Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Since law No. 22/1999 was put into effect and changed to Law No. 32/2004, there has been significant change in the implementation of local and village government administration . The change causes the number of the activities that have to be done too. Therefore a village headman who has adequate competencies is needed to manage the functions of management or a village headman who functions as a manager is needed. This article discusses some roles, duties and skills. In order that the roles,duties and skills can be performed by the village headman,upgrading the skills of the village headman as manager,clearly, should be done as soon as possible . Thus, one way is to pay attention to their academic level as a requirement to be village headman. The minimum level should be Senior High School, not Junior High School as what is required now."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menilaihal-hal dan/atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana,terkait penentuan berat ringannya pidana. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk mempertimbangkansifat baik dan sifat jahat dari terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannyapidana. Namun hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenaipedoman pemidanaan bagi hakim terkait hal-hal dan/atau keadaan-keadaan yangwajib dipertimbangkan dalam penentuan berat ringannya pidana tersebut.Pedoman pemidanaan ini sangat penting untuk mengurangi subjektifitas hakimdalam menilai hal-hal dan/atau keadaan yang meringankan dan memberatkanpidana, sehingga dapat mengurangi disparitas pemidanaan. Dalam skripsi jugadianalisa putusan hakim dalam perkara Adiguna Sutowo, terkait pertimbanganhakim dalam putusan ini terhadap adanya perdamaian diluar sidang pengadilansebagai alasan yang meringankan pidana.

---

ABSTRACTThe Focus of this study is concerning the consideration of Judge in assessingelaboration and/or any circumstance which could be a mitigation and anincrimination of punishment, that related to the decision of punishment. ActNumber 4 year 2008 concerning Indonesia Judicial Power stipulates the duties ofjudge to consider the behaviour of the accused to decide the final punishment.However, up until this moment, there is no lucid regulation concerning theguideline of punishment for judge in connection with such elaboration and/or anycircumstance that should be taken into account in deciding the punishment. Theguideline of punishment is utterly necessary to redeem the subjectivity of judge inassessing such elaboration and/or circumstance which could be a mitigation andan incrimination of punishment, and in the end it will defect the punishmentdisparity. This study also analyzes the judge verdict in case of Adiguna Sutowo,in which related to judge consideration about any non-litigation settlement as amitigation of punishment."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Musyawarah Desa sebagai organ Badan Usaha Milik Desa dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan terkait terutama dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Skripsi ini menjabarkan mengenai perbedaan susunan perangkat organisasi Badan Usaha Milik Desa sebelum dan setelah terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah status hukum Badan Usaha Milik Desa dari yang sebelumnya merupakan badan usaha menjadi berstatus badan hukum. Skripsi ini juga mengkaji apakah kedudukan Musyawarah Desa sebagai organ Badan Usaha Milik Desa akan menimbulkan potensi risiko terjadinya konflik kepentingan dengan peran yang juga dimiliki oleh Kedudukan Desa dalam konstruksi pemerintahan Desa. Dari hasil kajian yuridis yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat adanya kedudukan ganda dalam perangkat organisasi Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 yang terletak pada kedudukan Kepala Desa sebagai Penasihat Badan Usaha Milik Desa dan juga kedudukannya sebagai fasilitator Musyawarah Desa. Selain itu terdapat pula ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban Musyawarah Desa sebagai organ dengan kekuasaan tertinggi dalam Badan Usaha Milik Desa. Adanya ketidakjelasan dalam pembatasan wewenang Musyawarah Desa ini mengakibatkan munculnya potensi risiko dalam pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa. Maka dari itu, skripsi ini mendorong disusunnya peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai batasan wewenang dari Musyawarah Desa sebagai organ Badan Usaha Milik Desa.

---

This thesis discusses the position of the Village Meeting as an organ of Village-Owned Enterprises by analyzing the provisions of the relevant laws and regulations, specifically the regulation of Government Regulation Num. 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises. This thesis describes the differences in the structure of the organs of Village-Owned Enterprises before and after the issuance of Law Num. 11 of 2020 concerning Job Creation, which changes the legal status of Village-Owned Enterprises from a business entity to being a legal entity. This thesis also examines whether the position of the Village Meeting as an organ of the Village-Owned Enterprises will pose a potential conflict of interest with the role that the Head of Village also has in the village administration. Based on the juridical studies that have been carried out, there is a dual position in the management organ of Village-Owned Enterprises as regulated in Government Regulation Num. 11 of 2021 which lies in the position of the Head of Village as an Advisor to Village-Owned Enterprises and also his position as a Village Meeting facilitator. In addition, there is also uncertainty regarding the accountability of the Village Deliberation as the organ of management with the highest power in Village-Owned Enterprises. The existence of ambiguity in limiting the authority of the Village Meeting has resulted in the emergence of potential risks in the implementation of Village-Owned Enterprises activities. Therefore, this thesis encourages the formulation of regulations that further regulate the limits of authority of the Village Meeting as an organ of the Village-Owned Enterprise. "