Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Orang tua diberikan hak dan kewajiban untuk mendidik anaknya oleh negara yang diatur dalam undang-undang. Salah satu cara mendidik anak yang kerap menuai pro dan kontra adalah mendidik anak dengan menggunakan hukuman fisik. Walaupun cara mendidik ini menuai perdebatan di beberapa kalangan, pemberian hukuman fisik sebagai salah satu cara untuk mendidik anak masih banyak digunakan di Indonesia dan terkesantelah membudaya. Beberapa negara melarang secara tegas mengenai pemberian hukuman fisik sebagai salah satu cara untuk mendidik anak karena dinilai sama dengan melakukan kekerasan terhadap anak. Beberapa penelitian tentang hukuman fisik pada anak sampaipada kesimpulan bahwa pemberian hukuman fisik dapat membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak. Penelitian ini mengkaji mengenai keberlakuan penerapan hak mendidik terkait hukuman fisik terhadap anak pada perkara KDRT dalam Putusan No. 115/Pid.Sus/2021/PN Dpk dan Putusan No. 336/Pid.Sus/2020/PN Plk. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan fakta bahwa, pertama, hak mendidik sebagai alasan penghapus pidana di luar undang-undang masih berlaku dalam peradilan pidana Indonesia sebagaimana terdapat Putusan MA No. 2024 K/Pid.Sus/2009 dan belum ada peraturan perundang-undangan terkait yang melarang secara tegas mengenai hal ini. Kedua, budaya penggunaan hukuman fisik sebagai salah satu cara untuk mendidik anak sebagai bentuk dari hak mendidik nyatanya masih terjadi pada kehidupan masyarakat sekarang walaupun menuai perdebatan dalam penggunaannya karena dinilai berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Ketiga, Majelis Hakim yang memutus Putusan No.115/Pid.Sus/2021/PN Dpk dan Putusan No. 336/Pid.Sus/2020/PN Plk dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemberian hukuman fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan.

---

Parents are given rights and obligations to educate their children by the state which are regulated in law. One way to educate children that often reaps pros and cons is educating children using corporal punishment. Although this educating method has sparked some debate on its use, the usage of corporal punishment as a way of educating children is still widely used in Indonesia and has become a culture. Several research that has been conducted about the usage of corporal punishment as a way to educate children have come to conclusion that the usage of corporal punishment is considered to have a negative impact on children's development. This qualitative research examines the applicability of the right to educate related to corporal punishment against children in cases of domestic violence in District Court Decision Number: 115/Pid.Sus/2021/PN Dpk and Number: 336/Pid. Sus/2020/PN Plk using the juridical-normative writing methods by examining secondary data supported by primary data. Based on the research, it is found that, first. The right to educate as a reason for eliminating crimes outside the law is still valid in the Indonesian criminal justice system as contained in the Supreme Court’s Decision No. 2024 K/Pid.Sus/2009 and there are no related laws and regulations which explicitly prohibit this matter. Second, the culture of using corporal punishment as a way to educate children as a form of the right to educate in fact still happens today even though it has drawn debate because it is considered to have a negative impact on children's

development. Third, the District Court’s Panel of Judges who decided on Decision Number: 115/Pid.Sus/2021/PN Dpk and Decision Number: 336/Pid.Sus/2020/PN Plk in its consideration stated that corporal punishment is a form of violence."

"Kajian dan analisis hukum skripsi ini dilatar belakangi oleh kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam lingkup rumah tangga baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran ekonomi yang marak terjadi dewasa ini. Penyusunan skripsi ini didasarkan pada beberapa pokok permasalahan, antara lain bagaimana kedudukan suami istri dalam rumah tangga menurut Hukum Perkawinan Islam, bagaimana hukum Islam mengatur perbuatan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap istrinya, serta akibat hukum yang timbul dari suatu tindak kekerasan oleh suami terhadap istri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Dalam Islam, kedudukan suami maupun istri adalah sama, kecuali dalam hal kepemimpinan. Suami berperan sebagai kepala keluarga, sementara istri memegang peran sebagai kepala rumah tangga. Dalam perkawinan baik suami maupun istri memegang perannya masing-masing yang menentukan keberlangsungan hidup rumah tangga. Penyelewengan atas peran tersebut menyebabkan ketidak seimbangan sehingga terjadi perselisihan yang terkadang menyebabkan pertengkaran disertai dengan tindak· kekerasa yang kebanyakan dilakukan suami terhadap istri. Islam mengatur bahwa tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya sama dengan tindak kriminalitas atau jarimah. Hal ini berdasarkan pengertian kriminalitas (jarimah), yaitu segala larangan syara', yakni melakukan hal-hal yang dilarang dan/atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukum had atau ta'zir. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (al-qobih) yang ditetapkan oleh hukum syara'. Selain itu, di Indonesia sendiri tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan akibat kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri, yang kemudian melewati tahap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Mengenai sahnya suatu perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan ambiguitas terhadap pandangan para Majelis Hakim dalam tiap tingkat pengadilan. Perbedaan interpretasi atas sahnya suatu perkawinan juga memberi pengaruh terhadap implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak diterapkan oleh aparat hukum bagi perempuan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan padahal telah seharusnya dapat mengatur seluruh ruang lingkup rumah tangga. Dalam penelitian ini penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu 1 Bagaimana status perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Pengadilan? 2 Bagaimana akibat hukum bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari putusnya perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut? dan 3 Bagaimana Hakim Pengadilan memberikan putusan cerai atas perkawinan yang tidak dicatatkan akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deksriptif dan mono disipliner. Berdasarkan hasil analisa penulis, diperoleh kesimpulan bahwa, telah terdapat perbedaan pandangan mengenai sahnya suatu perkawinan yang menyebabkan kekosongan hukum pada prosedur pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri sehingga pada akhirnya Mahkamah Agung menolak gugatan perceraian karena putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi untuk dicatatkannya terlebih dahulu perkawinan tersebut.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is on the unregistered marriage caused by domestic violence, submitted a divorce lawsuit to the Distric Court, which then passes through the stages of the High Court and the Supreme Court. Regarding the marriage legalization that has been regulated on Article 2 Marriage Law 1 1974 raises ambiguity on the opinion of the Judges at each court level. Differences in interpretation of the marriage legalization also gives effect to the implementation of Law 23 2004 on Domestic Violence that is not applied by law officer for women who bounded on unregistered marriage, even it should be able to regulate the entire part of domestic. In this thesis, the writer proposed the main issues, which are 1 How is status of unregistered marriage on Marriage Law and Court Decisions 2 What are the legal consequences for a wife who experienced domestic violence from divorce of unregistered marriage and 3 How did the Judges of the Court give divorce decisions on unregistered marriage caused by domestic violence . This research used normative juridical method with descriptive and mono dicipliner tipology. Based on the result of the writer rsquo s analysis, it can be concluded that there is a difference opinion about marriage legalization between the Judges at each court level that caused legal vacuum in the procedure of submitted the divorce lawsuit in Distric Court then the Supreme Court finally refused the divorce lawsuit because Distric Court rsquo s decision could not be executed for register the marriage first. "

"Kekerasan merupakan bagian kenyataan masyarakat yang perluuntuk dipahami dan dicarikan penanggulangannya. Kekerasan yang terjadidi dalam keluarga, terutama terhadap perempuan, merupakan masalah yangbaru disadari keberadaannya setelah sekian lama dianggap sebagai bagiandari kehidupan rumah tangga.Stordeur dan Stille (1989) rnembagi karakteristik suami yangmelainkan kekerasan kepada istrinya menjadi 6 bagian. Keenamkarakteristik suami tersebut antara lain: kurangnya ketrampilan sosial,digunakannya bentuk mekanisme pertahanan diri seperti denial danproyeksi untuk melepaskan diri dari tanggungjawab, karateristikkepribadian yang rendah diri, karakteristik lingkungan yang mendukungterjadinya serangan kepada istri, sejarah pengalaman kekerasan pada masakecil, serta sikap suami yang menyetujui kekerasan kepada istri. Bila suamipercaya bahwa penggunaan kekerasan terhadap istri dapat diterima, makaia akan cenderung mengurangi kontrolnya terhadap perilaku kekerasanSementara itu, kekerasan terhadap istri yang terjadi di Indonesiajuga mulai mendapatkan perhatian, namun baru sedikit yang memfokuskandiri pada suami sebagai pelaku kekerasan. Dari sini peneliti berusahamemahami suami sebagai orang yang berpotensi melakukan kekerasanterhadap istri, dengan melihat pengalaman kekerasan di dalam keluargaketika kecil, pola kekerasan di dalam keluarga, dan hubungannya dengansikap terhadap kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Penelitiberharap hasil penelitian dapat berguna sebagai bahan pertinmbangan untukintervensi terhadap pelaku kekerasan terhadap istri.Penelitian menggunakan kuesioner pengalaman masa kecil sebagaialat untuk mengukur kekerasan yang pemah dilakukan kedua orang luaterhadap subyek maupun dilihat subyek terjadi idantara kedua orang, tuanyaketika subyek berusia antara 3-15 tahun.Skala sikap mengenai kekerasan suami terhadap istri disusunmenggunakan 7 skala dari skala likert. Subskala terdiri dari subskala verballangsung, subskala fisik aktif, dan subskala fisik pasif. Dasar teori yang digunakan dalam menyusun skala ini adalah bentuk-bentuk agresi dariBuss (1961). Alpha dari skala ini adalah 0,83.Pengolahan data untuk hubungan antara pengalaman masa kecildengan sikap dilakukan dengan korelasi Pearson Product Moment, untukmelihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok dengansikap positif dan kelompok dengan sikap negatif dalam hal pengalamankekerasan masa kecil tertentu.Hasil penelitian menunjukkan kenyataan bahwa sebagian besarsubyek pernah mengalami kekerasan masa kecil oleh orangtuanya. ayahcenderung melakukan kekerasan yang lebih berat bila dibandingkan ibu.Hubungan antara sikap mengenai kekerasan suami terhadap istri denganpengalaman masa kecil tidak menunjukkan hasil yang signifikan.Saran yang diajukan peneliti adalah memperbaiki alat penelitian,melakukan penelitian yang lebih mendalam dan dilakukan kampanye antikekerasan."

"Perilaku kekerasan dalam rumah tangga KDRT selalu yang menjadi korban adalah perempuan yang berperan sebgai ibu rumah tangga. Peluang terjadi KDRT masih sangat banyak di Indonesia karena tradisi adat ketimuran yang masih memandang laki-laki selalu dinomorsatukan dari perempuan terutama di Maluku. Fenomen yang masih banyak terjadi kejadian KDRT sampai saat ini masih belum ada perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah ataupun menangani masalah KDRT, oleh karena masih dianggab persoalan pribadi rumah tangga itu sendiri. Dampak KDRT yang dirasakan bukan hanya secara fisik namun juga secara psikis, dan hal ini tidak hanya terjadi kepada perempuan sebagai ibu rumah tangga tetapi juga berdaampak terhadap psikologis anak.. Perempuan yang mengalami KDRT hanya menerima kondisi sebagai korban tanpa ada keingian untuk melawan perilaku suami yang melakukan KDRT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplor lebih dalam tentang pengalaman perempuan yang mengalami KDRT di Maluku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pada partisipan ke delapan data yang didapatkan telah mmenunjukan saturasi. Hasil penelitian ini didapatkan ada lima tema yaitu, perubahan kondisi suami, Perubahan konsep diri perempuan yang mengalami KDRT, Emosi negatif anak terhadap perilaku KDRT ayah, Kekerasan fisik dan psikis mendominasi bentuk KDRT suami, dan Penguatan potensi diri dalam menghadapi kondisi suami. Hasil penelitian merekomendasikan untuk perawat jiwa sebagai konselor para perempuan yang mengalami KDRT dalam tahap pemulihan untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Kata kunci: KDRT, Pengalaman perempuan.

---

Victim's women of Intimate Partner violences IPV is always the victim is a woman of housewife. Opportunities occur domestic violence is still very much in Indonesia, because of the traditional customs of eastern who still look at men always priority of women. especially in Maluku.

The impact of domestic violence that is perceived not only physically but also psychic, And this is not only happening to women as housewives but also have the impact against psychological child. Women who experience domestic violence only accept the conditions as a victim without any desire to fight the behavior of a husband who did domestic violence, let alone to report to the officer berwewennang because Afraid of being held open family disgrace.

The purpose of this study is to explore more deeply about the experience of women who experience domestic violence in Maluku. This research uses qualitative method with phenomenology approach. In the eight participants the data obtained had maturity saturation.

The results of this study found there are five themes namely, changes in the condition of the husband, Changes in self concept of women who experience domestic violence, negative emotions of children against the behavior of domestic violence, physical and psychological violence dominates the form of domestic violence, and strengthening the potential of self in the face of husband 39 s condition.

The results recommend for nurses as counselors of women who experience domestic violence in the recovery phase to improve the mental health of the community. Keywords IPV, women experience, "