Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengaruh citra merek Lion Air terhadap minat beli Batik Air, yang merupakan brand extension dari Lion Air serta dimensi yang paling berpengaruh pada citra merek terhadap minat beli. Dalam penelitian ini citra merek didasari dari teori yang dikemukakan oleh Keller, yang dimana terdapat 3 dimensi yaitu, attributes, benefits, dan attitudes. Sedangkan pada minat beli menggunakan teori dari Schiffman dan Kanuk. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan analisa eksplanatif terhadap sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa citra merek Lion Air memberikan pengaruh terhadap minat beli Batik Air sebesar 31.4% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan dimensi attributes sebagai dimensi yang berpengaruh dalam citra merek terhadap minat beli.

---

This research examined the influence of Lion Air's brand image toward Batik Air’s purchase intention, which is a brand extension from Lion Air and also discussed which dimension of brand image had the greatest effect on purchase intention. Brand image for this research used theory from Keller who proposed there are 3 dimensions in brand image, namely attributes, benefits, and attitudes. For purchase intention, this research used theory from Schiffman and Kanuk. This research used quantitative approach with explanative analysis by giving questionnaires to 100 respondents. The results from this research proved that brand image gave influence on purchase intention with a value of 31.4% and the rest influenced by other factors. Moreover, this research indicated attributes on brand image as the only one dimension that influenced purchase intention."

"Pengaturan ketidakhadiran berdasarkan Pasal 467 KUHPerdata ditujukan kepada setiap subjek hukum yang meninggalkan tempat kediamannya. Kecelakaan pesawat udara dan kapal laut banyak menimbulkan permasalahan mengenai korban hilang atau tidak ditemukan. Dalam hal ini, keadaan tersebut tidak memengaruhi status korban sebagai subjek hukum, yang sehingganya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Manusia sebagai subjek hukum hanya akan melepaskan status sebagai subjek hukum apabila meninggal dunia. Maka, keberadaan seseorang dalam keadaan tidak hadir tidak melepaskan statusnya sebagai subjek hukum. Sehingga, untuk keadaan yang demikian dibutuhkan penetapan kematian. Penelitian ini akan melihat keberlakuan ketentuan orang hilang dalam Pasal 467 KUHPerdata dalam kaitannya dengan kecelakaan pesawat udara dan kapal laut yang menyebabkan seseorang dalam keadaan tidak hadir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang bersifat hukum sebagai sumber datanya. Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan memperhatikan beberapa penetapan pengadilan, penulis mendapati bahwa pendapat Hakim mengenai keberlakuan ketentuan Pasal 467 KUHPerdata dalam memberikan penetapan atas permohonan orang hilang yang disebabkan oleh kecelakaan pesawat udara dan kapal laut masih beragam. The regulation of absence (afwezigheid) on article 467 of The Indonesian Civil Code recognize any person that leaves their domicile. In many cases, Airplane crashes and Ship accidents left many problems regarding missing and disappeared victims. These particular circumstances do not appear to affect the victim’s status as a legal subject, in which situations, would evoke legal uncertainty. A person should retain the status of a legal subject until the day of their demise, and therefore a court decision regarding legal presumption of demise is needed in cases of missing and disappeared victims. This research aims to concise the implementation of article 467 of the Indonesian civil code concerning absence, in cases of missing person as a result of airplane crashes and ship accidents. The research method used in this research is of library research which uses secondary sources of data. After a look through few court orders, as a conclusion to this research, it is found that judges view on this matter still varies."

"Pemberian kredit oleh perbankan membutuhkan dukungan kepastian hukum yang setidaknya meliputi kepastian mengenai bentuk pengikatan jaminan yang dapat dilakukan, kelengkapan lembaga yang mendukung pelaksanaan pengikatan jaminan tersebut, kedudukan bank selaku kreditor pemegang jaminan, Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah kedudukan kreditor dalam pembebanan kepentingan internasional atas obyek pesawat udara yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, serta bagaimanakah perlindungan terhadap kreditor pemegang kepentingan internasional atas obyek pesawat udara yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan. Penulisan Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam melakukan analisa, sumber hukum primer utama yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggunan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Walaupun UU Penerbangan telah menyatakan bahwa pembebanan kepentingan internasional atas obyek pesawat udara yang timbul dari perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan menimbulkan hak prioritas kepada penerimanya, pengaturan dalam UU Penerbangan masih menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan kreditor yang menerima pembebanan kepentingan internasional tersebut untuk menjamin utang atau kredit yang diberikannya, karena peraturan perundangundangan tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk hak jaminan kebendaan yang dapat digunakan dalam perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan berdasarkan UU Penerbangan. Penulisan Tesis ini memiliki tujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut.

---

The extension of credit by banks, requires the support of at least the legal certainty which includes certainty about the form of security that can be exercised, the avalibility of institutions that support the implementation of the execution of the security, the position of the bank as creditor holders of collateral, The subject matter discussed herein, is how the position of creditors in the imposition of international interest on aircraft object arising from the security agreement, as well as how is the protection of the interests of creditor as the holders of international interest againts aircraft arising from the security agreement. The wiriting of this thesis use a normative juridical research approach with secondary data as the primary data source obtained through library research. In conducting the analysis, the main source of primary law used is Law No. 1 of 2009 on Aviation, Code of Civil Law (Burgerlijke Wetboek), Law No. 4 of 1996 on the Hak Tanggungan, Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, Although the Aviation Law has stated that the imposition of international interest on aircraft object arising from the security agreement granting the right of priority to the recipient, the regulation in the Aviation Law still raises questions about the position creditors who receive the imposition of international interest arising from security agreement for guaranteeing a debt or credit that it provides, because the legislation does not define the form of security interest that might be used in the in the security agreement under the Aviation Law. The writing of this thesis has the aim to obtain answers to these problems. "

"George Tompkins, a leading authority with world wide recognition on the interpretation and application of international private air law agreements, and himself among the drafters of MC99, here lays out the fruit of his vast personal experience in handling cases and controversies in the Courts of the United States involving the application of the liability rules of the Warsaw Convention and now MC99. The resulting publication is an essential legal guide for determining and resolving claims governed by one or more of the international law instruments that comprise the Warsaw Liability System, which consists of the 1929 Warsaw Convention, the 1955 Hague Protocol, the 1961 Guadalajara Convention, the 1975 Montreal Protocol No. 4 and various intercarrier agreements (applicable only to claims involving passenger death or bodily injury governed by the Warsaw Convention) all now superseded and governed by MC99."

"ABSTRAKPelanggaran oleh awak kabin pesawat terbang dapat membahayakan keamanan operasional penerbangan. Program background checking merupakan program mitagsi risiko dengan melakukan screening terhadap calon pilot. Tulisan ini hendak menjelaskan secara deskriptif bagaimana program background check dapat diaplikasikan sebagai sebuah program asesmen risiko. Untuk menjelaskan program background checking sebagai instrumen asesmen risiko, penulis menggunakan teori self -control untuk mengamati indikator dalam memprediksi tindak penyimpangan. Indikator tersebut antara lain; 1 Rekam jejak hidup, digambarkan dengan pertanyaan mengenai masa kecil, termasuk aktivitas dominan dan sosialisasi orang tua. 2 Manipulasi kondisi mental, digambarkan dengan pertanyaan mengenai obat - obatan yang digunakan dan keterlibatan dengan tindak kejahatan.

---

ABSTRACTViolations by aircraft cabin crews may jeopardize airline operational security. The background checking program is a risk mitigation program by screening prospective pilot. This paper will explain descriptively how the background check program could be applied as a risk assessment program. To explain the background check program, author uses self control theory to observe indicators in predicting deviation. These indicators include 1 Life track record, illustrated by questions concerning childhood, including dominant activity and socialization of parents. 2 Manipulation of mental states, illustrated by questions about the drugs used and involvement with crime. "

"ABSTRAKDi dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pengangkutan maka Perjanjian Kontrak Sewa Pesawat Udara sangat sulit terlebih lagi mengingat Negara Indonesia yang masih perlu mendapatkan bantuan di dalam memproduksi. Pesawat sendiri, sedangkan untuk membelinya membutuhkan biaya yang sangat besar.Untuk mendapatkan. suatu gambaran sampai dimana kemajuan perhubungan udara di Indonesia, yang kesemuanya itu perlu dituangkan dalam bentuk Perjanjian untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu diketahui tentang aspek-aspek perjanjian dalam KUH Perdata.Aspek pertama yang perlu ditinjau adalah istilah Perjanjian dan Kontrak serta Sewa menyewa yang dalam hukum Perjanjian, merupakan bagian dari Hukum Perdata dan dijumpai atau diperlukan dalam tata cara pergaulan hidup di dalam masyarakat.Azas konsensualitas, dari suatu perjanjian,mengikat setelah tercapainya kata sepakat dari para pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian itu telah mempunyai akibat hukum setelah tercapainya kata sepakat. Begitu pula perkataan kontrak adalah suatu pengertian adanya kata sepakat dari para pihak yang mengadakan kontrak tersebut, hanya bentuknya ditujukan pada bentuk tertulis dari kata sepakat itu. Sedangkan sewa menyewa si pemilik .barang hanya menyerahkan pemakaian dan pemungutan hasil dari barang, padahal hak milik atas barang itu tetap berada di tangan yang menyewakan. Sebaliknya pihak penyewa wajib memberi uang sewa kepada pemilik barang.Perjanjian Kontrak Sewa Pesawat Udara yang dilaku kan oleh PT. Pelita Air Service adalah atas dasar pasal 1320 KUH Perdata yaitu Konsensualitas.Bahwa PT. Pelita Air Service dapat menyewakan pesawat/pesawat-pesawat pada nasabah-nasabahnya adalah didasarkan pada Surat Keputusan Bersama DEpartemen Keuangan Industri dan Perdagangan No.Kep.122/MK/IV/I/1974 No.32/M/SK/2/1974 pasal 11 ayat 3, tentang Industri Leasing di Indonesia."

"This book familiarizes readers with a hierarchical decoupled planning and control strategy that has been proven efficient through research. It is made up of a hierarchy of modules with well defined functions operating at a variety of rates, linked together from top to bottom. The outer loop, closed periodically, consists of a discrete search that produces a set of waypoints leading to the goal while avoiding obstacles and weighed regions. The second level smoothes this set so that the generated paths are feasible given the vehicle's velocity and accelerations limits. The third level generates flyable, timed trajectories and the last one is the tracking controller that attempts to minimize the error between the robot measured trajectory and the reference trajectory. This hierarchy is reflected in the structure and content of the book. Topics treated are : modelling, flight planning, trajectory design and control. Finally, some actual projects are described in the appendix. "