Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) di Tanak Awu, Kabupaten Lombok Tengah secara langsung telah menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan baru dan mampu mendorong pusat-pusat pertumbuhan lain di Kabupaten Lombok Tengah yang digambarkan dengan fenomena kenaikan harga tanah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik nilai tanah berdasarkan jarak dari Bandara Internasional Lombok (BIL) terhadap kutub-kutub pertumbuhan lain di Kabupaten Lombok Tengah. Lokasi penelitian adalah jalur penghubung antara BIL dan pusat pertumbuhan lain di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan kualitatif, baik dalam pengumpulan, pengolahan maupun analisisnya. Metode analisis yang digunaakn adalah metode analisis spasial yang diperkuat dengan analisis deskriptif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin mendekati pusat pertumbuhan, baik BIL maupun pusat pertumbuhan lain, harga tanah cenderung meningkat. Nilai tanah di Kabupaten Lombok Tengah mengalami perubahan makna bagi penduduk. Tanah yang semula memiliki nilai sosial dan bersifat untuk kepentingan umum, saat ini berubah. Tanah saat ini lebih bernilai ekonomi daripada pada masa sebelum adanya BIL.

---

The development of Lombok International Airport (LIA) in Tanak Awu, Central Lombok regency directly has made the region become a new growth center and has been able to encourage other growth centers in Central Lombok regency illustrated by the rising of land prices phenomenon. The purpose of this study is to investigate the characteristics of the land value through a spatial approach in Central Lombok regency based on the distance from Lombok International Airport (LIA) to the other growth centers in Central Lombok. Study sites are line between LIA and other growth centers in Central Lombok Regency. The methods of this study are using qualitative methods with descriptive analysis and spatial patterns analysis of land price phenomena associated with the land value based on the characteristics of Chapin`s land value.The results of this study shows that the pattern of land prices in Central Lombok regency formed from LIA to other growth centers mostly follows Von Thunnen`s land rent theory and the impact of the development of LIA over land value in Central Lombok regency is the changing views of social values and public values into profit or economic values."

"Pengembangan Kawasan Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah berkaitan erat dengan penentuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Mandalika) dan pengoperasian Sirkuit Internasional Mandalika. Potensi pariwisata yang menjadi ciri khas, tidak terlepas dari berbagai objek wisata pantai yang terletak di KEK dan penyangga, yakni Pantai Kuta yang berada di kawasan inti KEK dan Pantai Selong Belanak yang berada di kawasan penyangga KEK. Pengembangan kawasan dilihat melalui kemunculan kawasan bisnis yang ditandai dengan menjamurnya fasilitas secara spasial sehingga membentuk pola keruangan Kawasan Bisnis Rekreasional atau Recreational Business District (RBD) dengan tiga komponen yaitu Large Shopping Center (LSC), Commercial Pedestrian Street (CPS), dan Urban Leisure Area (ULA). Metode kuantitatif berupa Analisis Tetangga Terdekat/ Nearest Neighbour Analysis (NNA) dan analisis densitas atau kepadatan titik melalui Kernel Density Estimation (KDE), serta besar pengaruh jarak dari pusat kota dan atraksi yang diukur melalui Regresi Linier. Pantai Kuta memiliki RBD lebih signifikan dengan 605 titik fasilitas dan Pantai Selong Belanak 103 titik. Pola keruangan RBD Pantai Kuta dan Selong Belanak memiliki kategori LSC dan CPS yang cenderung memadat pada bentuk medan asal laut (wilayah pesisir) dan penggunaan lahan pertanian yang semula dimanfaatkan sebagai perkebunan. Melalui fungsi jalannya, pola keruangan RBD Pantai Kuta dengan kategori LSC dan CPS cenderung memadat secara linier di jalan kolektor, sedangkan Pantai Selong Belanak di jalan lokal. Pengaruh pengembangan Kawasan Mandalika menunjukkan nilai >75% yang berpengaruh kuat, dimana semakin dekat jarak RBD dengan pusat atraksi dan pusat kota menyebabkan jumlah fasilitas semakin banyak dan membentuk kawasan bisnis padat dan sebaliknya

---

The development of the Mandalika Area in Central Lombok Regency is closely related to the determination of the Mandalika Special Economic Zone (SEZ) and the operation of the Mandalika International Circuit. The characteristic tourism potential is inseparable from the various beach tourism objects in the SEZ and its buffers, namely Kuta Beach, which is in the core area, and Selong Belanak Beach in the SEZ's supporting area. Regional development is seen through the emergence of business facilities spatially to form a Recreational Business District (RBD) spatial pattern. RBD consists of three components; Large Shopping Center (LSC), Commercial Pedestrian Street (CPS), and Urban Leisure Area (ULA). Quantitative methods include Nearest Neighbor Analysis (NNA) and density analysis or point density through Kernel Density Estimation (KDE), as well as the influence of distance from the city center and attractions measured by Linear Regression. Kuta Beach has a more significant RBD with 605 facility points, and Selong Belanak Beach has 103 points. The spatial pattern of the RBD of Kuta Beach and Selong Belanak has LSC and CPS categories which tend to condense in the shape of the terrain originating from the sea (coastal areas) and the use of agricultural land that was originally used as plantations. Through its road function, the spatial pattern of Kuta Beach RBD with LSC and CPS categories tends to condense linearly on collector roads, while Selong Belanak Beach is on local roads. The effect of the development of the Mandalika area shows a value of >75% means it has a strong influence, where the closer the RBD is to the center of attractions and the city center, the more facilities will form a denser business area"

"Individu cenderung memilih tempat tinggal yang sesuai dengan kepribadian yang dimiliki sehingga individu dengan kepribadian yang sama cenderung berada pada daerah yang berdekatan. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut dilakukan penelitian mengenai gambaran kepribadian menggunakan pengukuran kepribadian big five personalities yang ada pada suatu daerah yang termasuk kedalam daerah ekonomi khusus yaitu Lombok Tengah. Dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat dari bidang psikologi geografi mengenai ketergantungan spasial yang ada pada Kabupaten Lombok Tengah untuk melihat klasterisasi kepribadian yang ada di masyarakat Lombok Tengah. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 398 masyarakat Lombok Tengah yang berhasil didapatkan melalui kuesioner yang disebar secara daring. Metode pengambilan data berupa snowball sampling. Alat ukur yang digunakan adalah BFI-44 atau Big Five Inventory. Hasil analisis Indeks Morans menunjukkan terdapat pengelompokkan kepribadian tertentu pada masyarakat Lombok yang terdapat pada trait conscientiousness (0,1335), openness (0,111), extraversion (0,063) dan agreeableness (0,039). Penelitian juga menemukan terdapat perbedaan kepribadian berdasarkan letak geografis tempat tinggal masyarakat.

---

People tend to choose a place to live in places that match their personality, resulting in individuals with the same personality tending to be close to each other. Therefore, to find out about this, a study was conducted using the big five personality measurement in an area that is included in a special economic area, Central Lombok. In this study, researchers tried to see from the geographic psychological perspective regarding the spatial dependence in the Central Lombok Regency to see if there is a clustering of personalities in the Central Lombok community. Respondents in this present study were 398 Central Lombok residents with ages above 18 who were successfully obtained through online methods. The data collection method was snowball sampling. The measuring instrument used was the BFI-44 or Big five inventory. The results of the Morans Index analysis show that there are certain personality groupings in Central Lombok community which are found in the traits of conscientiousness (0.1335), openness (0.111), extraversion (0.063) and agreeableness (0.039). The study also found that there are differences in personality based on the geographical location where people live."

"ABSTRAKTabur gizi, sebuah fortilikasi yang mengandung vitamin dan mineral berbentuk serbuk untuk diberikan di rumah, telab terbukti berhasil mengobati dan mencegab anemia hingga 49-91%. Di Indonesia, program tabur gizi akan dijadikan program nasional seperti halnya pada negara-negara Asia lainnya. Untuk menciptakan suatu program nasional yang efektif dan efisien, diperlukan suatu strategi sistem distribusi yang benar sehingga cak:upan program yang tinggi dan merata akan tercapai dan terpelihara. Tujuan umum penelitian in adalah untuk mengkaji implementasi dari sistem distribusi program tabur gizi yang serlang berjalan di Praya Tengah, kabupaten Lombok Tengah. Sebuah penelitian cross sectional dilaksanakan dengan melaknkan interview pada 240 ibufpengasuh yang memiliki anak usia 12- 59 bulan, 48 kader Posyandu dan petugas kcsehatan yang bertanggungjawab atas program tabur gizi di Puskesmas, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan UNICEF. Metode lain yang digunakan adalab interview mendalam, observasi dan telaah dokumen. Semua data di analisa secara deskriptif. Tidak ada mekanisme sistem permintaan dari Posyandu ke Dinkes. Distribusi tabur gizi juga berjalan tanpa catatan logistik dari Dinkes hingga ke Posyandu. Posyandu sebagai saluran distrihusi utama tabur gizi mudah dijangkau oleh hampir semua kader (95.8%) dan ibufpangasuh (78.3%). Perencanaan dan manajemen di Puskesmas buruk dan kurang akan supervisi yang efektif terhadap Posyandu, maupun supervisi dari Dinkes ke Puskesmas. Pelatihan untuk kader hanya berlangsung dua kali yang berpangaruh terhadap rendabnya pangetabuan kader terlatih tentang program tabur gizi Hanya sekitar 30.2% kader yang peruab mengikuti pelatihan program tabur gizi. Sebanyak 79.2% Posyandu telab memasukkan laporan distribusi tabur gizi ke Puskesmas, Sebagi~m besar Posyandu (85.4%) mengalami kelebihan persediaan tabur gizi dan sebagian besar oleh karena distribusi dari persediaan yang berlebih dari Puskesmas. Partipasi masyarakat terutama kepala dusun tidak begitu berperan: Cakupan distribusi yang menerima 60 bungkus tabur gizi pada enam bulan terakhir hanya sekitar 37.9%. Hampir semua komponen esensial pada sistem distribusi tabur gizi tidak berfungsi dengan baik. Setiap komponen saling berkaitan dengan komponen lainnya, sehingga malfungsi dari suatu komponen akan juga berpengaruh pada komponen lainnya, yang pada akhirya akan berpengaruh pada rendahnya cakupan distribusi tabur gizi.

---

ABSTRACTMultiple micronutrients powder (MNP), a home fortification contains of vitamins and minerals in a form of powder have been showed successful in treating and preventing anemia with a cure rate of 49-91%. Scaling-up the :MNP program nationally is addressed to Asian countries including Indonesia. One of the requirements of establishing effective and efficient scale-up program is to define the proper delivery strategy or distribution system, hence high and equitable program coverage will be obtained and well maintained. The general objective of this study was to review the implementation of existing distribution system of MNP program in relation to coverage in Praya Tengah, Central Lombok District. A cross sectional study was conducted by interviewing 240 children aged 12-59 months, 48 Posyandu cadres and health service providers responsible person for MNP program of Puskesmas, District Health Office (DHO) and UNICEF. To reveal the existing distribution system, indepth interview, observation, record checking or document review were also executed. All data were descriptively analyzed. There was no mechanism of requesting system from Posyandu to DHO. The frequency of distribution was inconsistent with no records of MNP logistic from DHO level to Posyandu. Posyandu as the main site of MNP distribution was accessible by most cadres (95.8%) and mother/caregivers (78.3%). Planning and management in Puskesmas was poor~ with lacks of effective supervision either to Posyandu or from DHO. Training for cadres only conducted two times during the last three years, resulting in poor knowledge of trained cadre. Daly 30.2% cadre were ever trained on MNP program. About 79.2% Posyandu submitted last report of MNP distribution to Puskesmas. Most Posyandu (85.4%) had experienced MNP over stocking, mostly due to over dropping by Puskesmas. Community participation on MNP distribution especially community leader was insufficient Only 37.9% of targeted children received 60 sachets in the last six months, considered a low coverage of MNP distribution. Almost all especial components ofMNP distribution system were mostly deficient. As they interrelated to each other, any deficiency might give impact to others; consequently, coverage of MNP distribution was low."

"Pola konsumsi rokok individu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan individu dan alasan merokok. Tingkat pendapatan yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat konsumsi rokok. Selain itu, konsumsi rokok seseorang juga dipengaruhi oleh alasan merokok, karena rokok dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan rokok menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan individu dan alasan merokok terhadap tingkat konsumsi rokok individu di Kabupaten Lombok Tengah, serta menganalisis dampak kenaikan tarif cukai hasil tembakau terhadap tingkat konsumsi rokok di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data campuran (mix method). Kuesioner disebarkan kepada 100 responden dengan menggunakan teknik non-probability sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan individu dan alasan merokok berpengaruh positif dan siginifikan terhadap tingkat konsumsi rokok individu di Kabupaten Lombok Tengah. Dampak kenaikan tarif cukai terhadap konsumsi tokok di Kabupaten Lombok Tengah periode 2016 sampai tahun 2021 sebagai salah satu alternatif dalam mengenalikan konsumsi rokok bersifat inelastis. Kenaikan tarif cukai dalam rangka mengendalikan konsumsi rokok tidak berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat konsumsi rokok di Kabupaten Lombok Tengah.

---

There are factors that affect a person's high level of cigarette consumption, such as individual income factors and reasons for smoking. The level of income obtained in a certain period of time will affect the high level of cigarette consumption. In addition, a person's cigarette consumption is also influenced by the reason for smoking, because cigarettes are used as one of the solutions in overcoming problems that occur in everyday life, even cigarettes become a habit that is done every day. The purpose of this research was to analyze the influence of individual income and reasons for smoking on the level of individual cigarette consumption in Central Lombok Regency, as well as analyzed the impact of the increase in tobacco excise tariffs on cigarette consumption rates in Central Lombok Regency. This research used a quantitative approach with mixed data. The questionnaire was distributed to 100 people using non-probability sampling techniques. The data was analyzed by multiple linear regression analysis. The results showed that individual income and smoking reasons had a positive and significant effect on the level of individual cigarette consumption in Central Lombok Regency. The impact of the increase in excise tariffs on cigarette consumption in Central Lombok Regency for the period 2016 to 2021 was inelastic. The increase in excise rates in order to control cigarette consumption did not have a significant impact on the decrease in cigarette consumption rates in Central Lombok Regency."

"Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keindahan alam, keragaman budaya serta suku, dan berbagai keunggulan lainnya menyebabkan negara Indonesia memiliki potensi pariwisata yang harus terus dikembangkan. Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang masuk dalam destinasi super prioritas dengan adanya The Mandalika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat daya tarik objek wisata pantai berdasarkan fasilitas serta aksesibilitas, dan menganalisis hubungan antara tingkat daya tarik objek wisata pantai di Kabupaten Lombok Tengah dengan motivasi dan kepuasan wisatawan. Data primer bahwa objek wisata di Kabupaten Lombok Tengah terbagi menjadi 2 klasifikasi yaitu sedang dan tinggi. Objek wisata pantai yang termasuk dalam tingkat daya tarik tinggi yaitu Pantai Kuta Mandalika. Sementara itu, untuk tingkat daya tarik sedang yaitu Pantai Tanjung didapatkan melalui kuesioner, observasi lapangan, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder menggunakan studi pustaka dan badan instansi yang terkait. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis keruangan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Aan dan Pantai Selong Belanak. Hubungan tingkat daya tarik objek wisata dengan motivasi dan kepuasan wisatawan di Kabupaten Lombok Tengah berbeda-beda. Tingkat daya tarik tinggi yaitu Pantai Kuta Mandalika mendominasi motivasi sosial, sedangkan tingkat daya tarik sedang tapi memiliki motivasi wisatawan yang berbeda seperti Pantai Tanjung Aan dengan motivasi status dan Pantai Selong Belanak dengan motivasi fisik. Klasifikasi tingkat daya tarik baik tinggi maupun sedang pada objek wisata pantai di Kabupaten Lombok Tengah memberikan rata-rata kepuasan yang sama yaitu “Puas”. Maka tingkat daya tarik dengan suatu objek wisata tidak selalu mempengaruhi motivasi dan kepuasan wisatawannya.

---

Indonesia as an archipelagic country with natural beauty, cultural and ethnic diversity, and various other advantages causes Indonesia to have tourism potential that must continue to be developed. Central Lombok Regency is one of the districts in Indonesia which is included in the super priority destination with The Mandalika. This study aims to analyze the level of attractiveness of beach tourism objects based on facilities and accessibility, and analyze the relationship between the level of attractiveness of beach tourism objects in Central Lombok Regency with tourist motivation and satisfaction. Primary data was obtained through questionnaires, field observations, and documentation, while secondary data used literature and related agency bodies. The analytical method used in this research is spatial analysis and descriptive analysis. The results of the study show that tourism objects in Central Lombok Regency are divided into 2 classifications, namely medium and high. A beach tourism object that is included in the high level of attractiveness is Kuta Mandalika Beach. Meanwhile, for the moderate level of attractiveness, namely Tanjung Aan Beach and Selong Belanak Beach. The relationship between the level of attractiveness of tourist objects and the motivation and satisfaction of tourists in Central Lombok Regency is different. The level of attractiveness is high, namely Kuta Mandalika Beach dominates social motivation, while the level of attractiveness is medium but has different tourist motivations such as Tanjung Aan Beach with status motivation and Selong Belanak Beach with physical motivation. The classification of attractiveness levels, both high and medium, for beach tourism objects in Central Lombok Regency gives the same average satisfaction, namely "Satisfied". So the level of fascination with a tourist attraction does not always affect the motivation and satisfaction of tourists."

"Akhir-akhir ini kita tengah menyaksikan suatu proses menuju krisis sosial yang disebabkan oleh sengketa tanah. Tanah sejak lama memang menjadi hal yang sangat rawan dan menjadi potensi pemicu krisis sosial. Gejala krisis sosial akibat dari sengketa tanah telah memanifestasi dalam bentuk pertentangan kepentingan atas tanah, antara rakyat dengan negara maupun antara rakyat dengan industri merupakan sengketa yang telah terjadi di mana-mana, dan pada setiap periode zaman sistem sosial atau formasi sosial.Pembahasan tentang kasus sengketa tanah di atas mengingatkan kita pada dua hal pokok yaltu: 1. Bahwa persoalan petani sebagai pemilik/penggarap tanah bukan hanya soal persengeketaan masalah tanah. Masalah tanah pada dasarnya erat kaitannya dengan pilihan kebijakan agraria dari suatu era tertentu. 2. Bahwa masalah tanah bagi petani tidak berdiri sendiri, dia merupakan bagian dari persoalan besar yang menyangkut aspek politik, ekonomi, budaya dan hukum. Sementara kasus sengketa tanah juga terjadi melalui mekanisme lain seperti: Melalui Hak Penguasaan Hutan (HPH). Program Hutan Tanaman Industri (HPI) dan penggunaan tanah Pembangunan Kawasan Wisata, waduk dan lain-lain.Di Pulau Lombok kasus sengketa tanah mulai mengemuka sekitar tahun 1986, ketika pemerintah menetapkan Nusa Tenggara Barat sebagai daerah tujuan wisata. Banyak kasus sengketa tanah terjadi seperti: Kasus Gill Trawangan, Kuta dan yang terakhir yang sempat mendapat perhatian di tingkat nasional adalah kasus pembebasan tanah kawasan pariwisata Rowok yang menjadi kajian dalam tulisan ini, dengan mengajukan permasalahan sebagai berikut: Apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dan bagaimana cara penyelesaiannya.Untuk memecahkan persoalan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan berbagai macam sumber yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji, di samping itu mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani sengketa pembebasan tanah kawasan pariwisata Rowok tidak terlepas dari keterlihatan aparat secara langsung baik aparat keamanan maupun aparat pemerintah daerah, sehingga menimbulkan perlawanan yang dilakukan oleh pihak penggarap. Perlawanan yang dilakukan dengan melalui jalur di luar pengadilan formal. Tetapi upaya yang dilakukan oleh pihak penggarap selalu mengalami kegagalan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang maupun Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili perkara sengketa tanah tersebut mengalahkan para penggarap. Dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut menambah sejarah bahwa sengketa antara petani pemilik/penggarap melawan penguasa maupun pemilik modal, petani pemilik/penggarap senantiasa dalam posisi yang lemah dan selalu dengan mudah dikalahkan oleh penguasa atau pemilik modal."

"Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan keberadaan perkembangan pondok pesantren Nurul Hakim di Kecamatan Kediri, juga mengungkapkan bagaimana dinamika, mobilitas sosial, transformasi sosial-ekonomi, perubahan sosial akibat adanya pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hakim."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyusun manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan konsep manajemen risiko dari Project Management Institute. Skala dampak dan kemungkinan diadopsi dari pedoman risiko Kementerian Keuangan serta tingkat dan selera risiko diadopsi dari pedoman risiko BPKP. Kedua pedoman tersebut digunakan karena mempertimbangkan kesesuaian bagi Pemerintah Desa untuk menggunakannya. Teori keagenan digunakan untuk melihat peran principal dan agent dalam pengelolaan keuangan desa. beberapa literatur mengenai manajem risiko dan pengelolaan keuangan juga digunakan dalam menyusun penelitian ini. Dengan menyusun manajemen risiko pada pengelolaan keuangan desa diharapkan desa mengetahui risiko-risiko apa saja yang ada ketika melakukan pengelolaan keuangan dan memiliki strategi dalam menghadapinya. Salain itu, perangkat ini dapat dijadikan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi bagi OPD terkait, serta landasan dan pertimbangan dalam melakukan audit oleh APIP daerah.

---

This study aimed to develop risk management in village's financial activities. This research used qualitative method approach. The data used in this study are primary and secondary data. The primary data collected through interviews and observations. The secondary data obtained through documentation and literature study. Risk management concepts from the Project Management Institute used in this paper. The impact and possibilities' scale adopted from the Ministry of Finance's risk guideline. The level and risk appetite adopted from the BPKP risk guideline. Two guidelines adopted in the research by considering the conformity of village to use it. Agency theory used to see the role of principal and agent in village's financial activities. This research resulted a risk management for villages to asses its financial activities. This tool could be use for the relevant regional work unit (OPD) in evaluating villages. Also, as a basis plan in conducting the audit by regional government's internal auditors (APIP)."

"Jaminan persalinan merupakan jaminan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Pembiayaannya dijamin oleh pemerintah dan dilaksanakan sejak bulan April 2011. Tujuan penelitian menjelaskan gambaran pelaksanaan program Jampersal di puskesmas di Kabupaten Lombok Timur meliputi input (peserta, informasi, peraturan), proses (pelayanan peserta, administrasi, pembayaran) dan output (gambaran sikap bidan puskesmas terhadap program Jampersal). Metode penelitian adalah kualitatif dengan subjek penelitian bidan puskesmas dan sebagai triangulasi adalah Pengelola Jampersal Puskesmas dan Pengelola Jampersal di Kabupaten. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan persalinan di Kabupaten Lombok Timur terdapat beberapa kendala, berdasarkan input, banyak peserta yang tidak memiliki KTP, sosialisasi masih kurang dan peraturan sering berubah. Berdasarkan proses, pelayanan peserta terkendala dengan kurangnya obat-obatan dan bahan habis pakai, bidan terbebani dengan administrasi yang terlalu banyak, pembayaran klaim sering terlambat dan banyak potongan. Bidan setuju dan mendukung program Jampersal namun perlu perbaikan dalam pelaksanaannya di masa datang. Dari hasil penelitian ini diharapkan Pengelola Jampersal bisa lebih komunikatif agar tidak terjadi salah interpretasi dalam pelaksanaan jampersal.

---

Childbirth assurance is an assurance used for pregnancy check up, childbirth aid, parturition service, post childbirth (family birth planning), and newborn service. The financing is guaranteed by government since april 2011. The purpose of this research is to describe the implementation of jampersal program in public health centre in east lombok which includes input (participants, information, regulation), process (service for participants, administration, payment) and output (description of midwives response to jampersal program). The research method is qualitatif with midwives as research subject, and to be the triangulation is the administrator of jampersal program in the regency. The data collecting is through deep interviews.

The research result shows that the implementation of the program in East Lombok faces some problems. Based on the input, lots participants do not have identity card, lack of socialization, and the regulation often changes. From process side, service for participants is found lack of medicine and disposable materials. Midwives are overburdened with too many administrations, and late payment with a lot of cuts. Midwives agree and support for jampersal program, but the program itself needs improvement in its implementation for the future. The research results expects that the jampersal administrator needs to be more communicative, in order to avoid misinterpretation in jampersal implementation. "