Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This examination of the role of the defense in international criminal proceedings highlights its contribution to the development of international criminal law and the fair administration of international criminal justice. Written by leading international practitioners and scholars, it combines the practice and theory of international criminal law in order to provide a first-hand perspective on the significant challenges involved in the administration of international criminal justice. The authors examine, among other issues, the role of the defense during the different stages of international criminal proceedings, the key aspects of defense work which seek to ensure the accused's right to a fair trial, professional ethics, the United Nations Residual Mechanism for International Tribunals, and post-conviction remedies and issues relating to those serving prison sentences."

"Perkembangan teknologi berdampak pada semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Hal tersebut didukung oleh terus meningkatnya jumlah Hasil Analisis, yang dihasilkan oleh Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yang disampaikan kepada penegak hukum sebagai alat bantu dalam menelusuri dana-dana hasil kejahatan pada proses penegakkan hukum. Namun, saat ini tindak lanjut dari Hasil Analisis (HA) yang dihasilkan oleh FIU masih belum optimal. Optimalnya tindak lanjut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dilihat dari jumlah kasus yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti berdasarkan HA FIU Indonesia. Sehingga, penelitian ini akan melihat tingkat tindak lanjut hasil analisis proaktif periode 2015- 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga melihat bagaimana penerapan teknik akuntasi forensik sebagai salah salah satu alat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pada HA proaktif periode 2015-2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendalami HA dan menjabarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada proses penyusun HA. Berdasarkan hasil penelitian, tracing schedule, link analysis, dan timeline analysis telah digunakan oleh FIU Indonesia pada HA proaktif yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap. Sayangnya, akuntansi forensik belum menjadi standar prosedur analisis pada FIU Indonesia. Dengan demikian, untuk meningkatkan tingkat tindak lanjut HA oleh para penegak hukum, FIU perlu menggunakan teknik akuntansi forensik dengan memanfaatkan database mereka untuk dapat memperkaya HA.

---

Technological developments have an impact on increasing crimes committed by criminals. This is supported by the continued increase in the number of Analysis Results (AR), which are produced by the Financial Intelligence Unit (FIU) of Indonesia in the context of preventing and eradicating criminal acts and submitted to law enforcement as a tool in following up on proceeds of crime in law enforcement. However, currently the follow-up of AR produced by the FIU is still not optimal. The optimal follow-up carried out by law enforcement officers can be seen from the number of cases that have permanent legal force which are followed up based on Indonesian AR FIU. Thus, this study will look at the level of follow-up on the results of the 2015-2019 proactive analysis that has permanent legal force and to see how the application of forensic accounting techniques as a tool in preventing criminal acts of crime in AR proactive for the 2015-2019 period. The research method used in this research is a case study with a qualitative descriptive approach to explore AR and describe the phenomena that occur in the process of making AR. Based on the research results, tracing schedule, link analysis, and timeline analysis have been used by the Indonesian FIU on proactive AR whose cases have permanent legal force. Unfortunately, forensic accounting has not yet become a standard analytical procedure at Indonesian FIUs. Thus, to increase the level of follow-up of AR by law enforcers, FIUs need to use forensic accounting techniques by utilizing databases to enrich AR."

"Bahasa yang dituturkan merepresentasikan tindakan tertentu dari penuturnya, tidak terkecuali tindakan yang bermuatan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian pragmatik berancangan linguistik forensik yang bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan unsur tindak pidana yang melingkupi lima belas data tuturan tertulis yang merupakan barang bukti tindak pidana ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan percobaan makar berdasarkan analisis terhadap asumsi dasar, realisasi, strategi, dan kesahihan tindak tutur atas tuturan-tuturan tersebut. Empat teori utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori praanggapan (Yule, 1975), teori tindak tutur (Searle, 1969), implikatur percakapan (Grice, 1975), dan kondisi felisitas (Austin, 1962 & Searle, 1969). Data dalam penelitian ini bersumber dari dua berita acara pemeriksaan (BAP) yang diperoleh dari Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Sumatera Barat (Ditreskrimsus Polda Sumbar), yaitu lima tuturan bersumber dari BAP dengan nomor laporan LP/A/57/V/2019/SPKT Lpk dan sepuluh tuturan bersumber dari BAP dengan nomor LP/194/VI/2016/SPKT-SBR. Secara metodologis, penelitian ini dikerjakan menggunakan ancangan kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa empat belas data tuturan telah memenuhi unsur-unsur yang termaktub dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan percobaan makar. Namun demikian, berdasarkan analisis kondisi felisitas, satu tuturan dari barang bukti bernomor laporan LP/A/57/V/2019/SPKT Lpk tidak memiliki nilai bukti yang kuat untuk dapat dikatakan bahwa penuturnya telah melakukan tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan percobaan makar. Selain itu, data-data tuturan dari laporan bernomor LP/194/VI/2016/SPKT-SBR yang mengandung satuan linguistis kanciang, sunekkan ang baliek, dan tumbuang juga tidak memiliki nilai bukti yang kuat untuk dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang kesusilaan. Analisis berdasarkan praanggapan dan kondisi felisitas justru menunjukkan intensi/niat/maksud (mens rea) penutur dalam menggunakan kata-kata tersebut adalah untuk merendahkan derajat (menghina dan/atau mencemarkan nama baik) mitra tuturnya―bukan untuk menyerang kehormatan mitra tuturnya dalam ranah seksual/kesusilaan.

---

The language spoken represents a particular action from the speaker, no exception is criminal action. This study is a pragmatic study with forensic linguistics design. This study aims to uncover and describe the elements of crime that cover fifteen written speech data which constitute evidence of criminal acts of hate speech, defamation, and treason trials based on an analysis of basic assumptions, realizations, strategies, and felicity of speech acts of those utterances. Four main theories used in this study, namely presupposition (Yule, 1975), speech act (Searle, 1969), conversational implicature (Grice, 1975), and felicity conditions (Austin, 1962 & Searle, 1969). The data in this study were sourced from police investigation report (BAP) obtained from the Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Ditreskrimsus Polda Sumbar), namely five speeches sourced from the BAP with report number LP/A/57/V/2019/SPKT Lpk and ten speeches sourced from BAP with report number LP/194/VI/2016/SPKT-SBR. Methodologically, this study was conducted using a qualitative approach and the results are presented descriptively. The results of this study indicate that fourteen speech data have fulfilled the elements contained in the law governing criminal acts of hate speech, defamation, and treason trials. However, based on the analysis of felicity conditions, one of speech data from the report numbered LP/A/57/V/2019/SPKT Lpk does not have a strong evidence value to be able to say that the speaker has committed a criminal act, specifically relating to defamation and treason trials. In addition, the speech data from the report numbered LP/194/VI/2016/SPKT-SBR which contains linguistic units of kanciang, sunekkan ang baliek, and tumbuang also do not have a strong evidence value to be said to fulfill the criminal elements in Article 45 Section (1) of Law No. 19 of 2016 concerning decency. Analysis based on presuppositions and felicity conditions actually shows the intention (mens rea) of the speaker in using these words is to demean the degree (insulting and/or defaming) of the speech partner―not to attack the honor of the speech partner in the sexual/decency."