Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada tesis ini dibahas mengenai pengembangan model slot time untuk mengaturpenggunaan runway dan gate seefisien mungkin dengan memperhatikankepentingan maskapai penerbangan yaitu dengan meminimalisir waktu taxi,waktu tunggu di udara, waktu tunggu di darat. Metode yang digunakan adalahNetwork Representative yaitu merepresentasikan masalah penggunaan Runwaydan Gate ke dalam bentuk masalah arus jaringan menggunakan Minimum CostFlow (MCF) Problem. Bandara yang dijadikan objek penelitian adalah BandaraNgurah Rai Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan permodelan inimaka penggunaan slot time di runway dan di gate lebih optimal.

---

AbstractThis thesis is aimed to develop model to set the time slot of using runway and gate asefficiently as possible by consider the objective of the airlines to minimize taxi time,waiting time in the air, and waiting time on the ground. The method used is theNetwork Representative. This method represent, the problem of Runway and Gateassignment into the form of a network flow problem, namely a Minimum Cost Flow(MCF) problem. Ngurah Rai Airport is used as the object of case study of thisresearch. The results of this model shows that both the runway time slot and gate timeslot could be optimized in term that the capacity of the runway and gate are utilizedmore efficiently."

"The objectives of this study are to describe the content of research in PGSD FKIP Sriwijaya University and to develop a model of educational research development intended to support the PGSD's vision and mission...."

"Pengembangan dan pemberdayaan model dan prototipe alutsista industri dalam negeri dimaksudkan untuk mengeliminir ketergantungan produk luar negeri menuju penguatan kemandirian alutsista dalam negeri yang dapat meningkatkan detterent factor. Pemberdayaan alutsista dalam negeri sangat diharapkan bangsa Indonesia, dalam rangka antisipasi embargo yang dilakukan oleh negara produsen. Kemampuan alutsista dan kekuatan pertahanan sangat terkait dengan kondisi ekonomi, militer dan kesejahteraan bangsa itu sendiri. Hal ini disebabkan penguatan kekuatan militer tidak terlepas dari jumlah dan kualitas yang dimiliki matra darat, laut, dan udara. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu penguatan dan konsistensi pemberdayaan industri nasional seperti yang dikumandangkan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang berfungsi sebagai pembina industri pertahanan dalam negeri, sangat terkait dengan pembinaan jumlah dan kualitas kebutuhan kekuatan yang dimiliki. Untuk itu jumlah dan kualitas alutsista pertahanan digunakan memberdayakan wilayah pertahanan agar terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dalam konteks menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa, diperlukan model dan prototipe alutsista yang kuat."

"Sekarang ini peran teknologi informasi telah menjadi bagian penting dari organisasi, teknologi informasi (TI) memberikan banyak peluang untuk dapat memperbesar bisnis dan merubah budaya sebuah organisasi. Implementasi teknologi informasi menawarkan peluang yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi dan juga untuk keberlangsungan hidup organisasi. Hal tersebut selaras dengan program pemerintah dalam implementasi TI yang dituangkan melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang e-government. Inpres tersebut mengikat semua lembaga pemerintah untuk segera melakukan penerapan dan pengembangan, termasuk didalamnya LAPAN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) membutuhkan banyak perubahan agar mendapatkan hasil yang optimal. Perubahan tersebut dapat terjadi bukan hanya dalam divisi TI tapi juga dapat terjadi pada divisi non-TI. Hal tersebut yang mendasari dirumuskannya strategi yang tepat dalam mensikapi perubahan yang terjadi dalam pengembangan TI untuk implementasi e-goverment. Untuk itu Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi manajemen perubahan yang perlu dilakukan oleh LAPAN dalam rangka mendukung program pengembangan e-government. Metode yang digunakan untuk merumuskan strategi adalah analisa SWOT, sedangkan metode yang digunakan dalam menentukan prioritas strateginya adalah adalah AHP (Analytical Hierarchy Process). Hasil dari penelitian ini adalah rumusan strategi manajemen perubahan untuk mendukung pengembangan e-government di LAPAN yang dipetakan menjadi 3 (tiga) langkah berdasarkan model perubahan Lewin. Setiap Langkah dibuat prioritas strategi berdasarkan kebutuhan LAPAN saat ini. Penelitian ini menghasilkan 26 (dua puluh enam) strategi dengan masing-masing 11 (sebelas) strategi pada langkah unfreezing the status quo, 7 (tujuh) strategi pada langkah movement to the state dan 8 (delapan) strategi pada langkah refreezing.

---

The role of information technology has become an important part of the organization today, information technology (IT) can provide many opportunities to expand the business and change the culture of an organization. Implementation of information technology offers a very strategic opportunities in achieving goals, vision and mission of the organization and also for the survival of the organization. This is in line with the government program as outlined in the IT implementation through Presidential Instruction No. 3 of 2003 on e-government. Instruction is binding on all government agencies to immediately carry out the implementation and development, including the National Institute of Aeronautics and Space as Non-ministerial government agency.

Using information technology (IT) needs a lot of changes in order to get optimal results. Such changes can occur not only in the IT division but can also occur in non-IT division. This underlying the formulation of appropriate strategies can address the changes that occur in IT development for the implementation of e-government. The aim of this study was to formulate change management strategy needs to be done by LAPAN to support the development of e-government program. The method used is to formulate strategy is SWOT analysis, while the methods used in determining the priority of the strategy is is AHP (Analytical Hierarchy Process).

The Results from this study is the formulation of a change management strategy to support the development of e-government in LAPAN has mapped into 3 (three) steps by Lewin change model Every move made strategic priorities based on the needs of the current Space agency. This research resulted in 26 (twenty six) strategy with each of the 11 (eleven) strategy in step unfreezing the status quo, 7 (seven) strategy in step movement to the state and 8 (eight) strategy in step refreezing."

"Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diharapkan mencapai US$133 miliar pada 2025, didorong oleh meningkatnya penetrasi internet, pertumbuhan kelas menengah, dan kemajuan teknologi. Fenomena ini memunculkan sejumlah startup digital, namun tantangan utama muncul terutama terkait peran perguruan tinggi sebagai inkubator. Meskipun memiliki potensi, mereka dihadapkan pada kendala pendanaan dan sumber daya manusia yang terbatas. Tingkat kegagalan startup yang tinggi juga menjadi hambatan untuk pertumbuhan ekosistem. Penelitian ini difokuskan pada kontribusi inkubator bisnis universitas, dengan Universitas XYZ sebagai studi kasus. Tinjauan pustaka mencakup aspek kunci seperti ekosistem digital perguruan tinggi, rantai nilai produk startup, pengembangan bakat digital, dan peran inkubator bisnis. Selain itu, penelitian sebelumnya tentang karakteristik startup dan inkubator bisnis di Indonesia, serta peran universitas dalam kewirausahaan, menjadi landasan teoretis. Metode penelitian melibatkan pendekatan kualitatif, dengan wawancara manajer inkubator dan pendiri startup sebagai sumber data. Hasil analisis tematik menunjukkan kontribusi positif inkubator bisnis universitas terhadap pertumbuhan ekonomi digital, sambil mengidentifikasi tantangan seperti kesulitan investasi dan kurangnya talenta digital. Kesimpulan dan saran penelitian menegaskan peran kunci universitas dalam mendukung ekosistem kewirausahaan digital di Indonesia. Dukungan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan pascatahap awal, termasuk kolaborasi yang kompleks dan penguatan ekosistem secara menyeluruh.

---

The anticipated digital economic growth in Indonesia is projected to reach US$133 billion by 2025, driven by increased internet penetration, the expansion of the middle class, and technological advancements. This phenomenon has given rise to numerous digital startups; however, the pivotal role of universities as potential incubators faces challenges, particularly in terms of funding constraints and limited human resources. The high failure rate of startups also poses a hindrance to ecosystem growth. This research focuses on the contributions of university business incubators, with XYZ University serving as a case study. The literature review encompasses key aspects such as the digital ecosystem in higher education, the value chain of startup products, digital talent development, and the role of business incubators. Additionally, it incorporates previous studies on the characteristics of startups and business incubators in Indonesia, as well as the role of universities in entrepreneurship, forming the theoretical foundation. The research methodology employs a qualitative approach, involving interviews with incubator managers and startup founders as primary data sources. Thematic analysis results indicate the positive contributions of university business incubators to digital economic growth, while also identifying challenges such as investment difficulties and a shortage of digital talent. In conclusion, the research underscores the pivotal role of universities in supporting the digital entrepreneurship ecosystem in Indonesia. Sustained support is essential to address post-initial stage challenges, including complex collaborations and the comprehensive strengthening of the ecosystem."

"Construction a building on high-density area must be using foundation by column in side offoundation and this condition cause a high moment. In this research, the moment was solute by installingafoot under foundation. Objective of installing foot is to support the moment from load by momentresistant from lateral earth pressure. Behavior of the footing foundation was studied by research inlaboratories. Laboratory test was doing by 3 variations on length and 3 variations on foot position.Analysis of bearing capacity of fooling foundation was proposed by soil plastic condition assumed Fromthe research, bearing capacity of footing foundation was increasing will: increasing length of foot andfoot under column is the most ejective position. Analysis method that was developed gives satisfiedresult."

"Sesuai dengan namanya, apotek merupakan tempat pelayanan kefarmasian utama bagi apotker. Kebijakan tak ada layanan tanpa apoteker bagi apoteker merupakan kebijakan strategis yang harus didukung oleh semua anggota Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Kebijakan ini hanya dapat dipenuhi apabila apoteker-apoteker yang baru dihasilkan sudah kompeten dalam menjalankan tugas layanan profesional kefarmasian di apotek dan mempunyai motivasi yang memadai. Transformasi apoteker yang sudah senior yang secara sosial sudah mapan tidak akan banyak dampaknya. Untuk menghasilkan apoteker baru kompeten, diperlukan transformasi sistem pendidikan profesi apoteker terutama untuk mendukung pelayanan profesi apoteker di apotek. Transformasi harusdidasarkan pada tuntutan kompetensi dan sumber daya pendukung. Hanya dengan sumberdaya pendukung yang memadai proses pendidikan akan mampu menghasilkan luaran sesuai dengan tuntutan kompetensi yang dirumuskan. Sebagai tenaga profesional, apoteker harus mampu mendemonstrasikan kompetensinya di apotek. Kompetensi ini hanya dapat diperoleh melalui pengalaman menangani pekerjaan di lapangan. Dalam skema ini lulusan sarjana farmasi harus bekerja dalam bidang yangrelevan selama periode tertentu dan setelah itu diikuti dengan ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan profesi yang telah disertifikasi. Hanya peserta yang lulus ujian sertifikasi ini yang berhak menyandang gelar apoteker dan dapat bekerja di apotek. Sebagai penyelenggara dapat berupa perguruan tinggi yangmelibatkan penguji apoteker. Skema ini dikembangkan berdasarkan kajian pendidikan program profesi di berbagai negara.

---

AbstractAphothec is a place for pharmacy services especially for pharmacist who dedicates his competency in the community. The policy no pharmacist no service is a strategic policy that has to be supported by all members of Indonesian Pharmacist Association. This policy can only be accomplished if pharmacists produced are equipped with com-petencies that are needed to run an apothec and also supported with adequate motivation. Transformation of senior pharmacist that has been socially established will not give significant impact. To produce competent pharmacist, transformation in education process especially for pharmacist in the apothec is needed. Transformation must be based on the need of competency and supporting resources. Only with adequate supporting resources, the education process will yield output that match with the demand of formulated competency. As professional practician, new pharmacist has to be able to demonstrate his competency in the apothec. This competency can only be gained through experiences in handling similar activities in the job field. In this scheme, professional pharmacy student has to work in the relevant job field for certain period followed by certification test conducted by certified professional pharmacy education provider. Only participants that pass the certification test are eligible to holdapothecary (pharmacist) degree and to run an apothec. The education provider can be university by involving certified pharmacist as examiner. This scheme is developed based on the study on the professional pharmacy education scheme implemented in various countries."

"Sistem pemerintahan di Indonesia pada saat ini masih berbasis kerja manual. Mekanisme ini mengakibatkan pembangunan di beberapa wilayah terabaikan. Selain itu, metode ini sering tidak didukung dengan standar pengerjaan yang jelas. Salah satu efek yang dirasakan adalah kurang terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang berbeda muncul di wilayah yang sudah dibangun dengan pesat. Pada daerah ini pengawasan dan peremajaan fasilitas yang sudah dibangun jarang sekali dilakukan. Hal ini memperpendek umur fasilitas tersebut. Hal-hal tersebut disebabkan karena perencanaan yang kurang matang dan tidak adaptif terhadap waktu. Penelitian ini mengusulkan sebuah sistem yang bernama Sistem BALITAROT (Perbaikan Lingkungan dan Tata Ruang Kota). Sistem ini dapat membantu pemerintah dan instansi terkait dalam menentukan kebijakan mengenai perbaikan lingkungan dan tata ruang kota.

---

Government system in Indonesia is still based on manual work. These mechanisms lead to the development in some neglected areas. In addition, this method is often not supported by clear standards of work man ship. One effect that is felt is failed to fulfill community needs. Different problems arise in areas that have been built at a rapid pace. In this area, supervision and rejuvenation of facilities that already built is rarely done. It is shortening the life span of the facility. Those things are caused by unfinished planning and not adaptive to time. This study proposes a system called System BALITAROT (Restoration of Environment and City Layout). This system can help governments and relevant agencies in determining policy on environmental improvement and city layout."

"ABSTRAKPada saat ini PT Garuda Indonesia dalam peijalanan menuju ?world class airline?. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, kinerja perusahaan perlu terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan kinerja karyawan dengan pemahaman akan nilai-nilai kerja sebagai landasan sikap kerja yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas.Dalam mengevaluasi kinerja karyawan diperlukan komponen yang dapat mendukung sistem tersebut dan dapat dipakai sebagai tolok ukur kinerja karyawan. Salah satu cara dalam mengukur kinerja karyawan adalah penilaian prestasi kerja (performance appraisal).Awak kabin PT Garuda Indonesia dalam fungsinya sebagai 'operating core' menjadi pendukung langsung fungsi layanan penerbangan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa awak kabin melakukan aktifitas dasar yang berhubungan langsung dengan produk/jasa. Dalam menjalankan fungsinya awak kabin berpedoman pada Standard Operating Procedures (SOP) yang penjabaran/petunjuk pelaksanaannya secara teknis diatur dalam Cabin Attendant Manual (CAM) dan Purser's Handbook serta tetap mengacu pada prosedur kinerja standar (standard performance procedures).Pada saat ini sistem penilaian prestasi kerja awak kabin PT Garuda Indonesia menggunakan tolok ukur yang sama dengan sistem yang digunakan bagi pegawai lainnya (pegawai darat, penerbang dan juru mesin udara). Oleh karena itu, diperlukan sistem penilaian prestasi kerja yang tepat sesuai dengan analisis jabatan awak kabin serta sistem yang dapat memotivasi awak kabin dalam meningkatkan kinerjanya agar mendukung kualitas layanan penerbangan.Salah satu alternatif sistem penilaian yang sesuai untuk jabatan awak kabin adalah dengan menerapkan teori sistem manajemen kinerja (performance management system) dari Konsultan Hay yang dimodifikasi dengan sistem skala rating (rating scale). Proses sistem manajemen kinerja merupakan suatu proses yang berkesinambungan antara : a) Penetapan Kinerja (sasaran pokok dan sasaran kompetensi) atau juga disebut Goal Setting (untuk awak kabin menggunakan standard performance), b) Pembinaan (Coaching) yang dilakukan secara formal maupun informal, c) Penilaian Kinerja (Performance Review), d) Imbalan (Reward).Modifikasi sistem manajemen kinerja dengan rating scale, yaitu dalam hal pencatatan keputusan tentang kinetja dalam suatu skala.Faktor-faktor yang dinilai dalam sistem manajemen kinerja awak kabin berkaitan Iangsung dengan key result area dan kompetensi awak kabin dalam menjalankan tugasnya. Penggabungan dua metode ini merupakan model yang tepat untuk awak kabin, karena sesuai dengan basil analisis jabatan awak kabin dan diharapkan dapat memotivasi awak kabin dalam menjalankan tugasnya."