Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenaisejauh mana tanggung jawab Penanggung sebagai penjamin bertanggung jawab atas utang debitor dalam hal adanya pernyataan pailit terhadap debitor dan akibatnya terhadap keabsahan jual-beli aset milik Penanggung yang dijual melalui mekanisme kepailitan. Belum adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan aset atau harta Penanggung dalam hal terjadinya kepailitan terhadap debitor dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menimbulkan berbagai macam penafsiran bagi kurator maupun pihak terkait lainnya terkait dengan pelaksanaan eksekusi harta Penanggung. Namun demikian adanya ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata mengenai pengecualianpengecualian hilangnya hak istimewa Penanggung, khususnya ketentuan Pasal 1832 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara jelas menyatakan bahwa Penanggung tidak dapat menuntut supaya harta benda si berutang lebih dahulu disita dan dilelang untuk melunasi utangnya dalam hal terjadinya kepailitan terhadap si debitor. Hal tersebut tentunya membawa akibat hukum terhadap kedudukan Penanggung yang semula sebagai Penjamin berubah menjadi debitor. Kesimpulan dalam tesis ini adalah kurator dapat melakukan jual - beli aset milik pihak ketiga dalam hal ini Penanggung melalui mekanisme kepailitan dan demi menjaga keabsahan jual - beli harta milik Penanggung tersebut kurator dapat melibatkan kreditur yang terlibat dalam perjanjian penanggungan sebagai pihak yang berhak berdasarkan perjanjian penanggungan melakukan eksekusi aset atau harta penanggung.

---

This thesis discusses the extent to which a Guarantor is responsible for debtor's debts in case of the debtor's bankruptcy and its consequences upon the legality of sale and purchase of the assets owned by the Guarantor which are sold through the mechanism of bankruptcy. The lack of clear regulations concerning the position of the Guarantor's assets or property in case of debtor's bankruptcy under the Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Debt Moratorium raises various interpretations by receivers and other related parties with regard to the execution of the Guarantor's assets. However, Article 1832 (4) of the Civil Code clearly stipulates that Guarantor cannot claim that debtor's assets must first be seized and auctioned to pay its debts when it has been declared bankrupt. Consequently, Guarantor who originally acted as a warrantor became a debtor.

The conclusion in this thesis is that the receiver may conduct sale and purchase of the assets of the third party, which is Guarantor in this case, by virtue of the bankruptcy mechanism, and in order to maintain the legality of such sale and purchase, the receiver may involve the related creditor in a guarantee agreement as the party which has the right to execute the Guarantor's assets or property in accordance with the guarantee agreement."

"Tesis ini membahas mengenai prosedur penyelesaian peralihan harta pailit yang dijual di bawah tangan dan kewenangan Notaris dalam membuat akta peralihan harta pailit yang dijual di bawah tangan diiringi analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 158 K/Pdt.Sus/2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskiptif. Hasil penelitian menyarankan agar prosedur penyelesaian peralihan harta pailit yang dijual di bawah tangan diatur secara jelas dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Notaris dalam menjalankan jabatannya harus teliti dan hati-hati dalam membuat akta terhadap kliennya khususnya mengenai peralihan harta pailit yang dijual di bawah tangan.

---

The main focus of this thesis is the completion procedure of sale under the hands of bankruptcy assets and notary authority in making the deed concerning the sale under the hands of bankruptcy assets, with study on Indonesian Supreme Court Decision Number 158 K/Pdt.Sus/2011. This research is qualitative with prescriptive design.

The researcher suggests that the completion procedure of sale under the hands of bankruptcy assets should be clearly regulated in implementing regulation of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment; Notary in performing position should be thoroughly and carefully in making a Deed against the client especially concerning the sale under the hands of bankruptcy assets."

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Kurator dalam mengambilalih harta dari pihak ketiga yang berada di atas tanah boedel pailit serta kewenangannya dalam mengakhiri perjanjian sewa-menyewa dan hak pengelolaan tanah secara sepihak. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa putusan tidak sesuai dengan UUK-PKPU dan harta pihak ketiga tetap termasuk ke dalam boedel pailit sehingga kepengurusannya dapat diambilalih oleh Kurator.

---

This thesis discussed about Curator's authorities in taking over assets of third party which were built above the bankruptcy land owned by a bankrupt debtor and also the authority to make unilateral termination of rent agreement with land management rights in it. Furthermore, this thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law by analyzing them. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Researcher came to conclusions that the decision of Supreme Court is not in accordance with Bankruptcy Act and the assets of third party are included in bankrupt assets, therefore they can be taken over by Curators."

"Kepailitan yang menimpa PT Eurogate Indonesia menimbulkan banyak persoalan yang harus diselesaikan, salah satunya adalah gugatan yang diajukan oleh PT Mars Bintang Timor atas perjanjian jual beli yang dilakukan sebelum PT Eurogate Indonesia dinyatakan pailit. PT Mars Bintang Timor mengklaim bahwa secara hukum barang-barang objek jual beli tersebut tidak patut untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit karena transaksi telah terlaksana dan PT Mars Bintang Timor adalah pemilik sah dari barang tersebut. Sehingga PT Mars Bintang Timor tidak layak ditetapkan sebagai kreditor konkuren oleh Kurator PT Eurogate Indonesia.Penelitian ini akan menjawab pertanyaan apakah kepemilikan atas objek dari jual beli telah beralih kepada pembeli, apakah pembeli dapat ditetapkan sebagai kreditor konkuren, serta langkah hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pembeli. Selanjutnya, penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan kepustakaan sebagai data sekunder.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peralihan kepemilikan atas suatu benda yang merupakan objek jual beli adalah tergantung dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Lebih jauh lagi, kurator tidak dapat langsung menetapkan pihak yang melakukan perjanjian timbal balik dengan debitor sebelum terjadinya pailit sebagai kreditor konkuren dan dapat melanjutkan perjanjian timbal balik tersebut apabila memungkinkan.

---

PT Eurogate Indonesia bankruptcy raised many issues, one of them is a lawsuit filed by PT Mars Bintang Timor of sales and purchasing agreement prior to the bankruptcy awards. PT Mars Bintang Timor claimed that the goods are inappropriate to be included in bankruptcy assets because the transaction has been done and thus PT Mars Bintang Timor legally owns the goods. Therefore, PT Mars Bintang Timor is not eligible to be designated as a concurrent creditor by Curator of PT Eurogate Indonesia.

This research will answer the question of whether the ownership of the object of sale and purchase has been transferred to the buyer, whether the buyer can be designated as a concurrent creditor, as well as what kind of legal effortsthat can be taken. Moreover, this research will be analyzed using normative juridical method, that is research which refers to the regulations and literature as secondary data.

From this research, it can be concluded that ownership transfer of goods which is the object of sale and purchase agreement depends on the agreement made by the parties. Furthermore, the curator cannot directly determine the party who makes reciprocal agreement with the debtor prior to the bankruptcy as a concurrent creditor and can proceed the reciprocal agreement if possible."

"Ketentuan perpajakan menempatkan negara sebagai pemegang hak mendahulu atas tagihan pajak.Hak mendahulu ini memberi kesempatan kepada Negara untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.Pengaturan tentang hak mendahulu berkaitan dengan utang pajak dalam kenyataannya tidak diterapkan secara benar. Direktorat Jenderal Pajak justru mengalami kerugian akibat adanya permohonan pailit. Salah satu kemungkinan rekayasa adalah dengan teknik homologatie sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan. Berdasarkan teknik tersebut kemudian wajib pajak mengajukan masalahnya ke Pengadilan Niaga.Kedudukan Direktorat Jenderal Pajak sangat kuat sebagai pemegang utang pajak termasuk dalam hal kepailitan. Keputusan pengadilan niaga yang mengabaikan kedudukan pemerintah atau negara terhadap utang pajak tidak menghalangi pemerintah atau negara untuk tetap melakukan pemungutan. Apalagi mengingat bahwa jika putusan pengadilan dijatuhkan oleh pengadilan umum bukanlah penyelesaian masalah perpajakan yang semestinya karena berdasarkan peraturan perundang - undangan telah diatur kompetensi absolut dari Peradilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan terhadap kreditor dimana harta pailit berada diluar jurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode Penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Peneliti menggunakan analisa yuridis dalam mencari upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemberesan terhadap harta pailit yang berada di luar negeri. Peneliti melakukan analisa dengan melihat ke Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya metode analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan serta perlindungan terhadap kreditor dalam rangka pemberesan terhadap harta pailit yang berada di luar negeri.

---

The focus of this thesis is about protection for the creditor when the bankruptcy assets located outside the jurisdiction of Indonesia. The methode of this research is juridical analysis to find the attemps that can be done in terms of Bankruptcy Assets Abroad. The data were collected by the author from literative study. The author conducted an analysis with a review towards Law Number 37 of 2004 regarding Bankruptcy. Primary issues in this thesis is what kind of attempts that can be done and also protection towards creditor in terms of bankruptcy assets located outside jurisdiction of Indonesia."

"Salah satu instrumen keuangan yang tengah berkembang di Indonesia adalah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA). KIK-EBA merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Salah satu bentuk aset yang dijadikan agunan dalam KIK-EBA adalah benda tidak bergerak yang diatur ke dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang mensyaratkan adanya pendaftaran oleh kreditur baru. Namun, dalam penerbitan KIKEBA perlu diketahui prosedur yang perlu dilakukan oleh para investor untuk pengalihan aset dan keabsahannya. Selain permasalahan mengenai aspek jaminan hak kebendaan, terdapat permasalahan hukum lain yang berkaitan dengan kepailitan. Masalah ini timbul ketika seseorang atau suatu badan hukum dinyatakan pailit oleh pengadilan. Ketika terjadi permohonan kepailitan terhadap kreditur awal, yang berbentuk suatu perusahaan, perlu diketahui pemilik sah dari aset tersebut. Tesis ini membahas mengenai kedudukan hukum pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, akibat hukum apabila kreditur dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dinyatakan pailit, dan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang disekuritisasi akibat adanya kepailitan. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada normanorma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang bersifat penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana, maupun doktrin hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa selama transaksi tersebut bukan merupakan transaksi jual putus (jual lepas menurut RUU Sekuritisasi) dan hak recourse maupun hak membeli kembali masih melekat, maka secara yuridis dapat dikategorikan sebagai penjualan aset keuangan dalam rangka secured financing. Ini berarti status hak kepemilikan atas aset keuangan tersebut tidak beralih kepada PUK KIK-EBA dan masih merupakan milik daripada kreditur awal, sehingga apabila terjadi kepailitan atas kreditur awal, aset keuangan tersebut merupakan boedel pailit.

---

One of the financial instruments that has been developing in Indonesia is Contract Investmen Collective Asset Backed Securities (CIC-ABS). CIC-ABS in the form of contractual documents between the Investment Manager and Custodian Bank that is binding to the unit holders, that authorizes the Investment Manager to manage the collective investment portfolio and the Custodian Bank to perform such collective custody. One form of assets used as collateral in the CIC-ABS is not moving objects which is setted to the Mortgage Act and requires registration by the new creditor. However, in order to publish CIC-ABS, the procedure about asset's allignment and legality that must be done should be known by the investor. In addition to guarantee of property rights matter, there is another problem that is related to bankruptcy. This problem appears when someone or a corporation is claimed bankrupt by the court. When appears a request of bankruptcy againsts originator in the form of a company, it is importatnt to know the legal owner of the asset.

Accordingly, this research contends a theoritical matter regarding the legal effect of Participation Unit Owners capacity in relation to the bankrupt originator on the contract, along with its legal protection to the securitized CIC investors by the effect of bankruptcy.

The method of the research is legalistic which refers to descriptive acts and regulations with a conceptual approach based on legal doctrines and principles of the scholars.

The research finding result the legal effect of financial assets sold by the originator to CIC-ABS, as long as the disposed transaction (according to Securitization Arrangement Act), resource rights, and rebuy rights are still enclosed, would be juridically categorized as financial asset sales on secured financing. That means the proof of ownership is intransferable and still officially owned by the Originator, so that if the bankruptcy occurs in the side of the financial asset originator, it should be considered as the bankrupt estate (failliete boedel)."

"Direksi dengan didasari itikad baik wajib menjalankan kepengurusannya sesuai dengan apa yang diamanatkan kepadanya oleh Perseroan sesuai dengan UUPT, anggaran dasar, serta keputusan RUPS. Suatu keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi Perseroannya. Bagaimana tanggung jawab Direksi dalam hal keputusan bisnis yang diambilnya merugikan atau mengakibatkan pailitnya Perseroan? Untuk menentukan tanggung jawabnya dapat dilihat dari apakah ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya saat mengambil keputusan bisnis tersebut, yang dikaitkan dengan doktrin-doktrin modern dalam corporate law. Apabila terbukti keputusan bisnis tersebut adalah akibat dari kesalahan atau kelalaiannya, maka atas keputusannya yang menyebabkan kerugian Perseroan tersebut Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi oleh Perseroan melalui Pengadilan Negeri. Kemudian apabila keputusannya mengakibatkan pailitnya Perseroan sehingga harta Perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya, maka Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban baik oleh Perseroan maupun Kreditur melalui Pengadilan Niaga. Hal demikian dilakukan semata-mata untuk memenuhi kekurangan pelunasan utang kepada para Kreditur.

---

Board of Directors are obliged to manage the Company based on good faith in accordance with the Company Law, the Articles of Association, as well as the resolution of the GMS. Business decisions made by the Board of Directors is solely to benefit the Company. How can Director be held responsible for business decisions that leads to loss or even banctrupcy to the Company? To determine the responsibilities of Directors can be review from whether there is an error or neglectance when making business decisions, that can be related with modern doctrines in corporate law. If proven, that the business decision is a result of errors or neglectance, then the decision which led to the loss of the Company's Board of Directors can be held personally by the Company through the District Court. Then if the decision resulted in the Company banctrupcy with no sufficient assets to pay off all of its debts, the Board of Directors may be held accountable by both the Company and the Lenders to the Commercial Court. It is solely done to meet the shortage of debt repayment to the creditors."

"ABSTRAKHukum Kepailitan Indonesia memperkenankan Kurator untuk diusulkan oleh debitor maupun kreditor dalam suatu perkara kepailitan. Ketentuan seperti ini dapat menimbulkan dugaan Kurator yang diusulkan akan cenderung bersikap tidak independen dan bersikap cenderung menguntungkan pihak yang mengusulkannya. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam tentang independensi Kurator yang diusulkan oleh salah satu pihak dalam perkara pailit dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Kurator yang diduga tidak independen. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk studi kepustakaan library research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan statute approach . Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa terlepas dari siapa yang mengusulkannya, seorang Kurator wajib untuk bersikap independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Peraturan perundang-undangan memberikan berbagai upaya hukum baik dalam ranah pidana, perdata maupun administratif yang dapat dilakukan terhadap Kurator yang diduga tidak independen. Walaupun demikian, akan lebih baik apabila ketentuan mengenai independensi seorang Kurator diatur secara lebih terperinci agar dapat mempersempit celah hukum yang dapat dipersalahgunakan.

---

ABSTRACTIndonesia Bankruptcy Law allows a curator to be proposed by a debtor or creditor on a bankruptcy case. This condition could raise suspicion towards curator who is proposed by debtor or creditor will tend to be not independent and a suspicion towards a one sided benefit of the proposing party. The purpose of this research is to investigate the independence of a curator that is proposed by one party on a bankruptcy case and a plausible legal effort that can be done against the curator who allegedly not independent. The method of research used will be in the form of library research with a statute approach. The conclusion of this research is that regardless of the proposing party, a curator has the responsibility and is obligated to be independent in enforcing his her authority. The statutory law provides several legal efforts in a form of criminal, civil as well as administrative legal effort that could be enforced towards curators who allegedly not independent. It is advisable to have a more detailed regulation towards the independence of a curator as it will narrow down any possible loophole that could be misused."

"Jaminan merupakan suatu tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang debitur. Lembaga jaminan ini diberikan khusus untuk kepentingan kreditur guna menjamin piutangnya melalui perikatan khusus. Jaminan terbagi menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan yang masing-masing memiliki ciri dan sifat tersendiri. Jaminan perorangan (Penanggungan) diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Dari ketentuan pasal 1820 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa dalam suatu skema penanggungan terdapattiga pihak, yaitu debitur sebagai pihak yang berutang, kreditur sebagai pihak yang berpiutang, dan terkahir adalah penanggung sebagai pihak yang menjamin terpenuhinya prestasi debitur berupa utang-utang debitur kepada kreditur. Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal yang cukup lumrah terjadi, khususnya apabila penanggung merupakan penanggung perusahaan (Corporate Guarantee). Namun tidak demikian halnya dengan permohonan pailit terhadap penanggung pribadi (Personal Guarantee). Hanya sedikit sekali permohonan pailit yang diajukan kepada penanggung pribadi, karena secara umum ada kecendrungan bahwa kreditur enggan berurusan dengan debitur untuk alasan praktis. Dalam suatu skema penanggungan utang, terdapat dua perjanjian yang berbeda, yaitu perjanjian pokok antara debitur dan kreditur dan perjanjian penanggungan antara kreditur dan penanggung. Perjanjian penanggungan itu sendiri bersifat Accesoir , jadi pada asasnya jika perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian penanggungannya turut hapus. Perjanjian penanggungan sifatnya mengikuti perjanjian pokok sehingga suatu perjanjian penanggungan tidak dapat melebihi perjanjian pokoknya. Seorang penanggung memiliki hak istimewa, salah satunya hak untuk menuntut supaya harta benda debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Hak ini dapat dilepaskan oleh penanggung dalam perjanjian penanggungan, yang membuat kreditur dapat memilih harta mana yang harus disita dan dijual terlebih dahulu.

---

Collateral was a guarantee given by a debitor or third party for a creditor to guarantee of paying debt. Collateral institution was specially given for the significance of the creditor in order to guarantee the debt through a special bond. It was divided into two, they were property collateral and personal collateral in which each one had its own features and characteristics. Personal collateral was regulated in the Article 1820 to Article 1850 Civil Code.

In the regulation of Article 1820 KUHP Perdata, it could be understood that in the scheme of there were three parties, they were a debitor as the party who was in debt, a creditor as the party who gave debt, and the last, a guarantor as the party who guaranteed fulfillment of achievement that was debts of debitor to creditor.

Submission of Act of Bankruptcy toward the guarantor was a common thing, especially if he was a corporate guarantor. However, it would not happen to Act of Bankruptcy for personal collateral. It was only few of Act of Bankruptcy proposed by personal collateral since generally there was tendency that creditor was reluctant to have a deal with debitor for practical reasons.

In scheme of debt collateral, it was included two different agreements, they were main agreement between debitor and creditor and collateral agreement between creditor and guarantor. Collateral agreement itself was accesoir so that basically, if main agreement was removed, it was also the collateral agreement. It was based on main agreement so that it could not exceed its main agreement.

The person who guaranteed owned special rights, one of them was to insist so that properties of debitor, firstly, was confiscated and sold to pay the debt. The right could be undone by him in collateral agreement in order to make the creditor can choose which property had to be consficated and sold first."