Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank memiliki fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) sebagai salah satu bentuk upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perumahan. Namun, dalam pemberian fasilitas KPA tersebut Bank dihadapkan akan adanya potensi terjadi suatu kerugian. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan potensi kerugian/risiko tersebut dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pemberian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta analisis terhadap penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank X dan Bank Y atas pemberian fasilitas kredit tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe deskriptif analitis yang bersifat yuridis normatif, yang artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini Bank X dan Bank Y melakukan penerapan manajemen risiko tehadap pemberian fasilitas KPA yang dimilikinya secara efektif dan efisien dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

Bank provides KPA as a product specifically for the people in needs of housing. By granting this KPA facility bank is faced by a potential occurrence of loss. Therefore, the banks need to identify, analyze and control such potential loss/ risk to achieve higher effectiveness and efficiency.

This thesis discusses the regulation of the bank grant the KPA in accordance with the prevailing laws in Indonesia, and the analysis of the implementation of risk management for such credits.

This research was conducted using literature research method with a descriptive analytical approach that is juridical normative, meaning it refers to the legal norms contained in the laws and customs prevailing in society. In this case, the banks implement risk management of KPA facility effectively and efficiently in accordance to the prevailing laws."

"Perkembangan perbankan saat ini di Indonesia semakin maju, ini ditandai dengan semakin banyaknya bank dan mempunyai peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tidak hanya perbankan lokal, dewasa ini banyak bank asing yang masuk ke Indonesia, masuknya bank asing ke Indonesia diantaranya melalui akuisisi bank lokal yang ada di Indonesia. Dalam dunia perbankan, suatu permasalahan dan resiko yang seringkali terjadi dan berpotensi terjadi adalah kredit bermasalah atau kredit macet. QNB Indonesia yang merupakan bank hasil akuisisi di Indonesia memiliki beberapa cara dalam mencegah dan menyelesaikan kredit bermasalah. QNB Indonesia selalu mengupayakan kredit bermasalah dapat diselesaikan dengan cara non litigasi melalui penyelamatan kredit dengan restrukturisasi. Jalur peradilan atau jalur litigasi bukan prioritas dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

---

The development of the current banking in Indonesia is advancing, it is marked by the increasing number of banks and has an important role in the growth and economic development. Not only local bank, many foreign banks to enter Indonesia, the entry of foreign banks to Indonesia, including through the acquisition of local banks in Indonesia. In the banking world, the problems and risks that often occur and are potentially problematic credit or bad credit. QNB Indonesia, which is the result of the acquisition of a bank in Indonesia has several ways to prevent and resolve problem loans. QNB Indonesia has always sought nonperforming loans can be solved by means of non-litigation through credit rescue with restructuring. Lane or lanes judicial litigation is not a priority in solving the problem loans."

"This thesis discusses the NPL Resolution Preview at PT. Bank X. Where the provision of loans from Bank X, the debtor can not fulfill its obligation to repay their debts, because it resolved in a way which the author discussed the Voluntary Submission Assurance (AYDA). Repossessed assets are Fore closed Assets. Debt or must submit assurances to be made as a deed of settlement guarantees areas follows: 1.Akta Delivery Guarantee Agreement For Debt Settlement, 2.Akta Sale and Purchase Agreement, the Agreement Discharging 3.Akta Land and Building, Selling Power 4.Akta Power of Sale. This study uses a form of normative research is research that emphasizes the use of legal norms in writing, and supported by deed Bank X lending. From the results of the case study it can be concluded that the bank must apply the principle 5C: Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions of Economic, For the bank confidence in the ability and willingness to pay of debtor is very important to note."

"Skripsi ini membahas mengenai proses penyelesaian credit menurut hukum perbankan di Indonesia dari perjanjian kredit yang dibuat antara Bank X dan PT. Y dalam pembiayaan proyek Kewajiban Pelayanan Universal dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana produk kredit dari bank umum diatur oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan aspek pemberian kredit. Penelitian ini memfokuskan kepada jenis kredit yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Prosedur dan persyaratan atas pemberian kredit yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perbankan dibahas mendalam. Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat adalah masalah yang timbul dalam pelaksanaan kredit yaitu terkendalanya pembayaran kredit oleh PT. Y sehingga Bank X menggolongkan kredit tersebut menjadi kredit macet (kolektibilitas tingkat 5). Selain itu, penyelesaian dari kredit bermasalah tersebut juga ditinjau dari segi perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan fasilitas kredit dalam Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perbankan, SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 sebagaimana diubah oleh PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tentang Implementasi Manajemen Resiko Bank Umum. Pemberian Kredit antara Bank X dengan PT. Y terkendala masalah pembayaran yang diakibatkan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi tidak dapat melakukan pembayaran atas prestasi kerja PT. Y akibat diblokirnya anggaran oleh DPR-RI. Analisa mendalam tentang debitur termasuk didalamnya analisa prinsip 5C beserta analisa kelayakan proyek telah dilakukan dengan baik. Namun, kendala PT. Y dalam pembayaran kredit merupakan kendala diluar kuasa PT. Y. Proses penyelesaian kredit meliputi surat peringatan, eksekusi, musyawarah dan Arbitrase.

---

This thesis discusses the process of settlement of credit under banking law in Indonesia in the credit agreement made between the Bank X and PT. Y for financing Universal Service Obligations project of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine how the product credit from commercial banks regulated by laws and other regulations related to aspects of the provision of credit. This research focuses on the type of credit agreed between both parties that investment credit and working capital credit. The terms and procedures for the granting of credit required by the Banking Act is discussed. In this study, the issues raised are issues that arise in the implementation of credit that is obstacle for credit payments by PT. Y so that Bank X classified the credit as the loss credit (collectability level 5). In addition, the settlement of the loss credit also reviewed from the law aspect and other regulation. The method used is a juridical normative method.

Based on the research results, it can be seen that the arrangement of credit facilities under Indonesian law set forth under Law No. 7 of 1992 as amended by Act No. 2 of 1998 on Banking, SK DIR BI No. 27/162 / KEP / DIR and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 7/3 / PBI / 2005 as amended by PBI No. 8/13 / PBI / 2006 regarding Legal Lending Limit and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 14/15/2012 Asset Quality Rating for Commercial Banks and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/25 / PBI / 2009 regarding Implementation of Risk Management of Commercial Banks. The credit lending between Bank X with PT. Y constrained problem of payment caused by the Telecommunications and Informatics Funding Provision Management Agency (BP3TI) as the representative from Ministry cannot make payments on work performance of PT. Y as the result of the blockage of budget by the House of Representatives. Depth analysis of the debtor including analysis of 5C principles along with project feasibility analysis has been done well. However, the problem faced by PT. Y in the payment of credit is a constraint beyond the control of PT. Y. The processes of settlements of credit include warning letters, execution, deliberation and Arbitration."

"Notaris memiliki peran yang penting dalam kegiatan pemberian kredit maupun penyelamatan kredit oleh perbankan walau dengan banyaknya perubahan gaya hidup dan perekonomian yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Pemerintah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 namun kebijakan ini memberikan dampak negatif di berbagai sektor salah satunya perekonomian dalam skala nasional maupun daerah, salah satunya di Kota Jayapura. Sebagai bentuk respon keadaan pandemi, bank umum konvensional di Kota Jayapura melaksanakan restrukturisasi kredit sebagai solusi terhadap terjadinya kemungkinan kredit macet yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 3 (tiga) bank umum konvensional, tesis ini membahas bagaimana akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh Bank X, Bank Y, dan Bank Z pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura, mengapa peran Notaris diperlukan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pada semasa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura dan bagaimanakah pelaksanaan jabatan notaris apabila dilibatkan dalam restrukturisasi kredit pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura. Bentuk penelitian tesis ini ialah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data data sekunder dan data primer yang didapatkan berdasarkan wawancara kepada bank maupun notaris-notaris. Hasil penelitian tesis ini berbentuk deskriptif analitis yang menjelaskan secara menyeluruh, objektif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa terdapat 4 (empat) akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh ketiga bank yaitu adanya perubahan kesepakatan kreditur dan debitur, kekuatan pembuktiannya dibawah tangan, klausula perjanjian yang tidak solutif, dan sulitnya dilakukan pembuktian. Peran Notaris sangat dibutuhkan sebab akan mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Apabila dilibatkankan, Notaris tetap menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN dan kode etik.

---

Despite the various changes in lifestyle and economy brought by the Covid-19 Pandemic, notaries play an essential role in lending and credit rescue by banks. The government enacted Large-Scale Social Restrictions (PSBB) to combat the spread of Covid-19 during the epidemic, but this policy had a detrimental influence on a variety of sectors, including the economy on a national and regional scale, including Jayapura City. As a result of the pandemic, conventional commercial banks in Jayapura City implemented credit restructuring as a way to avoid bad debts caused by the Covid-19 Pandemic. Based on research conducted at three (three) conventional banks, this thesis will discuss how the legal consequences of Bank X, Bank Y, and Bank Z implementing credit restructuring during the Covid-19 Pandemic in Jayapura City, how the role of a Notary is required in implementing credit restructuring during the Covid-19 Pandemic in Jayapura City, and how the position of a Notary is implemented if involved in credit restructuring during the Covid-19 Pandemic in Jayapura City. This thesis research takes the form of normative juridical research with secondary and primary data. According to the findings of this thesis research, the legal consequences of implementing credit restructuring by Bank X, Bank Y, and Bank Z are changes in creditor and debtor agreements, the strength of the evidence is underhanded, the agreement clauses are not solutive, and it is difficult to prove. The role of a notary is very much needed since it provides legal certainty and protection. If involved, the Notary will continue to carry out his position in accordance with the UUJN and the code of ethics."

"Dalam pembangunan suatu negara, modal mempunyai peranan penting yang tidak diragukan lagi. Salah satu cara untuk mendapatkan modal yang paling sering dilakukan pengusaha saat ini adalah dengan mengajukan kredit pada bank, yang tentu saja harus disertai dengan jaminan agar pihak bank mendapatkan kepastian hukum atas dana yang telah dikeluarkannya. Kesulitan lain yang dihadapi pengusaha adalah bagaimana mendapatkan dana dari bank tanpa menjaminkan modal perusahaan yang dapat mengganggu kegiatan operasionalnya. Untuk mengatasai masalah ini maka sebagai jalan keluarnya mulai dikenal yang dinamakan dengan penggadaian saham. Salah satu bank yang menerima saham sebagai jaminan kredit adalah Bank X. Saham-saham yang hendak digadaikan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang ada di Bank X, untuk dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Setelah saham tersebut memenuhi ketentuan yang ada, maka si pengusaha sebagai pemberi gadai akan menandatangani perjanjian gadai saham dengan pihak Bank X sebagai penerima gadai. Di dalam perjanjian tersebut dimuat berbagai ketentuan diantaranya mengenai hak dan kewajiban para pihak atas saham yang digadaikan. Melalui gadai saham ini diharapkan pengusaha menemukan jalan alternatif bagi penambahan modal perusahaan orang menguntungkan baik bagi pengusaha maupun bagi pihak bank."