Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Production Sharing Contract (PSC), PT. PR sebagai kontraktor memiliki kewajiban untuk memberikan laporan aktivitas bisnisnya kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Dalam laporannya ini terdapat perhitungan pembagian revenue antara kedua entitas. Pembagian revenue berupa perhitungan Equity to be Split (ES) dan Contractor?s Share (CS). Perhitungan ES menggunakan rumus 𝐸𝑆=𝑇𝐿−𝐹𝑇𝑃−𝐶𝑅−𝐼𝐶 dan CS menggunakan rumus 𝐶𝑆=𝑝.𝐸𝑆+𝑝.𝐹𝑇𝑃 dengan TL adalah Total Lifting, FTP adalah First Tranche Petroleum, CR adalah Cost Recovery, dan IC adalah Investment Credit. Setelah dilakukan perhitungan, maka PT. PR menyajikannya dalam bentuk Financial Quarterly Report (FQR) yang dilaporkan setiap tiga bulan.

---

In the Production Sharing Contract (PSC), PT. PR as a contractor has the obligation to provide its business activity reports to the Oil and Gas Upstream Regulator and Implementing Agency (BP Migas). In this report there is a calculation of the division of revenue between the two entities. The division's revenue in the form of calculation Equity to be Split (ES) and the Contractor's Share (CS). Calculation using the formula 𝐸𝑆=𝑇𝐿−𝐹𝑇𝑃−𝐶𝑅−𝐼𝐶 and 𝐶𝑆=𝑝.𝐸𝑆+𝑝.𝐹𝑇𝑃 with TL is Total Lifting, FTP is the First Tranche Petroleum, CR is the Cost Recovery, and IC is the Investment Credit. After doing the calculations, then the PT. PR presented in the form of Quarterly Financial Report (FQR) are reported every three months."

"Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur perlakuan akuntansi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yaitu, Akuntansi Production Sharing Contract (PSC), terhadap proses revenue entitilement milik PT. JJK untuk tahun 201X. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada kebijakan akuntansi PSC diatur dalam Pedoman Tata Kerja 059 (PTK-059) yang dikeluarkan oleh SKK Migas,, selaku regulator industri hulu migas di Indonesia. PT. KTH sudah melakukan prosedur special review untuk memastikan bahwa jumlah penjualan yang digunakan dalam proses revenue entitlement, akurat, dan memiliki keberadaan yang valid. Secara umum, PT. JJK telah melaksanakan proses revenue entitlement sesuai dengan kebijakan akuntasi yang berlaku.

---

This report aims to evaluate the accounting treatment procedures in the upstream oil and gas business activities, namely, Production Sharing Contracts (PSC) Accounting, for PT. JJK's revenue entitlement process for the year 201X. The evaluation was carried out by referring to the PSC accounting policies regulated in the Work Procedure Guidelines 059 (PTK-059) issued by SKK Migas, as the regulator of the upstream oil and gas industry in Indonesia. PT. KTH has carried out a special review procedure to ensure that the sales amount used in the revenue entitlement process is accurate and has a valid existence. In general, PT. JJK has implemented the revenue entitlement process in accordance with the applicable accounting policies."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai proses bisnis dan produksi pada industriminyak dan gas, prosedur dalam mengakui pendapatan, pengukuran pendapatanmenggunakan metode lifting dan entitlement, penyajian dan pengungkapan dalampelaporan keuangan untuk pendapatan berdasarkan Production Sharing Contractpada skema Pertamina Participating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. Laporanini bersifat deskriptif yang menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan diPT Pertamina Hulu Energi yang akan dibandingkan dengan teori dari pendapatanberdasarkan PSAK 23 (Revisi 2014).

---

ABSTRACTThe internship report is discuss the business processes and production in oil and gasindustry, procedures recognizing revenue, measurements of income using themethod of lifting and entitlement, presentation and disclosure in financial reportingfor income based on the Production Sharing Contract on the scheme PertaminaParticipating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. This descriptive reportdescribing the practical work at PT Pertamina Hulu Energi which will be comparedwith the theory of Revenue in accordance with PSAK 23 (Revised 2014).;ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai proses bisnis dan produksi pada industriminyak dan gas, prosedur dalam mengakui pendapatan, pengukuran pendapatanmenggunakan metode lifting dan entitlement, penyajian dan pengungkapan dalampelaporan keuangan untuk pendapatan berdasarkan Production Sharing Contractpada skema Pertamina Participating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. Laporanini bersifat deskriptif yang menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan diPT Pertamina Hulu Energi yang akan dibandingkan dengan teori dari pendapatanberdasarkan PSAK 23 (Revisi 2014).

---

ABSTRACTThe internship report is discuss the business processes and production in oil and gasindustry, procedures recognizing revenue, measurements of income using themethod of lifting and entitlement, presentation and disclosure in financial reportingfor income based on the Production Sharing Contract on the scheme PertaminaParticipating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. This descriptive reportdescribing the practical work at PT Pertamina Hulu Energi which will be comparedwith the theory of Revenue in accordance with PSAK 23 (Revised 2014).;ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai proses bisnis dan produksi pada industriminyak dan gas, prosedur dalam mengakui pendapatan, pengukuran pendapatanmenggunakan metode lifting dan entitlement, penyajian dan pengungkapan dalampelaporan keuangan untuk pendapatan berdasarkan Production Sharing Contractpada skema Pertamina Participating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. Laporanini bersifat deskriptif yang menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan diPT Pertamina Hulu Energi yang akan dibandingkan dengan teori dari pendapatanberdasarkan PSAK 23 (Revisi 2014).

---

ABSTRACTThe internship report is discuss the business processes and production in oil and gasindustry, procedures recognizing revenue, measurements of income using themethod of lifting and entitlement, presentation and disclosure in financial reportingfor income based on the Production Sharing Contract on the scheme PertaminaParticipating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. This descriptive reportdescribing the practical work at PT Pertamina Hulu Energi which will be comparedwith the theory of Revenue in accordance with PSAK 23 (Revised 2014)."

"Tesis ini membahas penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas pada tahap pra kontrak dalam kontrak bioremediasi. Pemulihan kondisi lingkungan hidup adalah salah satu kewajiban PT CPI sebagai kontraktor dalam PSC berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dalam hal ini menggunakan metode bioremediasi. PT GPI adalah operator proyek bioremediasi yang terpilih melalui proses tender sesuai ketentuan pemerintah, dimana pembayaran atas biaya pelaksanaan bioremediasi ditalangi terlebih dahulu oleh PT CPI, yang termasuk dalam cost recovery. Pembentukan dan pelaksanaan kontrak bioremediasi merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas antara para pihak yang berkontrak, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan migas. Namun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan intervensi dan membawa kasus bioremediasi ini ke dalam ranah pidana, dengan menyatakan PT GPI tidak melaksanakan kegiatan bioremediasi dan pembayaran atas proyek bioremediasi yang telah dilakukan oleh PT CPI kepada PT GPI telah mengakibatkan merugikan keuangan negara. Hal inilah yang diangkat sebagai pokok permasalahan oleh penulis, yakni untuk mengkaji keberlakuaan penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas dalam pelaksanaan PSC pada proyek bioremediasi PT CPI. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada aturan hukum yang ada. Berdasarkan hasil analisis, kegiatan bioremediasi dibentuk berlandaskan hubungan keperdataan, yang isinya hanya mengikat para pihak dalam kontrak berdasarkan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga jika terdapat perselisihan berdasarkan kontrak ditempuh sesuai aturan keperdataan.

---

This thesis discussed the application of the doctrines of freedom and privity of contract in the pre-contractual phase on bioremediation contract. The use of bioremediation method is conducted as one of PT CPI’s obligations to restore environmental damage and projects’ costs are recovered by cost recovery mechanism under the PSC as regulated by The Oil and Natural Gas Law No.22 Year 2001. In the implementation of bioremediation, CPI is assisted by PT GPI as the selected contractor through tender process in accordance with procedures set by the government. Bioremediation contract is made and performed by contracting party as the application of the doctrines of freedom and privity of contract by also referring to the oil and gas laws and regulations. However, the Attorney General Office of the Republic of Indonesia has forcibly made such bioremediation issue to be examined in criminal court proceedings, with stating that the cost recovery budget used to pay a fictitious bioremediation project has caused state financial losses. Thus, this thesis questions the recognition of principles of freedom and privity of contract related to PSC performance in bioremediation project of PT CPI. It is a conseptual approach, with statute. This thesis analysis indicates that as the bioremediation project is based on civil relations basis therefore such contract binds only the parties to the contract as stipulated in Article 1340 of the Indonesian Civil Code, so that any dispute under the PSC scheme should be settled under civil law"

"Sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi merupakan somber kekayaan alam Indonesia yang yang sangat strategis dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam bentuk Kuasa Pertambangan untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi telah membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS). BP MIGAS merupakan kepanjangan tangan Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi pada Wilayah Kerja yang ditentukan. Dalam pelaksanaannya, BP MIGAS melakukan ikatan kerjasama dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap ("Kontraktor") dalam suatu kontrak yang disebut Production Sharing Contract (Kontrak Production Sharing). Konsep yang dianut oleh Kontrak Production Sharing adalah bahwa Kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan permodalan dan pendanaan atas biaya operasi dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Apabila Kontraktor berhasil memasuki Fase produksi komersial maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor dikembalikan (cost recovery) oleh Pemerintah melalui BP MIGAS. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang minyak dan gas bumi dan Kontrak Production Sharing memberikan pengaturan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab Kontraktor. Pemerintah juga telah membuat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral yang mengatur mengenai tata cara penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang antara lain mengatur mengenai kriteria calon Kontraktor yang dapat ditunjuk untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Kontraktor yang telah menandatangani Kontrak Production Sharing dengan BP MIGAS memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sendiri oleh Kontraktor. Namur dalam pelaksanaannya seringkali timbul permasalahan hukum berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab Kontraktor. Kontraktor seringkali menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya yang pada akhirnya banyak menimbulkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Kontraktor. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut bagaimana sebenarnya hambatan-hambatan yang sering dihadapi Kontraktor dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dan apa solusi atau jalan keluar yang dapat dilakukan oleh Kontraktor."

"Rezim fiskal merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dipertimbangakan dalam melakukan keputusan investasi dalam industri minyak dan gas bumi. Besaran nilai royalti, cost recovery, bagi hasil untuk kontraktor, domestic market obligation, investment credit, First Tranche Petroleum, dan tarif pajak memiliki efek yang cukup signifikan dalam keputusan investasi. Fokus dalam penelitian ini adalah membandingkan rezim fiskal PSC di Indonesia dan PSC di Malaysia. Untuk menganalisa kelebihan dan kekurangan dari tiap rezim fiskal, maka digunakan data yang sama untuk menganalisa keekonomian dari rezim fiskal yang berbeda. Informasi dalam penelitian ini berguna bagi pemerintah terutama ketika pemerintah ingin membandingkan tingkat efektifitas dari rezim fiskal yang ada, terutama dengan rezim fiskal Malaysia. Hal yang paling penting adalah untuk bahan pertimbangan dalam mengatasi situasi saat ini, dimana cost recovery semakin meningkat namun produksi minyak dalam negeri semakin menurun. Kesimpulan dari karya akhir ini, Pemerintah sebaiknya mengontrol cost recovery yang ada baik melalui kebijakan pemerintah maupun dengan mengubah kebijakan dalam rezim fiskal menjadi lebih progresif dan fleksibel.

---

Fiscal Regimes is one of the most important factors to be considered for investment decisions in oil and gas industry. Royalty rate, cost recovery, contractor share, domestic market obligation, investment credit, first tranche petroleum and tax rate have a significant effect on the investment decisions.

The focus of this study to compares the fiscal regimes PSC in Indonesia, and PSC in Malaysia. In order to analyze the advantages and disadvantages of each fiscal regime, the economic analysis of the same fields with the applications of those different fiscal regimes.

The information of this paper is useful for the governments when they want to assess their fiscal regime competitiveness compared to other fiscal regime especially Malaysia. The most important is to handle the current situations in Indonesia which are the cost recoveries are increasing but the productions and oil price are getting decrease.

Conclusion Indonesia should control the cost recovery either by government's policy or by their fiscal regime."

"Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, pemerintah Indonesia menguasai dan mengelola sumber daya alam semata-mata untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Khusus dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, kedudukan Pemerintah adalah sebagai kuasa pertambangan negara. Kuasa pertambangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah kepada para pelaku bisnis melalui suatu Badan Pelaksana sebagai pihak yang mewakili pemerintah dalam kegiatan usaha dalam bidang minyak dan gas bumi tersebut. Kontrak Production Sharing adalah salah satu bentuk perjanjian baku dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kontrak Production Sharing ini, pemerintah diwakili oleh sebuah badan pelaksana kegiatan usaha hulu selaku penawar kontrak yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah. Pada saat ini badan pelaksana yang ditunjuk adalah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Bidang Minyak dan Gas (BP Migas). Sedangkan di lain pihak, penerima kontrak adalah para pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri yang merupakan pihak swasta. Oleh karena itu, perlu diketahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kontrak Production Sharing di Indonesia dan kedudukan serta kewenangan BP MIGAS dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak Production Sharing beserta kepastian hukum dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Skripsi ini akan membahas seputar hak dan kewajiban para pihak (kontraktor dan Pemerintah) dalam kontrak Production Sharing, dan berbagai landasan hukum bagi pelaksanaan kontrak Production Sharing. Berdasarkan analisa Penulis, padaa khirnya dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban pihak PT. X sebagai kontraktor dalam kontrak Production Sharing lebih dominan jika dibandingkan dengan hak-hak dan kewajiban BP Migas. Hal ini antara lain terlihat pada ketidakjelasan batasan-batasan pada beberapa pasal yang menyangkut penggantian biaya operasional dari pihak kontraktor. Oleh karena itu, secara umum perjanjian ini tidak memenuhi asas keseimbangan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dalam KUH Perdata. Di masa yang akan datang, sebaiknya klausul-klausul dalam kontrak Production Sharing ini lebih disempurnakan lagi, dalam rangka untuk lebih menyeimbangkan kedudukan antara kedua belah pihak."