Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Crimes against humanity is one of the international crime which can be categorized as a jus cogens and evidently one of the most serious type of international crime. The concept of crimes against humanity first stemmed and codified in the post-World War 2 period, specifically from the Statutes of the International Military Tribunals of Nuremberg and Tokyo. The formulations set forth in the Tribunals? Statutes includes a set of chapeau or contextual elements which acts as a philosophical basis for the fulfilment crimes against humanity requirements. Further developments in crimes against humanity gave birth to a myriad of formulations, whether seen from the aspect of general definition and the contextual elements, like the ones formulated in the Statutes of ICTY, ICTR and ICC. This thesis will be focused on the contextual elements of crimes against humanity as stipulated in the ICTY Statute, and will be thoroughly related to the case Prosecutors v. Milan Martic to further boost the practical understanding for the matter of crimes against humanity.

---

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu kejahatan internasional yang masuk ke dalam kategori jus cogens dan juga salah satu dari jenis kejahatan internasional paling serius. Konsep kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali muncul dan dikodifikasikan pasca-Perang Dunia ke-2 melalui Statuta Pengadilan Nuremberg dan Tokyo. Formulasi awal dari kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut selalu memiliki elemen-elemen chapeau atau kontekstual yang merupakan basis filosofis dari pemenuhan syarat kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam perkembangan lanjutan kejahatan terhadap kemanusiaan muncul berbagai variasi-variasi formulasi baik dari aspek definisi umum maupun elemen-elemen kontekstual, seperti pada ICTY, ICTR dan juga ICC. Tulisan ini akan berfokus pada elemen-elemen kontekstual seperti yang ada di dalam Statuta ICTY dan akan dikaitkan dengan kasus Prosecutors v. Milan Martic agar mempermudah pemahaman aplikatif dari konsep elemen-elemen kontekstual kejahatan terhadap kemanusiaan."

"Tanggal 31 Oktober 2011 melalui prosedur pemungutan suara di Konferensi Umum UNESCO Palestina secara resmi diterima menjadi anggota baru UNESCO. Ini adalah kasus pertama suatu entitas hukum internasional yang bukan merupakan anggota dari PBB diterima menjadi anggota dari organisasi ini. Skripsi ini membahas pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah sistem penerimaan keanggotaan dalam organisasi internasional 2. Bagaimanakah proses penerimaan Palestina sebagai anggota UNESCO dan 3. Bagaimanakah penerimaan Palestina jika ditinjau berdasarkan hukum internasional. Secara garis besar pembahasan didasarkan pada studi literatur mengenai perkembangan doktrin sejarah dan pengaturan keanggotaan dalam organisasi internasional dengan meninjau instrumen pokok dari UNESCO itu sendiri beserta prinsip umum PBB. Selanjutnya dianalisis pula pemenuhan persyaratan keanggotaan UNESCO oleh Palestina beserta dampak dampak penerimaannya. Secara ringkas simpulan yang didapat menjawab secara positif diterimanya Palestina sebagai anggota UNESCO adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam hukum internasional.

---

On October 31st 2011 through its General Conference voting procedures Palestine officially admitted as a new member of UNESCO. It is the first case for an international legal entity which are not a member of United Nations to be approved as a member of the organization. This undergraduate thesis tries to answer following questions :1. How does membership system in international organizations 2. How does admission of Palestine process to be a member of UNESCO and 3. How does admission of Palestine based on international law. Generally the analysis is based on literature study concerning development of doctrine histories and regulation on membership in international organizations based on UNESCO Constitution itself and United Nations general principles. Moreover the analysis also examines about requirements fullfilment by the Palestine with its implications In brief the conclusion answers in positive the admission of Palestine as a new member of UNESCO is a allowed in international law."