Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif difokuskan pada studi kepustakaan. Penelitian ini membahas mengenai hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam mineral dan batubara yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia dan bagaimana implementasinya dalam bentuk?bentuk kewenangan pemerintah di indonesia sebelum dan sesudah disahkannya Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara melalui pemerintah dari masa ke masa mencoba mencari bentuk yang yang ideal dalam mengimplementasikan bentuk penguasaan negara akan sumber daya alam mineral dan batubara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang?Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

---

This research uses juridical-normative analysis method with literatures studies. This research studies about the government?s right in mineral and coal natural resource which were told by our constitution and how these are implemented by the government in Indonesia before and after the legalization of Law No. 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining.

The results showed that the country through the government from time to time trying to find the ideal form of state control of implement the natural resources of minerals and coal in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) Constitution - Constitution of the Republic of Indonesia 1945."

"Kegiatan pertambangan mineral dan batubara memicu lahirnya permasalahan terhadap lingkungan hidup. Negara, sebagai pemegang hak penguasaan negara terhadap sumber daya tambang di Indonesia telah memberikan kewajiban bagi pemegang izin pertambangan melalui peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan reklamasi pada area bekas kegiatan tambang. Sebagai bentuk internalisasi eksternalitas akibat dari kegiatan tambang, pemegang izin selaku pelaku usaha juga wajib untuk menempatkan dana jaminan reklamasi. Dana jaminan reklamasi sebagai instrumen ekonomi lingkungan hidup, atau yang sering disebut sebagai reclamation bond/performance bond dalam berbagai tulisan ilmiah hukum lingkungan, seharusnya mampu untuk memenuhi biaya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Melalui perbandingan dengan praktik di negara lain, serta wawancara dengan ahli hukum administrasi negara, ahli hukum lingkungan, pemegang izin pertambangan, danInspektur Tambang Kementerian ESDM yang terlibat langsung untuk mengawasi dana jaminan reklamasi di Indonesia, maka dalam penelitian ini dijabarkan mengenai berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi dana jaminan reklamasi serta penegakkan hukum atas dana jaminan reklamasi. Permasalahan tersebut antara lain, banyaknya pemegang izin pertambangan yang masih melanjutkan kegiatan tambangnya bahkan sampai izinnya telah berakhir, tetapi belum juga menempatkan dana jaminan reklamasi.

---

Mineral and coal mining activities trigger environmental problems. The state, as the holder of state control rights over mining resources in Indonesia has given obligations to holders of mining permits through statutory regulations, to carry out reclamation in areas of former mining activities. As a form of internalizing externalities resulting from mining activities, license holders as business actors are also required to place reclamation guarantee funds. A reclamation guarantee fund as an environmental economic instrument, or what is often referred to as a reclamation bond/performance bond in various environmental law scientific writings, should be able to cover the cost of environmental damage caused by mining activities. Through comparisons with practices in other countries, as well as interviews with state administrative law experts, environmental law experts, and Mining Inspectors of the Ministry of Energy and Mineral Resources who are directly involved in overseeing reclamation guarantee funds in Indonesia, this research describes the various challenges and problems faced in implementing reclamation guarantee fund as well as law enforcement on reclamation guarantee fund. These problems include, among others, the large number of mining permit holders who continue their mining activities even after the license has expired, but have not yet placed a reclamation guarantee fund."

"Negara Indonesia merupakan Negara dengan potensi kekayaan alam yang berlimpah. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka ?bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Indonesia dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat?. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka segala kekayaan alam yang terkandung di wilayah Indonesia hanya boleh digunakan untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Meskipun potensi kekayaan alam di Indonesia, baik mineral, batubara maupun kekayaan alam lainnya sangat berlimpah, tetapi jumlah angka kemiskinan ternyata justeru semakin bertambah. Ketidaksinkronan ini disebabkan oleh pengelolaan kekayaan alam baik mineral maupun batubara yang tidak sesuai dengan konsep hak penguasaan Negara yang dirumuskan oleh Founding Fathers. Pengalaman Indonesia selama masa Orde Baru menunjukan lemahnya penegakan hukum dalam bidang pertambangan, mekanisme kontrak yang diberlakukan selama masa Orde Baru dijadikan celah bagi pihak yang ingin memproleh keuntungan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan dalam tujuan pemanfaatan segala kekayaan alam untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mekanisme kontrak yang berlaku selama Orde Baru kemudian berubah menjadi mekanisme perizinan, sehingga peran Negara dalam melaksanakan konsep hak menguasai Negara menjadi semakin nyata. Sistem penguasaan Negara terhadap kekayaan alam yang sebelumnya bersifat desentralistis kemudian kembali menjadi sentralistik, sehingga mengembalikan konsep hak menguasai Negara sesuai dengan maksud Founding Fathers.

---

Indonesia is a country with abundant natural resources potential.Pursuant to Article 33 paragraph (3) of the Constitution of Indonesia."Earth, water and all natural resources contained within Indonesian territory controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people". Based on Article 33 paragraph (3) of the Constitution of Indonesiathen all the natural resources contained in the Indonesian territory may only be used to bring prosperity to the people of Indonesia. Although the potential of natural resources in Indonesia, whether mineral, coal and other natural resources are abundant, but the number turned out to be precisely the poverty rate increased. These discrepancies are caused by the management of natural resources both mineral and coal that is incompatible with the concept of tenure rights of the State that formulated by the Founding Fathers. The experience of Indonesia during the New Order period showed weak law enforcement in the field of mining, contracting mechanisms are put in place during the New Order period used as a loophole for those who want to profit. The enactment of act No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining is expected to bring a significant change in the purpose of the utilization of all natural resources to be used for the greatest prosperity of the people. Contracting mechanisms that apply during the New Order then turned into a licensing mechanism, so that the State's role in implementing the concept of the right to master the State is becoming increasingly apparent. State control of the system to the natural resources that were previously decentralized nature and then back into a centralized, thus restoring the right to master the concept of the State in accordance with the intent of the Founding Fathers."

"Pengelolaan sub urusan mineral dan batubara pada masa otonomi daerah yang berjalan lebih dari 2 (dua) dekade, telah mengalami beberapa perubahan terkait kewenangan penyelenggarannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud, yaitu adanya pencabutan ribuan perizinan dan tingginya perkara yang diputus pengadilan terkait dengan dipengaruhi oleh pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaturan dan implementasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara tersebut. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memerlukan jenis data sekunder, dengan hasil penelitian bersifat deskriptif preskriptif analitis yang hasil akhirnya memberikan saran perbaikan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan  dengan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian adalah pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan pemberlakuannya, perubahan perolehan kewenangan pemerintah daerah yang semula berupa atribusi menjadi delegasi tidak mempengaruhi kewajiban pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Implementasi pembinaan dan pengawasan pada sub urusan mineral dan batubara, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, belum sesuai dengan  peraturan yang berlaku. Peraturan yang ada belum mengatur penugasan kepada APIP untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan sub urusan mineral dan batubara yang dibagi atau didelegasikan kepada pemerintah daerah.

---

The management of mineral and coal sub-affairs during the regional autonomy period which lasted for more than 2 (two) decades, has undergone several changes regarding the authority for implementation by the central government and regional governments. Various problems arise in the implementation of this authority, namely the revocation of thousands of permits and the high number of cases decided by courts related to mineral and coal mining. The effectiveness of the implementation of regional autonomy is influenced by the guidance and supervision carried out, so further research is needed regarding the regulation and implementation of guidance and supervision of the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs. This form of research is doctrinal research which requires secondary types of data, with the research results being descriptive, prescriptive analytical, the final results of which provide suggestions for improvement aimed at stakeholders based on the results of the research conducted. The results of the research are that arrangements regarding guidance and supervision in the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs are regulated in statutory regulations regarding regional government and mineral and coal mining in accordance with their enactment, changes in the acquisition of regional government authority from the original in the form of attribution as a delegate does not affect the central government's obligation to provide guidance and supervision over the implementation of this authority. The implementation of guidance and supervision in mineral and coal sub-affairs, especially those related to the implementation of regional government authority, is not in accordance with applicable regulations. Existing regulations do not yet regulate the assignment of APIP to carry out supervision over the implementation of the authority of the mineral and coal sub-affairs which is divided or delegated to regional governments."

"[ABSTRAKPengelolaan SDA pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dinilai sangat memprihatinkan. Muncul berbagai masalah akibat ketidakmampuan Pemerintah dalam mengelola SDA dimaksud. Salah satu akibatnya adalah rendahnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari bidang SDA pertambangan mineral dan batubara. Penyebab dari rendahnya PNBP tersebut, antara lain ketidakjelasan penghitungan dasar bagian Negara sebagai dampak ketidakjelasan bentuk perikatan/akad yang dilakukan antara Pemerintah dengan pihak perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi.Penulis melakukan penelitian merumuskan solusi model perikatan sesuai syariah dalam mengelola SDA pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dengan menggunakan metodologi Analytic Networking Process (ANP) serta dengan bantuan software Super Decision. Hasil penelitian menunjukkan pilihan model perikatan/akad Mudharabah Musyarakah dalam mengelola SDA pertambangan mineral dan batubara dengan alasan pada asas keadilan.

---

ABSTRACTNatural resources management of mineral and coal mining in Indonesia is considered very alarming. Arise various problems due to the inability of the government to manage natural resources in question. One result is the low tax state revenue (non-tax) from the field of mineral and coal mining natural resources. The cause of the low non-tax revenues, among others, uncertainty calculation basis as part of the State obscurity impact the model of the contract made between the government and the companies that carry out exploration and exploitation.Authors conducted a study to formulate a solution model of contract that Shariah compliance in managing the natural resources of mineral and coal mining in Indonesia by using the methodology Analytic Networking Process (ANP) as well as with the help of software Super Decision. The results of this research is choice of Musharaka Mudaraba models of contract in managing the natural resources of mineral and coal mining based on the principle of justice., Natural resources management of mineral and coal mining in Indonesia is considered very alarming. Arise various problems due to the inability of the government to manage natural resources in question. One result is the low tax state revenue (non-tax) from the field of mineral and coal mining natural resources. The cause of the low non-tax revenues, among others, uncertainty calculation basis as part of the State obscurity impact the model of the contract made between the government and the companies that carry out exploration and exploitation.Authors conducted a study to formulate a solution model of contract that Shariah compliance in managing the natural resources of mineral and coal mining in Indonesia by using the methodology Analytic Networking Process (ANP) as well as with the help of software Super Decision. The results of this research is choice of Musharaka Mudaraba models of contract in managing the natural resources of mineral and coal mining based on the principle of justice.]"

"Tesis ini membahas tentang pemberian izin pertambangan batu bara, di antaranya adalah di Kabupaten Berau. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada pejabat daerah untuk memberikan izin usaha pertambangan membuat penerbitan izin usaha pertambangan seperti tidak bisa dikendali. Izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat banyak yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti luas wilayah izin usaha pertambangan yang melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Akibat dari penerbitan izin usaha pertambangan yang tidak terkendali tersebut, membuat dampak yang sangat besar, seperti tumpang tindih hak pengusahaan pertambangan dengan hak pengelolaan sumber daya alam lainnya dan berbagai penolakan masyarakat sekitar terhadap penerbitan izin usaha pertambangan yang baru. Dari hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara, dan hambatan dan solusi dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Hasil penelitian menyarankan bahwa segera dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terkait dengan kewenangan Bupati dan Walikota yang tidak lagi berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan.

---

This thesis discusses the granting of coal mining, among which are in Berau. Since the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal as well as Law No. 32 Year 2004 on Regional Government which provides broad authority to local officials to provide mining license makes mining permit such issuance could not are controlled. Mining permit issued by local officials who violate many laws and regulations, such as the area of the mining permit that exceed the provisions laid down by law. As a result of the issuance of the mining permit uncontrolled, making a huge impact, such as mining concessions overlap with the right management of natural resources and a variety of local community rejection of the issuance of new mining permit. From this, the authors wanted to examine more deeply about the local government authority in granting coal mining in Berau before and after the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal, and the barriers and solutions in coal mining permits in Berau regency after the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal. This research is a normative juridical research, ie research that emphasizes the use of legal norms in writing. Results suggest that immediate revision of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal to align with Law No. 23 of 2014 on Regional Government relating to the authority of regents and mayors are no longer authorized to issue Mining Permit."

"Pada bidang energi dan sumberdaya alam terdapat sektor pertambangan Mineral dan Batubara merupakan energi yang tak dapat diperbaharui serta berasal dari bawah tanah, sehingga memerlukan perhatian dalam melakukan pengelelolaan. Dalam hal pengelolaan tersebut pemerintah pusat medistribusikan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pada asas-asas otonomi daerah. Dengan didasari atas asas-asas otonomi daerah tersebut maka adanya pembagian atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumberdaya alam mineral dan batubara berdasarkan pada UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara diberikan secara setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

---

In the field of energy and natural resources containing mineral and coal mining sector are the non-renewable energy and derived from underground, requiring attention in managing. In terms of the management of the central government authority distributed the management of mineral and coal based on the principles of local autonomy. Based on the principles of local autonomy discords by the top division of government affairs under the authority of the central government, provincial government and regency/district governments. The authority of regency/district government in natural resource management of mineral and coal base Law Number 4 Year 2009 in concern Mineral and Coal granted after the enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya mineraldan batu bara di Indonesia berdasarkan kedaulatan Negara dan Hak MenguasaiNegara Negara sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI1945. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studikepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI1945 memberikan landasan konstitutional terhadap Negara untuk menguasaiseluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia, termasuk sumber daya mineraldan batu bara. Hak Menguasai Negara memberikan kewenangan kepada Negarauntuk melakukan Pengelolaan secara langsung melalui mekanisme izin,pengurusan, pengaturan, pengendalian melalui mekanisme izin, dan pengawasanterhadap kegiatan pertambangan Minerba. Kewenangan tersebut merupakankewenangan konstitutional Pemerintah Pusat dan merupakan bagian darikedaulatan Negara atas sumber daya alam.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate the management of coal and mining sector inIndonesia based on the theory of state sovereignty and the rights of state controlover natural resources as stated in Article 33 (3) of the 1945 Constitution of theRepublic of Indonesia. The author uses juridical-normative research method,which is combined with literature studies. The research shows that Article 33 (3)gives a constitutional basis for the State to control all natural resources inIndonesia, including coal and mining. The rights of state control legitimates theState authority to perform a direct control over natural resources by conductingpermits, management, legislation, control, and surveillance of mining activities.The authority to control natural resources is a constitutional authority that isgiven to the Indonesian central government as a manifestation of Statesovereignty over natural resources."

"ABSTRAKIndonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang dapat menyebabkan negara tersebut berkembang cepat. Perkembangan ini dapat terganggu oleh kutukan sumber daya alam. Penelitian ini mengeksplorasi keberadaan kutukan sumber daya alam di tingkat kabupaten dengan membagi model menjadi dua periode. Makalah ini menggunakan PDB per kapita, rasio belanja pendidikan, rasio belanja infrastruktur, dan tingkat melek huruf sebagai variabel independen. Untuk mengukur fenomena kutukan sumber daya alam, model penelitian menggunakan kabupaten penghasil sebagai variabel dummy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kutukan sumber daya alam muncul di Indonesia dan lebih dalam pada periode kedua. Makalah ini juga membandingkan tingkat kemiskinan di setiap pulau dengan memodifikasi variabel kabupaten penghasil menjadi variabel pulau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi memiliki tingkat kemiskinan yang sama. Dibandingkan dengan pulau-pulau ini, pulau Kalimantan dan Bali memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, dan pulau-pulau Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Akhirnya, tulisan ini mengusulkan bahwa program pemerintah Indonesia untuk pengentasan kemiskinan harus memperhatikan faktor kutukan sumber daya alam.

---

ABSTRACTIndonesia has abundant natural resources, which could lead the country to fast development. This development could be disturbed by the natural resource curse. This research explores the presence of the natural resource curse on the district level by dividing the model into two periods. This paper uses GDP per capita, education expenditure ratio, infrastructure expenditure ratio, and literacy rate as independent variables. To measure the natural resource curse phenomenon, the model uses producing districts as dummy variables. The results show that the natural resource curse appears in Indonesia and is growing deeper in the second period. This paper compares the poverty rate on each island by modifying the producing districts’ dummy variable with the island’s dummy variable. The result indicates that Java, Sumatra, and Sulawesi islands have the same poverty rate. Compared to these islands, Kalimantan and Bali islands have lower poverty rates, and Maluku, Papua, and Nusa Tenggara islands have higher poverty rates. Finally, this paper proposes that the Indonesia government programs in poverty alleviation become aware of the natural resource curse. "

"Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara sebagai organisasi di bawah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan pengelolaan aspek "Keselamatan Pertambangan" dan "Perlindungan Lingkungan". Keberhasilan pengelolaan kedua aspek tersebut dilihat dari jumlah kecelakaan, kejadian berbahaya dan kejadian kasus lingkungan. Sementara pada kenyataannya angka kecelakaan di kegiatan pertambangan mineral dan batubara tetap tinggi, terjadi kecelakaan berulang di lokasi yang sama dan diperusahaan yang sama.Tingginya angka kecelakaan, berulangnya kejadian, seolah-olah tidak terjadi proses pembelajaran dari Direktorat Teknik dan Lingkungan dalam mengelola kegiatan pertambangan khususnya insiden yang terjadi di perusahaan tambang dibawah pembinaan dan pengawasannya. Improvement dapat dilakukan apabila organisasi optimal belajar dari insiden yang pernah terjadi sebelumnya, dengan memperoleh umpan balik dari pengalaman insiden sebelumnya. Kajian kualitatif untuk menilai apakah Direktorat Teknik dan Lingkungan menjalankan proses pembelajaran dengan melakukan pengelolaan dari insiden yang terjadi di perusahaan pertambangan dengan baik. Organisasi mampu mendapatkan pengalaman umpan balik dari insiden, dengan cara memperoleh data dan informasi yang akurat untuk diterapkan pada proses kegiatan pertambangan mineral dan batubara.Penelitian dilakukan dengan desain kualitatif gap analisis, membandingkan proses yang berlangsung di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara dengan kondisi ideal berdasarkan literatur. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder dari literatur dan dokumen terkait insiden kegiatan pertambangan mineral dan batubara.Penelitian ini menggambarkan masih terdapat gap dari beberapa proses or variable yang menyebab proses pembelajaran organisasi dari pengalaman insiden tidak optimal. Masih terdapat ruang untuk improvement bagi Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara dalam menangani insiden, sehingga organisasi optimal belajar dari pengalam insiden, mampu memperoleh umpan balik.

---

The Directorate of Engineering and Environment of Mineral and Coal as an organization under the Directorate General of Mineral and Coal has the task of managing the aspects of "Mining Safety" and "Environmental Protection". Successful management of both aspects is seen from the number of accidents, dangerous events and environmental cases. While in fact the number of accidents in mineral and coal mining activities remained high, recurring accidents occurred in the same location and in the same company.

The high number of accidents, the recurrence of events, as if there is no learning process from the Directorate of Engineering and Environment in managing mining activities, especially incidents that occur in mining companies under the guidance and supervision. Improvement can be done if the organization is optimally learned from previous incidents, by obtaining feedback experience from previous incident. A qualitative review to make sure whether the Directorate of Engineering and Environment undertakes the learning process by managing the incidents occurring in the mining company. Organizations are able to gain feedback experience from incidents, by obtaining accurate data and information to be applied to the process of mineral and coal mining activities.

The research was conducted by qualitative design gap analysis, comparing the process which took place in the Directorate of Engineering and Environment of Mineral and Coal with ideal conditions based on the literature. Data sources taken from interviews, observations, literature and documents related to incidents of mineral and coal mining activities.

This study illustrates there are still gaps of some process or variables that cause organizational learning process from the experience of incidents do not running well .There is still room for improvement for the Directorate of Engineering and Environment of Minerals and Coal in handling incidents, so that organization learns very well from the incident experience, and able to obtain feedback."