Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Namun, terdapat beberapa masalah seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan lingkungan alam dan sosial yang dapat mempengaruhi keberlanjutan PLTGU. Oleh sebab itu, diperlukan kerangka evaluasi keberlanjutan PLTGU yang meliputi dimensi lingkungan, sosial dan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat model evaluasi keberlanjutan PLTGU dengan menggunakan pendekatan Triple Bottom Line dan menggunakan model tersebut untuk mengetahui tingkat keberlanjutan PLTGU. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Life Cycle Assessment (LCA) dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keberlanjutan PLTGU pada dimensi lingkungan, sosial dan ekonomi berturut turut adalah 39%, 19%, dan 17% dengan jumlah nilai 75%. Berdasarkan nilai pada ketiga dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi keberlanjutan PLTGU Tanjung Priok berada pada kondisi sustainable.

---

Combined Cycle Power Generation (PLTGU) plays an important role in meeting the electricity needs of the community. However, there are several problems along with technological developments, changes in the natural and social environment that can affect the sustainability of the PLTGU. Therefore, a PLTGU sustainability evaluation framework is needed which includes environmental, social, and economic dimensions. The purpose of this study is to create a model for evaluating the sustainability of the PLTGU using the Triple Bottom Line approach and using this model to determine the level of sustainability of the PLTGU. This study used a quantitative approach with the method of Life Cycle Assessment (LCA) and Analytical Hierarchy Process (AHP). The results show that the sustainability performance of PLTGU on the environmental, social, and economic dimensions were 39%, 19%, and 17%, respectively, with a total score of 75%. Based on the scores for these three dimensions, it can be concluded that the sustainability condition of the Tanjung Priok PLTGU is in sustainable condition.

"

"Konsep kesiapan sekolah mengaitkan konsep kesiapan belajar dengan suatu standar perkembangan fisik, intelektual dan sosial yang memungkinkan seorang anak memenuhi ketentuan sekolah dan menyerap kurikulum sekolah. Untuk memasuki sekolah dasar, banyak sekolah yang meminta anak mengikuti tes masuk sekolah terlebih dahulu untuk melihat seberapa jauh kesiapan anak bersekolah. Sedangkan pada saat ini, alat yang dapat mengukur kesiapan sekolah anak masih kurang. Berhadapan dengan masalah kekurangan alat pengukur dan keinginan untuk menjamin bahwa hanya anak yang siap dapat memasuki sekolah, dilakukan penelitian untuk melakukan adaptasi alat Brenner Gestalt Test (BGT) yang digunakan untuk mengukur kesiapan sekolah. Ada berbagai kelebihan BGT yang dikatakan oleh Anton Brenner antara lain: ?bebas budaya?, sederhana, praktis, murah, dan cepat administrasinya.Sebelum BGT digunakan di Indonesia, perlu diteliti apakah tes ini memenuhi persyaratan pengukuran yang baik, yaitu mempunyai item yang tersusun berdasarkan derajat kesulitan, menghasilkan skor yang relatif konstan dari waktu ke waktu, serta mengukur apa yang hendak diukur. Adapun penelitian dilakukan pada kelompok anak usia 5 sampai 6 tahun yang duduk di TK B. Alasan dipilih TK B adalah karena sesuai dengan karakteristik yang disebutkan dalam manual BGT dan karena kelas B merupakan kelas persiapan dimana anak disiapkan untuk masuk ke kelas I SD. Dengan alat ukur yang baik seperti BGT diharapkan dapat memprediksi anak yang "sudah siap" / "belum siap" untuk masuk sekolah dasar.Analisis item dilakukan untuk mengetahui derajat kesukaran item dan urutan item, yaitu dengan menggunakan indeks kesukaran rata-rata. Uji validitas dilakukan dengan menghitung koefisien validitas internal dan eksternal menggunakan rumus Pearson product moment. Perhitungan koefisien validitas eksternal dilakukan dengan mengkorelasikan BGT dengan CPM serta mengkorelasikan BGT dengan skala kesiapan kemampuan prestasi dan skala kesiapan perilaku sosial-emosional dari Brenner. Uji reliabiiitas dilakukan dengan menggunakan rumus alpha. Penelitian ini merupakan penelitian awal yang ditujukan untnk menguji apakah BGT benar-benar mengukur kesiapan sekolah.Analisis item memperlihatkan bahwa subtes-subtes BGT pada umumnya sudah tersusun berdasarkan derajat kesukarannya dan derajat kesukaran item tergolong pada taraf sangat mudah sampai sedang. Uji validitas internal menunjukkan bahwa aspek yang diukur dalam subtes-subtes BGT sudah cukup homogen. Uji validitas eksternal menunjukkan bahwa BGT juga mengukur kemampuan yang sama sepetti CPM dan BGT dapat memprediksikan hasil dari skala kesiapan kemampuan prestasi dan skala kesiapan perilaku sosial-emosional. Apabila skor total BGT tinggi dapat diprediksikan hasil penilaian skala kesiapan akan tinggi juga dan sebaliknya, apabila skor total BGT rendah maka hasil penilaian skala kesiapan akan rendah juga. Uji reliabilitas terhadap seluruh item dalam BGT menghasilkan skor yang cukup tinggi berarti BGT dapat dikatakan sebagai alat yang reliabel. Dengan nilai ini masih dilakukan pengguguran item-item yang dianggap tidak valid dan dihasilkan koefisien reliabilitas yang lebih tinggi lagi dengan hanya tinggal satu subtes (Gestalt Sepuluh Bulatan) saja. Ini berarti subtes ini dapat dikatakan sebagai alat yang reliabel untuk mengukur kesiapan sekolah.Saran yang diberikan adalah melakukan perbaikan pada instrumen penelitian yaitu merevisi pada item-item yang kurang valid atau menambah jumlah item dalam BGT, kemudian melanjutkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar hasilnya dapat digeneralisir pada seluruh kelompok populasi. Saran untuk penggunaan praktis adalah membedakan BGT pada anak TK A karena item-item dalam BGT ini terlalu mudah bagi anak TK B, sehingga dapat diprediksi kesiapan sekolah anak sejak dini."

"Pada pusat listrik tenaga uap (PLTU) unit 3/4 Tanjung Priok, energi kimia yang berupa bahan bakar (MFO/residu) yang dibakar akan menghasilkan kalor yang se1anjutnya digunakan untuk memanaskan/mendidihkan fluida kerja {air) sampai pada tekanan dan temperatur dimana air sudah berupa uap kering. Uap kering yang memiliki energi potensial dan energi kinetik terscbut diallrkan ke turbin uap untuk memutar sudu-sudu turbin pada putaran 3000 rpm. Ketika akan menaikan daya nyata generator (pada kondisi generator telah berbeban/terhubung ke jaringan), langkah pertama yang dilakukan adalah menambah jumlah aliran bahan bakar untuk. menghasilkan jumlah aliran uap kering lebih banyak (sesuai dengan daya yang akan dibangkitkan generator) yang selanjutnya dialirkan menuju inlet turbin. Kemudian daya nyata generator dinaikan dengan mengatur switch pembatas beban (load limit). Pada skripsi ini dilakukan pengamatan dan perhitungan daya mekanik kotor {gross meclumical power), load angle {Ogen) generator, dan efisiensi PLTU unit 4 Tanjung Priok. Hasil pcrhitungan memmjukan bahwa adanya penambahan jumlah bahan bakar yang masuk burner akan mcningkatkan produkasi uap rnasuk turbin schingga nteningkntkan daya mckanik kotor turbin dan load angle (daya generator). Jumlah bahan bakar yang dikonsumsi pada daya generator 20 MW, 35 MW, dan 40 MW berpengaruh terhadap efisiensi PLTU yang mana terjadi penurunan cfisiensi sebesar 2,5 % pada da)'a generator 40 MW dari 20 l\·iW dan 1,9% pada daya generator 35 MW dari 20 MW."

"Transportasi maritim sangat penting bagi perekonomian dunia, dan juga bagi perekonomian Indonesia. Penelitian ini melakukan perhitungan efisiensi relatif pada terminal kontainer di pelabuhan Tanjung Priok. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis relatif efisiensi operasional di terminal peti kemas pada pelabuhan Tanjung Priok di tahun 2012, dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan model CCR yang berorientasi input, dengan menggunakan enam input (jumlah head truck, jumlah chassis, jumlah crane, jumlah RTG, luas lapangan dan panjang dermaga) dan satu output (jumlah arus bongkar muat dalam TEUs). Unit analisis adalah 4 terminal kontainer yang ada di pelabuhan tanjung priok. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat tiga terminal yang efisien sebesar 100% dalam proses operasional bongkar muat dan hanya terdapat satu terminal yang inefisien sebesar 86,39 %. Faktor yang menjadi inefisien pada terminal tersebut yaitu pada luas lapangan penumpukan yang sudah tidak dapat menampung kontainer di lapangan penumpukan.

---

Maritime transport is very important for the world economy, and also to the Indonesian economy. This study calculating the relative efficiency of the container terminal at the port of Tanjung Priok. The purpose of this paper is to analyze the relative efficiency of operations at the container terminal at the port of Tanjung Priok in 2012, using the method of Data Envelopment Analysis (DEA) with the input-oriented CCR models, using six inputs (number of head truck, chassis number, number of cranes, RTG number, spacious grounds and a long dock) and one output (the amount of current loading and unloading in TEUs). The unit of analysis are the fourth container terminal at the port of Tanjung Priok.

The analysis shows that there are three terminals at 100% efficient in the process of loading and unloading operations and there is only one terminal at 86.39% inefficient. Factor to be inefficient in the terminal that is on the already extensive stacking can not accommodate container yard."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis alasaan perjanjian tertutup dan praktik monopoli termasuk dalam perjanjian dan kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta memahami bentuk pelanggaran terkait dengan kewajiban penggunaan alat mekanis bongkar muat jenis Gantry Luffing Crane (GLC) dalam pelayanan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, disertai dengan analisis dampak yang terjadi atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Perjanjian tertutup dilarang karena pada prinsipnya, seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Karena itu dilarang setiap perjajian yang bertentangan dengan kebebasan tersebut dan mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, sedangkan untuk praktik monopoli yang termasuk dalam kegiatan yang dilarang dikarenakan situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha yang "menguasai" suatu produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu, yang akan ditawarkan kepada banyak konsumen, yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tadi dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan sekaligus wilayah pemasarannya. Tindakan kewajiban penggunaan alat mekanis bongkar muat jenis Gantry Luffing Crane (GLC) dalam pelayanan bongkar muat pada hakikatnya melanggar Pasal 15 ayat (2) mengenai perjanjian tertutup. Dibahas pula mengenai perjanjian tertutup yang berdampak negatif yaitu merupakan salah satu bentuk pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap pelaku usaha pesaingnya dan hambatan masuk ke pasar, terutama bagi pelaku usaha, sedangkan untuk dampak positifnya ialah suatu perwujudan dari penyediaan jasa kepelabuhanan dalam tugas BUP sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menciptakan efisiensi dan produktifitas waktu kapal tambat dan waktu bongkar muat, dan sebagai bentuk trend pelabuhan internasional di dunia.

---

This study aims to find, understand and analyze the reasons for the tying agreement and monopolistic practices included in the agreement and the activities prohibited by Law No. 5 of 1999, as well as understand the violation of the obligations associated with the use of mechanical devices unloading type Gantry Luffing Crane (GLC) in the service of loading and unloading at the Port of Tanjung Priok, accompanied by an analysis of the impact it had on the offense. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, and books. Tying Agreement prohibited because in principle, the businesses are free to decide for themselves the seller or the buyer or the supplier of a product on the market in accordance with the legal validity of the market. Because it prohibited any successor agreement which is contrary to the freedom and gives rise to unfair competition. Agreements which can restrict the freedom of certain businesses to choose their own buyers, while for monopolistic practices are included in the activities prohibited due to the market situation in which there is only one business actor or a group effort "mastered" a production and / or marketing of goods and / or use of certain services, which will be offered to many consumers, which resulted in businesses or groups of businesses had been able to control and manage production levels, prices, and at the same marketing area. Measures obligation to use mechanical means unloading type Gantry Luffing Crane (GLC) in the service of loading and unloading in essence violated Article 15 paragraph (2) of the tying agreement. Also discusses the negative impact of tying agreement which is one form of market access restrictions imposed by the perpetrators of this agreement against business competitors and barriers to entry into the market, especially for businesses, while its positive impact is an embodiment of the provision of port services in the function of BUP in accordance with the legislation, creating efficiency and productivity of a ship mooring and unloading time, and as a form of international ports in the world trend."

"[Skripsi ini membahas mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usahatentang kewajiban penggunaan alat bongkar muat Gantry Luffing Crane. Dalamrangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas bongkar muat di lingkunganPelabuhan Tanjung Priok, Para terlapor yakni PT Pelabuhan Indonesia II dan PTMulti Terminal Indonesia mengeluarkan surat pemberitahuan pemakaian alatbongkar muat Gantry Luffing Crane secara bersama-sama di Dermaga 101, 101utara, 102, 114 dan 115 bagi para pengguna jasa pelabuhan. Tindakan tersebutdirasa KPPU merupakan salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat karena PTPelabuhan Indonesia II dan PT Multi Terminal Indonesia dinilai telah melakukantying agreement dan praktik monopoli yang merugikan pengguna jasa pelabuhan.Dalam memutus perkara ini, KPPU menjatuhkan hukuman kepada mereka denganketentuan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi yangdibuat dengan metode yuridis normatif ini meyimpulkan bahwa KPPU tidak tepatdalam memutus bersalah para terlapor dengan ketentuan mengenai tyingagreement dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengingat suratpemberitahuan bukanlah termasuk dalam pengertian perjanjian.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement., This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.]"