Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 142425 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Citta Kartika
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2009
S10471
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Lia Amalia
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
S10073
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ikhsan Triyanto
"This research is carried out by literacy study and field research at a telecommunication service company which located in Jakarta, with the main problem, does the imposition of VAT on interconnection service has already reflect the equality principle for those whom participating in this business. Second problem, are there any altematives ofthe VAT imposition on interconnection service, so it will be closer to the criteria of equality, by also keeping the simplicity of administration procedure.
After making a comprehensive research, the conclusion that can be embraced from this research is the need of an ideal condition that is the equality of tax especially VAT. The connection that can be inferred from variables on this research is the determination of the center point (trade off) between the ability to pay and the simplicity of procedure. The center point could be different in each country depends on the situation and regulation in each country. Means, it should be decided and agreed in every country about the concept of equality of VAT which will be applied. This agreement will become the foundation of the Law and also accompany the Law of VAT that are going to be implemented in the country.
Until now, the potential of unequality still occur inVAT imposition on interconnection service in telephone communication service. This unequality can occur because of the VAT imposition on interconnection service give priority to the simplicity of tax administration, by impose VAT on all interconnection service without consider cases and facts on the field. This phenomena occur on the transfer or delivery of interconnection service by operator which does not have any agreement about financial settlement on interconnection service. The operator of telecommunication service can not refuse the demands for interconnection traffic because of the regulations in telecommunication business, but in the other hand the telecommunication service operator can not have its right to collect the tax, that is to receive the payment for the transfer of interconnection service. lf the transfer or delivery of interconnection services as mention above are still imposed with VAT, the operator will not gain its justice because the company will burden much, those are, the burden of expense on the transfer of interconnection service and the burden of VAT its self. The imposition of VAT in this case will also isolate the goal of VAT its self that is to tax the consumer's consumption and place the entrepreneur (seller) as a party whom collect and deposit the taxes from the consumer?s obligation.
The potential of unequality in VAT imposition on interconnection service must be avoided by finding altemative ways and regulations. One of the action that can be made is to regulate the obligation of each operator in oreder to push them making an agreement about financial settlement on interconnection service, base on specific criteria. This regulation can be done by Mutual Agreement between Directorate General of Taxes with other related department or directorate, eg. Ministry of Communication and Information."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22213
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lumbantoruan, Juwita Rahma Sari
"Penelitian ini membahas mengenai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di Indonesia. Kebijakan tersebut secara khusus tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada pasal 4. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan dari pemerintah menetapkan adanya dua dasar pengenaan pajak, bagaimana kebijakan ini ditinjau dari asas kepastian hukum (certainty), serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Outsourcing yaitu atas penggantian dan nilai lain, memiliki alasan dan dasar pemikiran tersendiri yang didukung oleh teori dan konsep yang sesuai. Kebijakan yang diatur pada PMK Nomor 83/03/2012 ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian akan kekuatan hukum pelaksanaan pemungutan PPN atas Jasa Outsourcing meskipun adanya dua dasar pengenaan pajak ini dinilai tidak sesuai dengan konsep aturan,dimana dalam satu aturan tidak diperbolehkan ada yang bersifat fakultatif. Dalam pelaksanaanya kebijakan ini memiliki hambatan terutama terkait sosialisasi kebijakan tersebut.

This research is about Tax Base of Value Added Tax on Outsourcing services in Indonesia The policy is specifically stated in the Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai in particular on Article 4. This research is to explain about the reason the government established the two tax bases, how this policy in terms of the principle of legal certainty and what are the obstacles in the implementation of this policy.
This is a descriptive research with qualitative approach. Results of this study concluded that the basic policy of imposition of Value Added Tax on Outsourcing services is the subtitution and other value has its own reasons and rationale that is supported by appropriate theories and concepts. Policies that set the PMK 83/03/2012 Number is issued to provide legal certainty to force the implementation of the collection of VAT on Services Outsourcing although the two tax bases is not assessed in accordance with the concept of the rule, which is not allowed under the existing rules are voluntary. In the implementation of this policy has barriers mainly related to the policy of socialization.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S46637
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dela Oktafriani Intansari
"Skripsi ini menganalisispenagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atastransaksi pembiayaan murabahah berdasarkanasas kepastian hukum (Certainty). Indikator-indikator guna mengukur kesesuaian asas kepastian hukum (certainty) dalam penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan murabahah, antara lainkepastian atas subjek penagihan pajak, objek penagihan pajak, prosedur penagihan pajak, serta jaminan hukum berupaperlindungan bagi wajib pajak.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atastransaksi pembiayaan murabahahmemenuhi asas kepastian hukumatau tidak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan membaca literatur yang berdasarkan penelitian, observasi, dan wawancara.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) padatransaksi pembiayaan murabahah yang timbul pada dasarnyamemenuhi asas-asaskepastian hukum, namun muncul keraguan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak pada pelaksanaannya.

This thesis analyzes the implementation of arrears billing Value Added Tax (VAT) on murabahah transaction based on the principle of legal certainty (certainty). Indicators to measure the suitability of the principle of legal certainty (certainty) in the implementation
of value added tax arrears collection (VAT) on murabahah certainty as to the subject of tax billing, collection of objects of taxation, tax collection procedures, and legal guarantees of protection for taxpayers.
This study uses a quantitative approach to the type of descriptive research. The purpose of this research is to understand and analyze the implementation of Value Added Tax arrears collection (VAT) on murabahah satisfy the principle of legal certainty or not. Data collection techniques used by reading the literature based on research, observations, and interviews.
This study concludes that theimplementation of arrears billing Value Added Tax (VAT) on murabahah arising prior to April 2010 basically does not meet the principles of legal certainty."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Widyarini Suryandari
"Pengaturan dan perlakuan perpajakan terhadap produk dan jasa Perbankan Syariah merupakan permasalahan yang muncul terutama karena lembaga keuangan syariah yang relatif baru dan berkembang tersebut, meskipun secara fungsional memiliki kesamaan sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan, memiliki sejumlah karakteristik unik yang berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perbedaan paling mendasar dalam hal ini adalah pelarangan instrumen bunga dalam kegiatan peminjaman aset keuangan sehingga secara prinsip syariah pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan barang modal pihak deficit spending unit dilaksanakan dengan menggunakan cara berjual beli, berbagi hasil, dan sewa menyewa; sehingga instrumen bung a diganti menjadi marJln keuntungan, nisbah bagi hasil dan nilai sewa/upah. Perbedaan mendasar tersebut menimbulkan permasalahan dalam menerapkan perlakuan perpajakan bagi Perbankan Syariah, khususnya dalam situasi dimana peraturap perundang-undangan perpajakan belum secara spesifik mengatur mengenai perlakukan perpajakan untuk transaksi keuangan syariah. Pada transaksi Ijarah misalnya, meskipun telah memenuhi criteria sebagai sewa gun a usaha yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, namun tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena pihak Bank melakukan penyerahan barang modal lang sung kepada Nasabahnya. Permasalahan perlakuan perpajakan pada produk Bank Syariah dalam lingkungan dual banking system dari sejak lama telah dimaklumi sebagai salah satu factor yang mempengaruhi harga produk Perbankan Syariah dan akirnya berpengaruh pada rate of return dari penempatan dana pada Bank Bank Syariah. Oleh karena sistem Perbankan syariah di Indonesia secara formal baru dikembangkan tahun 1992, maka wajar terjadi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perbankan Syariah, termasuk ketentuan perpajakan belum secara eksplisit dan khusus mencantumkan aturan bagi transaksi dan produk Perbankan Syariah. Untuk mengatasi permasalahan perpajakan yang belum mengakomodasi kekhususan produk dan jasa Perbankan Syariah, dilakukan penyesuaian alur proses transaksi produk Perbankan Syariah. Meskipun cara ini berdampak pada meningkatnya resiko reputasi akibat keraguan terhadap pemenuhan prinsip syariah."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T37051
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Haryanti
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1991
S9091
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arifin
"Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame yang efektif berlaku tanggal 28 Nopember 2000 Penghitungan pajak reklame adalah hasil perkalian antara tarip pajak sebesar 25 % dengan dasar pengenaan pajak yang dihitung berdasarkan variabel-variabel (1) besarnya biaya pemasangan reklame, (2) besarnya biaya pemeliharaan reklame, (3) lama pemasangan reklame, (4) nilai strategis lokasi dan (5) jenis reklame. Dasar pengenaan pajak yang dalam Peraturan Daerah disebut Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan besarannya dengan Keputusan Gubernur Propinsi OKI Jakarta No.74 tahun 2000 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Penghitungan Pajak Reklame dalam bentuk Tabel NSR yang terbagi menjadi 10 tabel NSR. Dari 10 macam tabel NSR tersebut terdapat perbedaan bentuk dan besarannya bahkan ada pemberlakuan tabel NSR minimum dan maksimum. Yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah keadilan dan prinsip kepastian hukum telah diterapkan dalam penetapan dasar pengenaan pajak reklame ?.
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum tetah diterapkan dalam penetapan dasar pengenaan pajak reklame.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka masalah yang akan diteliti adalah apakah prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum telah diterapkan dalam pemungutan pajak reklame khususnya penetapan dasar pengenaan pajak reklame ?.
Kerangka teori yang digunakan berawal dari sistemperpajakan, kemudian teori prinsip keadilan dan kepastian hukum yang dikaitkan dengan dasar pengenaan pajak reklame.
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survai dengan mendistribusikan kuesoner dan wawancara dengan responden, pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dapatdisimpulkan sebagai berikut:
1. Secara teori penetapan dasar pengenaan pajak belum atau tidak menerapkan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum.
2. Dari hasil kuesioner, para responden seluruhnya setuju bahwa dasar pengenaan pajak reklame tidak menerapkan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum.
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas disarankan agar:
1. Segera merevisi Keputusan Gubernur Propinsi OKI Jakarta Nomor 74 tahun 2000 yang mengatur tentang dasar pengenaan pajak reklame sebelum wajib pajak mempertanyakan mengenai penerapan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum pada dasar pengenaan pajak reklame.
2. Nilai strategis lokasi ditetapkan berdasarkan nilai sewa lahan.
3. Biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan atau ditetapkan koefisiennya saja.
4. Tidak memberlakukan Dasar Pengenaan Pajak minimum dan Dasar Pengenaan Pajak Tetap."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T309
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>