Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian AANZF TA telah dinegosiasikan sejak tahun 2005 dan mulai diratifikasi oleh beberapa negara pada tahun 2009. Indo nesia sendiri baru meratifikasi perjanjian ini pada tahun 2011. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan pemberian kebijakan, penerapan pelaksanaan, pencapaian sasaran dan tujuan dari pe mberian fasilitas serta hambatan yang dihadapi da lam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendeka tan deskriptif. Hasil pe nelitian ini jika diliha t dari perke mba ngan volume ekspor-impor Indo nesia de ngan Australia sebe lum da n setelah perjanjian ini diratifikasi, Indonesia belum memanfaatkannya secara maksimal. Terlihat dari kecenderungan ekspor Indonesia yang mengalami necara perdagangan defisit. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain tidak hanya disektor perpajakan, namun juga dalam meningkatkan produksi dalam negeri agar pemanfaatan skema penurunan bea masuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

---

ABSTRACTAANZFTA Agreement has been negotiated since 2005 and ratified by several countries began in 2009. Indonesia itself has ratified this treaty in 2011. This study focuses on the provision of basic policy considerations, the application implementation, achievement of goals and objectives of the provision of facilities and obstacles encountered in the implementation of the policy. This research is qualitative descriptive approach. The results of this study when viewed from the development of export - import volume of Indonesia and Australia before and after the treaty is ratifie , Indonesia does not use it to the fullest. Seen from the tendency of Indonesian exports are experiencing balance of trade deficit. Therefore, this study suggests government needs to get other policies not only taxation sector, but also in order to increase the utilization of domestic production of import duty reduction scheme can be used optimally."

"Tesis ini membahas tentang dampak berlakunya ASEAN-China Free Trade Area terhadap industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Berlakunya ACFTA secara bertahap menimbulkan permasalahan baru terhadap sektor TPT di Indonesia. Kondisi tekstil Indonesia yang dari awal tidak stabil kembali terguncang dengan banyaknya pabrik tutup sehingga menimbulkan pengangguran. Produsen TPT pun beralih menjadi pedagang yang memicu gejala deindustrialisasi. Pemerintah pun dianggap perlu untuk turun tangan mengatasi permasalahan ini. Kesepakatan yang dianggap mendukung pasar bebas dan meningkatkan persaingan yang sehat nyatanya hanya menambah daftar keterpurukan sektor TPT di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta.

---

This thesis discusses the impact of entry into force of the ASEANChina Free Trade Area of the textile industry and textile products in Indonesia. Applicability ACFTA gradually raises new problems of textile sector in Indonesia. Condition of Indonesia's textile unstable from the beginning again shaken with thousands of factories closed, causing unemployment. Textile manufacturers were turning to vendors that trigger symptoms of de-industrialization. The government also considered necessary to intervene to overcome this problem. The deal is considered to support the free market and increase competition in fact only adds to the list of the downturn in the textile sector this Indonesia. This study uses normative legal analysis to understand the application of legal norms tofacts."

"Penerimaan pemerintah berperan sangat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional mengingat kebutuhan pengeluaran rutin dan pembangunan Pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, total pengeluaran Pemerintah pada tahun fiskal 1985/1986 yang baru mencapai Rp. 22,8 trilyun telah melonjak menjadi Ro. 354,6 trilyun pada tahun fiskal 2001 atau mengalami pertumbuhan rata-rata 19,5 % per tahun. Kebutuhan anggaran tersebut semakin membengkak pada tahun-tahun terakhir akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari merosotnya nilai mata uang rupiah, likuidasi dan restrukturisasi perbankan, bencana alam banjir dan kekeringan, serta konflik sosial dan politik, yang kemudian berujung pada krisis multidimensional.Pada masa krisis ekonomi, alokasi pengeluaran pemerintah semakin meningkat tajam guna mengakoniodasi berbagai program untuk mengatasi dampak krisis, seperti kebijakan subsidi, perlindungan terhadap masyarakat miskin, dan pemberian stimulus fiskal bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Upaya pemulihan dan perlindungan terhadap masyakat tersebut akhirnya belum dapat dilakukan secara maksimal berkaitan dengan keterbatasan yang dihadapi pada sisi penerimaan negara.Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan dalam negeri yang berupa hasil minyak bumi dan gas, pajak dan non pajak terutama digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang, subsidi. daerah otonom, bunga dan cicilan utang. Sedangkan untuk pengeluaran pembangunan dibiayai oleh surplus penerimaan dalam negeri yang dikenal sebagai tabungan pemerintah dan penerimaan dari pinjaman luar negeri. Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah jumlah pinjaman luar negeri Pemerintah telah mencapai US$ 70 milliar, sedangkan pinjaman pihak swasta mencapai US$ 80 milliar pada tahun 1999. Sementara itu cicilan bunga dan utang luar negeri pemerintah untuk tahun anggaran 1999/2000 telah mencapai Rp. 44,4 trilyun atau sekitar 31,2°k dari penerimaan dalam negeri yang berjumlah Rp. 142,2 trilyun. Untuk itu maka penerimaan dalam negeri."

"Indonesia sejak tahun 1995 melalui keanggotaannya di ASEAN membuat kesepakatan dengan negara-negara partner dagang strategisnya dalam hal Free Trade Agreement (FTA). ASEAN - India Free Trade Agreement (AIFTA) yang berlaku sejak tahun 2010 juga merupakan upaya menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan negara mitra dagang strategisnya. Penelitian ini berupaya meninjau hasil negosiasi penetapan tarif bea masuk barang impor India melalui skema AIFTA dilihat dari sisi Indonesia sebagai partnernya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak banyak peran Indonesia dalam hal penetapan bea masuk tersebut. India lebih banyak memegang peran dengan menetapkan bea masuk yang mencerminkan sikap proteksi atas pasar domestiknya. Penelitian ini juga menghasilkan daftar produk ekspor Indonesia yang perlu diajukan untuk dibebaskan bea masuknya jika Indonesia ingin mendapat manfaat lebih dari skema AIFTA ini.

---

Since 1995 Indonesia through its membership in ASEAN made a Free Trade Agreement with its trading partner. ASEAN - India Free Trade Agreement (AIFTA) which in force since 2010 is also an attempt to establish free trade agreements with its strategic trading partners. This study tries to review the negotiations results of regarding tariffs of Indian import goods through AIFTA scheme in view of Indonesia as a partner.The results showed that there was not quite a lot of Indonesia's role in the determination of the customs duties. India holds more roles by assigning duties that reflects protection of its domestic markets. This research also generates a list of Indonesian export products that need to be filed to be exempted in import duty list if Indonesia wants to benefit more from this AIFTA scheme."