Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang Dinas Intelijen Politik Algemeene Recherche Dienst(ARD) pada masa Pergerakan Nasional di Hindia Belanda. Masa PergerakanNasional ditandai dengan munculnya berbagai organisasi-organisasi politik yangpada perkembangannya dianggap mengancam legitimasi pemerintah kolonialHindia Belanda. Untuk itu dibentuk Dinas Intelijen Politik yang bernamaAlgemeene Recherche Dienst (ARD) yang bertugas untuk mengawasi secara ketatorganisasi dan tokoh-tokoh pergerakan. Segala perkembangan mengenai situasiperpolitikan di Hindia Belanda dilaporkan oleh ARD untuk dijadikanpertimbangan mengenai penanganan apa yang akan dilakukan oleh pemerintahkepada organisasi pergerakan.

---

AbstractThis thesis is discusses about the Political Intelligence Service AlgemeeneRecherche Dienst (ARD) in the National Movement era. The National Movementera was marked by the rise of many political organizations which threatened thecolonial regime‟s legitimation. For that, the Netherlands-Indies colonialgovernment formed the Political Intelligence Service Algemeene RechercheDienst (ARD) who responsible to watched the organizations and its politicianthightly. Any emergence about the Netherlands-Indies political situations will bereported by ARD in purposed to making considerations to handle this NationalMovement organizations."

"Efektifitas operasi intelijen secara langsung berkaitan dengan perilaku petugas intelijen dan tergantung pada sikap moral dan nilai mereka. Kekhususan operasi intelijen dapat menyebabkan dilema moral dalam perilaku petugas. Metode operasi lembaga intelijen mencakup elemen taktis etis dan elemen yang bertentangan dengan prinsip etika yang diterima secara umum dapat mengerdilkan nilai-nilai demokrasi dan nila-nilai mendasar yang didukung oleh negara. Penelitian ini menganalisis masalah etika yang dihadapi dalam proses menggunakan prinsip-prinsip HUMINT dan metode just intelligence dengan menggunakan studi kasus dalam penanganan gerakan Organisasi Papua Merdeka. Subyek penelitian tentang penanganan gerakan separatisme di Papua yang menganalisis etika human intelligence secara evaluatif internal masih sangat terbatas. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teoritis terhadap model perilaku integral awal dari petugas intelijen berdasarkan konteks pilihan dan implikasi operasional yang dapat mendorong diskusi ilmiah tentang subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangsungan operasi intelijen di Papua memenuhi unsur legalitas dan sesuai standar prinsip Just Intelligence Model. Kendati demikian, untuk memaksimalkan penanganan ancaman Organisasi Papua Merdeka perlu dilakukan kolaborasi kemampuan Human Intelligence seluruh lintas lembaga intelijen dalam satu komando yang integratif.

---

The effectiveness of intelligence operations is directly related to the behavior of intelligence officers and depends on their moral attitude and values. The specificity of intelligence operations can cause moral dilemmas in the behavior of officers. The method of operation of an intelligence agency includes ethical tactical elements and elements that are contrary to generally accepted ethical principles that can undermine democratic values ​​and fundamental values ​​supported by the state. This study analyzes the ethical problems encountered in the process of using the HUMINT principles and the just intelligence method by using case studies in handling the Free Papua Movement (OPM). Research subjects on handling separatist movements in Papua who analyze ethics of human intelligence in an internal evaluative basis are still very limited. This thesis uses a qualitative approach with a theoretical analysis of the initial integral behavioral models of intelligence officers based on the context of choice and operational implications that can encourage scientific discussion of research subjects. The results showed that the continuity of intelligence operations in Papua fulfills the element of legality and conforms to the Just Intelligence Model principles. However, to maximize the handling of the threat from Free Papua Organization, it is necessary to collaborate on the capabilities of Human Intelligence across all intelligence agencies in one integrated command."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang peran politik Haji Agus Salim dari masa Pergerakan Nasional hingga Revolusi Kemerdekaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode sejarah yang terdiri dari tahap heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang hidup di tiga masa, Haji Agus Salim telah banyak melakukan kegiatan politik sepanjang hidupnya. Pada masa Pergerakan Nasional 1908-1942 , Haji Agus Salim terlibat dalam berbagai organisasi termasuk Sarekat Islam. Ketika memasuki masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 , Haji Agus Salim juga aktif dalam dunia diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara berusaha mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Hingga meninggalnya pada November 1954, Haji Agus Salim telah banyak berperan dalam perjalanan politik bangsa Indonesia.

---

ABSTRACTThis study will discusses about Haji Agus Salim rsquo s Political Role from the era of National Movement until Revolution of Independence. The method used in this research is the historical method comprising the steps of heuristics, criticism, interpretation and historiography. As one of the most important figure in the history of this country who lived in three Indonesian historical priodes, Haji Agus Salim had many political activities throughout his life. During National Movement periode 1908 1942 , Haji Agus Salim had involved in various organizations, including Sarekat Islam. When the periode of Revolution of Independence started 1945 1949 , Haji Agus Salim also involved in the diplomatic mission abroad to gain foreign support. Haji Agus Salim died in November 1954. He left many legacy of political struggle for Indonesian people."

"Sebuah bagian dari rancangan ulang dari kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang dirancang bukan hanya mewadahi dan memfasilitasi sejarah Kota Jakarta yang otentik untuk dinikmati para pengunjungnya, namun juga untuk mendukung kehidupan sehari-hari para penduduk yang hidup di dalamnya. Rancangan ulang ini dilatarbelakangi oleh peran area Pasar Baru yang memiliki peran penting sebagai area perdagangan, kuliner dan area yang sangat bersejarah bagi warga DKI Jakarta. Dengan tersebarnya bangunan bersejarah pada area Pasar Baru maka nilai sejarah area perlu dilestarikan dengan cara yang paling sesuai dengan masa kini, sehingga warga bisa mengingat perjuangan serta sejarah Kota Jakarta. Selain sejarah, area Pasar Baru memiliki potensi yang besar dalam aspek perekonomian dan budaya sehingga revitalisasi juga berfokuskan pada aspek perekonomian dan kebudayaan kota. Revitalisasi Pasar Baru dilakukan dengan membagi area tersebut menjadi 4 distrik, dimana distrik-disttrik tersebutini mempunyai fokusannya masing-masing. Bangunan Recherche dibangun pada Distrik 2, yang dimana mempunyai orientasi pada pusat transit harmoni. Bangunan Recherche mempunyai peran dalam distrik sebagai pusat perbelanjaan yang berbasis keberlanjutan dan bersumber dari lokal, sehingga warga yang hidup pada area Pasar Baru dapat merintis kehidupan yang berarahkan keberlanjutan.

---

A part of the redesign of the Pasar Baru area, Central Jakarta, DKI Jakarta which is designed not only to accommodate and facilitate the authentic history of the City of Jakarta for visitors to enjoy, but also to support the daily lives of the residents who live in it. This redesign is motivated by the role of the Pasar Baru area which has an important role as a trade, culinary and historical area for the residents of DKI Jakarta. With the spread of historic buildings in the Pasar Baru area, the historical value of the area needs to be preserved in a way that is most appropriate to the present, so that residents can remember the struggles and history of the City of Jakarta. In addition to history, the Pasar Baru area has great potential in terms of economy and culture, so the revitalization will also focus on the economic and cultural aspects of the city. The revitalization of Pasar Baru is carried out by dividing the area into 4 districts, where these districts have their respective focuses. The Recherche building is built in District 2, which is oriented towards the transit center of harmony. The Recherche building has a role in the district as a shopping center based on sustainability and locally sourced, so that residents living in the Pasar Baru area can start a life that is oriented towards sustainability."

"Dinas Kesehatan Rakyat Kolonial dibentuk pada tahun 1925 dengan dilatar belakangi belum adanya perhatian pemerintah kolonial terhadap kesehatan bumiputera. Institusi kesehatan kolonial pertama di Hindia Belanda adalah Militaire Geneeskundigde Dienst (MGD) dibentuk pada masa pemerintahan Gubernur Jendral H.W. Daendles. Institusi kesehatan tersebut hanya dikhususkan bagi anggota militer kolonial. Usaha kesehatan untuk sipil mulai diadakan satu tahun kemudian, maka dibentuklah Burgerlijke Geneeskundige Diensi (BGD). Namun BGD meripakan subordinat dari MGD, hal inilah yang menyebabkan adanya pengabaian terhadap pelayanan kesehatan masyarakat sipil (baik pribumi maupun Eropa), karena ketika itu tentara tetap menjadi obyek utama dalam pelayanan kesehatan.BGD kemudian memilki tugas untuk perbaikan tingkat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu pada tahun 1925 dibentuklah Diensi der Volksgezondheid (DVG) yang gencar melancarkan kampanye dan propaganda untuk memberantas penyakit-penyakit yang melanda rakyat baik secara endeinis maupun epidemi.s. Dalam menjalankan misinya, DVG memerlukan tenaga medis yang memadai, sehingga mendatangkan dokter-dokter dari barat. Pada tahun 1924 datanglah dokter ahli kesehatan pertama di Amerika J.L,. Hydrick di Jawa atas undangan pemerintah Hindia Belanda dan dibiayai oleh Rockefeller Foundation. Hydrick dim-Wang untuk menjalankan proyek sanitasi di Purwokerto (Banyumas), program itu kemudian lebih dikenal dengan Medisch Hygienische Propaganda. Program propaganda kesehatan di Banyumas tidak akan berjalan tanpa peran serta dari berbagai pihak seperti Dokter Pribumi, Tokoh Pribumi, para guns dan siswa serta lembaga lainnya seperti Balai Poestaka dalam menyediakan Bacaan Rakyat. Namur demikian tanpa kepercayaan bumiputera akan ilmu kesehatan barat maka program propaganda kesehatan tersebut tidak berjalan efektif. Karena upaya yang digunakan orang barat tidak bias dengan begitu saja dipakai di masyarakat Banyumas yang memiliki keadaan dan tabiat yang berbeda dengan di Barat. Masyarakat bumiputera Banyumas lebih percaya kepada dukun, adat, dan agama atau kebiasaan hidup yang telah ada sejak nenek moyang mereka. Bagi masyarakat bumiputera Banyumas mengikuti ajaran ilmu kesehatan barat berarti hares merubah kebiasaan hidup mereka sepenuhnya, Terlebih bagi bumiputera propaganda kesehatan itu hanya intermezzo belaka, karena rakyat juga dibebani dengan biaya kesehatan sendiri terlebih pada tahun 1930 ketika terjadi krisis, anggaran kesehatan hanya tinggal 1/6 dari dana yang dianggarkan."

"Studi ini mempelajari bagaimana strategi intelijen Polri dalam penanganan imigran gelap. Banyaknya imigran gelap yang masuk ke Indonesia memberikan dampak yang serius bagi keamanan dalam negeri. Intelijen Polri melihat ini sebagai suatu fenomena yang berkembang saat ini, oleh karenanya harus memiliki strategi dalam meminimalisir imigran gelap yang berada di Indonesia. Sebuah tantangan bagi Institusi Polri untuk dapat menyelesaikan permasalahan imigran gelap.Studi penelitian ini memetakan permasalahan imigran gelap dan pembatasan ruang gerak UNHCR dan IOM. Strategi intelijen Polri yang digunakan adalah operasi intelijen cipta kondisi, penggalangan dan propaganda dengan pendekatan konsep swot, fishbone serta paradigma Intelligence Led-Policing untuk menganalisa.Strategi non intelijen melihat fenomena imigran gelap bersinergi dalam mendukung strategi intelijen demi kepentingan nasional. Dalam hal ini Polri sebagai alat pemerintahan di bidang keamanan dalam negeri dapat mengupayakan langkah-langkah yang tepat (operasi intelijen) untuk menyelesaikan masalah di bidang keamanan.Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa pentingnya strategi intelijen Polri berupa operasi intelijen (cipta kondisi, penggalangan, propaganda) dalam penanganan imigran gelap dengan membatasi ruang gerak UNHCR dan IOM, melaksanakan rencana operasi intelijen, meratifikasi dan membuat perjanjian baru untuk masalah pemberian waktu status pengungsi dan akomodasi bagi imigran gelap di Indonesia.

---

This study examines how Police intelligence strategy in handling illegal immigrants. Number of illegal immigrants coming into Indonesia of serious repercussions for security in the country. Intelligence Police viewed this as a phenomenon that is growing, therefore must have strategies in minimize illegal immigrants who were in Indonesia. A challenge for the institution of the national police to be able to resolve the problem of illegal immigrants.This research study mapping the problem of illegal immigrants and a limitation of the space motion of UNHCR and IOM. Police used intelligence strategy are, licensing conditions, raising and propaganda with the concept of the swot, fishbone and Intelligence Led Policing paradigm to analyze.The non-intelligence strategy viewed the phenomenon of illegal immigrants work together in supporting the interests of the national intelligence strategy. In this case the Police as an instrument of Government in the field of internal security can seek appropriate measures (intelligence operations) to resolve the problem in the field of security.Based on the results of the study, it can be concluded that the importance of the national police intelligence strategy of intelligence operations (reserved condition, raising, propaganda) in the handling of illegal immigrants by limiting the space motion of UNHCR and IOM, to carry out intelligence operations plan, ratify and make a new testament to the granting of refugee status and time of accommodation for illegal immigrants in Indonesia."