Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian yang membahas mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi perangkat lunak di PT Integral Data Prima bertujuan untuk menganalisis transaksi penjualan TaxBase dan MyTax terkait ada atau tidaknya penyerahan lisensi kepada pelanggannya serta menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan terhadap transaksi penjualan perangkat lunak yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, terdapat dua hasil dari penelitian ini. Pertama, tidak ada pemberian lisensi terkait dengan transaksi perangkat lunak yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima. Kedua, tidak ada kewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pelanggannya serta pembayaran yang diterima dari penjualan perangkat lunak merupakan penghasilan dari usaha.

---

The research about the Income Tax treatment for software transaction in PT Integral Data Prima has purposes which are to analyze the TaxBase?s and MyTax?s sale transaction related to the existence of license transfer to the customers or not, and also to analyze the Income Tax treatment for software sale transaction which PT Integral Data Prima is doing. By using qualitative approach method, data collection technique by field research and library research, and qualitative data analysis technique, there are two results from this research. First, there is no license transfer related to the software transaction that PT Integral Data Prima does. Second, the customers don?t have the obligation to withhold the Income Tax Article 23 and the payment from the software sales is included to business profits."

"Serelah adanya krisis moneter pada tahun 1991 yang mana salah satu penyebabnya adalah kekurang hati-hatian dari banyak pemaahaan besar dalam mengelola keuangannya pada saat tersebut banyak peruqahaan mengambil pinjaman dalam valuta asing terutama USD, walaupun pendapatan yang diperoleh untuk membayar hutangnya tersebut dalam mata uang rupiah. Hal ini disebabkan oleh karena besarnya selisih tingkat bunga rupiah dengan tingkat bunga pinjaman valuta asing dan dilain pihak kurs rupiah terhadap mata uang asing sangatlah kuat.Krisis ekonomi mengakibatkan perusahaan- perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya yang dalam valula asing tersebut, dan pada akhirnya mengakibatkan kebangkitan.Belajar dari hal tersebut diatas, timbul kebutuhan akan instrument derivatif guna menutup resiko yang diakibatkan oleh perubahan kurs mata uang asing dan juga perubahan tingkat bunga. Pada saal ini banyak jenis-jenis derivatif yang digunakan oleh perbankan dan perusahaan-perusahaan lainnya dalam mengelola resikonya. lnstrument derivatif dirasakan semakin cepat variasi nya demikian juga jumlah transaksinya.Dilain pihak salah satu tujuan ulama dari pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan negara Untuk ini diperlukan peraturan perpajakan yang memberikan kepastian hukum, bersifat adil, tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian atau tidak menggangu arus modal masuk yang dibutuhkan hagi pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya juga haruslah ekonomis dalam hal administrasinya.Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku, artikel penelitian. peraturan-peraluran perpajakan yang berlaku , Selain itu juga dilakukan pencarian informasi kepada pejabat dibidang perpajakan, konsulen pajak dan wajib pajak.Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan belum adanya peraturan perpajakan yang komprehensif dalam hal derivalif. Hal ini disebabkan karena demikian majunya instrument derivatif, sehingga kebanyakan lebih melihat hakekat ekonominya dan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku saja untuk memperhitungkan pajak atas transaksi derivatif.Selain itu juga dari uraian dapat dilihat peraturan-peraturan yang dibuat terkadang lebih mementingkan penerimaan pajak dan kurang memperhatikan hakikat ekonomi dari derivatif itu sendiri.Pada akhirnya disarankan untuk melakukan penelitian yang Iebih mendalam dan komprehensif untuk perpajakan atas transaksi derivalif yang mana melibatkan ahli-ahli dalam instrument derivatif seperti Bank Indonesia. Sehingga dapat diciptakan peraturan perpajakan yang dapat meningkaikan penerimaan negara dan dilain pihak hakekat ekonomi tetap diperhatikan sehingga tidak menggangu penumbuhan perekonomian.

---

Alier financial crisis in 1997, in which one of the causes is imprudence of big companies in managing their financial matter, many companies have taken loan in foreign currency whereas their income for paying their debt is in rupiah. This happen due to interest rate of rupiah higher than interest rate of foreign currency and also exchange rate of rupiah is relatively strong compare to other currency.The economic crisis caused many companies face difficulty in paying their debt in foreign currency and finally resulted in bankruptcy.Learning from this problem, there is a need of derivative instruments to mitigate risk offoreign exchange rate and interest rate. Currently there are many types of derivatives used by banks and other companies for risk management. Derivative instruments growth so fast both in types and amount of transactions.On the other side, one of the main objectives of tax is increase the government revenue. Due to that, there is a need for tax regulation which give certainty in law, equality, and not distorting economic or incoming fund which is needed for economic growth and linally should be efficient in administrative matter.This research was done through library study from books, articles and current tax regulations. In addition to that, searching of information was also done by interviewing tax officer, tax consultant and companies.Result of the research shows that there are no comprehensive tax regulation for derivative. This is due to the advances of derivative instrument therefore mostly look at the economic substance and using accounting principle in calculating tax on derivative.On the other hand, from the analysis it is found that in some taxes regulation that has been made occasionally put the importance ofgetting the tax revenue and less attention to the economic substance of derivative itsellf.Finally, it suggests that a comprehensive research should be conducted for taxation on derivatives transaction which shall involve expetts in derivative instruments such the Central Bank. This will result in creating tax regulation that will increase govemment revenue and on the other side will as well put attention to the economic substance, so that will not distort the economic growth."

"[Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak;ABSTRAKIntepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACTInterpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) isaccounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with theGovernment. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addressesimplementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer whohas an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explainsabout the problems as the effect of this implementation. This research usedqualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and studyof literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed forconstruction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementationof this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation.;ABSTRAKIntepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACTInterpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) isaccounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with theGovernment. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addressesimplementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer whohas an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explainsabout the problems as the effect of this implementation. This research usedqualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and studyof literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed forconstruction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementationof this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation., ABSTRAKIntepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACTInterpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) isaccounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with theGovernment. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addressesimplementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer whohas an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explainsabout the problems as the effect of this implementation. This research usedqualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and studyof literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed forconstruction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementationof this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation.]"

"Melihat pesatnya industri MICE di Indonesia, aspek dan kewajiban pajak pada industri tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu penyumbang bagi penerimaan negara. PT. X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada industri MICE yang dijadikan studi kasus pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan jasa event organizer yang dilakukan oleh customer PT. X. Metode pendekatan penelitian yang dilakukan pada Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, lampiran dokumen penagihan PT. X yang kurang jelas yang mengakibatkan perbedaan pemotongan PPh oleh customer.

---

Seeing the rapid growth of MICE industry in Indonesia, it is expected that the taxaction aspect on the industry could be one of the sources of state revenue in Indonesia. The aim of this research is to analyze the difference in income tax withholding PT. X rsquo s customers on the event organizer services. PT. X is one of the companies that engages in MICE industry that operates in Indonesia. The research method is qualitative method. The result of this research shown that this distinction happened because of the attachments of the invoices that resulted different perception on each customer."

"[Dalam melakukan penjualan tanah dan/atau bangunan, developer properti awalnya membeli sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat induk atas nama developer. Sertifikat induk tersebut nantinya harus dipecah menjadi sertifikat pecahan sesuai dengan rencana pengembangan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Jual Beli (AJB) sebagai Akta Pengalihan Hak yang sah secara hukum. Proses pemecahan sertifikat tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 tahun untuk rumah dan sampai dengan 5 tahun untuk apartemen. Sebelum pembuatan AJB dilakukan proses validasi terhadap pajak-pajak yang berkaitan dengan transaksi jual-beli tanah dan/atau bangunan tersebut. Namun karena adanya jeda yang cukup lama antara transaksi sampai pembuatan AJB maka terjadi perbedaan pendapat dalam menggunakan dasar pengenaan pajak antara fiskus dan Wajib Pajak. Untuk mengkaji masalah tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan memperoleh data dari wawancara mendalam kepada narasumber terkait dan studi kepustakaan. Hal tersebut menyebabkan adanya selisih berupa kekurangan pembayaran pajak oleh developer. Permasalahan tersebut menyebabkan terganggunya proses bisnis karena tidak bisa dibuatnya AJB sampai kekurangan pajak yang ditagihkan dilunasi oleh developer. Developer harus menanggung kerugian jika developer memutuskan untuk melunasi kekurangan tersebut karena biaya tersebut tidak bisa dibebankan. Penentuan saat terutang pada peraturan yang berlaku belum sesuai dengan konsep yang ada karena terdapat ketidakjelasan kalimat yang menimbulkan 2 (dua) saat terutang dalam satu transaksi, padahal pajak yang bersifat final hanya dikenakan 1 (satu) kali.;At the beginning, property developers bought a broad area of land which will be developed according to the developing plan. That area was registered on one land deed on behalf of developer. The land deed has to be divided as one of the main requirements to make Acquisition Rights of Land and Building Deed. The process of dividing the deed takes 1-2 years for houses and up to 5 years for apartments. Another requirement of making Acquisition Rights of Land and Building Deed is to validate all taxes that have been paid. But because there is a pause between transaction until the making of Acquisition Rights of Land and Building Deed, a dispute arise between tax authority and developers about tax base. To analyze this problem, researcher use qualitative descriptive research method and collect the data through deep interview and library study. The dispute causes underpayment of final income tax which belongs to developers and that will interrupt the business. The settlement of tax due is the main reason why there?s a dispute. It doesn?t mention clearly when the time of tax due is., At the beginning, property developers bought a broad area of land which will be developed according to the developing plan. That area was registered on one land deed on behalf of developer. The land deed has to be divided as one of the main requirements to make Acquisition Rights of Land and Building Deed. The process of dividing the deed takes 1-2 years for houses and up to 5 years for apartments. Another requirement of making Acquisition Rights of Land and Building Deed is to validate all taxes that have been paid. But because there is a pause between transaction until the making of Acquisition Rights of Land and Building Deed, a dispute arise between tax authority and developers about tax base. To analyze this problem, researcher use qualitative descriptive research method and collect the data through deep interview and library study. The dispute causes underpayment of final income tax which belongs to developers and that will interrupt the business. The settlement of tax due is the main reason why there’s a dispute. It doesn’t mention clearly when the time of tax due is.]"

"Virtual office merupakan layanan yang menyediakan sewa menyewa alamat bisnis, jasa resepsionis, jasa mengangkat dan meneruskan telepon call forwarding , jasa surat menyurat, dan beberapa penyedia memberikan layanan penggunaan ruang meeting. Virtual office sendiri dalam peraturan Pajak Penghasilan belum diatur secara jelas dan tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan virtual office sebagai jasa atau sewa, dan menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan atas virtual office. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa virtual office memenuhi unsur sewa dan jasa. Virtual office memenuhi unsur sewa apabila terdapat penggunaan ruangan sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan. Sedangkan virtual office yang dalam layanannya tidak terdapat penggunaan ruangan termasuk bentuk jasa dan dikategorikan sebagai jasa manajemen. Pengenaan Pajak Penghasilan atas virtual office yang dianggap sebagai jasa tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa manajemen. Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan diskusi dan standarisasi oleh seluruh pihak yang terkait untuk mendefinisikan virtual office secara umum maupun perlakuan dalam Pajak Penghasilan.

---

Virtual office is a service that provides rent of business address, receptionist services, call forwarding services, mailing services, and also provides rent of meeting room for company usage. In term of Income Tax Law, Virtual office has not been set clearly and firmly. This study aims to analyze virtual office treatment for taxing purposes, that is, to be treated as a service or a rent. It also analyzes the imposition of Indonesian Income Tax on virtual office. This study uses qualitative approach with data collection through in depth interviews and literature studies.

The results of this study indicate that the virtual office fulfills the requirement of rents and services. Virtual office can be treated as a rent if there is a room usage and subject to Income Tax Article 4 paragraph 2 on the rent of land and or building. Meanwhile, if the virtual office does not provide room usage, it can be treated as management service. The imposition of income tax on a virtual office which considered as a service, is subjected to Article 23 Income Tax on management service. The suggestion to be given is the need of discussing and standardizing by all parties concerned to define the virtual office in general and also the treatment in income tax."

"Indonesia termasuk melakukan perdagangan dan pengembangan derivatif yang tertinggal. Banyak sekali produk derivatif yang telah diperdagangkan di bursa intemasional tujuannya adalah untuk mengairahkan bursa dan mengembangkan keragaman produk di bursa, secara tidak langsung akan dapat mendongkrak perekonomian suatu negara, dengan investasi hanya beberapa persen dari total investasi atau hanya sebesar premium bisa memberikan keuntungan yang besar bagi investor.Berbagai Produk derivatif sudah diperdagangkan di Indonesia, baik yang diperdagangkan di bursa maupun di luar bursa. Baik berbentuk option, future, forward dan swap.Namun demikian peraturan perpajakan yang ada hanya berupa peraturan tentang forward dan swap, sedangkan future dan option belum diatur dalam bidang perpajakan. Artinya peraturan perpajakan yang ada belum mencover secara keseluruhan tentang perdagangan instrumen keuangan derivatif.Thesis ini yang berjudul perlakuan pajak penghasilan transaksi opsi atas saham mengkaji apa yang menjadi dasar pengenaan pajak dari derivatif kontrak opsi serta bagaimana mekanisme transaksi kontrak opsi dimaksud."

"Skripsi ini membahas tentang mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap. Skripsi ini berfokus pada analisis penggunaan metode Estimasi dan Bayangan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas pegawai tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode Estimasi dan Bayangan memiliki hasil penghitungan PPh Pasal 21 yang sama dalam setahun, tetapi dalam hal penghitungan setiap masanya terdapat perbedaan hasil. Metode Bayangan tidak dicontohkan dalam ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga apabila terdapat penghitungan ulang oleh petugas pajak dengan metode Estimasi dan terdapat selisih kekurangan bayar, maka atas selisih kekurangan bayar PPh Pasal 21 tersebut dan sanksi administrasi perpajakan atas selisih kekurangan bayar tersebut akan ditanggung oleh pihak pemotong pajak.

---

This thesis discusses about the mechanism of calculation of Income Tax Article 21 on a permanent employee. This thesis focuses on the analysis of the use Forecast and Running method in calculating Tax Article 21 of the permanent employee. This study uses a qualitative approach with descriptive. The results of this study indicate that the use of methods Forecast and Running has the same count results Tax Article 21 in in a tax year, but in terms of counting every month there are differences in the results. Method of Running is not exemplified in in the provisions of legislation, so that if there is a recount by the tax officer with the method Forecast and there is a difference underpayment, then the difference between the underpayment of income tax Article 21 and sanctions the tax administration on the difference underpayment will be borne by the tax withholder."

"PT. Astra Internasional Tbk telah melakukan penawaran umum terbatas II dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) pada awal tahun 2003. Harga penawaran saham baru dalam rights issue tersebut berada di bawah harga pasar sebelum pengumuman dan nilai buku saham per 31 Desember 2002.Penulisan tesis ini didasari oleh pokok permasalahan yang terdiri dari keuntungan pemegang saham dari rights issue tersebut, pengaruh rights issue tersebut terhadap harga saham PT. Astra Internasional Tbk, perlakuan pajak penghasilan atas keuntungan penjualan saham di pasar modal dan penghematan pajak yang dapat diperoleh investor di pasar modal dari proses rights issue tersebut.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat substansi ekonomi dari penjualan saham di pasar modal, mempelajari pendapat para ahli tentang pasar modal dan pajak penghasilan atas capital gain dari penjualan saham, dan mempelajari perlakuan pajak penghasilan atas keuntungan penjualan saham di pasar modal sehubungan dengan rights issue PT. Astra Internasional Tbk.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data-data yang dikumpulkan berdasarkan studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan buku- buku dan sumber-sumber Iainnya yang berhubungan dengan topik bahasan. Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan rights issue PT. Astra Internasional Tbk dan peraturan-peraturan pajak penghasilan yang berlaku atas keuntungan penjualan saham. Data-data mengenai PT. Astra Internasional Tbk terdiri data-data keuangan dan data-data sehubungan transaksi saham dan rights.Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dari seluruh dunia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Keuntungan dari penjualan Saham di pasar modal merupakan Salah Satu penghasilan yang dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan pada saat penghasilan tersebut direalisasi, atau dengan kata Iain tidak ada pajak penghasilan jika tidak ada penghasilan. Keuntungan penjualan saham di bursa efek, di Indonesia dikenakan pajak tersendiri (schedular taxation) yang dihitung atas dasar harga jual, bukan atas dasar keuntungan yang diperoleh.Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, dengan proses rights issue PT. Astra Internasional Tbk tersebut, pemegang saham dapat memperoleh keuntungan yang besar. Kedua, jumlah pajak penghasilan atas keuntungan penjualan saham di bursa efek berdasarkan ketentuan yang beriaku sekarang, relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pajak penghasilan yang dihitung dengan tarif umum. Ketiga, berdasarkan tax treaty tidak semua pemegang saham asing yang memperoleh keuntungan dari penjualan saham PT. Astra Internasional Tbk dapat dikenakan pajak di Indonesia.Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar keuntungan penjualan saham di bursa efek dikenakan pajak secara umum sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dengan tarif pasal 17 Undang-undang PPh, minimal terhadap wajib pajak badan dan orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan atau dengan membuat pembatasan harga minimal penawaran umum terbatas."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan atas pembebanan biaya piutang tak tertagih yang terjadi pada sengketa pajak PT ABC dan untuk menganalisis implikasi cost of taxation yang timbul pasca terjadinya sengketa pajak atas biaya piutang tak tertagih tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hasil analisis, atas biaya piutang tak tertagih yang dihapuskan oleh PT ABC, tidak dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto karena tidak dipenuhinya ketentuan untuk melampirkan beberapa dokumen pada saat pelaporan SPT Tahunan. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut disebabkan oleh tingkat kepatuhan pajak PT ABC yang masih rendah dan adanya bunyi ketentuan yang belum mencerminkan asas kepastian (certainty), yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat antara PT ABC dengan pemeriksa. Kemudian, cost of taxation yang harus ditanggung PT ABC pasca terjadinya sengketa pajak tersebut, yang disebabkan oleh ketidakpatuhannya adalah besarnya pokok pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, perasaan tidak nyaman, serta waktu yang terbuang untuk mengurus sengketa perpajakan yang terjadi. Sedangkan cost of taxation yang harus ditanggung oleh pemerintah sebagai akibat dari regulasi yang tidak jelas adalah hilangnya potensi penerimaan negara dari pajak untuk pembangunan, waktu yang dikorbankan untuk menyelesaikan sengketa dengan PT ABC, serta perasaan tidak tenang dan was was terhadap keputusan dan putusan yang akan terbit. Biaya piutang tak tertagih, Pajak Penghasilan, dan sengketa pajak.

---

This thesis aims to analyze income tax treatment toward the imposition of cost of uncollected receivables incurred in PT ABC and to analyze the implications of cost of taxation arising in accordance with tax dispute of costs of uncollectible recivables. The research method used in this thesis is quantitative research method. The data used in this thesis is obtained by conducting in-depth interviews with several informants who are relevant to case of this thesis. Based on the results of the analysis, the cost of uncollected receivables incurred in PT ABC cannot be charged as a deductible expense because the provisions to attach several documents at the time of reporting of the Annual Tax Return cannot be fulfilled by PT ABC. The not fulfilment of the provisions is triggered by the level of tax compliance of PT ABC which is still low, and wording of the provisions that have not reflected certainty aspect. Those two major causes then trigger argument between PT ABC and tax auditor. Then, the cost of taxation that must be borne by PT ABC after the tax dispute occurs, which is caused by its non-compliance is the amount of the underpayment income tax principal along with administrative sanctions, feelings of discomfort, and time wasted in managing tax disputes that occur. While the cost of taxation that must be borne by the government as a result of unclear regulations is the loss of potential state revenue from taxes for development, time sacrificed to resolve disputes with PT ABC, and feelings of unease and anxiety about decisions and decisions that will be issued."