunaan anggarannya terdapat permasalahan yang terjadi di daerah daerah salah satunya Kota Kediri yang dalam penyerapan penggunaannya tidak terserap sepenuhnya Penelitian ini membahas mengenai Implementasi DBH CHT di Kota Kediri Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif Penelitian ini menganalisis dari sisi isi kebijakan dan sisi lingkungan implementasi Hasil penelitian ini menujukan bahwa pada sisi isi kebijakan tidak mengatur secara jelas tentang hal hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaanya serta terlalu ketatnya peraturan sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya salah satu SKPD pelaksana Kota Kediri enggan mengelola DBH CHT karena sudah terbebani dengan sumber dana lain serta ketakutan daerah dalam melakukan penyerapan menyebabkan penggunaan alokasi belanja ini menjadi tidak terserap sepenuhnya Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai dalam penyerapan penggunaan anggarannya terdapat permasalahan yang terjadi di daerah daerah salah satunya Kota Kediri yang dalam penyerapan penggunaannya tidak terserap sepenuhnya Penelitian ini membahas mengenai Implementasi DBH CHT di Kota Kediri Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif Penelitian ini menganalisis dari sisi isi kebijakan dan sisi lingkungan implementasi Hasil penelitian ini menujukan bahwa pada sisi isi kebijakan tidak mengatur secara jelas tentang hal hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaanya serta terlalu ketatnya peraturan sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya salah satu SKPD pelaksana Kota Kediri enggan mengelola DBH CHT karena sudah terbebani dengan sumber dana lain serta ketakutan daerah dalam melakukan penyerapan menyebabkan penggunaan alokasi belanja ini menjadi tidak terserap sepenuhnya

---

ABSTRACT

The Policy Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise have a problem of budget absorption use happens in the regions including one of which is Kediri Municipalcity their use is not fully absorbed This research discusses regarding the The Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise in Kediri Municipality The approach used is qualitative descriptive method This study analyzes of the content of policy and the context of implementation Results of this study is addressed that on the content of policy does not set out clear policies on matters of a technical nature in its implementation and strict regulation while the content of policy have one of the implementor in Kediri Municipality do not want manage DBH CHT because it was burdened with other source of funds and hearts do fear is the area of absorption led to the use of this expenditure allocation becomes do not fully absorbed "