Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Exim (Bank Mandiri) adalah salah satu bank yang direkapitalisir oleh BPPN, atas hutang bermasalahnya penagihannya dialihkan ke BPPN dan salah satunya adalah hutang PT X. Selaku perusahaan yang bergerak dalam sektor real estat namun sekaligus melakukan restrukturisasi hutang, PT X wajib mengimplementasikan pengakuan pendapatan dan biaya aktivitas real estat seperti yang diatur dalam PSAK 44 dan pengakuan laba penghapusan hutang seperti yang diatur dalam PSAK 54.Penelitian ini mencakup dan berfokus pada penerapan PSAK 44 tentang aktivitas pengembangan real estat dan PSAK 54 tentang restrukturisasi hutang piutang bermasalah, dikaitkan dengan peraturan perpajakan yang relevan atas restrukturisasi hutang perusahaan yang bergerak dalam industri real estat, termasuk didalamnya upaya gugatan pajak oleh PT X terhadap alokasi pengakuan penghasilan berupa keuntungan pembebasan hutang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan merupakan studi kasus pada PT X.Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa atas penerapan PSAK 44 dan PSAK 54, perusahaan tidak mengimplementasikannya secara menyeluruh karena diketahui bahwa atas biaya bunga pinjaman dalam masa kontruksi yang seyogyanya dikapitalisir namun oleh perusahaan dibebankan langsung pada pengadilan sehingga pada saat pengakuan laba penghapusan pajak, perusahaan tinggal melakukan set off atas akun biaya bunga yang masih harus dibayar. Metode ini jelas bertentangan prinsip akuntansi matching cost against revenue karena biaya yang seharusnya digolongkan sebagai product cost tersebut dibebankan tidak dalam periode yang sama dengan pengakuan penghasilan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan undervalue pada laba dan overvalue pada biaya.Sehubungan dengan diakuinya keuntungan restrukturisasi hutang, terjadi sengketa pajak antara pihak fiskus dengan perusahaan. Pihak fiskus menetapkan dasar alokasi pengakuan laba penghapusan hutang didasarkan pada kontrak perjanjian antara PT X dan BPPN. Namun kontrak ini pun setelah diperhitungkan kembali perhitungannya, terjadi kesalahan perhitungan karena kas yang seharusnya dikeluarkan untuk melunasi hutang ternyata lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. PT X mempermasalahkan mengenai pengakuan adanya penghasilan atas penghapusan bunga tahun 1998, 1999, di mana berlaku ketetapan final serta saldo bunga pinjaman tahun 2000 yang tidak pemah dibukukan oleh PT X.Keuntungan restrukturisasi diperoleh pada tahun 2001, selama ini PT X telah mengakui dan membebankan bunga pinjaman tersebut sehingga tidaklah relevan jika dikaitkan dengan adanya pengakuan pajak final tahun 1998 dan 1999 karena menyangkut objek pajak dan tahun pajak yang berbeda. Atas perbedaan pencatatan antara BPPN dan PT X, memang seharusnya keduanya mencatat dengan jumlah yang sarna. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/199, menyatakan bahwa kreditur harms mencatat jumlah yang sarna dengan debiturnya. Namun hal ini bisa saja dijadikan loopholes sehingga jumlah pajak terutang lebih kecil daripada yang seharusnya terutang. Dan Putman pengadilan pajak atas sengketa, diketahui bahwa sampai saat dibuatnya keputusan, majelis hakim pengadilan pajak belum memperoleh angka yang sesungguhnya benar mengenai jumlah alokasi penghapusan hutang. Dalam memutuskan suatu sengketa pajak, majelis hakim harus bertindak independen dan tidak menerima campur tangan dari pihak manapun. Dasar pertimbangan peradilan pajak dalam memutus sengketa dalam pemeriksaan sengketa adalah pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding/gugatan, kelengkapan dokurnen-dokumen dan bukti-bukti pendukung, yuriprudensi.Setelah dilakukan perhitungan terhadap rasio-rasio keuangan PT X maka terlihat kinerja perusahaan mulai mengalami perbaikan karena setelah restrukturisasi tidak lagi terbebani hutang yang besar dan kewajiban pembayaran bunga. Dengan demikian terlihat bahwa restrukturisasi hutang berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan."

"Skripsi ini membahas mengenai dampak penerapan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 16: Aset Tetap dan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 30: Sewa pada PT ABC yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan BTS. Perusahaan menggunakan sewa operasi dalam penyewaan Tower Btsnya. Penerapan tersebut akan mempengaruhi pendapatan dan beban perusahaan sehingga akan mempengaruhi juga pada laba kena pajak perusahaan serta koreksi fiskal perusahaan. Dalam penelitian juga membandingkan apabila perusahaan menerapkan finance lease dan dampaknya pada pendapatan dan beban perusahaan serta pengaruhnya terhadap laba kena pajak dan koreksi fiskal perusahaan.The Focus of this study is discusses the impact of the implementation of Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 16: Fixed Asset and Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 30: Rent on PT ABC which is a company engaged in the rental BTS. The Company uses operating leases in its rental BTS Tower. The application will affect the company's revenues and expenses that will affect also the company's taxable profits and the company's fiscal correction. The study also compared when the company implemented a finance lease and its impact on the company's revenues and expenses as well as its effect on taxable income and corporate fiscal correction."

"ABSTRAKMerjer merupakan alternatif strategi yang telah lazim digunakan dalam upayapengembangan maupun mempercepat pertumbuhan perusahaan di berbagai jenisindustri. Merjer diantara perusahaan dalam sebuah kelompok usaha yang sama ataulebih dikenal dengan merjer internal tampaknya makin diminati oleh manajemenperusahaan saat-saat ini, karena merger ini lebih bersifat friendly merger sehinggasinergi positip diharapkan dapat lebih mudah tercipta di antara perusahaanperusahaan yang melakukan merger. Namun demikian etika bisnis harus diperhatikanagar kepentingan minoritas dan pihak ketiga tidak dirugikan. Dalam melakukan merjer, manajemen perusahaan PT. X dan PT. Y selaluberhati-hati (prudent) dalam memperhitungkan setiap langkah-langkah merjer yangharus dilakukan agar merjer yang telah menghabiskan biaya yang tidak murahtersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak mengandung resiko yang tinggi. Olehkarena itu pelaksanaan Iangkah-langkah merjer tersebut harus memperhatikankemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan harus ditinjau dari segala aspek seperti:1. Aspek hukum, agar keberlangsungan merjer tersebut dapat dianggap sahkeberadaannya menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan statusperusahaan yang menggabungkan diri baik yang melalui proses likuidasi maupuntanpa melalui proses likuidasi terlebih dahulu dapat jelas statusnya menuruthukum di Indonesia. 2. Aspek perpajakan agar manajemen dapat menyusun lax planning terlebih dahulusebelum melakukan merjer sehingga dapat terhindar dan resiko pembayaranpajak yang tinggi akibat ketidak-tahuan manajemen perusahaan mengenaiketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia khususnya ketentuanketentuan perpajakan mengenai restrukturisasi perusahaan. 3. Aspek akuntansi, apakah pencatatan mengenai akuntansi penggabungan usababalk yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (pooling of interest)rnaupun metode pembelian (purchase method) sudah sesuai dengan ketentuanPernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. 4. Aspek keuangan, dimana merjer yang dilakukan jangan sampai merugikankepentingan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu ada baiknyaperusahaan yang menggabungkan diri atau perusahaan target dapat dilakukanpenilaian saham terlebih dahulu oleh perusahaan penilai independen agardiperoleh harga saham yang pantas, dimana pembayarannya dapat dilakukandengan kas atau dengan konversi saham. Disamping ke empat aspek tersebut, tentunya masih banyak aspek-aspeklainnya yang harus diperhatikan seperti aspek mengenal budaya masing-masìngperusahaan yang melakukan penggabungan, aspek mengenai ketenaga-kerjaan danpengalokasian manajemen, aspek mengenai kepentingan kreditur, dan sebagainya. Dalam aspek hukum, PT. X Hasil Merjer harus mendapatkan persetujuanterlebih dahulu dari instansi-instansi terkait seperti Badan Koordinasi PenanamanModal (BKPM) dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (MENKEHAM)agar merjer tersebut dapat dianggap sah keberadaannya menurut hukum di lndonesia. Sedangkan dalam aspek perpajakan, karena pencatatan akuntansi PT. X hasilMerjer menggunakan metode pooling of interest. maka pihak perusahaan harusmemperoleh persetujuan penggunaan nilai buku dari Direktorat Jenderal Pajak.dimana persetujuannya diterbitkan melalui Kantor Wilayah setempat. Hal ini sangatdiperlukan agar perusahaan terhindar dari kewajiban membayar pajak yang lebihbesar lagi, akibat pihak fiskus menetapkan peralihan harta dan kewajiban perusahaanyang menggabungkan diri tersebut dengan menggunakan harga pasar sehinggaterdapat keuntungan atas pengalihan harta yang merupakan objek Pajak Penghasilan(PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam aspek akuntansi, metode yang digunakan adalah metode pooling ofinterest, sehingga pencatatan akuntansi PT. X Hasil Merjer hanyalnh merupakanpenggabungan harta, kewajiban dan ekuitas dari masing-masing perusahaan yangmenggabungkan diri. Penilalan saham sebagaimana dibahas dalam aspek keuangan, penulismenggunakan 5 (lima) metode penilaian saham, dimana estimasi harga saham PT. Yselaku perusahaan target berkisar antara Rp. 3.193.300 sampal dengan Rp 4.402,800.Penilaian saham tersebut penulis lakukan hanya sebagai perbandingan saja, karenamanajemen perusahaan tidak melakukan peniIaian saham terlebih dahulu terhadapperusahaan target dan cenderung menentukan harga saham berdasarkan kesepakatan bersama karena porsi saham pemegang saham minoritas dirasakan tidak material. Disamping itu, merjer internal yang terjadi sangat unik, dimana perusahaan yang menderita kerugian fiskal yang cukup signifikan menjadi surviving companysedangkan perusahaan yang memiliki keuntungan harus dilikuidasi. Hal inimengundang banyak pertanyaan dari berbagai pihak mengenai keberlangsunganusaha (going concern) PT. X Hasil Merjer tersebut di masa yang akan datangsehingga sinergi positif yang dikumandangkan oleh manajemen perusahaan dalamawal proses mener menjadi semu dan terllhat bahwa PT. X hasil merjer terperangkapoleh sinergi tersebut. Namun demikian patut dimengerti bahwa kerugian yangdiderita oleh PT. X maupun PT. Y disebabkan oleh kerugian selisìh kurs akibatmelemahnya mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Apabila dilihat darioperating margin (laba operasi) ke dua perusahaan dinilai cukup baik dan manajemenperusahaan optimis bahwa dengan penggabungan usaha tersebut akan menghasiÌkankinerja perusahaan yang Iebih baik karena brand dan produk-produk yang akan dijualoleh PT. X Hash Merjer sudah dikenal dipasaran Internasional sehingga akanrneningkatkan penjualan perusahaan."

"Pemerintah Pusat telah memulai penerapan basis akrual pada tahun 2015. Permulaan implementasi ini menarik untuk diteliti terutama mengenai pengakuan pendapatan setelah basis akuntansi berubah. Penelitian ini bertujuan untuk memahamidan memaknai pengakuan pendapatan pada awal implementasi basis akrual. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan studi kasus untuk mengungkap dan menafsirkan permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hasil pemahaman dan penafsiran yang menarik. Pertama, Pemerintah kehilangan haknegara dari PPh Migas karena penggunaan tarif pajak yang tidak konsisten antara kontrak dan tax treaty. Kedua, tidak ada perubahan pengungkapan PNBP Migas karena masih menggunakan asas neto sehingga substansi hak kewajiban dan negara dalam pengakuan pendapatan PNBP migas tidak diketahui dengan pasti. Ketiga, terdapat motif utilitas sebagian birokrat dalam pengenaan PBB Migas dengan memanfaatkan biaya pemungutan. Keempat, pengakuan pajak ditanggungpemerintah mengandung substansi ketidakadilan dan memberatkan rakyat Indonesia karena menambah mandatory spending yang dibiayai dari utang negara dan pemungutan pajak yang lebih besar. Implementasi basis akrual seharusnya dapat membawa kebaikan yang lebih besar melalui pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik."