Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebijakan-kebijakan Putin yang cenderung kontra demokrasi dan tetaptingginya popularitas Putin di Federasi Rusia merupakan konsekuensi dari habitusyang ada pada Putin. Kapital-kapital yang sejak era Soviet tertanam dalam diriPutin membuat kebijakan-kebijakan yang Putin keluarkan merupakan tendensidari habitus yang tertanam pada Putin. Penelitian ini menggunakan desaindeskriptif-analitis dengan penerapan teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Hasilpenelitian menjelaskan bahwa habitus merupakan pengaruh dari kebijakankebijakanyang dikeluarkan oleh Putin di Federasi Rusia.

---

AbstractPutin?s policy which is tend to against democracy and KebijakankebijakanPutin yang cenderung kontra demokrasi dan tetap tingginya popularitasPutin di Federasi Rusia merupakan konsekuensi dari habitus yang ada pada Putin.Kapital-kapital yang sejak era Soviet tertanam dalam diri Putin membuatkebijakan-kebijakan yang Putin keluarkan merupakan tendensi dari habitus yangtertanam pada Putin. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitis denganpenerapan teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menjelaskanbahwa habitus merupakan pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkanoleh Putin di Federasi Rusia."

"Penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor¬faktor yang menyebabkan Pemerintah Republik Federasi Rusia mengeluarkan kebijakan luar negeri untuk membentuk Shanghai Cooperation Organization (SCO). Faktor-faktor dimaksud terdiferensiasi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan domestik.Metode penelitian dalam penelitian ini mengambil bentuk penelitian eksplanatif karena bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasikan faktor¬faktor yang menyebabkan kebijakan Rusia untuk membentuk SCO. Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini merupakan studi dokumen atau literatur. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam skripsi ini terdiri atas beberapa terori, yaitu teori perumusan kebijakan luar negeri, teori kepentingan nasional, teori kerjasama intemasional. Teori perumusan kebijakan luar negeri digunakan untuk menerjemahkan faktor-faktor domestik dan eskternal yang menyebabkan kebijakan luar negeri Rusia untuk membentuk SCO. Untuk menjawab permasalahan itulah teori Kalevi J. Holsti diperlukan.Dalam tulisannya, Holsti mengemukakan faktor-faktor internal maupun eksternal beserta indikatomya untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan luar negeri diambil oleh suatu negara. Diantaranya adalah pengaruh struktur internasionaI, tindakan yang dilakukan aktor lainnya, perekonomian dunia, atribut nasional yang dimiliki negara, dan lain sebagainya. Teori kepentingan nasional dan kerjasama internasional digunakan untuk mengetahui tujuan kebijakan luar negeri Rusia, kepentingan nasional Rusia, dan alasan-alasan yang menyebabkan negara tersebut merasa perlu untuk membentuk SCO.Temuan di dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan Luar negeri Rusia untuk membentuk SCO, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdiferensiasi menjadi dua: faktor domestik dan faktor eksterbal. Faktor domestik juga terdiferensiasi menjadi dua, yaitu ancaman atas kepentingan nasional Rusia dalam sektor politik-keamanan yang berasal dari gerakan kelompok separatis etno-religius di Chechnya dan Dagestan, serta kepentingan ekonomi Rusia di Laut Kaspia. Faktor eksternal yang menyebabkan kebijakan luar negeri Rusia untuk membentuk SCO adalah: pertama, kepentingan Rusia di kawasan Asia Tengah, dan kedua, peranan dan kepentingan aktor-aktor eksternal di kawasan post-Soviet States.

---

This research is an attempt to identify factors that drove the Russian Federation decision to form the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in 2001. This decision is an example of foreign policy. What are the Russian Federation government interests in the formation of SCO? What domestic pressure stands in? Is there any external pressure in the advent of this decision? Those are the main questions to be answered in this research. To answer those questions, I will use the foreign policy making model presented by KJ Holsti about external and internal factors in foreign policy making.In his framework Holsti explains that foreign policy is influenced by international structure, actions taken by other actors, global economy, national attributes, and so on. In addition, I also use the concept of national interest and international cooperation to find out the goal of the Russian Federation in their decision to form the SCO.By definition, this research is an explanatory research since it's seeks to analyze and identify the underlying factors behind the decision made by the Russian Federation. I'm employing literature study method in conducting this research.In conclusion, I find out that there are a pairs of internal and external factors which stimulate the Russian Federation decision to build the SCO in 2001. The threat to the Russian Federation' security and politics that come from ethno¬religious movements of Chechnya and Dagestan is the first domestic factor in its decision to form the SCO."

"Sentralisme Demokratik pertama kali dipakai di Rusia sebagai dasar pemerintahan negara pada masa Lenin. Sistem ini dipilih karena di dalamnya terdapat apa yang disebut dengan ?kebebasan berdiskusi dan kesatuan aksi? yang dianggap Lenin paling sesuai sebagai dasar pemerintahan negara. Sentralisme Demokratik menjadi semacam doktrin resmi bagi pemimpin Uni Soviet setelah Lenin. Sistem ini sempat hilang pada masa Nikita Khruschev namun kembali ditegaskan dalam Konstitusi Soviet 1977 pada masa Leonid Brezhnev. Pada masa Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin, sistem ini benar-benar hilang dan digantikan oleh sistem Demokratik Liberal. Sentralisme Demokratik baru kembali digunakan pada masa Vladimir Putin. Sistem ini terbukti berhasil mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sejak runtuhnya Uni Soviet.Democratic centralism has been used at the first time in Russia as the basic of governance in the Lenin era. This system has been choosen because it?s contains "freedom in discussion and unity in action" that Lenin considered most appropriate as a basic for state government. Democratic centralism becomes such as official doctrine for Soviet leaders after Lenin. This system doesn?t exist during the Nikita Khruschev era but during the Leonid Brezhnev era, it?s listed in 1977 Soviet Constitution. At Mikhail Gorbachev and Boris Yeltsin era, this system is completely doesn?t exist and replaced by the Liberal Democratic system. This system once again used in the Vladimir Putin era. In fact, this system has been success to fix economic crisis after the fall of Soviet Union."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bentuk-bentuk representasiVladimir Putin sebagai kandidat presiden Rusia pada Pemilu 2012 dalam beritapolitik, khususnya dalam bentuk teks, oleh media online Pravda.ru. Teks-teksyang dianalisis adalah sumber data yang dimuat pada masa Pra-pemilu yangdimulai dari 27 November 2011 hingga 3 Maret 2012. Penelitian inimenggunakan teori yang ditulis oleh Norman Fairclough: Analisis Wacana Kritis(2003) dan M.A.K Halliday: Tata Bahasa Fungsional (1994) dan Konteks Situasi(1989) untuk mengungkapkan tujuan penelitian ini. Berdasarkan proses analisisdapat disimpulkan bahwa sebagian besar bentuk representasi Vladimir Putinterkait dengan posisinya dalam pemerintahan, khususnya sebagai PresidenFederasi Rusia selama dua masa berturut-turut (2000-2008), dan Perdana MenteriFederasi Rusia (2008-2012). Berdasarkan hal tersebut, bentuk-bentuk representasiVladimir Putin pada sumber data dipengaruhi oleh kekuasaan.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to reveal the representation forms of Vladimir Putin asThe Russian Presidential Candidate in 2012 Election in political news, specificallyin the text form, by online media Pravda.ru. The texts that are analyzed are thedata sources that posted during pre-election day that is from 27th November 2011until 3rd March 2012. This study using theories written by Norman Fairclough:Critical Discourse Analysis (2003) and by M.A.K Halliday: Context of Situation(1989) and Functional Grammar (1994) in order to reveal the aim of this study.Based on the analysis, most of the representation forms for Vladimir Putin relatedto his positions in government, especially as the president of Russian Federationfor two terms consecutively (2000-2008) and the prime minister of RussianFederation (2008-2012). Therefore, the representation forms of Vladimir Putin indata sources are strongly connected to power."

"Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan militer Rusia pada periode pertama pemerintahan Boris Yeltsin. Permasalahan ini ditinjau melalui latar belakang sejarah kemiliteran Rusia yang memberikan pengaruh terhadap kedudukan militer di masa Yeltsin. Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk merekonstruksikan kedudukan militer Rusia di masa Yeltsin. Dalam merekonstruksi, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis serta histories komparatif untuk membandingkan kedudukan militer Rusia pada masa Uni Soviet, sehingga terdapat benang merah yang dapat dijadikan perbandingan. Berdasarkan rekonstruksi dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa kedudukan militer Rusia di masa Yeltsin berbeda dengan masa sebelumnya (Uni Soviet). Militer Rusia pada masa Yeltsin lebih dekat dengan politik dibandingkan masa sebelumnya. Kedekatan dengan politik tersebut diperlihatkan melalui salah satunya dalam Perang Chechnya 1994_1995, di mana militer Rusia terlibat dalam bisnis jual-beli senjata perang."

"Nasionalisme Pragmatis Pemerintahan Pertama Vladimir Vladimirovich Putin Tahun 2000-2004. (Di bawah bimbingan Dr. Zeffry Alkatiri). Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2007. Nasionalisme pragmatis merupakan sebuah kajian tentang upaya-upaya yang dilakukan sebuah pemerintahan untuk menjaga kedaulatan bangsanya dalam beberapa kasus berusaha membangkitkan kembali kejayaan masa lalu. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam metode pragmatis yang tidak terikat dogma dan ideologi. Tujuan yang hendak dicapai adalah keuntungan paling optimal bagi bangsa dengan memanfaatkan berbagai kebijakan strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal telah dijalankan oleh pemerintahan Vladimir Vladimirovich Putin pada periode pertamanya tahun 2000-2004 di Republik Federasi Rusia.Nasionalisme menurut Ernest Gellner pada dasarnya merupakan doktrin politik yang menuntut pertautan (kongruensi) antara unit sosial (bangsa dan unit politik (negara). Nasionalisme muncul dengan Cara yang berbeda-beda di setiap masyarakat tergantung pads nilai-nilai budaya setempat. Nasionalisme Rusia dalam setiap periode sejarahnya selalu tampil dalam bentuk nasionalisme pemerintahan (official nationalism). Hal ini terkait dengan upaya pemerintah Rusia untuk memposisikan bangsa Rusia di tengah-tengah alur evolusi sejarah dunia yang lebih banyak didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Setiap upaya ini selalu menandakan corak pragmatis. Tujuannya adalah pengakuan eksistensi bangsa Rusia oleh bangsa-bangsa lain, khususnya Eropa.Pragmatisme menurut Charles Sanders Peirce merupakan sebuah metode penalaran (method of logic). Pragmatisme disebut sebagai sebuah metode karena ia bukanlah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan manusia. Ia tampil sebagai alat untuk mencari jawaban dengan menggunakan berbagai pemikiran (ide). Pembuktian pragmatisme dapat dilakukan melalui tindakan konkret. Sebuah ide dapat dikatakan berhasil jika si pelaku tindakan telah memperoleh manfaat dari tindakannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh si pelaku, maka sebuah ide memperoleh nilai kebenaran menurut pragmatisme.Penggunaan terminologi pragmatis secara resmi diterapkan Putin dalam menjalankan setiap kebijakannya, terutama kebjakan-kebijakan luar negeri. Hal ini dapat dilihat dalam naskah pidato pengangkatan dirinya sebagai presiden Rusia terpilih, 7 Mei 2000; pidato resmi pertama Putin di depan parlemen (Duma), 8 Juli 2000; pidato resmi kedua Putin di depan Duma, 3 Juli 2001; dan dalam Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia yang dirilis tanggal 28 Juni 2000.Nasionalisme dan pragmatisme seharusnya tidak dapat dipadukan dalam sebuah konsepsi baru karena pertentangan nilai yang dikandung kedua konsep tersebut. Hal yang paling mencolok adalah nilai-nilai demokaasi dan individualisme yang dikandung pragmatisme. Upaya mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa lebih sering menempuh cara-cara yang tidak demokratis. Hal ini menjadi ciri khas bangsa Rusia dalam menjaga eksistensinya. Di lain pihak, bangsa Rusia merupakan bangsa yang memiliki tradisi kolektivisme. Artinya, demokrasi model Barat tidak akan pernah cocok diterapkan pada masyarakat Rusia. Namun, kajian ini mencoba untuk menggabungkan nasionalisme dengan sifat umum pragmatisme, yaitu asas manfaat. Hal ini dilakukan Putin mengingat situasi dalam negeri Rusia yang mulai mengarah pada kehancuran tatanan sosio-politik setelah kegagalan Yeltsin dalam mengelola demokratisasi pada dekade 1990-an. Kebijakan-kebijakan strategis Putin dalam kerangka konsep nasionalisme pragmatis terlihat dari upayanya untuk menjadikan Rusia sebagai kekuatan utama di wilayah Eurasia. Singkatnya, nasionalisme pragmatis merupakan doktrin politik yang mengharuskan pertautan bangsa dan negara dalam cara-cara yang mengedepankan asas manfaat demi kemajuan bangsa."

"Periode 1927 - 1934 dalam lembaran sejarah pergerakan Cina Komunis merupakan masa "uji-coba" atas kemampuan mereka untuk diakui kehadirannya sebagai kelompok baru dalam masyarakat Cina. Kita mungkin pernah membaca sejarah pergerakan kaum komunis di Cina, dari saat pembentukan Partai Komunis Cina (PKC) pada tahun 1921 sampai pecahnya front kerja sama (front persatuan) pertama pada tahun 1927. Apa yang mereka kerjakan saat itu dapat dikatakan sebagai cermin munculnya suatu kelompok masyarakat yang memiliki faham baru. Kita pun mengetahui, bahwa pada masa-masa itu Komunis Internasional (Komintern) ikut berperanan secara aktif dalam mengarahkan perjuangan Partai Komunis Cina (PKC) ini sesuai dengan pandangan Marx, Engels dan Lenin. Tapi perkembangan lebih lanjut ternyata ada di luar perkiraan mereka. Ini terbukti de-ngan pecahnya front persatuan tadi yang oleh Moskwa dipandang sebagai "kuda troya"..."

"Sistem politik sentralistis yang diterapkan Uni Soviet telah membuat kekuasaan mutlak berada pada pihak Partai Komunis Uni Soviet (KPSS), kondisi ini secara perlahan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan masyarakat Uni Soviet mengalami ketertinggalan dibidang politik. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut Mikhail Gorbachov menggagas kebijakan glasnost, perestroika, dan demokratisasi untuk menciptakan kebebasan yang sebenarnya bagi masyarakat Uni Soviet.Kebijakan glasnost, perestroika, dan demokratisasi memberi pengaruh pada masyarakat tentang pentingnya kesadaran berpolitik dan hak-hak politik warga negara. SeteIah runtuhnya Uni Soviet, masyarakat Rusia membangun kembali sebuah negara Federasi Rusia dengan sistem politik yang berbeda. Perubahan yang terjadi di Rusia ternyata tidak hanya mempengaruhi sistem politik negara tersebut, tetapi juga mempengaruhi persepsi dan perilaku politik masyarakatnya, khususnya pada partai politik, pemilihan umum, dan parlemen.Partai politik di Rusia pasca Uni Soviet menjadi lebih terbuka keanggotaannya kepada publik, sedangkan dalam hal ideologi partai-partai menjadi lebih majemuk. Pemilihan umum di Rusia pasca Uni Soviet dalam penyelenggaraanya dilaksanakan lebih bebas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemaksaan maupun intimidasi terhadap para pemilihnya.Parlemen Rusia pasca Uni Soviet mengalami pergeseran pada tipe perwakilan dari delegasi ke trustee. Perubahan perilaku politik masyarakat Rusia pasca Uni Soviet tampak pada rendahnya keterikatan antara masyarakat dengan partai politik ataupun anggota parlemen dengan partai politik. Selain itu dalam hal partisipasi politik pun masyarakat Rusia pasca Uni Soviet diketahui lebih aktif dibnadingkan era Uni Soviet."

"Topik penelitian ini adalah Siloviki sebagai alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan Oligarki di dalam Pemerintahan Rusia, dan permasalahan dari penelitian ini menghasilkan pertanyaan “apakah Siloviki adalah alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan yang didominasi oleh Oligarki di dalam pemerintahan Rusia?”, dan untuk membuktikan argumen utama yaitu konsep Siloviki sebagai alat politik Vladimir Vladimirovich Putin terhadap kaum Oligarki dalam pemerintahan Rusia. Metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode deskriptif-analitis. Analisis menyimpulkan bahwa Keberadaan Siloviki di dalam Kremlin sangat membantu Putin dalam menjalankan misinya. Mereka perlahan-lahan dapat mengambil aset-aset negara yang dulunya dimiliki oleh kaum oligarki. Dengan kata lain, kekuasaan di dalam Kremlin sudah tidak dimiliki oleh Oligarki. Bahkan sebagian mereka telah menjadi korban penangkapan karena kasus korupsi, penggelapan pajak, atau kasus lain yang tidak sesuai dengan konstitusi Rusia. Siloviki telah berhasil menjalankan salah satu dari misi mereka, dan Siloviki adalah alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan Oligarki di dalam pemerintahan Rusia.

---

The topic of this study is Siloviki as Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in takeover Oligarchy’s Power inside the Russian Government, and problem of this study generate a question “whether the Siloviki is a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in the takeover of power that was dominated by the oligarchs in the Russian Government?”, and proving the main argument of concept Siloviki as a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool against the oligarchs in the Russian Government. The method that was used in this thesis is descriptive-analytical method. The analysis concluded that the presence Siloviki in Kremlin is very helpful Putin to carrying out his mission. They can take state assets slowly, formerly owned by the oligarchs. In the other words, the power in Kremlin are not being owned by the oligarchs. In a fact, most of them have been victims of arrest for corruption, tax evasion, or other cases that incompatible with Russian Constitution. Siloviki had been successfully run one of their mission, and Siloviki is a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in the takeover of Oligarch’s power inside the Russian Government."