Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korosi terjadi tanpa mengenal waktu di segala aspek kehidupan manusia dan dapat mengakibatkan banyak kerugian. Di industri minyak dan gas, kerugian yang terjadi akibat korosi berdampak pada penurunan kualitas material yang digunakan. Dan hal ini berarti berhubungan dengan lamanya operasional alat berfungsi atau kemampuan jangka panjang dari suatu alat dan kemungkinan terjadinya kegagalan pada peralatan yang digunakan. Sehingga jika korosi menyerang, maka selain kerugian finansial yang dialami, kerugian berupa dampak terhadap lingkungan sekitar dan juga safety dari pekerja dan masyarakat sekitar juga bisa terjadi. Oleh karena itu inspeksi terhadap peralatan yang ada penting untuk dilakukan. Indonesia yang masih mengacu pada inspeksi berdasarkan jangka waktu (timebased inspection) masih memberikan peluang untuk terjadinya kegagalan pada peralatan yang digunakan. Oleh karena itu penting untuk menggunakan acuan lain seperti inspeksi berdasarkan tingkat resiko (Risk-Based Inspection)/RBI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 8 pipa yang dianalisa, 5 pipa (6" dan 4 pipa 16") memiliki nilai 2D yang berarti berstatus resiko medium dan mendapatkan respon corrective maintenance dan 3 pipa (8", 12", dan 18") memiliki nilai 2E yang berarti berstatus resiko medium-high dan mendapatkan respon preventive maintenance. Usulan inspeksi yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan visual, ultrasonic straight beam, eddy current, flux leakage, radiography, dan pengukuran dimensi. Usulan waktu inspeksi yang dapat dilakukan kembali adalah 7 tahun kemudian untuk pipa-pipa yang memiliki nilai 2D dan 5 tahun kemudian untuk pipa-pipa yang bernilai 2E dari inspeksi terakhir. Nilai rendah yang diperoleh melalui penelitian ini dikarenakan pipa memiliki sistem inspeksi yang baik terhadap mix point/injection yang ada dan juga karena sistem pipa yang ada tidak mengenal adanya deadleg, sehingga nilai TMSF tidak mengalami pertambahan yang signifikan.

---

Corrosion happen everytime in all human-life aspects and can caused lot of losses. In oil and gas industry, losses caused by corrosion affect directly to material quality that used in the industry. And it means relate to how long an equipment can perform or long-term compability of an equipment and probability of a failure occured in an equipment. So, if corrosion attacks, beside financial loss, another loss that can happen are environtmental loss and also human safety which is include the worker and also community around the industry. Therefore, it is very important to hold an inspection to every equipments in oil and gas industry. Indonesia still hold time based inspection to all equipment in oil and gas industry, and that methode still open for a failure occured. So that, it is very important to use another inspection management methode like Risk-Based inspection (RBI).

Result of this paper are, from 8 pipes that checked, 5 pipes (a 6" pipe and 4 pipes of 16") got 2D rank, which mean have medium status and got corrective maintenance respon. And 3 pipes (8", 12" and 18") got 2E rank which mean have medium-high status and got preventive maintenance response. Inspection methode that proposed are visual examination, ultrasonic straight beam, eddy current, flux leakage, radiography, and dimensional measurement. Inspection time interval from last inspection activity that proposed are 7 years for pipes that got 2D rank and 5 years for pipes that got 2E rank. Low rank that several pipes received because those pipes have good inspection system on mix point/injection area and also the overall piping system do not have the deadleg system, so the TMSF value not multiplied by a value factor."

"Tesis ini membahas perbandingan antara kebijakan Pemerintah dengan metode Risk Based Inspection, dalam menetapkan interval inspeksi pengujian pada katup pengaman,  untuk menjamin keandalan. Penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain one group pre-test post test. Hasil penelitian mendapatkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara interval inspeksi dan pengujian katup pengaman yang digunakan, dan kebijakan Pemerintah belum dapat menjamin keandalan dibandingkan metode RBI, sehingga disarankan untuk Pemerintah melakukan peninjauan  terhadap kebijakan serta melakukan perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

---

This thesis addresses the comparison between Government policy and Risk Based Inspection methods, in establishing test inspection intervals on safety valves, to ensure reliability. Research is quantitative research with the design of one group pre-test post test. The results of the study found that there was a noticeable difference between the inspection intervals and the safety valve testing used, and the Government's policy could not guarantee reliability compared to the RBI method, so it was recommended that the Government conduct a review of the policy and formulate an evidence-based policy."

"Peningkatan keselamatan dan efisiensi dalam industri minyak dan gas bumi di Indonesia masih memerlukan pendekatan yang canggih untuk memelihara sistem perpipaan yang ada. Disertasi ini membahas penerapan metode Risk Based Inspection (RBI) dengan dukungan teknologi machine learning (ML) dan deep learning (DL) untuk mengembangkan model yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan dan solusi untuk menanggulangi kegagalan tersebut. Penelitian dilakukan pada sampel ex-spool berdiameter 16’’ melalui pengujian metalografi dan penggunaan algoritma AdaBoost, Random Forests, dan Gradient Boosting. Metode klasifikasi masalah dilakukan berdasarkan prinsip K-Means Clustering dan Gaussian Mixture Model dan penelitian divalidasi menggunakan metode k-fold cross-validation. Model yang dihasilkan mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis kegagalan ke dalam 3 kelompok sesuai jenis risikonya masing-masing serta memberikan beragam metode pemeliharaan material yang lebih ekonomis. Program artificial intelligence ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan dan keandalan operasi perpipaan minyak dan gas di Indonesia melalui penerapan berbagai metode pemeliharaan pipa di masa depan.

---

Improving safety and efficiency in the oil and gas industry in Indonesia still requires a sophisticated approach to maintain the existing piping systems. This dissertation discusses the application of the risk-based inspection (RBI) method with the support of machine learning (ML) and deep learning (DL) technology to develop a model that is able to identify the potential root-cause and its solutions to overcome these failures. The research was carried out on a 16'' diameter ex-spool sample through metallographic testing and the use of AdaBoost, Random Forests, and Gradient Boosting algorithms. The problem classification method was carried out based on the principles of K-means clustering and the Gaussian Mixture Model, while the research was validated using the k-fold cross-validation method. The resulting model is able to identify and classify types of failure into three groups according to each type of risk and provides a variety of more economical material maintenance solutions. It is hoped that this artificial intelligence program can support efforts to increase the safety and reliability of oil and gas pipeline operations in Indonesia through the application of various pipeline maintenance methods in the future."

"Indonesia mengelola berbagai blok migas. Central processing plant PT ABC sebagai fasilitas yang digunakan untuk mengolah hydrocarbon. Risk Based Analysis merupakan metode menghitung risiko terhadap alat pengaman pada PT ABC. Pada penelitian ini, dalam menentukan tingkat kekritisan PSV pada PT ABC menggunakan metode berbasis risiko sesuai standar yang tersedia, yaitu API RP 581. Dengan membandingkan tingkatan resiko sesuai API RP 581 dengan data aktual maintenance terhadap 31 PSV yang diteliti. Hasil distribusi weibull dari 31unit PSV yang diteliti dibagi berdasarkan fluida severity yaitu mild dan moderate didapatkan nilai eta 12.3238 dan beta 3.1504 pada tipe mild dengan nilai R 0.77, selanjutnya pada tipe moderate didapatkan nilai eta 13.8545 dan beta 4.8625 dengan nilai R 0.933 dengan nilai MTTF dari keseluruhan peralatan adalah 8 tahun. Hasil Analisis Risiko untuk 31 PSV masuk dalam kategori Medium dimana terdapat 2 alat PSV yang terpasang pada lokasi OSBL dengan nilai risk kategori 1 C, selanjutnya terdapat 29 alat PSV masuk kedalam kategori risk level yang low. Analisa berdasarkan tingkat fluida severity, didapatkan nilai keandalannya sebesar 77 % dengan analisa tipe mild, sedangkan analisa dengan tipe moderate didapatkan nilai keandalan 93,3% untuk total 31 peralatan PSV yang dijadikan obyek penelitian ini.

---

Indonesia manages various oil and gas blocks. PT ABC's central processing plant as a facility used to process hydrocarbons. Risk Based Analysis is a method of calculating the risk to safety devices at PT ABC. In this study, in determining the level of criticality of PSV in PT ABC using a risk-based method according to the available standards, namely API RP 581. By comparing the level of risk according to API RP 581 with the actual maintenance data of the 31 PSVs studied. The results of the weibull distribution of the 31 PSV units studied were divided based on the severity fluid, namely mild and moderate, an eta value of 12.3238 and a beta of 3.1504 were obtained in the mild type with an R value of 0.77, then in the moderate type, an eta value of 13.8545 and a beta of 4.8625 with an R value of 0.933 with an MTTF value of the entire equipment was 8 years. The results of the Risk Analysis for 31 PSVs are included in the Medium category where there are 2 PSV devices installed at the OSBL location with a risk value of category 1 C, then there are 29 PSV tools included in the low level risk category. The analysis based on the fluid severity level obtained a reliability value of 77% with mild type analysis, while the moderate type analysis obtained a reliability value of 93.3% for a total of 31 PSV equipment used as the object of this study."

"Dengan adanya permintaan minyak bumi dan gas di dunia, proses pengolahan minyak dan gas pada suatu pabrik atau industri dinilai sangat kompleks dengan berbagai peralatan yang memiliki peranan sangat penting sehingga dapat mengancam keselamatan, bahaya serta dapat menjadi penghalang dalam proses produksi, seperti halnya yang akan dibahas di dalam tesis ini yaitu Bejana Tekan berupa Slop Drum. Analisis data telah didapatkan dari hasil perhitungan risk based inspection dengan menggunakan metode semi kuantitatif sehingga dapat menentukan risiko dengan perhitungan kemungkinan dan konsekuensi dari bejana tekan ini berdasarkan faktor kerusakan yang terjadi atau sesuai dengan kondisi peralatan saat ini. Hasil studi ini menunjukkan bejana tekan ini yang telah berumur 37 tahun, nilai sisa umur layan (EL) minimum adalah 30 tahun yang ditemukan pada komponen Nozzle N12-Pipe Weld dengan laju korosi adalah 0,105 mmpy. Penelitian ini mengindikasi bahwa pemilihan strategi inspeksi berdasarkan tingkat kategori risiko yang dihasilkan.

---

Having the worldwide demand for oil and gas, the oil and gas processing process in a factory or industry is considered very complex, with different machinery that has an extremely significant function so that it can threaten safety, be dangerous, and become an obstacle in the production process, as will be discussed in this thesis, which includes a Pressure Vessel that takes the shape of a Slop Drum. Data analysis has been performed on the results of risk-based inspection calculations using semi-quantitative methods, which allowed risk to be identified by calculating the possibilities and consequences of this pressure vessel based on the damage factors that occur or the current condition of the equipment. The outcomes of the investigation indicate that this pressure vessel is 37 years, with a minimum remaining service life (EL) value of 30 years found in the N12-Pipe Weld Nozzle component with a corrosion rate of 0.105 mmpy. The present research demonstrated that inspection procedures are determined based on the resulting risk category level."

"Regulasi berbasis risiko yang sudah ada untuk waktu yang cukup lama namun keberadaan dan wawasan terhadapnya masih kurang signifikan, salah satunya di Indonesia. Secara umum, regulasi berbasis risiko adalah suatu kerangka dan prosedur pengambilan keputusan yang sistematis untuk memprioritaskan aktivitas pengaturan dan penggunaan sumber daya, yang terutama berkaitan dengan pemeriksaan dan penegakan, berdasarkan penilaian atas risiko yang ditimbulkan subjek pengaturan terhadap tujuan regulator. Dalam menggunakan sistem “berbasis risiko”, harus diingat prinsip bahwa risiko tidak dapat dihilangkan seluruhnya dan manusia hanya berupaya untuk mengelola risiko sedemikian rupa demi mencapai tujuannya dengan lebih baik. Di Inggris, Australia, dan Kanada, pendekatan berbasis risiko sudah banyak diterapkan dalam tata kelola regulasinya. Walaupun penerapannya dapat mengandung beberapa perbedaan, ada persamaan mencolok dari model pendekatan berbasis risiko yang dianut ketiga negara tersebut, yaitu adanya penilaian risiko dan adanya tujuan spesifik yang ingin dicapai dari diadopsinya pendekatan berbasis risiko yang minimal salah satunya adalah untuk penegakan atau penaatan. Di Indonesia, dalam upaya untuk menyederhanakan perizinan berusaha, pemerintah merombak sistem perizinan berusaha di Indonesia menjadi sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Melalui sistem ini, jenis perizinan berusaha suatu kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha tersebut, yang mana diperoleh melalui penilaian risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pendekatan berbasis risiko yang dianut pada sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Indonesia berbeda dari praktek yang berkembang pada umumnya, dimana pendekatan berbasis risiko digunakan secara utama untuk menentukan jenis perizinan berusaha, alur penilaian risiko yang dianut menghasilkan matriks risiko yang lebih rumit, dan tidak adanya kerangka kokoh yang mendasari penggunaan pendekatan berbasis risiko pada sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut.

---

Risk-based regulation has been present for a moderate amount of time but there is still minimal knowledge and understanding of it, nonetheless in Indonesia. Generally, risk-based regulation refers to a systematised decision-making framework and procedure to prioritise regulatory activities and deploy resources, principally relating to inspection and enforcement, based on an assessment of the risks that regulated firms pose to the regulator’s objectives. In adopting a risk-based model, one must understand that risk cannot be completely extinguished, but are manageable to a certain extent to help humans attain better outcomes to their objectives. Risk-based regulatory governance is a common practice in the United Kingdom, Australia, and Canada. Although there are differences in its application, there are some significant similarities in their risk-based model, that is it is extensively based on a risk assessment, and that there are specific objectives to be attained, mainly for compliance or enforcement purposes. In Indonesia, the government developed a risk-based business licensing system as an attempt to simplify its licensing regime. With this system, the type of business license required for a business activity is determined by its risk level, which are acquired through risk assessment. The research conducted in this paper found that there are differences between the risk-based model in Indonesia’s risk-based business licensing system and the existing common practice, that is it is mainly used to determine the type of business license required, the calculation flow of the risk assessment resulted in a more complicated risk matrix and that there is no solid framework underlying the adoption of the risk-based model."

"Perizinan berusaha berbasis risko merupakan pemutakhiran terhadap rezim perizinan berusaha di Indonesia yang sebelumnya sudah terintegrasi secara elektronik. Perizinan berusaha berbasis risiko yang saat ini terintegrasi dalam sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) melakukan penyederhanaan proses permohonan perizinan berusaha, yang sebelumnya bersifat ex-ante (persyaratan terpenuhi diawal) menjadi konsep perizinan ex-post (verifikasi dilakukan setelahnya). Namun, dengan mengubah konsep dasar perizinan tersebut berimplikasi pada upaya pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena pada proses perizinan sebelumnya bentuk persyaratan adalah berupa izin lingkungan, yang kemudian saat ini diubah menjadi persetujuan lingkungan. Dalam praktiknya, proses perizinan berusaha berbasis risiko telah terbukti dapat memberikan kemudahan berusaha dengan salah satu indikatornya yaitu terjadinya peningkatan jumlah perizinan berusaha yang dikeluarkan melalui sistem OSS-RBA, yang mendorong akselerasi peningkatan penanaman modal dalam negeri, namun di sisi lain juga terdapat permasalahan dalam pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu berkaitan dengan kriteria risiko dalam perizinan berusaha, integrasi rencana detail tata ruang kedalam sistem OSS-RBA, proses pengawasan terhadap pelaku usaha, dan skema pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pisau analisis berupa teori perlindungan lingkungan dan teori perizinan berusaha, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perizinan berusaha berbasis risiko saat ini terhadap pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

---

Risk-based business licensing is an update to the business licensing regime in Indonesia which was previously integrated electronically. The risk-based business licensing which is currently integrated into the Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) system simplifies the business licensing application process, which previously was ex-ante (requirements met at the beginning) to become the concept of ex-post licensing (verification is carried out after ). However, changing the basic concept of licensing has implications for efforts to fulfill environmental protection and management, because in the previous licensing process the form of the requirements was in the form of an environmental permit, which has now been changed to an environmental approval. In practice, the risk-based business licensing process has been proven to provide ease of doing business with one of the indicators, namely an increase in the number of business licenses issued through the OSS-RBA system, which has accelerated the increase in domestic investment, but on the other hand there are also problems in compliance environmental protection and management, namely related to risk criteria in business licensing, integration of detailed spatial plans into the OSS-RBA system, monitoring processes for business actors, and schemes for imposing sanctions on business actors. By using normative juridical research methods and analytical tools in the form of environmental protection theory and business licensing theory, this paper will analyze how the fulfillment of environmental protection and management in current risk-based business licensing against risk-based business licensing arrangements in an effort to realize sustainable development."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, dengan menggunakan pendekatan cross-sectional (Pendekatan Silang). Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian secara statistik yang menggunakan program SPSS. Teknik analisis data meliputi uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara kualitatif interpretasi tabulasi data jawaban responden menunjukkan terdapat adanya hubungan persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Sedangkan dari uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan baik hipotesis utama maupun sub hipotesis penelitian (H1) secara teoritis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.

---

ABSTRACTThis thesis goal to improve auditor perception analitycal about risk based audit application and professionalism auditor impact to quality of region general audit report in The Supre Audit Board at Banten Province, with the cross-sectional perspective. The Data Analitycal technique with application program of Statistical Program for Social Science (SPSS) version 21. The Analitycal data consist of validity, reliability, classic assumption and hipotesis. The summary of this thesis with tabulation perception responden answer data that the answer positive impact abaout the risk based audit application and professionalism auditor to region general audit report in the Supreme audit Boart at Banten Province."

"Sebagai akibat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, pemerintah Indonesia membentuk jaring pengaman keuangan dalam bentuk blanket guarantee untuk mencegah terjadinya bank run dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, terutama pada industri perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjaminan simpanan dalam sistem perbankan di Indonesia berdasarkan Undangundang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan menganalisis pengaturan premi berbasis risiko yang akan diterapkan dalam sistem perbankan di Indonesia, serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi LPS nantinya ketika premi ini diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan melakukan wawancara dengan LPS. Hasil penelitian adalah dengan terbitnya UU LPS, penjaminan simpanan di Indonesia dilakukan oleh LPS sebagai bentuk sistem penjaminan simpanan eksplisit yang menggantikan kebijakan blanket guarantee sebelumnya. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai penjamin simpanan, LPS menetapkan dan mengenakan premi penjaminan kepada setiap bank peserta penjaminan, yang saat ini berdasarkan Pasal 13 UU LPS berlaku sistem flat rate premium dengan pengenaan premi yang sama untuk setiap bank. Berdasarkan Pasal 15 UU LPS, terbuka kemungkinan untuk mengubah sistem flat rate premium menjadi sistem premi berbasis risiko, yaitu tingkat premi yang berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank dengan penilaian kriteria kuantitatif yang dinilai oleh LPS dan kriteria kualitatif yang dinilai oleh otoritas pengawas perbankan.

---

As a result of the monetary crisis in 1997, the Indonesian government established a financial safety net in the form of a blanket guarantee to prevent a bank run and restore public confidence, especially in the banking industry. This study aims to identify deposit insurance in the banking system in Indonesia based on Law Number 24 Year 2004 on the Indoensia Deposit Insurance Corporation (IDIC) and analyzed the regulation of risk-based premiums that will be applied in the banking system in Indonesia, as well as possible constraints faced by LPS later when the premium is applied. This research is a normative juridical literature. Data were collected by literature study and interviews with IDIC. The study is by the publication of the IDIC Act, the deposit guarantee in Indonesia conducted by LPS as a form of explicit deposit insurance system that replaces the previous policy of blanket guarantee. In order to carry out his duties as a guarantor of deposits, IDIC establish and impose insurance premium to each member bank guarantee, which is currently based on Article 13 of the Act applies IDIC flat rate premium system with the imposition of premiums the same for every bank. Under the IDIC Act Article 15, it is possible to change the flat rate premium system to become riskbased premium system, which is the premium rate is different between one bank and another bank based on the scale of the risk of bank failures with the assessment criteria are assessed by quantitative and qualitative criteria IDIC assessed by the banking supervisory authority."

"Industri Pertambangan dapat berpengaruh aktif dalam pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif terhadap degradasi lingkungan, seperti kegagalan peralatan. Dimana jumlah perpipaan yang sangat besar lebih kompleks dalam distribusi dari pada jenis peralatan lainnya. Pada umumnya, dibandingkan dengan jenis peralatan lain di industri ini, lebih banyak kesulitan dalam perencanaan inspeksi yang dihadapi. Namun, inspeksi yang kurang atau inspeksi berlebih dapat terjadi karena kurangnya persyaratan yurisdiksi pada interval inspeksi dan metode perpipaan, atau interval inspeksi yang hanya didasarkan pada klasifikasi layanan perpipaan dalam peraturan yang ada, seperti API 581. Hal ini dapat mengakibatkan risiko yang tidak dapat diterima, bersama dengan hilangnya sumber daya yang mahal. Untuk mengurangi tingkat risiko perpipaan, semakin banyak perusahaan yang mengadopsi dan menerapkan metodologi inspeksi berbasis risiko (RBI), yang mengarah kepengurangan risiko. Sesuai standar API 581 dengan menggunakan metode risk-based inspection (RBI) untuk mengoptimalkan strategi pemeriksaan perpipaandengan pendekatan Kuantitatif, dapat menghitung probability dan consequency dari kegagalan yang akan terjadi pada pipa penyalur Slurry di tambang Tembanga. Tujuan dari penelitian adalah menentukan rencana inspeksi yang optimal pada pipa penyalur slurry ditambang emas dan tingkat risikonya. Inspeksi berbasis risiko dilakukan pada pipa penyalur slurry berukuran 18 inci yang datanya diperoleh dari hasil in-line inspection .Didapatkan nilai Damage Factor 6.474 dari 3 lokasi titik inspeksi, dan diketahui ketebalan pipa sebesar 3 inch. Maka didapatkan nilai PoF sebesar 2 yang dikategorikan sebagai nilai kekeritisan rendah nilai Rating dari Consequence of Failure (CoF) yaitu sedang tinggi (4) dari perkalian antara stand by availibility, lokasi dan finansial. Maka secara engineering calculation masih bisa dioperasikan dengan jadwal inspeksi setiap 4 tahun. Dengan metoda inspesi menggunakan UT Flow Ditector.

---

The Mining Industry can play an active role in sustainable development by reducing negative impacts on environmental degradation, such as equipment failure. Where a very large amount of piping is more complex in distribution than other types of equipment. In general, compared to other types in this industry, more difficulties in inspection planning are encountered. However, under-inspection or over-inspection can occur due to a lack of jurisdictional requirements on inspection intervals and inspection methods, or interval inspections based solely on the classification of piping services in existing regulations, such as API 581. This can lead to unacceptable risks, along with the loss of an expensive resource. To reduce the level of pipeline risk, more and more are adopting and implementing risk-based inspection (RBI) methodologies, leading to risk reduction. Following API 581 standards using the risk-based inspection (RBI) method to optimize a pipeline inspection strategy with a quantitative approach, it can calculate the probability and consequences of failure that will occur in the Slurry pipeline at the Tembanga mine. The purpose of this research is to determine the optimal inspection plan for the gold mine slurry distribution pipe and its level. Risky inspections were carried out on 18-inch slurry distribution pipes whose data were obtained from in-line inspection results. Damage Factor 6.474 was obtained from 3 inspection point locations positions, and it was found that the pipe thickness was 3 inches. Then the PoF value obtained is 2 which is entered as a medium-high criticality value so that the and the Rating value of the Consequence of Failure (CoF) is medium-high (4) from an increase between stand by availability, location and financial. The lowest MAWP is 4083 psi while the working pressure is 1150 psi, so technically it can still be operated with an inspection schedule every 4 years with UT Flow Ditector tools for inspection."