Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari Persetujuan Pengenaan Pajak Berganda (P3B) adalah menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegah penghindaran pajak. Salah satu cara untuk mencegah penghindaran pajak adalah dengan cara melakukan pertukaran informasi antara dua negara yang terlibat. Pertukaran informasi merupakan fasilitas yang terdapat dalam P3B. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memandang bahwa pertukaran informasi menawarkan suatu kerangka legal untuk kerjasama antar negara tanpa harus melanggar hak negara lain maupun wajib pajak. Pertukaran informasi ini menjadi alat yang sangat efektif bagi administrasi suatu negara. Sejak 2006 OECD membuat suatu panduan manual yang dapat digunakan oleh setiap negara untuk melakukan pertukaran informasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di lingkungan globalisasi ekonomi dunia perlu meningkatkan pemanfaatan fasilitas klausul pertukaran informasi dalam P3B dengan negara treaty partnernya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian karya akhir ini adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan serta wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif.

---

The goal of the tax treaty are to avoid double taxation and prevent tax avoidance and tax evasion. One way to prevent this by uses exchange of information between the two countries involved. Exchange of information is one of facility in tax treaty. The OECD considers that the exchange of information offers a legitimate framework for cooperation between countries without having to violate the rights of other countries as well as taxpayers. This information exchange becomes a very effective tool for administration taxation of a nation. Since 2006 The OECD make a manual guidelines that can be used by each competent authority to do exchange of information. Indonesia as one of the countries that are in the circle of economic globalization of the world needs to boost usage of facilities the exchange of information clause in the treaty country P3B with his partner. The research method used in the writing of this thesis is description with data collection techniques of literary study and study-related interviews. The research approach used in this thesis is qualitative."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren dari perkembangan yang terjadi terhadap penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap narasumber yakni pihak Direktorat Jenderal Pajak, Konsultan Pajak, dan Akademisi. Hasil penelitian menunjukkan tren yang terjadi di dalam rezim perpajakan telah mengarah kepada era keterbukaan informasi dalam bentuk transparansi perpajakan namun, beberapa kendala ditemukan yakni Sumber Daya Manusia belum kompeten, infrastruktur belum memadai, belum adanya sistem audit terhadap informasi yang dipertukarkan, dan kerahasiaan perbankan. Selain itu, masih minimnya perlindungan terhadap hak-hak Wajib Pajak. Kata Kunci:Hak wajib pajak; negara berkembang; transparansi perpajakan.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze trend of the development in the implementation of the transparency of taxation in the form of exchange of information. This study uses a qualitative approach with data collection through library and field study conducted depth interviews with informants namely the Directorate General of Taxation, Tax Consultants, and Academics. The results indicate a trend occurring in the tax regime has led to the era of transparency of information in the form of taxation, but some obstacles found that Human Resources is not incompetent, inadequate infrastructure, the lack of an audit of the system information exchanged, and bank secrecy. In addition, they still lack the protection of the rights of taxpayers. Keywords Developing country taxation transparency taxpayer rsquo s right."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai suatu kebijakan baru terkait dengan kerahasiaan perbankan, yaitu pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk tujuan perpajakan Automatic Exchange of Information. Penelitian ini menganalisis persiapan yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan dalam menghadapi kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tantangan apa saja yang dihadapi lembaga perbankan terkait dengan persiapan kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini terkait dengan persiapan Bank adalah, terdapat beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini Bank yaitu, melakukan benchmarking antar sesama Bank, melakukan identifikasi nasabah, serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis juga memiliki beberapa tantangan yang dhadapi oleh Bank yaitu, prosedur identifikasi nasabah yang rumit, Bank harus membuat laporan untuk beberapa negara yang warga negaranya terdaftar sebagai nasabah yang wajib dilaporkan di Bank yang bersangkutan, besarnya compliance cost untuk melaksanakan kewajiban baik dari sisi fiscal cost, time cost, dan psychological cost, dan tantangan lainnya adalah adanya kewajiban tambahan yang dibebankan kepada Bank yaitu terkait pelaporan nasabah domestik.

---

ABSTRACTThis research discusses about a new policy related to Bank secrecy, that is Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters. This research will focus on Bank rsquo s preparation in Relation with Automatic Exchange of financial Information in Tax Matters. In addition, this research also discusses the challenges faced by bank, related to the preparation. The research method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis technique. The result of this research shows that there are some preparations that have been done by Bank which are, performing benchmarking among fellow banks, performing due diligence process, especially customer identification, and submitting report to the Financial Services Authority. In addition, Automatic Exchange of financial Information in Tax Matters policy also poses several challenges faced by Bank that are, complicated customer identification procedures, the requirement of report by the banks to several countries whose resident are registered as customers, the huge amount of compliance cost to implement this policy in terms of fiscal cost, time cost, and psychological cost, and the existence of aditional mandatory imposed to the Bank, related to the reporting of domestic customers."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tata cara penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara yang dilihat dari aspek keadilan dalam pemungutan pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguraikan dan memberikan masukan terhadap penerapan dari penyelesaian tindak pidana pajak di luar pengadilan dan aturan hukum atas tindak pidana tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pasal44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) memberikan peluang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. Pasal 44B UU KUP juga memberikan peluang penerimaan negara yang lebih besar. Penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan telah sesuai dengan tujuan utama pajak dan tidak menyalahi asas hukum yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study discusses the criminal acts committed by the taxpayer, the completion of that case according to the General Provision of Taxation Law and the settlement outside the court and its effect on state revenues which are viewed from the aspect of fairness in tax collection. The approach of this study is qualitative, while the method is descriptive. The main objective was to describe and provide input to the implementation of criminal tax settlement outside the court and the rule of law for such crime. The study concluded that article 44B in General Provisions of Taxation Law provides the opportunity for taxpayers to resolve crimes carried out without going through the court process. This article also provides opportunities for greater state revenues. Completion of criminal offenses in the field of taxation based on tax legislation without going through the court process conducted in accordance with the primary purpose and does not violate the principle of tax law in Indonesia."

"Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib bagi setiap warga negara kepada negara. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban. Wajib Pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak sangat berperan dalam meminimalkan pajak terutang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT. A yang dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

---

One source of funding that the state taxes. Taxes is a compulsory fee for every citizen to the state. For tax payers, the tax is a burden. Tax payers can minimize the tax burden by making tax planning. Tax planning is first step in tax management. Tax Management is a means to satisfy tax obligations correctly and according to tax regulation, but the amount of tax paid can be kept to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. Tax planning was instrumental in minimizing the tax payable. This research was conducted to determine the role of tax planning at PT.A is done legally so as not to harm the state and the company. The results showed that tax planning is very involved in the income tax to be paid company."

"Tujuan dibuatnya karya akhir ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan perpajakan yang ada saat ini sudah dapat diaplikasikan pada e-commerce, dalam hal ini penulis hanya membatasi pada ketentuan yang mendasar yaitu Permanent Establishment sebagai dasar suatu negara dapat mengenakan pajak atas negara lain yang melakukan usaha di negara tersebut, dalam hal ini server sebagai objek pembahasannya dan untuk mengetahui jenis jenis transaksi dan penghasilan e-commerce tersebut, bagaimana penghasilan tersebut diklasifikasikan, apakah dapat diaplikasikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang ada saat ini. Penelitian yang dilakukan melalui Tinjauan Pustaka. Penulis mengumpulkan berbagai informasi yang menguraikan pengertian dan konsep-konsep mengenai transaksi e-commerce berdasarkan pendapat para ahli. Dari berbagai sumber tersebut dapat dipelajari perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce di negara-negara maju, dalam hal ini negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).Dari hasil penelitian tersebut maka diperoleh suatu informasi bahwa suatu website tidak dapat dikategorikan sebagai Permanent Establishment (PE) demikian pula halnya dengan suatu Internet Service Provider tidak dapat menjadi PE dari suatu perusahaan karena melakukan hosting terhadap website suatu perusahaan, demikian pula atas server yang dimiliki dan dioperasikan oleh ISP untuk melayani hosting suatu website yang dimiliki perusahaan, juga tidak dapat dianggap sebagai perwakilan dari perusahaan tersebut. Mengenai jenis transaksi yang terjadi pada e-commerce, OECD membaginya menjadi 28 (dua puluh delapan) jenis transaksi dan mengklasifikasikannya menjadi dua yaitu Business Profit sesuai dengan article 7 OECD Model dan Royalty sesuai dengan article 12 OECD Model."

"The currency or foreign exchange (FX) market is the largest financial market in the world, with trading volumes surpassing $1,9 trillion a day. Although primarily dominated by a worldwide network of interbank traders, a new era of internet-base communication technologies has recently allowed individual investors to gain direct access to this popular and profitable market. Trading in the foreign exchange market is an alternative tool for investment other than investing in stock market.The tax issues on gain from foreign exchange trading tend to be disorienting since there are no tax circular that regulates the implementation of foreign exchange trading in Indonesia. Since the absence of specific income tax law on gain from forex trading, this research attempts to explain the nature of foreign exchange trading itself, then it will describe the difference between the US Income tax treatment and the Indonesian income tax treatment on gain on forex trading followed by the conclusion to propose the right alternative tax treatment to be implemented in Indonesia. This research uses qualitative approach with descriptive technique. Library study, field study and benchmarking are chosen to gather the information. The field study is executed by interviewing tax officers, brokers, and academic scholar. While as the benchmarking is being executed by comparing with tax rule in the United State of America to propose the right tax treatment to be implemented in Indonesia.Forex trading is traded in the Over the Counter Market where there are no centralized exchanges. The nature of forex trading is to speculate in buying or selling foreign currency contract in the spot market. According to the Indonesian income tax regulation article 4(1) leter l stated that gain on foreign exchange are treated as an taxable object whilst loss on foreign exchange principally could be recognized as deductible expense. Since the absence of specific regulation relating to the tax treatment on forex trading therefore the general rule may apply, the general rule stated forex trading falls under business income category and that all increase in economic capability originating from Indonesia as well as from offshore shall be accumulated and taxed according to article 17 tax rate.Differ from the Indonesia tax law, the US tax law on profit from the fluctuation in foreign exchange rates are treated differently from foreign exchange trading. The fluctuation in foreign exchange rate as as part of their normal course of business fall under IRC Section 988. Gains and losses from foreign exchange (such as buying and selling of foreign goods) are treated as interest income or expense and get taxed accordingly. Since forex traders are also exposed to daily exchange rate fluctuations, their trading activity falls under the provisions of Section 988. These daily fluctuations can be considered part of a currency trader's assets in the normal course of his business; the IRS gives the trader the option of rejecting (opting out) of Section 988 and electing that the gains be taxed under the favorable 60/40 split of IRC Section 1256. Under IRC Section 1256, forex traders can have a significant advantage over stock traders. Forex traders are allowed to split their capital gains using a 60% / 40% split. This means that 60% of the capital gains are taxed at the lower, long-term capital gains rate (currently 15%) and the remaining 40% at the ordinary or short-term capital gains rate, which depends on the tax bracket the trader falls under (as high as 35%). This results in an average rate of 23%, which is 12% less than the regular (short-term) rate.From the comparative study between the US tax laws on foreign exchange trading, this research propose an alternative tax policy on forex trading in Indonesia. One of the alternative is only net gain are calculated and tax. The second alternative to be implemented in the form of withholding final tax payment from every realize transaction."

"Laporan magang ini membahas tentang evaluasi terhadap kepatuhan dalam pembutan Local File dan Benchmarking berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada PT PPP yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang memiliki kewajiban untuk membuat dan menyimpan dokumen tersebut. Evaluasi dilakukan dengan memberikan penjelasanmengenai proses pembuatan Local File dan Benchmarking dan keseuaian isi Local File dengan Peraturan Menteri keuangan No. 213/PMK.03/2016 (PMK-213) dan kesesuaian Benchmarking dengan PER-22/PJ/2013 dan PER-43/PJ/2010. Berdasarkan hasil analisis, masih terdapat beberapa informasi yang tidak disampaikan dalam pembuatan Local File sesuai dengan dengan PMK-213. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Benchmarking telah dilakukan sesuai dengan PER-22/PJ/2013 dan PER-43/PJ/2010.

---

This internship report aims to evaluate compliance in making Local Files and Benchmarking based on tax regulations that apply to PT PPP which is a domestic taxpayer who has the obligation to make and hold the documents. Evaluation is conducted by providing an explanation of the process of making Local Files and Benchmarking and the conformity of the contents of Local Files with Minister of Finance Regulation No. 213 / PMK.03 / 2016 (PMK-213) and conformity of Benchmarking with PER-22 / PJ / 2013 and PER-43 / PJ / 2010. Based on the results of the analysis, there is still some information that was not conveyed in making Local Files in accordance with PMK-213. The analysis also shows that benchmarking has been carried out in accordance with PER-22 / PJ / 2013 and PER-43 / PJ / 2010."

"Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki porsi terbesar dalam struktur APBN. Lebih dari 70% (tujuh puluh persen) struktur APBN ditopang oleh penerimaan dari sektor pajak. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, salah satu arah dan tujuan pemerintah melakukan revisi undang-undang sebelumnya adalah untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain. Peningkatan daya saing tersebut salah satunya dapat dicapai dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Sampel yang diambil untuk data studi ini adalah 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2008 sampai dengan 2009. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio likuiditas dan solvabilitas, serta tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio rentabilitas.

---

Tax is a revenue source that has the largest share in the structure of the state budget (APBN). More than 70% (seventy percent) of the APBN structure is supported by tax revenue. According to Undang-undang no. 36 of 2008 on Income Tax, one of the government's direction and purpose to revise previous legislation is to improve the competitiveness with other countries. One way in achieving it is by increasing the financial performances of companies. Samples taken for this study are 30 manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2008 to 2009. The study concluded that there are significant differences in the ratios of liquidity and solvency, and there is no significant difference in the profitability ratio"

"Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam pelaporan PPN. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama setelah pemberlakuan PER-11/PJ/2013 dan PER-10/PJ/2013, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besar hubungan antara ketiga prinsip tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode survey, statistik deskriptif, dan pengujian korelasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara ketiga variabel tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak.

---

The Directorate General of Taxation implement electronic system (e-SPT) in reporting value-added-tax so reporting process can be ease, tax payers can get legal certainty, and improvement of quality of tax services, especially after implementation of PER-11/PJ/2013 and PER-10/PJ/2013 and is expected tax compliance to increase. The purpose of this research is to examine correlation of these three principles toward tax compliance. This research uses survey method, statistic descriptive, and correlation analysis. Data are collected through questionnaires which are distributed to tax payers at Tanjung Priok Tax Office. This research shows that strong correlation of these three variables and tax compliance."