Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan di daerahkannya PBB-P2, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak NJOP nya, Pada tahun 2015 pemerintah Depok melakukan peningkatan NJOP. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam peningkatan NJOP di Kota Depok dan mengetahui dampak dari kebijakan peningkatan NJOP di Kota Depok terhadap Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Faktor yang dipertimbangkan dalam peningkatan NJOP adalah peningkatan harga pasar, kebutuhan untuk penerimaan PBB, permintaan masyarakat untuk penilaian kembali, penilaian kembali berdasarkan lokasi Objek Pajak dan pendekatan kondisi lingkungan. Dampak peningkatan NJOP bagi Pemerintah Daerah adalah pemberian stimulus pengurang pembayaran PBB, peningkatan PAD dan pemutakhiran data. Kata kunci:PBB-P2; Nilai Jual Objek Pajak NJOP ; Pemerintah Daerah.

---

ABSTRACT With the submission of Property Tax, local goverment now have authority to manage determining their tax object sales value NJOP , in 2015 local goverment makes increase of tax objects of value. The purpose of this research is to factors are considered in increasing NJOP in depok city and to know the impact of policy improvement of NJOP in Depok city to Local Government. This study used a qualitative approach with data collection techniques through literature studies and in depth interviews. Factors to be considered in increasing the NJOP are an increase in market prices, the need for UN revenues, public demand for reassessment, revaluation based on the location of the Tax Object and the environmental conditions approach. The impact of the increase of NJOP for the Local Government is the provision of UN reducing payment stimulus, increasing PAD and updating the data. Key words Tax Property, tax object sales value NJOP , Local Goverment."

"Jalan tol merupakan objek PBB – P2 dimana memiliki peranan dalam pemenuhan penerimaan pemerintah daerah melalui PBB – P2 dan juga penyumbang bagi penerimaan pemerintah pusat baik melalui konsesi pengelolaan jalan tol maupun laba atas penugasan BUMN dalam mengelola jalan tol. Selain itu juga jalan tol memiliki peranan yang besar sebagai penghubung antar pusat ekonomi daerah. Sehingga perlu penilaian NJOP PBB – P2 yang tepat dan sesuai sehingga nilai yang dihasilkan dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik dari pihak fiskus maupun pengelola jalan tol sebagai wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif pengelolaan penilaian PBB – P2 atas jalan tol yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun alternatif kebijakan dalam penetapan PBB – P2 atas objek jalan tol yang dapat diterima oleh kedua belah pihak melalui penyeragaman nilai jual objek pajak atas jalan tol dimana dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu didukung oleh kebijakan kepala daerah, sarana dan prasarana yang memadai, penetapan jabatan fungsional penilai serta pelatihan – pelatihan yang memadai. Sedangkan untuk mekanisme penilaian yang digunakan sebagai alternatif kebijakan penetapan PBB – P2 atas jalan tol menggunakan pendekatan harga pasar dengan metode weighted average dan menjadikan kemampuan perusahaan sebagai faktor koreksi dalam penetapan NJOP PBB – P2 tahun berikutnya.

---

Toll roads are the object of PBB - P2 which have a role in fulfilling local government revenues through PBB - P2 and are also a contributor to central government revenues both through toll road management concessions and profits from the assignment of BUMN in managing toll roads. In addition, toll roads have a big role as a liaison between regional economic centers. So it is necessary to assess the NJOP PBB - P2 that is appropriate and appropriate so that the resulting value can be accepted by both parties, both from the tax authorities and toll road managers as taxpayers. This study aims to analyze the alternative management of PBB – P2 assessment of toll roads conducted by the DKI Jakarta Regional Revenue Agency (Bapenda). This research uses post-positivism paradigm with qualitative approach method. As for alternative policies in determining PBB - P2 on toll road objects that can be accepted by both parties through uniform sales value of tax objects on toll roads where in the implementation of these policies need to be supported by regional head policies, adequate facilities and infrastructure, determination of functional appraisers and adequate training. As for the assessment mechanism used as an alternative to the policy for setting PBB – P2 on toll roads, it uses a market price approach with the weighted average method and makes the company's ability as a correction factor in determining the NJOP PBB – P2."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan lapisan tarif dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta. Tesis ini menganalisis tujuan, implikasi, kendala yang muncul dalam penetapan lapisan tarif dan penyesuaian NJOP serta upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah DKI Jakarta harus melakukan percepatan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perhitungan PBB-P2 atas rumah susun dan apartemen strata title dan dalam hal Pemda ingin mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 maka dapat dilakukan dengan menaikkan NJOP secara bertahap dan menghindari pengenaan tarif tinggi.

---

The focus of this thesis are policy implementation of levelling tariffs and issuing property values (NJOP) as the tax base of property tax in Province Special Capital District of Jakarta. This thesis analysed the reason, impact, and problems in policy implementation and the efforts of local government to optimize the income from ruralurban property tax. This research was the qualitative research with the descriptive design.

The research suggested local government to accelerate the determination of Governors Regulation on the Procedure for calculation of the rural-urban property tax over flats and apartments strata title. If the local government wants to optimize the income from rural-urban property tax can be done by raising property values and avoid the imposition of high tariffs."

"Pajak properti merupakan pajak yang sedikit unik karena pengenaannya berdasarkan suatu tax base (dasar pemajakan) yaitu nilai dari kekayaan berupa real properti. Nilai itu harus ditaksir oleh pemerintah dan dijadikan dasar untuk menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menganalisis perbandingan estimasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) properti perumahan, dengan harga jualnya yang telah terjadi melalui transaksi jual beli, khususnya yang bernilai di bawah Rp.500 juta dan di atas Rp500 juta. Sampel untuk penelitian diambil dengan metode purposive sampling dari daftar transaksi rumah di Jakarta tahun 1998 dari PT ERA Indonesia Gedung Sport Club Pantai Mutiara Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja penilaian oleh KP PBB di Jakarta, apakah ada perbedaan penilaian antara properti perumahan, yang bernilai di bawah Rp500 juta dan di atas Rp500 juta, serta apakah setiap properti perumahan telah ditetapkan pada tingkat penilaian yang sama/seragam. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengukuran tendensi sentral yaitu Mean dan pengukuran variabilitas menggunakan Koefisien Variasi (COV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk sektor perumahan di wilayah DKI Jakarta tahun 1998, pada umumnya telah ditetapkan lebih rendah dari harga jualnya (under assesment). Koefisien Variasi atas rasio NJOP dengan harga jual Iebih besar dari 15%, (melebihi ukuran dan standar yang diadopsi oleh IAAO). Hasil ini menunjukkan bahwa penilaian PBB terhadap properti perumahan tidak seragam, namun perhitungan statistik dengan menggunakan uji beda dua rata-rata menunjukkan assessment sales ratio untuk kedua kelompok objek pajak di bawah maupun di atas Rp500 juta relatif tidak berbeda. Atas dasar penelitian tersebut assessment sales ratio pada objek pajak perumahan yang mempunyai NJOP di atas Rp500 juta masih dapat ditingkatkan sesuai dengan standard IAAO yakni 0,90 - 1.10 melalui penilaian clang dengan suatu pertimbangan tertentu, di samping itu, dapat juga dengan meningkatkan mutu penilaian masal dengan memasukkan sebanyak mungkin formula penghitungan nilai bangunan ke dalam komputer. "

"Disparitas harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Skripsi ini menggambarkan proses perumusan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tujuan penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah proses formulasi kebijakan penetapan Nilai Jual Objek Pajak tahun 2014 sudah melalui seluruh tahapan dalam formulasi kebijakan.

---

The disparity between property market value and its Property Tax Object Sales Value in Jakarta insists local government to adjust Property Tax Object Sales Value in 2014. This undergraduate thesis describes policy formulation process of  Property Tax Object Sales Value in 2014. This descriptive research used qualitative approach and in-depth interview as data collection technique. The result of this research is determination of Property Tax Object Sales Value has been going through all the process of policy formulation."