Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 95018 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Maria Jayanti
"ABSTRAK
Merek merupakan "tanda" berupa kata, angka, gambar, simbol ataupun
warna untuk memberikan identifikasi pembuatnya sehingga dapat membedakan
satu barang dengan barang lainnya. Hak atas merek merupakan salah satu
kelompok benda bergerak tak berwujud, yang diberikan kepada orang yang
memang berhak dan di dalamnya mengandung suatu penguasaan mutlak, sehingga
sering disebut sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud. Sebagai hak milik,
maka hak atas merek pun dapat beralih salah satunya melalui perjanjian. Skripsi
ini membahas tentang pengalihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian jual
beli, diambil contoh kasus merek "BUGARIN". Adapun yang menjadi pokok
permasalahan adalah bagaimana pengaturan pengalihan hak milik dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata , bagaimana pengaturan pengalihan hak atas
merek terdaftar yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek, serta bagaimana analisis yuridis atas Akta Perjanjian Pengalihan
Hak atas Merek Terdaftar "BUGARIN" dikaitkan dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif
yang memiliki makna pencarian sebuah jawaban tentang suatu masalah. Metode
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kegiatan penelitian
kepustakaan dan mempelajari data sekunder. Dapat disimpulkan bahwa hak atas
merek merupakan salah satu hak milik yang diatur dalam Pasal 570 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai hak milik, berdasarkan Pasal 40 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 hak atas merek dapat beralih karena
pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh
peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas merek ?BUGARIN?,
merupakan salah satu contoh pengalihan hak atas merek terdaftar dikarenakan
oleh perjanjian. Walapun dalam Akta Perjanjian Pengalihan Merek "BUGARIN"
tidak disebutkan kata jual beli, namun akta tersebut memenuhi unsur jual beli
yang diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ABSTRACT
Trademark is a "sign" the form of words, numbers, pictures, symbols or
colors to provide identification of the manufacturer so it can distinguish between
goods. Trademark rights is one of intangible movable assets, which is given to
people who are eligible and in it contains an absolute mastery, so often referred to
as the property of an intangible nature. As property rights, trademark rights was
able to switch one of them through treaties. This thesis discusses the transfer of
trademark rights with the sale and purchase agreement, drawn brand case
"BUGARIN". The fundamental problem is how the transfer of property rights
arrangements in the Book of the Civil Code Act, how the arrangements for
transfer of trademark are set out in Act No. 15 Year 2001 about Trademark, and
how the legal analysis on the Deed of Assignment Agreement Registered brand
"BUGARIN" associated with Act No. 15 of 2001 about Trademark and the Book
of the Civil Code. The method of writing this thesis using research methods that
have a normative juridical that have purpose to seek an answers about a problem.
Collecting data methods conduct with using the research literature and study of
secondary data. We can concluded that trademark rights is one of property rights
provided for in Article 570 of Act Book of the Civil Code. As property, pursuant
to Article 40 paragraph (1) of Act No. 15 year 2001 about Trademark, transfers
of trademark be able due to inheritance, wills, grants, agreements, or other causes
which are justified by the legislation. The transfer of rights to the brand
"BUGARIN", is one example of transfer of trademark because of the agreement.
Although the Deed of Trademark Transfer Agreement "BUGARIN" is not
mentioned the word ?sale and purchase?, but the deed meets the elements of sale
and purcase agreement set forth in Section 1457 of Act Book of the Civil Code.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43885
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Atira Azrani
"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep mekanisme pengalihan piutang secara subrogasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah berdasarkan peraturannya di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pada dasarnya, subrogasi diatur dalam KUHPerdata yaitu penggantian hak terhadap pihak yang berpiutang kepada pihak ketiga yang membayarkan kepada pihak yang berpiutang yang disebabkan atas suatu perjanjian maupun undang-undang.  Lebih lanjut, subrogasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk penyelamatan kredit. Dalam Putusan Nomor 442/Pdt/2020/Pt.Sby, pengalihan piutang secara subrogasi dan jaminan yang dibebankan dalam perjanjian kredit adalah tanah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah (PPJB Tanah). Maka dari itu, penulis mengkaji aspek hukum terhadap pengalihan hak atas tanah dengan PPJB sebagai jaminan dari perjanjian kredit yang telah dialihkan secara subrogasi kepada pihak ketiga.

This paper analyzes how the concept of the mechanism for transferring receivables by subrogation in a credit agreement with the collateral of a binding agreement for the sale and purchase of land rights based on its regulations in Indonesia. This paper is prepared by using doctrinal research method. Basically, subrogation is regulated in the Civil Code, which is the replacement of the rights of the indebted party to the third party who pays the indebted party caused by an agreement or law.  Furthermore, subrogation can be utilized as a way to rescue credit. In Decision Number 442/Pdt/2020/Pt.Sby, the transfer of receivables by subrogation and the collateral charged in the credit agreement is land with a Land Sale and Purchase Agreement (PPJB Tanah). Therefore, the author examines the legal aspects of the transfer of land rights with PPJB as collateral for credit agreements that have been transferred subrogated to third parties."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Letezia Sihol Cynthia
"Penelitian ini menganalisis keabsahan akta jual beli yang dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian simulasi yang dibuat secara notariil. Penelitian ini mengidentifikasi keabsahan perjanjian pengikatan jual beli dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian serta akibat dari perjanjian simulasi bagi akta jual beli yang didasarkan pada perjanjian pengikatan jual beli dengan dihubungkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 785 K/Pdt/2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian preskriptif kualitatif yang melakukan analisis terhadap suatu masalah dihubungkan dengan norma-norma hukum yang ada dan berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh atas permasalahan yang diteliti, dengan merujuk kepada peraturan terkait, serta untuk memberikan saran atas permasalahan yang diteliti.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat sebagai bagian dari perjanjian simulasi tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Perjanjian pengikatan jual beli ini tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu sebab (kausa) yang halal karena dalam perjanjian simulasi yang tercipta adalah kausa yang palsu karena adanya perbedaan kausa antara apa yang sebenarnya diinginkan oleh para pihak dengan apa yang dituangkan oleh para pihak dalam bentuk perjanjian. Selain itu dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung No. 785 K/Pdt/2012 ini, perjanjian simulasi juga dibuat atas dasar keadaan memaksa dan penipuan, sehingga perjanjian simulasi ini juga tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian yaitu adanya cacat terkait kata sepakat yang diberikan oleh para pihak. Hal ini mengakibatkan akta jual beli yang dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli ini juga menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak.

This research analyzes the legality of a sale purchase deed, which is executed based on a sale purchase committment agreement as a simulation agreement made in public form or notary deed. This research identifies the validity of a sale purchase committment agreement, whether it satisfies the requirements of the legality of an agreement, as well as the impact of simulation agreement to sale purchase agreement executed based on a sale purchase committment agreement, related to Supreme Court Decision No. 785 K/Pdt/2012. This research is using prescriptive qualitative research method, which is analyzing a problem by using the applicable and existing legal norms, aiming to obtain a comprehensive description of a problem, by referring to related laws and regulations, and also to give an advice for such problem.
This research concludes that a sale purchase committment agreement, which is made as a part of a simulation agreement, does not satisfy the requirements of an agreement, and as a result it is not valid and is not binding the parties to the agreement. The sale purchase committment agreement does not satisfy the objective requirement of an agreement, which is the permitted cause (kausa yang halal), because a simulation agreement leads to a fictitious cause, as there will be a difference between what is intended by the parties and what is actually written under the agreement. In addition, pursuant to Supreme Court Decision No. 785 K/Pdt/2012, the simulation agreement under this decision is made under a fraudulent condition, and therefore this simulation agreement does not satisfy the subjective requirement of an agreement, which is consent of the individuals who are bound thereby. Consequently, the sale purchase deed executed based on the sale purchase committment agreement, will be invalid and not bind the related parties.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43044
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Stefanie Hartanto
"Tanah dan bangunan merupakan salah kebutuhan mendasar manusia. Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut serta menyediakan perumahan, namun, masih ada jual beli tanah berikut bangunan yang pengalihan haknya tidak dilakukan menurut Hukum Tanah Nasional, melainkan para pihak membuat suatu perjanjian yang dikenal dengan istilah Pengikatan Jual Beli. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan dengan Pengikatan Jual Beli segera dibuatkan Akta Jual Beli, jika syarat-syarat yang ditangguhkan telah dipenuhi. Pengikatan Jual Beli menurut Hukum Tanah Nasional, tidak menyebabkan beralihnya hak atas tanah dan bangunan kepada pembeli.

Lands and buildings are one of human’s primary needs. The government give opportunities to private enterprises to join in the effort of providing housing for the people. However, transfer of property rights and sale of land were sometimes not carried out according to the National Land Law, instead both parties made an agreement that was known as the Agreement to Bind Sale and Purchase. This research was the juridical research normative. From the results of the research, it is concluded that trades carried out with Agreement to Bind Sale and Purchase should immediately be followed by the Sale and Purchase Certificate once all the conditions have been fulfilled. It is important to do so because such trades are not according to the National Land Law, and therefore do not cause a transfer in the land and the building rights."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26012
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Stefanie Hartanto
"Tanah dan bangunan merupakan salah kebutuhan mendasar manusia. Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut serta menyediakan perumahan, namun, masih ada jual beli tanah berikut bangunan yang pengalihan haknya tidak dilakukan menurut Hukum Tanah Nasional, melainkan para pihak membuat suatu perjanjian yang dikenal dengan istilah Pengikatan Jual Beli. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan dengan Pengikatan Jual Beli segera dibuatkan Akta Jual Beli, jika syarat-syarat yang ditangguhkan telah dipenuhi. Pengikatan Jual Beli menurut Hukum Tanah Nasional, tidak menyebabkan beralihnya hak atas tanah dan bangunan kepada pembeli.

Lands and buildings are one of human’s primary needs. The government give opportunities to private enterprises to join in the effort of providing housing for the people. However, transfer of property rights and sale of land were sometimes not carried out according to the National Land Law, instead both parties made an agreement that was known as the Agreement to Bind Sale and Purchase. This research was the juridical research normative. From the results of the research, it is concluded that trades carried out with Agreement to Bind Sale and Purchase should immediately be followed by the Sale and Purchase Certificate once all the conditions have been fulfilled. It is important to do so because such trades are not according to the National Land Law, and therefore do not cause a transfer in the land and the building rights."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T37275
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Giovani
"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Notaris dan tidak diketahui oleh salah satu pihak, sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai analisis terhadap itikad baik para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan juga akibat hukum terhadap perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Dalam hal ini dilakukan analisis terhadap perkara yang termuat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor : 02/PTS/MJ.PWN PROV DKI JAKARTA/VII/2012. Jenis penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian pendahuluan yang dilakukan oleh calon penjual dan calon pembeli yang harus dilaksanakan oleh keduanya dengan itikad baik. Sebaiknya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat dalam bentuk Notariil sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak sebagaimana kekuatan perlindungan hukum yang dimiliki oleh akta otentik. Dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini, Notaris sebagai pejabat umum diharapkan bersikap netral dan tidak memihak. Perubahan klausul dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Notaris harus diketahui oleh semua pihak sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak di kemudian hari dan menjauhkan Notaris dari sanksi-sanksi.

This thesis is based on by the change in a Sale and Purchase Binding Agreement which done by a notary and were not known by one of the parties, so the discussed the analysis of good faith parties in a Sale and Purchase Binding Agreement trading and also caused by law on changes in Sale and Purchase Binding Agreement which were not known by one of the parties. In this thesis, the analysis of the matter is contained in the award of the Tribunal Notary Superintendent the City Number : 02 /PTS/ MJ.PWN PROV DKI JAKARTA/VII/2012. The kind of research from the it is research law with put yuridis-normatif research and type descriptive research. Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is an introductory agreement made by and between the potential purchaser and potential buyer in the process of sale and purchase of right on land that must be implemented by the two of them in good faith. It is suggested to prepare a Sale and Purchase Binding Agreement in form of Notary deed to give legal protection to the parties as provided by an authentic deed. In making a Sale and Purchase Binding Agreement, notary as public officials are expected to be neutral and impartial. Change a clause in a Sale and Purchase Binding Agreement done by notary must be known by all parties that does not cause loss for one party at a later date and removed from notary`s penalty.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46317
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fitriany
"ABSTRAK
Hukum Perdata mengenal adanya Perjanjian Pokok dan Perjanjian Bantuan. Perjanjian Pokok merupakan perjanjian yang mempunyai alasan yang mandiri untuk dibuatnya perjanjian tersebut sedangkan Perjanjian Bantuan merupakan perjanjian yang bersifat accesoir atau alasan untuk dibuatnya perjanjian tersebut tergantung dari Perjanjian lain. Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian bantuan yang berfungsi untuk mempersiapkan para pihak membuat perjanjian pokok berupa jual beli.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal 3 (tiga) macam Kausa yaitu Perjanjian tanpa kausa, yaitu perjanjian tanpa tujuan atau sebab dan perjanjian tanpa kausa bukan termasuk kausa yang terlarang maupun kausa yang palsu, perjanjian dengan kausa yang palsu yaitu suatu perjanjian memang mengandung kausa tetapi bukan kausa yang sebenarnya dan dan Perjanjian dengan Kausa yang terlarang yaitu perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan. Dalam berbagai kasus dimana dalam Perjanjian pengikatan Jual Beli atas objek bidang tanah mengandung Kausa yang palsu bukan kausa yang sebenarnya atau merupakan suatu perjanjian simulasi atau perjanjian pura pura.

ABSTRACT
Civil Law recognizes the existence of Principle Agreement and Assistance Agreement. Principal Agreement is an agreement having independent reason for the making of said agreement, while Assistance Agreement is an agreement of accessory nature or the reason of making such agreement depends on another agreement. Sale Purchase Binding Agreement is an assistance agreement having function of preparing parties in making principle agreement in the form of sale purchase.
The Civil Codes recognizes three (3) kinds of Causals, i.e. agreement without causal, namely agreement without purpose or cause, and agreement without causal is not included as prohibited causal or false causal, agreement with false causal is an agreement containing causal but not the actual one, and agreement with prohibited causal is an agreement against the Laws, Public Order and Decency. In many cases, Sale Purchase Binding Agreement on the object of land may contain false causal not the actual one or constitutes a simulation agreement or quasi agreement.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T35683
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reynaldi Liwandi
"Peraturan yang berlaku dalam jual beli tanah yang objeknya berstatus Letter C adalah berdasarkan Hukum Tanah Nasional, yang dimana dianggap telah terjadi peralihan hak atas tanah dengan dilakukannya syarat terang dan tunai. Sehingga apabila proses jual beli baru didasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli, belum terjadi peralihan hak atas tanah dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum dan putusan hakim terkait peralihan tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan pembeli tanah yang berstatus Letter C berdasarkan Akta Autentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris yang telah dibayar lunas dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 538 K/Pdt/2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan melakukan studi kepustakaan untuk mengolah data sekunder secara kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa dalam melakukan pencatatan peralihan hak atas jual beli tanah yang belum bersertipikat harus dilakukan proses pendaftaran tanah terlebih dahulu melalui Kantor Kelurahan dan Kantor Pertanahan setempat berdasarkan kewenangannya masing-masing. Pembeli yang beritikad baik dalam melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pernyataan yang diberikan oleh penjual terkait kebenaran data objek jual beli dan segala pengurusan lainnya hingga dapat dilakukannya penandatanganan Akta Jual Beli.

The regulations that apply in the sale and purchase of land whose object has Letter C status are based on the National Land Law, which is considered to have occured a transfer of land rights by carrying out clear and cash conditions. Therefore, if the buying and selling process is based on a sale and purchase binding agreement, there has not been a transfer of land rights from the seller to the buyer. The problem raised in this research are legal considerations and judge’s decisions regarding land transfers based on the Sale and Purchase Binding Agreement and the legal protection that should be obtained by the land buyer with Letter C status based on the Authentic Deed of the Notary Sale and Purchase Binding Agreement which has been fully paid in the case of Supreme Court Decision Number 538 K/Pdt/2022. The method used in this research is doctrinal by conducting literature studies to process secondary data qualitatively. From this research, it was found that in recording the transfer of rights to the sale and purchase of land that has not been certified, the land registration process must be carried out first through the District Office and Local Land Office based on their respective authorities. A buyer who has good faith in entering into the Sale and Purchase Binding Agreement has the right to obtain legal protection for statements given by the seller regarding the validity of the data on the object of sale and purchase and all other arrangements until the signing of the Deed of Sale and Purchase can be carried out.
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shinta Christie
"ABSTRAK
Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian pendahuluan yang dilakukan oleh
calon penjual dan calon pembeli dalam jual beli hak atas tanah karena terdapat
syarat yang belum dipenuhi oleh salah satu pihak sehingga jual beli dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah belum dapat dilakukan. Perjanjian Pengikatan Jual
Beli sangat penting untuk dilakukan agar dapat meminimalisir sengketa yang
mungkin timbul selama angsuran berjalan. Sebaiknya Perjanjian Pengikatan Jual
Beli dibuat dalam bentuk Notariil sehingga dapat memberikan perlindungan
hukum kepada para pihak sebagaimana kekuatan perlindungan hukum yang
dimiliki oleh akta otentik dan juga para pihak dapat memberitahukan secara jelas
maksud dan tujuan dari dibuatnya perjanjian ini kepada Notaris sehingga isi dari
Perjanjian Pengikatan Jual Beli dapat melindungi hak-hak dari para pihak dan
juga para pihak dapat mengetahui dengan jelas kewajiban-kewajiban yang harus
dilakukannya, yang mana hal ini tidak terdapat dalam Perjanjian Pengikatan Jual
Beli yang dibuat dibawah tangan khususnya yang dibuat oleh pihak Developer.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, juga dengan
melalui wawancara kepada pihak Notaris dan developer di Jakarta.

Abstract
Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is an introductory agreement made
by and between the potential purchaser and potential buyer in the process of sale
and purchase of right on land since there are still unfulfilled requirement by one of
parties so that the sale and purchase can?t be executed before the Land Deed
Officer. This Sale and Purchase Binding Agreement is very important to minimize
the potential dispute arising during the period of installment payment. It is
suggested to prepare a Sale and Purchase Binding Agreement in form of Notary
deed to give legal protection to the parties as provided by an authentic deed and
the parties can clearly state the aim and objective of agreement so that the content
of Sale and Purchase Binding Agreement will involve rights and obligation of the
parties which is not included in the Sale and Purchase Binding Agreement
privately made especially by the Developer. This research used juridical and
normative research method and interview with Notary Public and Developer in
Jakarta."
2012
T31523
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Meliani Praitno
"ABSTRAK
Jual beli tanah dalam Hukum Adat adalah bersifat tunai, terang dan riil. Namun,
dapat terjadi ketiga hal tersebut tidak dapat terpenuhi. Oleh karenanya para pihak
membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli terlebih dahulu yang secara hukum
belum mengalihkan hak atas tanah kepada calon pembeli. Akan tetapi, di dalam
praktek terdapat notaris yang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk
kedua kalinya pada waktu yang bersamaan terhadap obyek dan para pihak yang
sama. Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang kedua, pihak yang semula calon
pembeli bertindak sebagai penjual dengan mendasarkan adanya hak milik dari
Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang pertama kali dibuat.

Abstract
In Custom Law, the natures of sale and purchase of land are cash (tunai),
transparent (terang) and real (riil). However, a situation whereby those three
matters are not fulfilled can be occurred. In order to accommodate such condition,
usually the parties will firstly execute a Conditional Sale and Purchase Agreement
which by law, the right of land has not been transferred to the candidate buyer. In
practice, however, there exists a case whereby a notary prepares a second
Conditional Sale and Purchase Agreement at the same time on the same object
and parties. In the second Conditional Sale and Purchase Agreement, the party -
who was previously acting as candidate buyer - is acting as the seller on the basis
of its right obtained in the first Conditional Sale and Purchase Agreement."
2012
T28690
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>