Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam meningkatkan pelayanan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Utara dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Penjaringan. Kami dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengatasi banjir, sehingga apabila musim hujan dan air laut pasang, selalu terjadi banjir. Untuk mengatasi genangan air tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan dan mengetahui kualitas playanan serta menyusun konsep pelayanan penanggulangan banjir oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Utara, dengan metode penelitian deskriptif. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan digunakan model servqual (service quality) yang terdiri dari 5 (lima) variabel : 1. Tampilan fisik (Tangible). 2. Ketanggapan dalam memberi Iayanan (Responsiveness). 3. Kemampuan mewujudkan janji (Reliabilify). 4. Kemampuan memberikan jaminan layanan (Assurance). 5. Kemampuan memahami kebutuhan masyarakat (Emphaly). Disamping itu dilakukan wawancara dengan masyarakat beserta tokoh masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk turut serta menanggulangi bahaya banjir. Dari hasil penelitian diketahui Kualitas Iayanan yang diberikan oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum kepada masyarakat yang relatif baik adalah pada variable Assurance. Sedangkan pada variable lainnya (T angible, Responsiveness, Reliability dan Emphaty) kualitas Iayanan yang diberikan masih relatif rendah, yang lebih banyak ditentukan oleh kemampuan petugas, sarana dan prasarana yang dimiliki. Pelaksanaan pelayanan selama ini belum melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan banjir, oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas Iayanan dan kepuasan masyarakat perlu memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam mencegah dan menanggulangi bahaya banjir."

"Seiring dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan pokok manusia semakin meningkat. Eksploitasi alam, perubahan tata guna lahan, dan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang membuat daerah resapan air berkurang. Limpasan air di permukaan meningkat sehingga kapasitas sungai tidak dapat menampung dan antara lain menjadi penyebab banjir di DKI Jakarta. Salah satu metode pengendalian banjir yang digunakan adalah pembangunan sudetan Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT). Konsultan PT. Kwarsa Hexagon berdasarkan mandat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane telah melakukan penilaian beberapa alternatif trase sudetan. Alternatif 2 yaitu interkoneksi yang menghubungkan S. Ciliwung dengan KBT melalui bagian hilir S. Cipinang dinilai paling efektif.Sudetan yang terdiri dari empat unit pipa gorong-gorong beton pracetak, diletakkan secara paralel di sepanjang Jl. Otista 3, Jakarta Timur. Debit maksimum yang dapat mengalir melalui keempat unit pipa sebesar 60 m3/det. Debit puncak yang melalui S. Ciliwung dan S. Cipinang dihitung menggunakan modifikasi metode rasional. Hasil perhitungan banjir rencana 100 tahunan Sungai Ciliwung sampai dengan sudetan adalah sebesar 411,6 m3/det, sedangkan banjir rencana 50 tahunan Sungai Cipinang sampai dengan sudetan adalah sebesar 87,1 m3/det. Efektifitas pembangunan ini dilihat dari referensi elevasi muka air banjir dengan kala ulang 100 tahunan di Pintu Air Manggarai sebesar +10,90 m.Pelacakan banjir yang dilakukan adalah saat kondisi penampang kedua sungai telah dinormalisasi. Pelacakan banjir ini dikerjakan menggunakan program HEC-RAS vs 4.1.0.Pelacakan banjir yang melalui empat unit gorong-gorong memiliki kondisi aliran sebagian sedangkan untuk dua unit gorong-gorong aliran akan penuh di sepanjang gorong-gorong. Penggunaan dua unit gorong-gorong sudah mencukupi, namun untuk kepentingan pemeliharaan maka disediakan empat unit gorong-gorong yang dapat digunakan secara bergantian. Elevasi banjir di Pintu Air Manggarai sebesar +9,29 m. Pembangunan sudetan ini dinilai efektif karena dapat mereduksi elevasi muka air banjir 14,8% serta tidak adanya limpasan melalui tanggul di Sungai Ciliwung dari titik sudetan hingga Pintu Air Manggarai.

---

Along with the increasing population, basic human needs will also increasing. Exploitation of nature, land use changes, and evironmental capacity unbalanced make a reducing infiltration capacity of the catchment area.The capacity of Ciliwung can not accomadate the increasing surface runoff, that contribute to the flooding in Jakarta.One of the flood control method that used is construction of interconnection from Ciliwung River towards Eastern Flood Canal. PT. Kwarsa Hexagon as consultant based on mandate from Directorate General of Water Resources, Ciliwung-Cisadane Large River Basin Organization has assessed several alternatives of culvert alignment. Second alternative-the interconnection between Ciliwung River andEastern Flood Canal through the downsteram of Cipinang River -is the most effective alternative.

Interconnection which consists of four units of pipe precast concrete culverts, placed in parallel. The maximum discharge through the four culverts is 60 m3/s. Peak discharge through Ciliwung River and Cipinang River is calculated using a modified rational method. Results of the design flood calculation with 100-year return period of Ciliwung River upto the interconnection point is 411.6 m3/s, while the 50-year return period of Cipinang River upto the interconnection point is 87.1 m3/s. Effectiveness of this construction is based on reference of flood water elevation with 100-year return period in Manggarai Sluicegate that is +10.92 m.

Flood routing is carried out using software HEC-RAS vs 4.1.0 for the condition after normalization. Flood routing through four culverts has a partly turbulent condition within the barrels, while the routing through two culverts, resulted in fully flow. Actually the use of two culverts isare sufficient,however for the shake of maintenance, four culverts are needed that can be used alternately. Flood water elevation in Manggarai gate is+9.29 m. The construction of the culverts hasproven effective since it can reduce the flood water level up to 14,8% and there is no runoff through embankment along the Ciliwung River from interconnection point up to Manggarai gate."

"ABSTRAKBanjir telah menjadi masalah bagi Jakarta sejak kota ini masih bernama Batavia pada masa penjajahan Belanda. Untuk meminimalisasikan dampak banjir itu pada tahun 1918 pemerintah kolonial membuat rancangan, yang dikenal sebagai Rencana van Breen, pembangunan duo bush kanal yang berfungsi mengalihkan aliran air sungai ke sisi barat dan timur kota, sehingga Batavia terhindar dari banjir. Kanal di wilayah barat selesai dibangun pada tahun 1920, tetapi kanal di wilayah timur belum terealisasi, bahkan berpuluh tahun kemudian setelah Indonesia merdeka di tahun 1945.Ketika telah menjadi ibu kota Republik Indonesia, pada puncak musim hujan Jakarta kerap dilanda banjir. Pada tahun 1965 Presiden Soekarno membentuk Kornando Proyek Pencegahan Banjir di DKI Jakarta yang bertanggungjawab untuk pengendalian banjir di Ibu Kota. Kerjasama Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) dengan Netherlands Engineering Consultants (Nedeco), konsultan dari Negeri Belanda, pada 1973, menghasilkan Rencana Induk Pengendalian Banjir. Salah satu rekomendasinya adalah merealisasikan rencana van Breen: pembangunan kanal banjir di wilayah timur Jakarta. Ketiadaan dana mengakibatkan pembangunan kanal - yang lazim disebut sebagai Banjir Kanal Timur (BKT) - itu tertunda.Perkembangan kota Jakarta beserta wilayah pendukung di sekitarnya - Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi - mengakibatkan dampak banjir makin buruk dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 Jakarta kembali dilanda banjir. Setahun sesudah itu (2003) pembangunan BKT yang direncanakan 30 tahun yang lampau akhirnya dicanangkan. Meski demikian, realisasi pembangunan BKT tetap tersendat-sendat. Banjir yang terjadi pada awal tahun 2007 membuat pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat komitmen merealisasikan pembangunan BKT.Penelitian tentang "Upaya Pengendalian Banjir di DKI Jakarta: Realisasi dan Rencana Pembangunan Banjir Kanal Timur" adalah penelitian tentang permasalahan yang rumit yang terkait dengan sejarah, kebijakan dan manajemen yang memerlukan pendekatan kualitatif dengan grounded theory. Penelitian bertujuan mengungkapkan apa daya upaya pengendalian banjir di DKI Jakarta yang telah dilaksanakan, dan apa kendala yang dihadapi ketika pembangunan BKT mulai dilaksanakan.Penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber dan perighimpunan data lewat dokumen pemerintah. Seluruh informasi yang diperoleh dikelompokkan, dilakukan pengkodean, dan dianalisis.Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa upaya pengendalian banjir di DKI Jakarta tidak disertai oleh komitmen yang kuat, bail( dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketidakjelasan realisasi pembangunan BKT, mengakibatkan daerah yang pada tahun 1973 sudah direncanakan akan digunakan sebagai trace BKT berkembang menjadi permukiman penduduk yang pada gilirannya menimbulkan kesulitan penyediaan tanah untuk trace kanal tersebut.Hasil penelitian ini memberi kejelasan tentang upaya pengendalian banjir di DKI Jakarta yang pernah dan sedang dilakukan. Implikasi dari penelitian ini adalah perbaikan pada kinerja pemerintah kota terutarna yang menyangkut tats rung kota yang terkait dengan kondisi geografis DKI Jakarta.

---

ABSTRACT

Flood was and is a problem with Jakarta since the time when it was called Batavia in the Dutch colonial times. To minimize its impact, in 1918 Dutch colonial government drafted a plan, known as van Breen Plan, to construct two canals to divert Ciliwung river flow to the east and west of the city, in order to save the city from its overflow. The canal on the west side was completed in 1920, but the canal on the east side of the city was never realized during the colonial period and even after tens of years after Indonesia's independence in 1945.

After becoming the capital of the Republic of Indonesia, Jakarta was often hit by flood during the peak period of each year's rainy season. In 1965 President Sukarno established a "Command Centre for Flood Control Project" in Jakarta bearing the responsibility to control the flood in the capital. The collaboration between the then Department of Public Works and Electricity and the Netherlands Engineering Consultants, NEDECO, in 1973 produced a Master Plan for Flood Control. One of its recommendations was to re-implement the van Breen Plan: construction of flood canal on the eastern fringe of Jakarta. Lack of funds, however, impeded the completion of the construction of what is popularly called the "Eastern Flood Canal."

The growth of Jakarta and its hinterland - Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi made the impacts of flood even worse over the years. In 2002 Jakarta was again heavily inundated. The year after, 2003, the construction of Eastern Flood Canal that had been still on plan for more than 30 years was eventually kicked off ground, if far from being a smooth one. In the beginning of 2007 another devastating flood prompted both the central and Jakarta Special District governments to yet revive and strengthen their commitment to build the Eastern Flood Canal.

The present thesis, "Flood Control in Jakarta: Plan and Realization of Eastern Flood Canal", having the complexity of history, policies, and management as backdrop, is a qualitative study taking grounded theory as its approach. It aims to uncover what efforts have been made, and which part of the plan has been implemented, and what sort of constraints that have grown out to impede the completion of the construction of the Eastern Flood Canal.

This study is based on interviews with a number of resourceful persons and the collection of official documents. All information is then put into categories, and analysis is made accordingly.

This study discovered that flood control efforts in Jakarta had not been based on strong commitment from either national government or local Jakarta government. The construction of Eastern Flood Canal was then put into further uncertainty when the areas designated for the canal's ground-plan was converted into people's settlement which further complicated the expropriation of the very land required for the construction of the canal.

This study sheds light on past and current flood control efforts in Jakarta. It implies that there is a need to improve the performance of the city's government, especially in the areas related to urban development planning in its relation to Jakarta's specific geographical conditions."

"Bencana banjir merupakan salah satu fenomena bencana alam yang sering terjadi. Banyak pihak yang harus diselamatkan. Relawan bencana alam, sebagai pihak yang turun ke lapangan untuk membantu masyarakat terdampak sekaligus tetap menjaga dirinya sendiri, tentu perlu memiliki tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang baik dalam melakukan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan relawan bencana alam tentang evakuasi bencana banjir. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif menggunakan pendekatan cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui Google Form pada bulan November 2021 dengan jumlah responden sebanyak 82 relawan bencana alam Rumah Zakat Action Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian sebelumnya mengenai bencana dan telah dimodifikasi sesuai buku panduan dari BNPB. Data dianalisis menggunakan analisis univariat. Hasil penelitian menggambarkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang baik tentang evakuasi bencana banjir.

---

Flood disaster is one of the natural disaster phenomena that occur oftentimes. There are a lot of populations that must be saved. Natural disaster volunteers, as population who run down to the field for helping affected societies and keep themselves saved simultaneously, need to have a great knowledge, attitude, and skill to do their duty. This research aimed to describe the knowledge, attitude, and skill of natural disaster volunteer regarding flood disaster evacuation. This is quantitative research with descriptive design using a cross-sectional approach. Data had been collected via Google Form (online) in November 2021 with an involvement of 82 Rumah Zakat Action Jabodetabek natural disaster volunteers as respondents. This research had used an adopted questionnaire from prior research about disaster and has been modificated according to guidance book published by BNPB. Data had been analysed using univariate analysis. This research described that major of respondents have good knowledge, attitude, and skill regarding flood disaster evacuation."

"Tesis ini mengkaji mengenai (i) kesejajaran kedudukan Pemerintah dengan kedudukan pihak swasta, baik individu maupun badan hukum, dalam suatu Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, (ii) akibat hukum dari perubahan hukum yang terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif sahnya perjanjian terhadap suatu Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik; dan (iii) akibat hukum dari kerjasama usaha dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang terdiri dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Pengembangan (Development Agreement), sebagai Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, terhadap para pihak yang mengikatkan diri.Dan penelitian dan kajian yang penulis lakukan, secara teoritis-yuridis terdapat kedudukan yang sejajar (koordinatif) antara pemerintah dengan pihak swasta dalam suatu kontrak bisnis. Dalam Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, baik yang bersifat murni privat maupun yang bercampur dengan hukum publik, Pemerintah menundukkan dirinya kepada hukum umum yang mengatur kontrak bisnis, yaitu hukum perdata. Pengaruh hukum publik lebih tercermin pada terdapatnya sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi Pemerintah sebagai otoritas publik, yang tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, dalam mengadakan suatu kontrak bisnis, antara lain mengenai kewenangan, proses penentuan mitra, dan syarat-syarat kontrak.Perubahan hukum yang terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif sahnya perjanjian, memang mempunyai akibat hukum terhadap suatu Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, bergantung pada jenis perubahan hukum tersebut dan bagaimana klausula dalam kontrak bisnis mengaturnya. Sedang mengenai kerjasama usaha reklamasi Pantura Jakarta, kesejajaran para pihak dalam kontrak tampak, misalnya, pada kesepakatan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kontrak bisnis ini juga perubahan hukum yang terjadi, misalnya terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi setelah pemberlakuan otonomi daerah (1999), atau bahkan jika Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dicabut, tidak mengkibatkan ilegalitas kontrak yang dapat menyebabkan kontrak menjadi batal. Perubahan hukum tersebut hanya mengakibatkan perlunya penyesuaian sejumlah klausula kontrak disepakati kembali oleh subyek hukum yang mengikatkan diri."

"ABSTRAKManajemen resiko telah dibentuk sebagai sebuah prosedur penanganan atau tindak lanjut terhadap bencana yang ditimbulkan oleh alam dan manusia. Dalam hal bencana banjir, manajemen resiko yang diterapkan adalah mengelola resiko pada situasi banjir dan merencanakan sebuah sistem yang akan mengurangi resiko banjir.Jalur evakuasi untuk pengurangan dampak bencana banjir di Jakarta adalah salah satu usaha untuk mengurangi dampak kerugian negara yang ditimbulkannya dan merupakan bagian dari manajemen resiko bencana yang terdiri dari 3 komponen yakni, bencana, paparan, dan kerentanan. Ketika banjir kanal timur dan barat, dan sistem polder mengalami kegagalan dalam menangani banjir, seyogyanya pemerintah DKI sudah memiliki skenario dan cetak biru untuk mengatasi kejadian ini.Dalam penelitian ini akan disimulasi banjir kala ulang 100 tahun untuk dapat menentukan wilayah penggenangan air agar diketahui wilayah-wilayah yang terkena bencana banjir. Selanjutnya, dengan memetakannya memakai program SIG akan ditentukan jalur evakuasi beserta skenarionya sesuai dengan karakter para calon pengungsi.

---

ABSTRACTRisk management has been established as well as a procedure to handling situation of natural, environment and man made hazards. In case of flood hazard, risk management applied as managing risk in flooding situation and planning in a system to reduce flood risk.Evacuation route for Jakarta flood disaster mitigation is one of effort to mitigate impact of loss of government and become part of risk managemenet where consist of 3 component which are hazard, exposure, and vulnerabilit . When Eastern/ Western Flood Canal and Polder system fail to prevent the flood, the government of DKI should have evacuation scenarios and blue print to counter this problem.This research will simulate 100 year-return flood to determine innundation area in order to figure out the exposed area by flood hazard. For further step, it will be mapped using GIS program to establish the evacuation route and its scenario, as well as character of evacuate citizen."

"Banjir merupakan salah satu masalah pengelolaan sumber daya air yang masih sering terjadi di Jakarta. Selain dikarenakan topografi daerah yang berada di dataran rendah, banjir juga diakibatkan oleh perubahan tutupan lahan yang terjadi pada daerah tersebut. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi banjir, salah satunya adalah dengan pembuatan Kanal Banjir Timur. Walaupun demikian, masih terdapat genangan yang terjadi di Jakarta Timur dan Jakarta Utara.Penelitian ini menyelidiki genangan yang terjadi pada wilayah layanan KBT yang terdapat di Jakarta Timur dan Jakarta Utara serta mencari tahu pengaruh Kanal Banjir Timur terhadap banjir pada wilayah layanan KBT yang terdapat di Jakarta Timur dan Jakarta Utara, dengan menggunakan model HEC-RAS. Simulasi yang dilakukan dengan model HEC-RAS dilakukan dengan dua skenario, yaitu sebelum ada KBT dan setelah ada KBT.Dari simulasi tersebut dihasilkan bahwa Kanal Banjir Timur dapat mengurangi puncak debit banjir yang akan masuk kedaerah layanan KBT sebesar68.8 untuk aliran sunter, 61.67 untuk aliran cakung dan 2.09 untuk aliran blencong.Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwabanjir yang masih terjadi pada daerah layanan KBT yang berada diwilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara diakibatkan oleh permasalahan drainase lokal yang terjadi pada daerah tersebut.

---

Flood is one of the problems of water resources management which is still common in Jakarta. Besides due to the topography of the area that is in the lowlands, flooding is also caused by changes in land cover that occurs in the area. Various ways by the government to reduce flooding, one of which is by making the Eastern Flood Canal. Nevertheless, there are still puddles that occur in East Jakarta and North Jakarta.

This study investigates the inundation that occurred in the Eastern Flood Canal service area at East Jakarta and North Jakarta and find out the influence of Eastern Flood Canal on flooding in the Eastern Flood Canal service area at East Jakarta and North Jakarta using HEC RAS Model. Simulations with HEC RAS Model were perfomed with two scenario, before and after the Eastern Flood Canal.

From the simulation it was found that the Eastern flod canal can reduce the peak flow that will enter the eastern flood canal service area of 68.8 for sunter flow, 61.67 cakung flow and 2.09 for blencong flow.

From the results it can be concluded that the floods that still occur in the Eastern Flood Canal service area located in the East Jakarta and North Jakarta due to problems of local drainage that occurred in the area. "

"DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara mempunyai fungsi sebagai Pusat Pemerintahan sekaligus sebagai Pusat Perekonomian, memiliki jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Jakarta mengalami banyak masalah pokok perkotaan salah satunya adalah masalah lingkungan berupa bahaya banjir, mengingat kondisi geomorfologi Jakarta dan bentuk aliran sungai bercorak peneplain yang kemudian dibenturkan dengan degradasi lingkungan akibat pertambahan jumlah penduduk baik kenaikan jumlah penduduk berdasarkan tambahan alam maupun urbanisasi penduduk yang terus meningkat. Konsep penanganan banjir yang berhasil dilaksanakan yaitu dengan menggunakan pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air secara terpadu dengan konsep naturalisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta yang terbatas, sehingga tidak mencukupi dalam pembiayaan pengembangan kawasan naturalisasi sungai, maka diperlukan kolaborasi dengan pihak Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) agar tercipta tujuan pengembangan kawasan naturalisasi sungai. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kesediaan membayar (willingness to pay) BUMS, khususnya yang berlokasi di sempadan sungai, dengan melakukan pengembangan kawasan naturalisasi sungai maka Pemerintah DKI Jakarta dapat memberikan insentif berupa penambahan nilai KLB. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistika deskriptif berupa tabulasi silang dan analisis statistika inferensial berupa ANOVA terhadap 24 responden BUMS di Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di sempadan sungai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMS memiliki kesediaan membayar yang rendah dibandingkan dengan nilai yang ditawarkan untuk kompensasi pengembangan kawasan naturalisasi sungai. Selain itu, terdapat variasi dari kesediaan membayar BUMS, namun variasi ini tidak signifikan, kecuali pada aspek persetujuan BUMS apabila estimasi biaya kompensasi ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui hasil tersebut, penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan peraturan perundang-undangan eksisting mengenai pengembangan kawasan naturalisasi sungai.

---

DKI Jakarta, which is the capital city of the state, has the function as the center of government as well as the center of the economy, and has the highest population number and density in Indonesia. Jakarta experiences many urban problems, one of which is environmental problems in the form of flood hazards, considering the geomorphological conditions of Jakarta and the shape of the river flow pattern with a peneplain pattern that coincides also with environmental degradation due to population growth, both increasing population based on natural additions and increasing population urbanization. The concept of flood management that has been successfully implemented is by using the development and revitalization of water resource infrastructure in an integrated manner with the concept of naturalization. The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in DKI Jakarta Province is limited, so that it is not sufficient to finance the development of river naturalization areas, so collaboration with Private-Owned Enterprises (BUMS) is needed to create the goal of developing river naturalization areas. This study aims to measure and analyze the willingness to pay of BUMS, especially those located on river borders. By developing naturalized river areas, the DKI Jakarta Government can provide incentives in the form of additional Floor Area Ratio (FAR) values. This study uses descriptive statistical analysis methods in the form of cross tabulation and inferential statistical analysis in the form of ANOVA to 24 BUMS respondents in DKI Jakarta Province which are located on river borders. The results of this study indicate that BUMS has a low willingness to pay compared to the value offered for compensation for the development of naturalized river areas. In addition, there is a variation in the willingness to pay for BUMS, but this variation is not significant, except for the aspect of BUMS approval if the estimated compensation cost is determined by the DKI Jakarta Provincial Government. Through these results, this research also produces policy recommendations for the DKI Jakarta Provincial Government related to the existing laws and regulations regarding the development of naturalized river areas"

"Pemanasan global sebagai pemicu perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan muka air laut dan gelombang arus laut ekstrim yang pada gilirannya memperluas genangan di dataran rendah pantai termasuk kota-kota pantai seperti Jakarta. Bagaimana potensi genangan di Jakarta tahun 2030, 2050, 2080, 2100 yang didasarkan pada 3 kondisi pasang air laut HWL, HHWL, HHWL tahunan yang diungkapkan dengan menggunakan lest square method untuk mendapatkan ketinggian pasang dikombinasikan dengan metode iterasi dalam pemetaan.Hasil penelitian menunjukan potensi genangan tertinggi 0-30 cm pada tahun 2030, 2050, dan lebih dari 100 cm tahun 2080, 2100. Sedangkan pada tahun 2015 potensi genangan dikaitkan dengan penggunaan tanah makan umumnya berada di penggunaan tanah permukiman.

---

Global warming, as the cause of climate change, has increased the sea surface level and extreme sea wave that eventually expand the flood area in low and shore, including water front cities like Jakarta. To identify flood potency in 2030, 2050, 2080, 2100 which are based on 3 conditions of HWL, HHWL, and annual HHWL tidewater, lest square method is used to obtain tide's height combined with method of iteration in mapping.

Results, showed that the highest flood potency 0-30 cm in 2030, 2050, and up to 100 cm in 2080, 2100. While in 2015, flood potency is correlated with landuse that commonly located on settlement landuse."

"Penampungan air hujan (PAH) merupakan salah satu solusi yang dapat diimplementasikan di perkotaan untuk menambah ketersediaan air baku dan mengurangi genangan banjir. Di Indonesia kajian potensi PAH pada wilayah berskala regional masih terbatas sehingga belum memberikan informasi yang cukup bagi penerapan praktis. Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan kurva tampungan PAH sehingga dapat menjadi acuan praktis bagi pengguna dalam memilih volume tampungan sesuai dengan luas bidang tangkap, besarnya kebutuhan air dan reliabilitas yang dikehendaki. Lokasi kajian berada di Provinsi DKI Jakarta dengan 4 wilayah administrasi yaitu Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kajian ini menggunakan metoda Analisis Simulasi untuk menghitung volume tampungan dengan 4 variasi luasan atap, kebutuhan air dan tingkat reliabilitas. Hasil analisis kurva tampungan menunjukkan semakin besar kebutuhan air dan tingkat reliabilitas yang dikehendaki, semakin besar pula volume tampungan yang dibutuhkan. Di wilayah Jakarta dimana PAH dimanfaatkan sebagai sumber air baku alternatif, dapat dipilih tampungan dengan tingkat reliabilitas 70%. Rumah dengan luas bidang tangkap lebih dari 140 m2 disarankan menggunakan tampungan 2 m3 sedangkan rumah yang lebih kecil dapat menggunakan tampungan 1 m3. Tampungan 2 m3 dapat melayani kebutuhan air maksimal 240 L/rumah/hari sedangkan tampungan 1 m3 dapat melayani maksimal 120 L/rumah/hari."