Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perumahan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Salah satu usaha pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman.Pembangunan perumahan pelaksanaannya melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai instansi. Sering terjadi kesemrawutan dalam proses pelaksanaan pembangunannya dan banyak keluhan penghuni atas kurang baiknya penyediaan prasarana di lingkungan perumahannya masing-masing.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi serta faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. untuk dapat menggambarkan koordinasi tersebut, disamping mendalami dan mempelajari bahan-bahan tulisan yang bersangkutan dengan pembangunan perumahan, maka diadakan penelitian di lapangan dimana para individu dari instansi yang terkait dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut dijadikan nara sumber dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik wawancara yang mendalam.Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan sangat diperlukan karena pembangunan perumahan melibatkan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Mekanisme koordinasi yang baik dapat dicapai melalui kepemimpinan yang tepat dan terjalinnya komunikasi yang efektif serta kesesuaian pendapat antara semua pihak dengan terwujudnya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terkait.Dari basil penelitian dapat dikemukakan bahwa koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi masih dihadapkan pada hambatan-hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan kurang menyadani arti pentingnya koordinasi. Bahwa Koordinasi berdasarkan pengamatan harus diusahakan bukan hanya dibiarkan berjalan dengan sendirinya walaupun sudah ada dasar hukumnya. Dari segi kepemimpinan Bappeda sebagai koordinator kurang memotivasi instansi yang terkait yang terlibat dalam koordinasi pembangunan perumahan. Dari segi komunikasi hambatan disebabkan karena kekurang lengkapan informasi yang diberikan oleh instansi yang satu kepada instansi yang lain. Dari segi kesepakatan, kesepakatan antara instansi yang terkait masih rendah. Hal ini menyebabkan masing-masing instansi cenderung berjalan sendiri sendiri dalam melakukan tugasnya.Untuk itu disarankan antara lain koordinator harus lebih aktif dan memiliki inisiatif untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran diantara instansi terkait bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tergantung dari kerjasama semua instansi yang terkait. Disamping itu Bank Tabungan Negara atau bank pemberi kredit yang lain sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam koordinasi pembangunan perumahan sebagai anggota Tim Koordinasi."

"Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Perusahaan Pembangunan Perumahan sangat penting diwujudkan efektifitasnya, oleh karena bila koodinasi itu tidak efektif, maka dapat mengakibatkan adanya keresahan sosial bahkan konflik yang berkepanjangan serta menghambat laju pembangunan di Propinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Tangerang.Berdasarkan pada Keppres 55 Tahun 1993 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diusahakan dengan cara seimbang dan ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.Namun masalah yang dihadapi oleh para developer di Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang Jawa Barat ternyata dari 27.263,8463 Ha tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan, realisasinya yang dicapai hanya 59,32% dari luas tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya koordinasi panitia pengadaan tanah.Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang akan diuji adalah besarnya nilai ganti rugi pemegang hak atas tanah, motivasi penjual, kesadaran hukum penjual, ganti rugi oleh developer, motivasi developer, kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan personal panitia, penetapan nilai ganti rugi oleh pemerintah, keteraturan tugas-tugas personalia, motivasi personal panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah.Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 77 sampel responden di lapangan dan temuan dianalisis dengan model regresi linier berganda melalui pendekatan "management science and ranking statistical weighting".Dari temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :(1) Hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa besarnya ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum pemegang hak atas tanah, ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan, penetapan ganti rugi panitia, motivasi panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh nyata terhadap efektivitas koordinasi pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang, ternyata dapat diterima setelah diuji secara statistik.(2) Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang adalah peningkatan nilai ganti rugi oleh developer yang didukung oleh kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pemegang hak atas tanah."

"Penelitian tentang Evaluasi Koordinasi Pemedntah Daerah Dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Daerah Tingkat II Badto Selatan ini mengambil lokasi di Kabupaten Barito Selatan yang merupakan salah satu dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang di Propinsi Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah 12-664 Km? Banyaknya program pembangunan yang diarahkan ke perdesaan yang melibatkan banyak pihak (Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Masyarakat), sehingga kerjasama melalui koordinasi merupakan salah satu masalah dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Selatan. Dalam rangka memacu pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupatcn Barito Selatan periode tahun 1996 s/d 2001 mencanangkan kebijal-can pembangunan dacrah yang tcrtuang dalam Panca Program Daerah Kabupaten Barito Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan koordinasi yang telah dilaksanakan dalam implementasi kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Badto Selatan dan menganalisis falctor-fakzor apa saja yang mempengamhi koordinasi tersebut.Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan dimcnsi-dimensi kegiatan koordinasi, yaitu ketentuan formal koordinasi (hak, wewenang, tanggungiawab koordinasi), koordinaéi yang dilakukan pada awal kegiatan, penetapan sasaran atau tujuan bersama (kesepakatan terhadap kegiatan, loka.si,jadwa.1 dan pembiayaan), kesadaran masing-masing pihak dalam melakukan koordinasi, komitmen terhadap kesepakatan (sinkronisasi kegiatan melalui Iaporan, keterangan tertulis dan Iisan), serta hambatan-harnbatan dalam berkoordinasi.Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatii dimana metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptitj bempa kata tenulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di Iokasi penelitian dan mengadakan wawancara tidak terstmktur dan mendalam untuk memperoleh data-data mengenai koordinasi Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Daerah Tingkat H Barito Selatan, sehingga tujuan untuk mendeskripsikan dan mcnganalisa faktor-faktor yang menjadi penghambat koordinasi tersebut dapat dipaparkan.Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa koordinasi dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan belum dapat bcrjalan secara optimal. Hal ini teljadi karena tgrdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu kurang memadainya wewenang Kepala Daerah selaku koordinator pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, kurang memadainya prasarana, sarana transportasi dan kurang memadainya sarana komunjkasi, serta belum tersedianya data yang baik sebagai bahan pendukung kcgiatan koordinasi.Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, akan lebih balk apabila penyelenggaraan Pemerintahan di _daerah dan ulusan-unxsan Pemerintah Daerah yang menjadi wewenangnya diatur oleh daerah itu sendiri, terutama daerah Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, setidaknya persoalan koordinasi dengan Tnstansi Vertikal khususnya, menjadi tanggungjawab Kepala Daerah. Demjkian pula halnya dengan pertanggungjawaban scluruh Instansi atau Unit Organisasi pemerintah di daerah, hanya pada Kepala Daerah_ Faktor-faktor lain yang menjadi masalah dalam pelaksanaan koordinasi di daerah, perlu sekali mendapat perhatian prioritas dari Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam arti perlu mendapat peningkatan melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemeliharaan, schingga dcngan mcmbaiknya faktor-faktor' tersebut akan mertdukung pencapaian optimalisasi pelaksanaan koordinasi.

---

Abstract

The research location of Evaluation Coordination Of Local Government With Vertical Instance ln Regency Of Barito Selatan was took at Barito Selaton Regency. The Regency of Barilo Selatan is the one from _/ive regency which area in Kalimantan Tengah Province, with territory wide is I 2. 66 4 square meters.

A few of development program that direct to rural commzmigi are involved many institution, such as government institution, non government orgzmization, and community institution. its means the cooperation with used coordination was became a problem in policy implementation of local development program in Barito Selatan Regency. lb accelerate local development, the regency government of Barito Selatan period 1996-2001 has proclaimed a local development policy that poured fourth in Five Regional Program of Barito Selatan Regency (Panca Program Daerah Barito Selatarn.

The aims of this research is to describes the activity of coordination ehich has been carried out in the frame of to implementation of local development program of Barito Selatan Regency and to analyze a few factor that iryluence the activity of coordination.

The answer all the question of thus research, the researcher was used such coordination activity dimension as a formal coordination regulation, such like right, authority, and coordination liability. lt conaiictea' with the initial stage, like activity, location, schedule, andjinance. Awareness of each units to carried out coordination, comitmen on agreement such as shyncroriyze acrivigr by using a report, writen and oral information, is a must. Also such of obstacle in coordination that should be applied are completchr write in this research.

This research was used qualitative research method I I is because qualitative research method is constitute a research procedure that produce descriptive data, is it dirct or indirect from iry?orrnan. ln this research, the researcher carried out direct observation in research location and also carried out unstructrir and dept interview to obtain such of data that used to answer all question.

The yield of this research are show that coordination of local government with vertical instance in Barito Selatan Regency was not good and optimal in implementation. It was because, there were a few factor that influence, such like the authority Q/? distric head as a government operation and local development program coordinator is mild The tool and in_n'astr1ictur and the means of community and transportation is also mild Data to proponent wordination activigr is also unavailable.

In the frame of realization of regional authority, it will be mitch better- d government implementation in territory and all of matter of local government are arrange by the territory it self espccialhr regency and town. tts means alt of coordination problem that related with vertical instance are become district head responsibiligr and it is also with the responsibiligr all of instance in each territory.

Beside that, another factor such like means and irmusrritctiir that related with coordination activity are need to increase and getting a priority attention from the central government and local government. At least U' all factors that related with coordination activity are become better, it will iryhience to e_/Yective coordination activity achie vernenl."

"Pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam GBHN, pada hakekatnya adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan. Artinya, pelaksanaan pembangunan baru akan berhasil secara optimal apabila melibatkan seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). Pokok permasalahannya adalah bahwa masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari hasil partisipasi masyarakat (pola perencanaan dari bawah ke atas) dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan adanya pandangan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) lebih dominan dari pada perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) memang lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Kemudian untuk melihat implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas dengan studi kasus Kabupaten Dati II Lampung Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisa dilakukan dalam bentuk kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder dan primer. Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas, berdasarkan pada analisa terhadap kajian penelitian atas realisasi dari usulan program pembangunan, menunjukkan bahwa rata-rata hanya 16,63% dari jumlah proyek yang diusulkan dari bawah (UDKP) yang dapat direalisasikan dan dalam hal dana hanya sekitar 20% yang akhirnya disetujui dan dilaksanakan dan temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas) masih lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah masih sangat rendah. Kesimpulan dari studi ini adalah masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola perencanaan dari bawah ke atas dan masih dominan perencanaan pusat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Dati II Lampung Mara, yaitu sumber dana dalam APBD, menunjukkan 82,77% dana yang berasal dari bantuan pusat dan kebijakan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terhadap pengelolaan anggaran dan penyusunan program pembangunan. Saran atas hasil penelitian adalah perlu keseimbangan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah artinya adanya titik temu dalam proses pembangunan daerah, antara perencanaan pusat dengan perencanaan daerah dalam merealisasikan program pembangunan, sehingga program pembangunan bernuansa pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan potensi daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan. Dengan demikin tujuan dan sasaran pembangunan dapat mencapai hasil yang lebih optimal, efisien dan efektif."

"Penetapan 26 dari sekitar 300 Daerah Tingkat II sebagai Percontohan Otonomi Daerah merupakan tahapan awal dari serangkaian tahapan dalam melaksanakan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II di Indonesia. Namun, karena pertimbangan tertentu, tidak semua Daerah Tingkat II dapat melaksanakannya. Dengan demikian, Daerah-daerah Tingkat II di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu: yang sudah dan yang belum melaksanakan oonomi daerah.Perbedaan Daerah Tingkat II dalam melaksanakan oonomi daerah tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Camat sebagai bawahan langsung dari Bupati kepala Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, bobot tugas Camat akan berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan bobot tugas Camat secara empires pada Daerah Tingkat II yang belum dan sudah melaksanakan otonomi daerah, dalam hal ini Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.Penelitian dilakukan tidak hanya melalui studi kepustakaan, tetapi juga melalui studi lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk memahami perbedaan bobot tugas Camat yang sesungguhnya terjadi di Daerah Tingkat II yang belum dan sudah melaksanakan otonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan bobot tugas Camat di kedua Daerah Tingkat II signifikan, khususnya dalam hal pelaksanaan asas desentralisasi. Bobot tugas desentralisasi Camat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung lebih banyak dibandingkan dengan bobot tugas Camat di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Berkenaan dengan pelaksanakan asas dekonsentrasi, bobot tugas Camat relatif sama, sekalipun volume dan jenis kegiatannya agak berbeda. Namun, pertambahan urusan di tingkat kecamatan tidak diimbangi oleh perubahan kelembagaan, personil, perlengkapan, dan pembiayaan yang diperlukan.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bobot tugas Camat di Daerah Tingkat II yang telah melaksanakan otonomi daerah lebih besar daripada bobot tugas Camat di Daerah Tingkat II yang belum melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu, untuk mengimbangi pertambahan bobot tugas tersebut, perlu perubahan dalam kelembagaan, personil, perlengkapan, dan pembiayaan di tingkat Kecamatan."

"Secara keseluruhan Tesis ini mempelajari dampak pembangunan nasional terhadap petani Dani, terutama mengkaji respon-respon yang tampak maupun tidak tampak dalam kehidupan sehari-hari mereka dalam lingkungan pembangunan nasional. Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam kajian tesis ini adalah kehidupan ekonomi nasional memasuki kehidupan ekonomi orang Dani yang bertumpu pada budi daya mereka yang secara mendalam telah terpadu serta mengakar dan merupakan bagian dari budaya mereka yang sulit terpisahkan. Kehadiran pembangunan mau tidak mau terjadi berbagai benturan. Untuk itu dapat dilihat sejauhmana antisipasi masyarakat terhadap benturan akibat pembangunan tersebut dan perlu dilihat dari berbagai respon yang timbul hal inilah yang menjadi pokok perhatian dalam kajian tesis ini. Pembangunan nasional bukan bertujuan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara fisik tetapi lebih dari itu untuk meningkatkan olah pikir masyarakat agar cita rasa dan perilakunya berubah ke arah nilai-nilai yang mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Begitu pula dengan kehidupan pembangunan bagi orang Dani yang mendiami lembah Baum yang menginginkan agar kehidupan mereka hari esok lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai perubahan-perubahan yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat walaupun dalam konteks yang kecil dan berjalan secara lamban. Perubahan yang nampak lebih adaptif bagi masyarakat adalah perubahan pada sektor pertanian karena adanya keterbukaan masyarakat mengadoptif berbagai perubahan yang ada. Disamping itu selain sebagai makanan pokok mereka juga mempunyai hubungan dengan kebudayaan mereka dimana ubi manis dan babi merupakan konsumsi utama dalam merayakan berbagai perayaan adat mereka. Ubi manis merupakan jenis tanaman yang diusahakan secara turun temurun dari generasi ke generasi, dan juga babi kedua bahan makanan ini memiliki nilai religi yang sangat tinggi. Sehubungan itu kelestariannya sampai saat ini terus di jaga dan dipelihara malah ditingkatkan lagi karena telah menambah fungsi ekonomi bagi mereka. Walaupun dikatakan ubi manis merupakan jenis tanaman transfer dari leluhur mereka begitu juga babi tetapi mereka adaptif dengan keanekaragaman jenis tanaman lain begitu juga ternak yang diperkenalkan baik pertama kali oleh para missionaris maupun melalui kegiatan pembangunan. Ini menandakan adanya respon masyarakat yang sangat positif mengadaptasi berbagai perubahan. Baik pembangunan fisik maupun non fisik yang telah menyentuh masyarakat Dani di Wamena, merupakan suatu peluang untuk dapat merubah pola kehidupan kearah yang lebih baik. Orang Dani berhasil menangkap peluang-peluang akibat sentuhan pembangunan itu dengan menggeserkan pola kehidupan mereka dahulu dari pertanaian berburu dan meramu yang hasilnya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas telah bergesar ke pertanian menetap untuk memenuhi kebutuhan konsumen hingga orientasi produk mereka bukan semata orientasi subsisten tetapi telah ke orientasi pasar. Ini merupakan suatu kompetisi positif dimana mereka berperan aktif didalamnya dan mau menerima berbagai peluang. Perubahan lainnya yang nampak pada kehidupan masyarakat Dani adalah perubahan di sektor pendidikan baik formal maupun informal, kesehatan, kemasyarakatan, pariwisata, industri rumah tangga dan telah tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang kesemuanya ini mengharapkan adanya perubahan bagi masyarakat. Dengan melihat berbagai kegiatan masyarakat yang beradaptasi dengan pembagunan nasional itu sendiri dapat dikatakan respon masyarakat positif terhadap penyelenggaraan pembangunan. Tidak dipungkiri pembangunan selain mengahasilkan hal-hal yang positif juga dapat menciptakan berbagai hal yang bertentangan dengan kehendak masyarakat. Namun kesemua ini oleh masyarakat Dani di lembah Balim sementara ini dapat mengatasinya dengan baik. Padi yang dulunya mendapat tanggapan benturan seakan-akan mengganggu kelestarian budaya mereka sekarang telah dikembangkan dengan begitu pesat dan memberi peluang ekonomi yang cukup besar bagi mereka. Semua keterlibatan masyarakat dalam menangkap berbagai speluang yang ada menandakan masyarakat merasa diperlakukan sebagai pelaku dalam pembangunan nasional. Intervensi budaya luar yaitu semenjak kehadiran para missionaris sekitar tahun 1954 telah mengadopsi budaya-budaya baru dan secara bertahap masyarakat mulai mengalami perubahan. Bila lihat dari kurun waktu di atas dan perubahan yang sekarang dialami masyarakat dapat dikatakan masyarakat telah cepat mengalami perubahan dan dengan budi daya yang ada mereka berusaha meningkatkan usaha mereka di satu pihak mereka masih menjaga kelestarian budaya mereka walaupun sudah terjadi modifikasi antara lain budaya perang-perangan. Akhirnya dapat dikatakan respon masyarakat Dani terhadap pembangunan nasional sangat positif, kemudian daya vita rasa masyarakat yang membentuk prilaku mereka mudah mengadopsi barbagai perubahan yang datang merupakan suatu sumber daya yang secara alamiah dimiliki oleh masyarakat. Untuk itu perlu di jaga dan dilestarikan serta diperhatikan sebagai modal pembangunan di masa datang."