Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang. Menurut SDKI tahun 2007, AKI 228 per 100.000KH dan AKB 34 per 1000KH sementara target MDG‟s AKI 102 per 100.000 KH dan AKB 23 per 1000KH. Untuk mempercepat pencapaian target MDG‟s maka diluncurkan program Jampersal sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Kesehatan nomor TU/Menkes/E/391/11/2011 tentang Jaminan Persalinan, tanggal 22 Februari 2011. Kabupaten Lebak mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 5.470.545.000,- untuk 16.870 ibu bersalin. Namun dana program tersebut hanya terserap Rp. 3,9 milyar atau sekitar 71,2 % dengan cakupan sebesar 11.137 ibu bersalin atau 68,3%.Metode. Jenis Penelitian ini adalah desain kualitatif. Arah penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tahun 2011. Metode analisa yang digunakan adalah content analysis berdasarkan triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi data.Hasil. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilakukan sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih ada hambatan terkait Kendala seperti terhambatnya laporan ke Dinas Kesehatan Propinsi, rendahnya tarif, ketersediaan fasilitas, sebagian bidan desa yang tidak berada di tempat dan geografis.

---

Background. According IHDS in 2007, Maternal Mortality Rate is 228/ 100.000 life birth and Infant Mortality Rate is 34/1000 life birth, while MDG's target is Maternal Mortality Rate is 102/100.000 life birth and Infant Mortality Rate is 23/1000 life birth. To achieve MDG's target therefore Jampersal had been launched. According to circular issued by Ministry of Health No. TU/Menkes/E/391/II/2011 about Jampersal, on February 22nd 2011. In Lebak Regency had fund allocation 5.470.545.000,- for 16.870 maternal but that fund only absorb for 3,9 billion or about 71,2 % of 11.137 maternal or 68,3%.Methods. This research is qualitative design research. It about the Implementation of Jampersal Policy in Lebak regency, Banten Province in 2011. Analysis method that being used is content analysis with triangulation method, source and data.Result. Analysis results obtained showed that the implementation of the policy has been running very well, but there are any constraints such as delays in reporting to the Provincial Health Office, the low rates, availability of facilities, many midwives who are not stay in her and geography."

"Kebijakan program Jampersal bertujuan untuk meningkatkan akses ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dalam upaya mempercepat pencapaian target MDG’s. Di Kabupaten Mukomuko dari tahun 2010 hingga 2012, jumlah kematian ibu dan bayi terus meningkat, jumlah persalinan di fasilitas kesehatan lebih rendah dibandingkan jumlah persalinan di non fasilitas kesehatan pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tahun 2012. Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), wawancara mendalam pada informan dan studi literature serta pendekatan masalah secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Jampersal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah rendahnya tarif yang menyebabkan sangat sedikitnya BPS yang terlibat. Keterbatasan fasilitas kesehatan serta sulitnya akses ke fasilitas kesehatan menyebabkan rendahnya jumlah persalinan di fasilitas kesehatan.

---

The policy of Jampersal aims to improve access of pregnant women to deliver in health facilities that are expected to reduce maternal mortality and infant mortality rates in an effort to accelerate the achievement of the MDG's. In Mukomuko district from 2010 to 2012, the number of maternal and infant mortality continues to increase, the number of deliveries in health facilities is lower than the number of deliveries in health facilities non in 2012. This study aims to see an overview of the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency Bengkulu province in 2012. This is a qualitative research design using content analysis, in-depth interviews with informants and the literature study and descriptive approach to problem analysis. The results showed that the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency has been implemented in accordance with the technical instructions Jampersal issued by the Ministry of Health.Which is a constraint in the implementation of this policy is that the low rates cause BPS very least involved. Limitations of health facilities and the difficulty of access to health facilities has a low number of deliveries in health facilities."

"Tindakan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan salah satu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia, karena membatasi ruang gerak individu dalam melakukan setiap kegiatannya, serta dapat berdampak pada fisik, psikologis, dan sosial individu. Adanya Program Banten Bebas Pasung 2019 merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi Banten, salah satunya adalah Kabupaten Lebak. Dalam pelaksanaannya, Program Banten Bebas Pasung ini memerlukan sinergitas lintas sektor, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Banten Bebas Pasung 2019 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi program yang disampaikan oleh Charles O. Jones (1996). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa aktor yang terlibat dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program di Kabupaten Lebak belum dapat berjalan secara optimal karena masih ditemukannya permasalahan pada seluruh indikator, yakni sumber daya manusia, sarana dan prasarana, unit organisasi, SOP, keseragaman pemahaman implementor, komunikasi implementor, sosialisasi program, pelayanan program, pembiayaan program, serta dukungan program. Selain itu, juga terdapat hambatan dalam pelaksanaan Program Banten Bebas Pasung 2019 yang berasal dari internal dan eksternal. Adapun hambatan internal yang berasal dari struktur birokrasi dan layanan kesehatan yang diberikan, serta eksternal dari keadaan geografis serta pengetahuan dari masyarakat yang masih minim

---

The act of restraint people with mental disorders (ODGJ) is one of the actions that violate Human Rights because it limits individuals' space to carry out each activity and can impact the individual's physical, psychological, and social. The Government's efforts to overcome cases of shedding people with mental disorders (ODGJ) through Banten's Free Restraint 2019 Program in Banten Province, one of which is the Lebak Regency. In its implementation, the Banten's Free Restraint Program requires synergy across sectors, both at the provincial, city levels, to the community. This study analyzes the Banten's Free Restraint 2019 Program's implementation in Lebak Regency, Banten Province, which refers to the theory of program implementation presented by Charles O. Jones (1996). This study's approach uses a post-positivist paradigm with data collection techniques through in-depth interviews with several actors involved and literature study. The result indicates that the program's implementation has not been able to run optimally because all indicators, namely, human resources, facilities, infrastructure, organizational units, SOPs, similarity understanding of implementers, implementor communication, program socialization, program services, program financing, and program support) still have problems. Besides, there are also obstacles in implementing the Banten's Free Restraint 2019 Program from internal and external. Internal obstacles come from the bureaucratic structure and health services provided, and external obstacles come from geographical conditions and minimal knowledge from the community

"

"Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kabupaten Lebak, Povinsi Banten, yang merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle untuk menganalisis isi kebijakan dan konteks dari kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah dasar di kabupaten Lebak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist, serta metode pencarian data kualitatif yaitu wawancara mendalam, studi literatur, observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan Kurikulum 2013 di Lebak belum terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: Sumber daya yang kurang memadai, sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah kepada pelaksana yang kurang maksimal, dan kemampuan dari para pelaksana untuk menjalan kurikulum yang harus ditingkatkan. Sehingga diperlukan peninjauan ulang pelaksanaan kurikulum 2013 pada daerah yang tertinggal dan meningkatkan pengawasan apakah kurikulum sudah berjalan dengan baik.

---

This thesis analyzes the implementation of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak Banten Regency which is one of the underdeveloped areas in Indonesia. Researchers used the implementation model of the public policy Implementation by Merilee S. Grindle to analyze the content of the policy and the context of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak district. The research approach used is post-positivist, as well as qualitative data search methods, namely in-depth interviews, literature studies, observation. The results show that the implementation of the 2013 Curriculum education policy in Lebak has not been implemented properly. This condition is caused by a number of factors, including: insufficient resources, less than optimal socialization and training from the government to the implementers, and the ability of the implementers to run the curriculum that must be improved. So it is necessary to review the implementation of the 2013 curriculum in underdeveloped areas and increase supervision of whether the curriculum is running well."

"Di Indonesia, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) selalu menempati urutan pertama penyebab kematian pada kelompok bayi dan balita. Diperkirakan, sebanyak 150.000 bayi / balita meninggal tiap tahun. Di wilayah Puskesmas DTP Cibeber dari tahun 2008 sampai 2010 yaitu 778 (24,3%), 231 (7,21%) dan 873 (27,3%) kasus ISPA pada balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan ibu, karakteristik balita, sumber pencemar udara dalam ruang, dan lingkungan fisik rumah dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki balita yang ada di wilayah kerja Puskesmas DTP Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten dengan jumlah sampel 106 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung terhadap responden dengan menggunakan kuesioner. Variabel penelitian ini adalah pengetahuan ibu, BBL balita, status ASI, status imunisasi, ventilasi, kepadatan hunian, adanya perokok dan bahan bakar memasak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi balita yang menderita sakit ISPA 80,2%. Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu {OR=4,333(95% CI : 1,596-11,768)}, BBL, status ASI, ventilasi {OR= 9,726, (95 CI : 2,132- 44,373)}, kepadatan hunian dan adanya perokok dalam rumah {OR= 40,500 (95% CI: 10,466- 156,715)} terhadap kejadian ISPA pada balita. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar diupayakan peningkatan pengetahuan ibu mengenai penyakit ISPA, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, pemeriksaan rutin kehamilan untuk mencegah bayi lahir rendah, bagi anggota keluarga perokok untuk tidak merokok dalam rumah atau dekat dengan balita, dan mengupayakan ventilasi dan penghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan.

---

In Indonesia, Acute Respiratory Infections (ISPA) always place first rank cause of infant and child death. It is estimated as much as 150,000 infants/children under five (Balita) die for each year. Number of cases of ISPA to balita in working area of Cibeber Community Health Centers to Care from 2008 up to 2010 is 778 (24.3%), 231 (7.21%), and 873 (27.3%).

This study aims to find out mother knowledge, balita characteristic, air pollution source of inside room, and home physical environment using cross sectional design. Study population are all of mothers who have child under five in there of samples are 106 respondents. Data were collected by direct interview to respondents using questionnaire. Variables in this study are mother knowledge, BBL of balita, ASI and immunization status, ventilation, population density, presence of smoker, and cooking fuel.

Study result shows that proportion of balita suffered from ISPA is 80.2%. There are meaning relationship between mother knowledge {OR= 4,333(95% CI : 1,596-11,768)}, Birth weigth, born, brestfeeding status, ventilation {OR= 9,726, (95% CI : 2,132- 44,373)} , population density, and presence of smoker inside house { OR= 40,500, 95% CI: 10,466- 156,715)} to incident of ISPA to child under five. Based on study result, it is suggested to do an efforts to increase mother knowledge regarding to ISPA disease, giving an exclusive ASI for 6 months, routine checking up of gestation to prevent low birth weight for infant, not smoke near balita or inside house for family member who is smoker."

"ABSTRAKUpaya peningkatan partisipasi pria dalam KB merupakan paradigma baru visiprogram KB. Jumlah peserta Pria di wilayah kecamatan Cipanas 3,4% akseptorKondom, dan 1,4% akseptor vasektomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuigambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi pria sebagaiakseptor KB (kondom dan vasektomi) tahun 2011. Penelitian dengan desain crosssectional dilakukan pada 120 orang pria pasangan usia subur di wilayah kecamatanCipanas kabupaten Lebak. Data dikumpulkan melalui wawancara dengankuiseoner.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermaknaantara umur, pekerjaan, jumlah anak hidup, dukungan isteri dengan penggunaankontrasepsi dan pengetahuan tentang kontrasepsi dengan partisipasi pria sebagaiakseptor KB. Disarankan untuk pengelola program KB kecamatan Cipanas untukmemberikan penyuluhan yang lebih intensif, meningkatkan sosialisasi tentangkesetaraan dan meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalampeningktan penggunaan kontrasepsi pria.

---

ABSTRACTAn effort to increase male participation in family planning programs is a newparadigm in the vision of family planning programs. The number of male participantsin Cipanas sub district was 3.4% for acceptors of condoms and 1.4% for vasectomyacceptors. This study aims to find a picture and factors - factors related to theparticipation of men as family planning acceptors for the technique of using condomsand vasectomy in 2011. Research in engineering design with cross sectional andcarried on at 120 men included in the class of couples of childbearing age in districtsCipanas in Lebak regency. Data were collected through interviewing techniques withquiz methods. The results of this study show that there is a significant relationshipbetween age, occupation, number of children living, support his wife against the useof contraceptives and knowledge about contraception which is supported by theparticipation of men as family planning acceptors. It is recommended for managers offamily planning programs in district Cipanas to be able to provide more intensivecounseling, increasing socialization of equality and improving cooperation acrosssectors and programs in order to increase the use of male contraception."

"Program Jaminan Persalinan merupakan suatu terobosan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sehingga dapat mempercepat capaian target Millenium Development Goals (MDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan program Jampersal di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanan program belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan, sehingga menyebabkan cakupan masih rendah. Agar implementasi program Jampersal dapat berjalan dengan optimal diperlukan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Selain itu perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin ke RSUD Kota Bekasi, Puskesmas dan Bidan Praktik Mandiri.

---

Delivery Security Program is a breakthrough to reduce Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in order to accelerate the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs). This study aims to analyze the implementation of program policies Delivery Security in Bekasi. The research method used was a qualitative approach and data collection using in-depth interviews and document review. The results showed that the optimal conduct of the program has not run as expected, resulting in coverage is still low. Delivery Security program implementation in order to run optimally required coordination with the City Health Office Bekasi local government and across relevant sectors such as the Indonesian Midwives Association (IBI). In addition to the need to perform regular monitoring and evaluation to Bekasi City Hospital, health centers and midwives Independent Practice."