Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas masalah aksi go public melalui backdoor listing. Go Publicmerupakan keinginan hampir seluruh perusahaan privat karena perusahaanmembutuhkan modal untuk memperluas usahanya dengan tujuan meningkatkankeuntungan. Opsi pendanaan perusahaan, salah satunya adalah melalui listing diPasar Modal karena jauh lebih menguntungkan dari pada mengajukan kreditperbankan atau alternatif pembaiayaan lain. Status listed di bursa memberikanbanyak kelebihan, diantaranya (1) akses ke pasar modal dan biaya yang lebihsedkiti; (2) meningkatkan reputasi dan profil perusahaan; (3) likuiditas perusahaanterjamin; dan (4) penggunaan saham untuk membayar akuisisi dan ativitasaktivitaslain. Akan tetapi Initial Public Offering (IPO) sebagai syarat menjadiperusahaan public merupakan proses yang membutuhkan banyak biaya. Ternyataterdapat alternatif cara menjadi perusahaan terbuka tanpa melalui IPO, yaituperusahaan yang sudah listed diakuisisi oleh perusahaan privat. Setelah akuisisi,perusahana privat akan menjadi pengendali perusahaan publik dan secara tidaklangsung menjadi perusahaan publik. Go public dengan cara ini dikenal denganistilah backdoor listing. Di dalam Pasar Modal Indonesia, belum ada pengaturanyang spesifik mengatur backdoor listing sekalipun praktek ini sudah seringdilakukan melalui akuisi dan tunduk pada ketentuan akuisisi perusahaan. Namun,pemotongan prosedur IPO tetap membutuhkan pengaturan lebih lanjut lagiterutama pengaturan yang mengatur keterbukaan informasi untuk melindungiinvestor.

---

AbstractThis thesis concerning on going public by backdoor listing. Going Public is thedream of many private companies because they need to raise capital to expandtheir business for raising much profit. Fundind options to company for raisingcapitals, one of many options is by listed in capital market because it is moreprofitable for gaining investors than propose credit to the bank for financing, orothers alternative funding. The listing status brings a lot of advantages to thecompany. Some of the advanteges include (1) access to capital markets and lowercost of capital; (2) enhanced company reputation and profile; (3) providingliquidity for owners to cash out; and (4) use of stock to pay for acquisitions, andetc. However going public by Initial Public Offering (IPO) is also costly processand alternative routes for going public are also available. It is called backdoorlisting. Backdoor listing is a technique in which public company is acquired byprivat company as the public company is the shell or defunct company. As aresult, the private company becomes public by obtaining control of the publiccompany. In Indonesian capital market, there are no specific regulationconcerning on backdoor listing activity even though this practice is often donethrough the acquisition and subject to the provisions of company acquisition.However, it cuts IPO procedures and still requires further regulation, especiallyregulation concerning on disclosure information to protect investors."

"Skripsi ini membahas mengenai aksi backdoor listing untuk mendapatkan akses menuju pasar modal di Indonesia. Dari sekian banyak pilihan pendanaan yang ada, salah satu yang paling efektif adalah dengan melakukan initial public offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana. Dengan melakukan Penawaran Umum emiten akan mendapatkan kemudahan dalam bidang pendanaan dan publikasi. Di sisi lain, proses IPO juga memiliki kekurangan, seperti berkurangnya porsi kepemilikan saham dan kewajiban memenuhi dokumen keterbukaan sebagai konsekuensi sebagai perusahaan terbuka. Cara lain untuk masuk ke pasarmodal selain IPO, yaitu dengan mengakuisisi perusahaan terbuka dan selanjutnya melakukan restrukturisasi perusahaan, tindakan ini diistilahkan sebagai backdoor listing.

---

This thesis concerning in backdoor listing action to obtain access into capital market in Indonesia. From many option to finance a business, issuing company shares to public could be effective way in an Initial Public Offering (IPO). With IPO, company will obtain advantages in capital raise and publication. On the other hand, an IPO process has risk, such as reduction of company ownership and full disclosure as the consequences of becoming public company. Another way to obtain access to capital market beside of an IPO, that is to acquire a listed company and restructure the company named backdoor listing."

"

Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan transaksi backdoor listing sebagai alternatif pencatatan di bursa tanpa melalui penawaran umum perdana. Dalam penulisan ini, backdoor listing yang dilakukan melalui akuisisi perusahaan terbuka dan penawaran umum terbatas merupakan alternatif yang tepat bagi perusahaan tertutup untuk mencatatkan perusahaannya di bursa. Penulisan ini juga melakukan peninjauan yuridis terhadap transaksi backdoor listing yang dilakukan melalui penawaran umum terbatas dengan HMETD, dimana perusahaan tertutup menjadi pembeli siaga terhadap saham yang ditawarkan oleh perusahaan terbuka. Hal demikian akan menyebabkan perusahaan tertutup bertindak sebagai pemegang saham pengendali pada perusahaan terbuka. Prosedur transaksi backdoor listing dalam penulisan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Meskipun pada backdoor listing yang dilakukan oleh Indo Air Asia terhadap RMPP Tbk telah berhasil menyebabkan tercatatnya Indo Air Asia di bursa, namun pencatatan tersebut belum memenuhi ketentuan pencatatan di bursa sebagaimana ditentukan berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia. Dalam penulisan ini juga dibahas mengenai peran dan tanggung jawab Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam pelaksanaan transaksi backdoor listing, yaitu dalam pembuatan akta perjanjian pembeli siaga dengan persyaratan, akta perjanjian pembeli siaga, dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham sebelum dan setelah periode perdagangan HMETD, serta akibat hukum terhadap akta perjanjian pembeli siaga yang tidak memenuhi kondisi persyaratan dalam perjanjian pembeli siaga dengan persyaratan.

 

Kata kunci:

Penawaran umum terbatas, backdoor listing, pengambilalihan

---

This thesis discusses the implementation of backdoor listing transaction as an alternative way for private company to be a listing company. In this thesis, such transaction is conducted through right issue, where private company become the stand by buyer for the shares offered by public company. Such transaction will cause the private company become the controlling shareholder of the public company. In this thesis, backdoor listing transaction had been performed in accordance with the prevailing laws and regulations, which are Indonesian Civil Code, Law Number 8 of 1995 on Capital Market, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability, and also Indonesia Financial Service Authority Regulation Number 32/POJK/04/2015 on Increasing Capital of Public Company by Right Issue and Indonesia Financial Service Authority Regulation Number 8/POJK.04/2017 on The Form and Contents of Prospectus In Regard To The Public Offering Implementation. Backdoor listing which performed by Indo Air Asia to RMPP Tbk has caused Indo Air Asia, a private company, become a listed public company. However, the listing of Indo Air Asia has still not met the requirements as a  listing company based on Indonesia Stock Exchange Regulation. Furthermore, this thesis also discusses the duty and responsibility of a Public Notary as one of Capital Market Supporting Professional in backdor listing transaction, which comprises of drafting the deed of stand by buyer agreement with conditions, deed of stand by buyer agreement and the general meeting of shareholders before and after the trading period of right issue.

 

Key word:

Right issue, backdoor listing, acquisition

"

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan pelaksanaan backdoor listing sebagai upaya suatu PT untuk menjadi tercatat di bursa tanpa melakukan penawaran umum perdana melainkan melalui tindakan hukum penawaran umum terbatas oleh PT yang telah tercatat Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun saat ini tidak terdapat peraturan mengenai backdoor listing di Indonesia backdoor listing melalui penawaran umum terbatas terkadang dilakukan dan tidak bertentangan dengan peraturan pasar modal Indonesia Pada prinsipnya backdoor listing melalui penawaran umum terbatas merupakan bentuk perjanjian pembelian saham sehingga dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan prinsip prinsip hukum perjanjian backdoor listing melalui penawaran umum terbatas adalah sah dan dapat dilakukan di Indonesia Adapun pelaksanaan backdoor listing PT Permata Prima Energi melalui PUT I PT Toko Gunung Agung Tbk telah sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia karena telah memenuhi antara lain Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM Nomor IX D 1 tentang HMETD.

---

This study discussed on the regulation of backdoor listing as a way to become a listed company without going through initial public offering but through a right issue action by another listed company By using legal normative method this study concluded even though there is no specific regulation on backdoor listing in Indonesia the backdoor listing through right issue action is not illegal. Principally backdoor listing through right issue action is a form of shares purchase agreement thus by referring to Law No 40 of 2007 on Company Law No 8 of 1995 on Capital Markets and principles of contract law backdoor listing through right issue action is legal in Indonesia In this case the backdoor listing transaction of PT Permata Prima Sakti through Right Issue I of PT Toko Gunung Agung Tbk is accordant with the law and regulation in Indonesia because it has complied Law No 40 of 2007 on Company Law No 8 of 1995 on Capital Markets and BAPEPAM Regulation No IX D 1 on Right Issue."

"Penggabungan Usaha PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) dengan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dapat dikategorikan sebagai aksi backdoor listing BSM dengan mekanisme penggabungan terbalik (reverse merger), dengan kondisi seluruh bank yang melakukan transaksi merupakan pihak terafiliasi. Penelitian ini memfokuskan analisis terhadap Pertama, tidak dilakukannya RUPS Independen BRIS dalam pengambilan keputusan penggabungan usaha; dan Kedua, pemenuhan hak menilai harga saham (appraisal right) oleh BRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal serta bertipologi deskripsis analitis. Dari hasil penelitian diketahui seharusnya RUPS dalam rangka menyetujui Penggabungan Usaha BRIS dilaksanakan dengan tata cara RUPS Independen (kecuali terdapat penetapan Kementerian BUMN bahwa penggabungan adalah dalam rangka restrukturisasi -yang tidak di temukan dalam penjelasan RUPS-). BRIS juga sudah melaksanakan penyelesaian hak menilai harga saham (appraisal right) terhadap pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan, namun jika dibandingkan dengan pelaksanaan hak yang sama pada aksi korporasi PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, dan PT Bank OCBC NISP Tbk, ditemukan perbedaan dalam penggunaan referensi/dasar harga pembelian, periode pembelian kembali saham, tempo pembayaran, dan Pihak yang melakukan pembelian kembali. Oleh sebab itu perbedaan perlakuan yang diterapkan Perusahaan Terbuka, meski tidak bertentangan dengan aturan terkait, namun dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas.

---

The merger of BRIS with BSM and BNIS can be categorized as a backdoor listing action of BSM with a reverse merger mechanism, and all affiliated parties. This study focuses on the absence of the BRIS Independent GMS in making business merger decisions; and the fulfillment of the appraisal right by BRIS. This study uses doctrinal research methods. From the results of the research, it is known that the GMS to approve the BRIS Merger shall be Independent GMS. BRIS has also carried out the settlement of the appraisal right for shareholders who do not agree with the merger, but when compared to the exercise of the same rights in the corporate action of PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, and PT Bank OCBC NISP Tbk, there are differences in the use of reference/basis for the purchase price, share repurchase period, payment tempo, etc. and the Party that makes the repurchase. Therefore, the difference in treatment applied by Public Companies, although not contrary to related rules, can cause injustice to minority shareholders."

"[Pendanaan perusahaan merupakan hal yang esensial dan krusial dari berjalannya suatu kegiatan perusahaan, baik sebagai bentuk dari upaya perusahaan untuk menjalankan atau bahkan memperluas kegiatan usahanya. Selain melalui pinjaman, perusahaan dapat mewujudkan usahanya untuk menghimpun modal melalui Pasar Modal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penjualan kepemilikan atas perusahaan berupa saham yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat yang selanjutnya akan bertindak sebagai pemodal/investor melalui Penawaran Umum yang didahului dengan penjualan saham yang dilakukan pertama kali, disebut sebagai Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (“IPO”) dan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, perusahaan yang melakukan Penawaran itu disebut dengan Emiten. Dengan statusnya yang terdaftar sebagai Perusahaan Terbuka, perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan-keuntungan yang hanya dapat didapat oleh Perusahaan Terbuka, salah satunya adalah kesempatan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan Efek lewat Pasar Modal. Namun selain keuntungan, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan antara lain proses yang cukup kompleks, biaya yang besar, dan keterbukaan informasi mengenai perusahaan yang harus dipenuhi oleh Emiten baik sebelum maupun sesudah dilakukannya IPO. Dalam menyiasati hal tersebut, para pelaku usaha berusaha agar Perusahaan Tertutup dapat menikmati keadaaan selayaknya Perusahaan Terbuka tanpa melakukan IPO dimana hal tersebut dikenal dengan istilah backdoor listing. Penelitian ini membahas mengenai terjadinya transaksi backdoor listing di Pasar Modal Indonesia, dimana hingga saat ini belum ada definisi, pengaturan, maupun penegakan hukum secara spesifik ditujukan terhadap backdoor listing. Selanjutnya guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pedekatan hukum normatif yang dapat diinterpretasikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada data-data sekunder.Berdasarkan pemaparan dari penelitian ini, dapat disimpulkan melalui contoh kasus PT BW Plantation Tbk. bahwa suatu backdoor listing dapat dilakukan salah satunya melalui cararights issue yang dilanjutkan dengan proses akuisisi dari Perusahaan Terbuka. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat tidak ada kewajiban-kewajiban tertentu dari calon Emiten yang terlibat dalam suatu backdoor listing, mengingat hingga saat ini belum terdapat peraturan tersendiri yang mengatur tentang itu dan hingga saat ini, pelaksanaan backdoor listing dijalankan berdasarkan pengambilalihan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Peraturan Bapepam-LK (OJK) sebagai peraturan pelaksanaannya.

---

Company’s financing is essential and crucial from the passage of a company's activities, both as a form of the company's efforts to run or even expand their business activities. Other than through loans, the company can realize its efforts to raise capital through the capital market. This can be done by selling the ownership of the company in the form of shares issued by the company in the form of securities to the public who will then act as financiers / investors through a Public Offering which was preceded by the sale of shares is done first, referred to as IPO or Initial Public Offering ("IPO") and based on Law No. 8 of 1995 on the Capital Market, companies that do offer it is called by the Issuer. With its status as a listed public company, the company is getting the benefits that can only be obtained by a public company, one of which is the opportunity to raise funds from the public through the sale of securities through the capital market. However, there are benefits, there are some things that need to be taken into consideration, among others, the process is quite complex, huge costs, and disclosure of information about the company that must be fulfilled by the Issuer either before or after doing an IPO. In around this, entrepreneurs trying to make the Company closed the circumstances should be able to enjoy public company without doing an IPO where it is known as a backdoor listing. This study discusses about the backdoor listing transaction in Indonesian Capital Market, where until now there is no definition, regulation, and law enforcement is specifically directed against the backdoor listing. Furthermore, in order to address these problems, the authors use the method of normative approach which can be interpreted as a legal research literature conducted based on secondary data. Based on the presentation of this study, it can be concluded that based on case study PT BW Plantation Tbk, a backdoor listings can be done through a rights issue, followed by the acquisition of a public company. This could potentially lead to legal uncertainty, since there is no certain obligations of the Issuer candidate signaled in a separate regulation and to date, the implementation of backdoor listing is run by the takeover of the Act No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam-LK (now known as Otoritas Jasa Keuangan/OJK) as its implementing regulations., Company’s financing is essential and crucial from the passage of a company's activities, both as a form of the company's efforts to run or even expand their business activities. Other than through loans, the company can realize its efforts to raise capital through the capital market. This can be done by selling the ownership of the company in the form of shares issued by the company in the form of securities to the public who will then act as financiers / investors through a Public Offering which was preceded by the sale of shares is done first, referred to as IPO or Initial Public Offering ("IPO") and based on Law No. 8 of 1995 on the Capital Market, companies that do offer it is called by the Issuer. With its status as a listed public company, the company is getting the benefits that can only be obtained by a public company, one of which is the opportunity to raise funds from the public through the sale of securities through the capital market. However, there are benefits, there are some things that need to be taken into consideration, among others, the process is quite complex, huge costs, and disclosure of information about the company that must be fulfilled by the Issuer either before or after doing an IPO. In around this, entrepreneurs trying to make the Company closed the circumstances should be able to enjoy public company without doing an IPO where it is known as a backdoor listing. This study discusses about the backdoor listing transaction in Indonesian Capital Market, where until now there is no definition, regulation, and law enforcement is specifically directed against the backdoor listing. Furthermore, in order to address these problems, the authors use the method of normative approach which can be interpreted as a legal research literature conducted based on secondary data. Based on the presentation of this study, it can be concluded that based on case study PT BW Plantation Tbk, a backdoor listings can be done through a rights issue, followed by the acquisition of a public company. This could potentially lead to legal uncertainty, since there is no certain obligations of the Issuer candidate signaled in a separate regulation and to date, the implementation of backdoor listing is run by the takeover of the Act No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam-LK (now known as Otoritas Jasa Keuangan/OJK) as its implementing regulations.]"

"Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing di mata hukum Indonesia, dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas di pasar modal dalam haldilakukannya backdoor listing terhadap emiten dan juga mengkaji lebih mendalam terkait aksi korporasi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan backdoor listing, menganalisis terkaitkemungkinan pelanggaran prinsip good corporate governance atas proses backdoor listing suatu perusahaan. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam praktik backdoorlisting di Indonesia dapat terlihat dalam beberapa bentuk, seperti Penerapan Prinsip Keterbukaanoleh Perusahaan Terbuka, penerapan pre-emptive right, dilarangnya benturan kepentingan pada pemegang saham mayoritas, penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh perusahaan jika hendak melakukan praktik backdoor listing. Akan tetapi, di Indonesia secara regulasi jelas memberi ruang untuk tidak memenuhi penarapan prinsip- prinsip tersebut, terutama penarapanprinsip Good Corporate Governance. Hal ini dikarenakan berdasarkan regulasi yang ada tidak terdapat sanksi tegas apabila prinsip- prinsip tersebut tidak diterapkan. Situasi ini juga akanberdampak pada pemenuhan perlindungan hukum kepada investor khususnya pemegang saham minoritas. Dengan demikian, dalam pelaksanaan praktik backdoor listing di Indonesia menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi perlindungan hak- hak pemegang saham minoritas.

---

This thesis discusses about backdoor listing in Indonesian Law, and its law protection to minority

shareholders on capital market if there’s a backdoor listing towards issuer, and also examines more

deeply related corporate actions that can be categorized as backdoor listing actions, analyzing the

possibility of violations of the principle of good corporate governance in the process of backdoor

listings. Law protection for minority shareholders in backdoor listing practices in Indonesia can be seen in several forms, such as the application of the principle of transparancy by a public company, the application of pre-emptive rights, the prohibition of conflicts of interest in the majority shareholder, the application of the principles of Good Corporate Governance by the company if it wants to do backdoor listing practices. However, in Indonesia, regulations clearly

provide room for not complying with the application of these principles, especially the application

of the principles of Good Corporate Governance. This is because based on existing regulations there are no strict sanctions if these principles are not applied. This situation will also have an impact on the fulfillment of law protection for investors, especially minority shareholders. Thus,

in the implementation of backdoor listing practices in Indonesia, there is no legal certainty for the

protection of the rights of minority shareholders."

"Skripsi ini berisi tentang bagaimana dampak secara akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan dampak secara perpajakan apabila menggunakan PSAK 38 Revisi 2012 dan PSAK 22 Revisi 2010. Dalam transaksi akuisisi tersebut, terjadi tukar menukar saham dimana PT WW menerbitkan saham kepada pemegang saham entitas anaknya dan pemegang saham tersebut memberikan imbalan berupa investasi sahamnya pada entitas anak tersebut. Sehingga sebagai konsekuensinya PT WW mengakuisisi entitas anak yang sebelumnya sudah dimiliki dengan kepemilikan 20% menjadi kepemilikan 99%. Perbandingan dampak akuntansi antara PSAK 38 dan PSAK 22 terlihat pada laporan laba ruginya dimana dengan menggunakan PSAK 22 laba perusahaan meningkat drastis akibat adanya keuntungan yang diakui karena pembelian dengan diskon. Kesimpulan penelitian ini adalah ruang lingkup PSAK 38 tidak mencakup atas transaksi tanpa perubahan substansi ekonomi ini, sehingga PSAK 22 Akuisisi Terbalik lebih cenderung mencerminkan transaksi tersebut walau PT WW tidak dapat diklasifikasikan sebagai sebuah bisnis.

---

The objective of this study focuses on how accounting impact related to the recognition, measurement, presentation, disclosure and taxation impacts when using PSAK 38 revised 2012 and PSAK 22 revised 2010. In this acquisition transaction, there is exchange of shares which the company WW issue shares to the shareholders of its subsidiaries and shareholders shall provide compensation in the form of investment shares in the subsidiaries. And consequently, PT WW acquired subsidiaries previously owned by the ownership of 20% to 99% ownership. The comparisons between the accounting impact of PSAK 38 and PSAK 22 shown on the profit or loss, where under PSAK 22, the company's profit has increased dramatically due to the gain recognized for purchase at a discount. It is concluded that the scope of PSAK 38 does not include transactions with no changes in economic substance like this transaction, so the PSAK 22 Reverse Acquisition more likely to reflect the transaction even though PT WW cannot be classified as a business."

"This paper discusses about the backdoor listing as an attempt of a PT in order to be listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) without going through the process of an initial public offering in the Indonesian capital market regulations and how it impacts the ratification of the Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-A.1. on Registration of Shares and Equity In addition Shares Issued by the Company in the Field of Mineral and Coal Mining, which is intended to facilitate the endorsement of mining companies to be listed on the Stock Exchange. By using normative juridical research method, this study shows that implementation of backdoor listing rules associated with the passing of the BEI No. I-A.1 regulation by mining companies is still regarded as a compelling alternative to be listed because backdoor listing has certain advantages compared to the initial public offering (IPO). Besides superior in terms of cost, time, as well as no dependency on market conditions, also because there has been no special regulations associated with backdoor listing in Indonesia that lead to the absence of apparent restrictions and sanctions that can be applied when there are irregularities in connection with doing backdoor listing. It can then be considered as a loophole for mining companies to be listed on the stock exchange without having to pass through the same level of scrutiny like doing an IPO. Consequently, there is urgency for Indonesian capital market regulators to pass specific rules or regulations or guidelines that specifically apply to backdoor listing in order to enhance legal certainty surrounding the implementation of backdoor listing in Indonesia’s capital market.

---

Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing sebagai upaya suatu PT agar menjadi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanpa melalui proses penawaran umum perdana dalam ketentuan pasar modal Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap pengesahan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.1. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana pengesahannya tersebut dimaksudkan untuk mempermudah perusahaan pertambangan agar dapat tercatat di bursa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan backdoor listing terkait dengan disahkannya peraturan BEI Nomor I-A.1. tersebut oleh perusahaan pertambangan tetap dianggap sebagai alternatif listing yang memikat dikarenakan backdoor listing mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu apabila dibandingkan dengan penawaran umum perdana (IPO). Selain unggul dalam hal biaya, waktu, serta tidak ada ketergantungan terhadap kondisi pasar, juga dikarenakan belum terdapat pengaturan khusus terkait backdoor listing di Indonesia yang mengakibatkan tidak adanya pembatasan yang jelas maupun sanksi yang dapat diterapkan ketika terjadinya penyimpangan sehubungan dengan dilakukannya backdoor listing. Hal ini kemudian dapat dianggap sebagai celah bagi perusahaan pertambangan untuk dapat tercatat di bursa tanpa harus melewati tingkat pengawasan yang sama ketatnya layaknya hendak melakukan IPO. Konsekuensinya, terdapat urgensi bagi regulator pasar modal Indonesia untuk mengesahkan suatu peraturan yang secara khusus ataupun pedoman yang mengatur mengenai backdoor listing agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam pelaksanaannya di pasar modal Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing di mata hukum Indonesia, dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai investor dan calon investor pasar modal dalam hal dilakukannya backdoor listing terhadap emiten. Hal ini terkait dengan tidak terdapatnya pengaturan mengenai backdoor listing di Indonesia, di mana dalam peraturan Indonesia tidak pernah disinggung mengenai backdoor listing. Penelitian ini menyumpulkan bahwa karena tidak terdapatnya pengaturan mengenai backdoor listing di Indonesia, maka peraturan yang harus ditaati emiten dan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dan calon investor pasar modal adalah tergantung bagaimana backdoor listing dilakukan. Namun ternyata terdapat resiko-resiko tertentu yang dapat timbul dari dilakukannya backdoor listing yang dapat merugikan masyarakat sebagai investor dan calon investor dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.This thesis discusses about backdoor listing in Indonesian Law, and its law protection

to investor and prospective investors on capital market if there?s a backdoor listing

towards issuer. This related to the fact that there?s no regulation about backdoor

listing in Indonesia, to be precise that backdoor listing is never be included on any

regulation in Indonesia. This study concluded that because of no regulation about

backdoor listing in Indonesia, regulation that has to be obeyed by the issuer and what

kind of legal protection to investor and prospective investors on capital market

depends on how backdoor listing is done. Nevertheless, there are risks caused by

backdoor listing that could inflict a financial loss to the investor and prospective

investors on capital market and haven?t included on any regulation yet."