Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Belanja sudah menjadi kegiatan utama manusia yang hampir dilakukan tiap hari. Fungsi belanja setiap orang berbeda-beda. Ada yang merupakan seperti belanja kebutuhan makan, untuk santai menghilangkan kejenuhan, ataupun sebagai rangsangan untuk mendapatkan inspirasi. Karena itulah shopping center sudah menjadi sebuah tuntutan kebutuhan masyarakat baik di pusat kota maupun di daerah suburban.Salah satu konsep dari shopping center adalah memberikan kepuasan berbelanja. Karena itulah banyak orang yang mengunjunginya. Berbagai, cara ditempuh untuk menuju ke shopping center tersebut. Bagi orang yang memiliki kendaraan bisa mengunjunginya dengan naik kendaraan pribadinya atau bila tidak memiliki kendaraan bisa naik kendaraan umum atau bisa jalan kaki jika letak shopping center-nya dekat.Setiap tahunnya kendaraan plibadi bertambah benyak. Hal ini bisa dilihat dari jalan-jalan di kota Jakarta yang bertambah macet. Parkir pun menjadi salah satu hal penting yang harus ada dalam suatu bangunan. Jika tidak ada tempat parkir maka orang bisa memarkirkan kendaraannya di jalan yang bisa menambah macet. Tidak terkecuali di shopping center.Parkir merupakan keburuhan utama. Apalah jadinya sebuah shopping center tanpa tempat parkir. Desainnya pun harus dibuat khusus karena pengunjung umumnya tidak ber1ama-lama di dalam shopping center. Sirkulasi menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam desain parkir di shopping center. Parkir yang baik memberikan image yang baik bagi shopping center."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai analisis penegakan hukum pada penerapan pajak parkir di Kota Depok dengan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data, studi literatur dan dengan melakukan wawancara mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum pada penerapan pajak parkir dan untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Depok dalam penegakan hukum pada penerapan pajak parkir di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pada penerapan pajak parkir di Kota Depok sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kota Depok juga mengalami beberapa kendala dalam penegakan hukum pada penerapan pajak parkir.

---

ABSTRACTThis research discusses about law enforcement analysis on the application of parking tax in Depok City which using qualitative method based on the data collection, literature study and doing in depth interviews. Purpose of this research is to analyze the law enforcement on the application of parking tax and to analyze the obstacles that faced by the government of Depok City in law enforcement on the application of parking tax in Depok City. Result of this research shows that law enforcement on the application of parking tax in Depok City has been running in accordance with applicable regulation. The government of Depok City also have number of obstacles in law enforcement on the application of parking tax."

"Penelitian ini mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan Wajib Pajak (Suatu studi untuk Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Depok). Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan tingkat kepuasan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang diukur dari dimensidimensi kualitas pelayanan dan untuk mengidentifkasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan Wajib Pajak. Jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan rumus Baliley yaitu berjumlah 100 respnden.Dari hasil analisis kepuasan Wajib Pajak diperoleh hasil bahwa pelayanan di SAMSAT Kota Depok belum memenuhi harapan Wajib Pajak dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan Wajib Pajak.

---

This research is about the influence of service quality to satisfaction taxpayer (a studi for vehicle tax in SAMSAT Depok City). This research has goals to description the level of taxpayers satisfaction will be able to pay their obligation is measured from service quality dimension and identification influence of service quality to satisfaction taxpayer. The total of samples in this research based on Baliley formula are 100 respondents.

As result of analysis fron taxpayers satisfaction, the service has not got a good service to taxpayers. This shown by average taxpayers expectation is more than average taxpayers perceived for the fifth services dimension. And service quality have influence is significant to taxpayer satisfaction."

"Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui T-Samsat ini didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang sistem pembayaran eletronik yang bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap cara pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemudahan administrasi dan revenue productivity atas penyelenggaraan program T-Samsat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua indikator dari dimensi asas kemudahan administrasi terpenuhi oleh layanan T-Samsat dan layanan T-Samsat belum memenuhi indikator dari asas revenue productivity.

---

Vehicle Tax Collection through T Samsat is based on Presidential Regulation No. 5 of 2015 on electronic payment system that intends to improve the quality of service on the way of payment of Vehicle Tax. The purpose of this research is to know the background of T Samsat formation and analyze the ease of administration over the implementation of T Samsat program. This research uses a post positivist approach with the aim of descriptive purpose method. The results show that almost all indicators of the administrative ease dimension are met by T Samsat service and T Samsat service has not fulfilled the principle of revenue productivity."

"Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 berdampak pada hasil penerimaan daerah. Bapenda Jawa Barat mengeluarkan kebijakan Triple Untung Plus Jawa Barat atas pembebasan denda pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk upaya agar tidak mempengaruhi hasil penerimaan daerah atas pajak kendaraan bermotor pada saat pandemi covid-19. Kebijakan tersebut juga dilaksanakan oleh Bapenda Kota Depok bertujuan untuk menggali potensi kewajiban masyarakat Kota Depok terkait dengan tunggakan wajib pajak atas kewajiban pajak kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran PKB dikarenakan adanya insentif atas pembebasan denda pajak yang terjadi pada tahun 2020.  Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan Triple Untung Plus Jawa Barat atas pembebasan denda pajak kendaraan bermotor studi pada Kota Depok tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori implementasi Edwards III dengan hasil penelitian bahwa ada beberapa dimensi yang berjalan kurang maksimal yaitu sosialisasi yang kurang tersampaikan kepada masyarakat; sumber daya manusianya terbatas dalam pelaksanaannya; tingkat kepercayaan wajib pajak rendah terhadap Samsat Kota Depok dan penerimaan PKB pada Kota Depok tahun 2020 tidak mencapai target, serta terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan implementasi. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Triple Untung Plus Jawa Barat atas pembebasan denda pajak kendaraan bermotor pada Kota Depok tahun 2020 diantaranya adalah waktu yang terbatas dalam melakukan pembayaran PKB secara langsung di Samsat, wajib pajak khawatir adanya pungutan liar, dan timbul rasa ketergantungan dalam kebijakan atas pembebasan denda pajak.

---

The COVID-19 pandemic that occurred in 2020 had an impact on regional revenue. The West Java Regional Revenue Agency (Bapenda Jawa Barat) issued the Triple Untung Plus policy in West Java, which involved waiving fines for motor vehicle taxes, as an effort to mitigate the impact on regional revenue from motor vehicle taxes during the COVID-19 pandemic. This policy was also implemented by the Depok City Regional Revenue Agency (Bapenda Kota Depok) with the aim of exploring the potential obligations of Depok City residents regarding outstanding tax obligations for motor vehicles and encouraging payment of the motor vehicle tax (PKB) due to the incentive of waiving tax fines that occurred in 2020. This research analyzes the implementation of the Triple Untung Plus policy in West Java regarding the waiving of motor vehicle tax fines, with a case study conducted in Depok City in 2020. The research adopts a post-positivist approach with descriptive analysis method, and data collection techniques include literature review and in-depth interviews. The implementation analysis utilizes Edwards III's implementation theory, with the research findings indicating several dimensions that did not perform optimally. These include ineffective socialization to the public, limited human resources in its implementation, low taxpayer trust in the Depok City Samsat (Regional Revenue Office), and the PKB revenue in Depok City in 2020 not reaching its target. Additionally, there were several obstacles in the implementation process. The obstacles faced during the implementation of the Triple Untung Plus policy in West Java regarding the waiving of motor vehicle tax fines in Depok City in 2020 include limited time for direct PKB payment at Samsat, taxpayers' concerns about extortion, and a sense of dependence on the policy of waiving tax fines."