Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembangunan suatu daerah tidak akan pernah berdiri sendiri, salah satu indikasi adanya interaksi pembangunan wilayah antara Jakarta dan kota - kota lain disekitarnya dapat dilihat dari frekuensi penerbangan dari dan ke Bandar udara Internasional Soekarno Hatta yang terus meningkat. Berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), maka perluasan pemukiman atau pembangunan konstruks di sekitar Bandar udara akan menghasilkan resiko terhadap keselamatan operasi penerbangan. Peningkatan frekuensi penerbangan ini juga berakibat langsung terhadap kebisingan yang terjadi akibat dari operasional penerbangan yang berakibat terhadap tingkat kenyamanan di daerah sekitar Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.Dalam penelitian ini digunakan data-data berupa peta tematik yaitu, peta penggunaan tanah, peta administrasi, peta kepadatan penduduk, peta kawasan keselamatan operasi penerbangan, peta wilayah kebisingan dan peta lokasi obyek?obyek penghalang. Berdasarkan analisis didapatkan bahwa, wilayah kecamatan Benda, Neglasari adalah kawasan yang termasuk dalam zona kebisingan tingkat 3 (tiga) artinya kawasan yang paling tidak nyaman untuk ditinggali .Pola wilayah permukiman yang potensial mengganggu operasi pernerbangan pada Bandar udara Internasional Soekarno Hatta tidak beraturan, tetapi yang paling padat dan banyak penghalang berada di sekitar Kecamatan Pasar Kemis kabupaten Tangerang dan kecamatan Benda dan Neglasari di Kota Tangerang

---

AbstractRegional Development will never stand alone; the indication of development interaction between Jakarta and the Cities around can be seen from the increasing of aviation frequency from and to Seokartno Hatta International Airport. Since the rule of Aviation Safety and Operation Area is applied to the region around Soekarno Hatta International Airport, the expansion of settlement, construction and also the natural obstacles must be concerned, because it will generate risks to the safety of aviation and its operation. The Increased frequency of aviations is also a direct result of the noise that occurs due to aviation operations that affect its level of amenity in the area around the Soekarno Hatta International Airport.The data that was used in this study is; thematic map, land use map, administrative map, population density map, aviation safety and operation area map, noise area map, and and map of object barrier around the Soekarno Hatta International Airport. Base on the analysis, Benda district and Neglasari Distric are in the highest level of noise which is mean the lowest amenity area. The pattern of potential settlement which can disturb and interfere the aviation safety and operation is irregular but the most dense with many obstruction are in Pasar Kemis Kabupaten Tangerang and Benda Neglasari Kota Tangeranga."

"Secara yuridis, terdapat permasalahan hukum dimana Situ Kayu Antap yangberlokasi di kota Tangerang Selatan memiliki ketidaksesuaian pada pemanfaatanruangnya yaitu terjadi penerbitan hak atas tanah tanpa disertai hasil analisis ataukajian atas data fisik dan data yuridis yang relevan, sehingga perlu dilakukanpengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan situ di wilayah kotaTangerang Selatan tersebut dalam perspektif hukum tanah nasional. Jenis penelitiandalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadapasas hukum, teori hukum, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan penelitian ini. Teori, asas dan konsep hukum tersebutdigunakan untuk menentukan bahwa lokasi Situ Kayu Antap merupakan sumber airpedalaman di wilayah kota Tangerang Selatan yang ditetapkan sebagai salah satuKawasan Strategis Nasional dan merupakan kawasan lindung yang harusdilestarikan keberadaannya demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu penataanruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap Situ Kayu Antap harusdiperhatikan agar mampu dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Adapunsalah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan ketentuanpenataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung situ sesuaiketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian penulis, PT.Hana Kreasi Persada yang saat ini memiliki Hak Guna Bangunan atas kawasan SituKayu Antap dapat dicabut hak atas tanahnya atas dasar kepentingan umum dandapat diberikan ganti rugi oleh pemerintah kota Tangerang Selatan berdasarkanketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

---

Juridically, there is a legal problem in the Situ Kayu Antap, located in the South

Tangerang City, that has a mismatch within the use of its space. These kind of

mismatch has supported by the establishment of the land right without the result of

analysis or review of relevant physical and juridical data. So it is necessary to

controlling the use of the Situ Area in the South Tangerang City and to examining

its method by using the perspective of national land law. The type of the juridical

research method used by the author is normative legal research. This juridical

research uses the legal principle, legal theory, legal concept and statutory

regulations related to this research. These legal theories, principle and concept are

used to determine that the Situ Kayu Antap’s location is the one of water resources

in the interior of South Tangerang City which is designated as one of the National

Strategic Areas wherein its existence must be preserved for the people welfare.

Therefore, spatial planning and the control of spatial utilization of Situ Kayu Antap

must be enforced and considered so that it can be returned to its actual function and

its normal condition. The one of the ways to do such action is to implements the

spatial planning provisions and controls the utilization of Situ Area in accordance

with the applicable laws and regulations. Based on the author’s research, PT. Hana

Kreasi Persada that currently has a Building Rights Title over the Situ Kayu Antap

area, can have its land rights revoked by the government based on the public interest

and can be compensated by the South Tangerang City government if its meets the

requirements based on the applicable laws and regulations"

"ABSTRAKPertumbuhan penduduk di Kabupaten Bekasi menimbulkan perubahan penggunaan tanah. Adanya kawasan industri membuat penggunaan tanah disekitarnya mengalami perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan tanah pada tahun 1996-2006 dan 2006-2016 dan perubahan penggunaan tanah bagian utara dan selatan berdasarkan jarak jalan tol. Metode yang digunakan yakni buffer. Berdasarkan jarak dari jalan tol bagian utara dan selatan memiliki persentase perubahan area terbangun paling besar pada tahun 1996-2006 yakni pada jarak < 2 Km dan paling kecil >5 Km. Sedangkan pada tahun 2006-2016 persentase perubahan penggunaan tanah area terbangun terbesar pada jarak 2-5 Km dan persentase terkecil pada jarak >5 Km. Pada tahun 1996-2006 perubahan penggunaan tanah area terbangun lebih banyak pada bagian utara yang terdapat kawasan Industri Gobel dan Jababeka. Sedangkan pada tahun 2006-2016 perubahan penggunaan tanah area terbangun lebih banyak pada bagian selatan yang terdapat kawasan industri Lippo, Hyundai, EJIP, MM2100 dan GIIC.

---

ABSTRAKPopulation growth in Bekasi Regency caused a change of land use. The existence of an industrial area makes use of the surrounding land undergoing changes. This study aims to analyze changes in land use in 1996 2006 and 2006 2016 and changes in land use in the north and south based on toll road distances. The method used is a buffer. Based on the distance from the northern and southern toll roads has the largest percentage change area of built in 1996 2006 ie at a distance 5 Km. While in 2006 2016 the percentage of land use change in the largest built area at a distance of 2 5 Km and the smallest percentage at a distance 5 Km. In 1996 2006 the change in land use was built on the northern part of the Gobel and Jababeka industrial areas. While in 2006 2016 changes in land use area built more in the southern part of which there are industrial areas Lippo, Hyundai, EJIP, MM2100 and GIIC."

"Cekungan Bandung merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang besar di Jawa Barat. Kondisi seperti ini telah mengakibatkan perubahan penggunaan tanah yang intensif di daerah Cekungan Bandung dari tahun 1994-2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan perubahan penggunaan tanah di Cekungan Bandung, terutama tanah terbangun. Informasi penggunaan tanah diolah dari peta penggunaan tanah yang didapat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan citra satelit dengan verifikasi lapang sebanyak 33 lokasi. Analisis deskriptif dengan pendekatan keruangan dilakukan untuk mengetahui arah perubahan penggunaan tanah terbangun. Hasil analisis memperlihatkan bahwa tanah terbangun cenderung bergerak kearah selatan dan timur. Pada bagian utara meskipun penduduknya lebih padat, faktor topografi dan kemiringan lereng mempengaruhi perkembangan tanah terbangun di bagian utara. Pada bagian selatan dan timur, faktor topografi yang datar dengan kemiringan lereng yang landai menyebabkan perubahan tanah terbangun cenderung menuju kedua arah ini.

---

The Bandung basin is one of the areas with a large population growth in West Java. This condition has resulted in intensive land use change in the area of Bandung Basin from 1994-2010. The purpose of this research is to know the trend of land use change in Bandung Basin, especially urban land. Land use information from land use map is obtained from the Badan Pertanahan Nasional (BPN) and satellite imagery with ground verification by as much 33 location. Analysis descriptive with spatial approach conducted to determine land use change direction, especially urban land.

Results of the analysis show that urban land tend to move towards the south and east. In the North despite the inhabitants are more dense, topography and slope of slope factors influenced the development of the urban land in the North. On the south and the east, a factor of topography and slope caused change to urban land tend to rise in two directions."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gejala perkembangan pola penggunaan lahan di daerah hulu sungai sehubungan dengan perkembangan penduduk dan dinamika sosial ekonomi, dan bagaimana dampaknya terhadap kondisi hidrologi.Masalah pokok yang diteliti mencakup: (a) perkembangan pola penggunaan lahan dan dampaknya terhadap fluktuasi debit sungai, (b) korelasi antara peralihan hak pemilikan atau penguasaan lahan pertanian dengan alihguna lahan tersebut menjadi pemukiman, dan (c) korelasi antara status pemilikan atau penguasaan lahan pertanian dengan kondisi penggunaan lahan tersebut. Sehubungan dengan kemungkinan adanya korelasi-korelasi antara variabel-variabel tersebut, dirumuskan dua hipotesis sebagai berikut :1) Alihguna lahan pertanian menjadi pemukiman ada korelasinya dengan peralihan hak pemilikan atau penguasaan lahan tersebut, kalau peralihan hak itu terjadi dari penduduk lokal (desa) kepada penduduk kota.2) Kondisi penggunaan lahan pertanian yang dimiliki atau dikuasai oleh penduduk kota cenderung lebih jelek dari lahan pertanian yang dimiliki penduduk desa.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan data perkembangan penggunaan lahan di daerah hulu Ciliwung, Kecamatan Cisarua, Jawa Barat, yang meliputi kurun waktu 17 tahun {1969-1986).Perkembangan pola penggunaan lahan diungkapkan secara deskriptif berdasarkan hasil analisa peta-peta penggunaan lahan tahun 1969, 1978, dan 1983 serta data registrasi Kantor Kecamatan Cisarua tahun 1986. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara analisa statistik menggunakan 438 sampel persil tanah yang dipilih secara acak terlapis di 7 desa dalam wilayah penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan pertanian di daerah hulu Ciliwung mengalami perubahan yang cepat menjadi pemukiman, dan di samping itu ada kecenderungan alihguna sawah menjadi kebun campuran. Laju perluasan lahan pemukiman rata-rata 44 ha (5,8 %) per tahun. Akibat tekanan penduduk kota laju perluasan pemukiman lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk lokal. Alihguna lahan pertanian menjadi pemukiman ternyata mempunyai korelasi kuat dengan peralihan hak pemilikan atau penggunaan lahan tersebut dari penduduk lokal kepada penduduk kota. Walaupun di daerah ini terdapat kasus-kasus tanah terlantar yang dimiliki penduduk kota, namun ternyata tidak ada korelasi antara status pemilikan atau domisili pemilik lahan dengan kondisi penggunaan lahan tersebut.Perkembangan penggunaan lahan di daerah ini diduga telah mengakibatkan dampak negatif terhadap kondisi hidrologi berupa peningkatan.fluktuasi debit sungai akibat perluasan lahan pemukiman dan terutama akibat penggunaan lahan pertanian lahan kering yang kurang memperhatikan aspek konservasi tanah. Selain daripada itu peralihan hak pemilikan atau penguasaan lahan dari penduduk desa kepada penduduk kota diduga dapat menimbulkan dampak sosial berupa pelonjakan harga lahan pertanian, melemahnya fungsi sosial tanah di pedesaan, dan keresahan sosial.

---

This research aims to know phenomenon of land use pattern development in upstream area in connection with population growth and socio-economical dynamic and, to assess its impact on hydrological condition.

The main issues include: (a) the trend of land use changes and it's impact on fluctuation of river run off, (b) correlation between mutation of agricultural land ownership and it's land use conversion to settlement area, and (c) correlation between status of agricultural land ownership and condition of it's utilization. Two hypotheses concerning correlations between the mentioned variables are formulated:

1) Agricultural land use conversion into settlement area is having correlation with its mutation of land ownership, if the mutation happened from the rural to urban people;

2) Condition of the agricultural land utilization owned by the urban people tends worse than that owned by the rural people.

The research was carried out using land use development data in the Upper Ciliwung, Cisarua Sub district, West Java, covering 17 years period (1969-1986). The trend of land use changes during this period was analyzed based on land use maps of the 1969, 1978, and 1983 editions, and land registration data of the Cisarua Sub district Office in 1986. To prove the hypotheses, statistical analysis was applied using 438 stratified random samples of plot (land holding) taken from 7 villages in the study area.

Conclusions of this research are as follows: During the period of 1969-1986 agricultural land in Upper Ciliwung rapidly changed into settlement area and, there is also a tendency of conversion of rice field into mixed garden. Average extension rate of the settlement area was about 44 ha (5.8 %) per year. This rate was higher than the rate of local population growth due to urban population pressure. Conversion of agricultural land into settlement area evidently has strong correlation with mutation of land ownership from rural to urban people. Although there are some agricultural lands belong to urban people are poorly utilized, but there is no correlation between status of agricultural landowner ship and condition of its utilization.

Land use development in this area is predicted to bring about negative impact on hydrological condition i.e. the increase of river run off fluctuation caused by extension of settlement area and mainly due to utilization of agricultural land with less attention on land conservation aspect. It is predicted also that mutation of land ownership from the rural to urban people possibly causes social impacts such as rising of agricultural land price, weakening the social function of land in rural area, and social stress."

"Berat isi tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang sering ditetapkan karena berkaitan erat dengan perhitungan penetapan sifat-sifat fisik tanah lainnya seperti retensi air (pF), ruang pori total (RPT) , coefficient of linier extensibility (COLE) dan kadar air tanah...."

"ABSTRAKKawasan Geopark Ciletuh saat ini mulai berkembang menjadi kawasan pariwisata karena dianggap memiliki Geomorfologi amphitheater yang tergolong unik, Jenis batuan yang unik, dan memiliki beberapa jalur patahan. Penelitian ini ingin mengetahui apakah pola penggunaan tanah yang ada di Geopark Ciletuh juga memiliki keunikan tersendiri. Pola penggunaan tanah yang akan dihasilkan merupakan hasil dari analisis overlay penggunaan tanah dengan faktor-faktor yang berpengaruh lalu dikaji secara spasial deskriptif. Pola penggunaan tanah di sekitar Geopark Ciletuh berdasarkan struktur geologinya memiliki tiga jenis pola berdasarkan ketinggian jalur patahan. Berdasarkan litologinya terdapat pola yang cenderung menyebar dan cenderung mengelompok berdasarkan jenis litologi dan jumlah litologi di suatu wilayah.

---

ABSTRACT"Ciletuh Geopark region nowdays began to develop into a tourism area because it has""an unique Geomorphology feature that shaped like an amphitheater , unique rock type, and has some fault lines. This study investigates whether the existing land use patterns in the Geopark Ciletuh also has its own uniqueness. Land use patterns to be generated is a result of land use that being overlay with factors that influence land use and then analyzed with spatial descriptive. Land use patterns around Geopark Ciletuh based geological structure has three types of patterns based on height of fault lines. Based litologinya there are any patterns that tend to spread out and tend to cluster on the basis of lithology and lithology in a number of""regions.""

"Latar belakang timbulnya permasalahan dalam tesis ini, berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Heri Suyanto kepada Ismono Jossianto dalam transaksi jual beli tanah, dimana Heri menyerahkan tanah kepada Ismono tidak sesuai dengan jumlah tanah yang telah dibelinya, sehingga terjadi kekurangan luas dan dokumen tanah. Diketahui ternyata Heri telah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari Ismono selaku pemilik tanah yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian hukum normatif yang bertipologi deskriptif analitis, jenis data; sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, alat pengumpulan data; studi dokumen dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Simpulan dari tesis ini; mengenai perjanjian jual beli tanah dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Tanah Nasional hanya mengacu pada peraturan-peraturan yang bersifat umum/general, yakni Pasal 1320 jo. 1457 KUHPerdata. Implikasi hukum perjanjian jual beli tanah yang menimbulkan sengketa adalah berupa pembatalan perjanjian. Saran; pembeli harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh terlalu memegang prinsip kepercayaan kepada orang yang dikuasakan penerima kuasa dalam transaksi jual beli tanah, para pihak dalam transaksi jual beli tanah seharusnya senantiasa menerapkan prinsip itikad baik dalam melakukan jual beli tanah.

---

The background of the problem in this thesis is in the form of illegal acts committed by Heri Suyanto to Ismono Jossianto in the sale and purchase transactions of land, where Heri surrendered the land to Ismono not in accordance with the amount of land he had purchased, resulting in widespread shortages and documents of the land. It turned out that Heri had sold the land to a third party without the knowledge and permission of Ismono as the new landowner. The research method used is a form of normative legal research with analytical descriptive nature, type of data secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, data collection tools document studies using qualitative data analysis methods.

The conclusion of this thesis Regarding the land purchase agreement in the perspective of the Civil Law and the Law of the National Land only refers to the general rules, namely Article 1320 jo. 1457 Civil Code. The legal implications of the land purchase agreement that cause disputes are in the form of cancellation of the agreement. Suggestion the buyer must always apply the principle of prudence and should not overly hold the principle of trust to the authorized person in the sale and purchase transactions of the land, the parties in the sale and purchase transactions of land should always apply the principle of good faith in buying and selling land."